 |
| Aksi saat di 01 July 2019 Gabungan Malang dan Surabaya di Surabaya peringati 01 July sbegai proklamsi bangsa West Papua yang ke 48 tahun |
Kronologis Komite Kota
Beberapa represifitaas terjadi terhadap Komite kota yang melakukan Aksi turun jalan dan ruang pembungkam terjadi saat melakukan diskusi. Menyikapi aksi nasional AMP Komite Kota Malang dan Surabaya melakukan aksi bersamaan atau terpusat di Surabya, selama kasi berjalan terjadi penangkapan,pemukulan, penghadangan oleh Polisi dan TNI terhadap depalan anggota massa aksi antara lain Albert M, Lambert W, Jek A, Aperinus So, Gerads M, Marsel, Tio, Yoap dan itu, telah dibebaskan setelah di negosiasi dari kantor kepolisian. Dan AMP komite Kota Jakarta Melakukan aski demo turun jalan dan tidak terjadi penghadangan berjalan lancar. Dari lihat kondisi ini, AMP Komite kota yang melakukan diskusi adalah Makasar, Bali, Jogja, Kupang, Ambon, Semarang dan ada beberapa kota yang terjadi ruang pembungkaman antara lain AMP Komite Kota Makasar bahwa sejak 30 Juny 2019 terjadi perdebatan di Asrama Papua oleh ormas-ormas reaksioner yang dibeking oleh militer Indonesia sehingga pernyataan untuk tidak melakukan aksi pada 01 July dan itu pun gerakan KAMMI juga mengencam sebagai pembatasan. Terjadi pula, dengan AMP komite Kota Semarang bahwa sejak pagi sekitar pukul 08:00 Intel melakukan patroli untuk dengan alasan patroli atau pemerikasaan tentang lingkungan setempat dan terjadi juga pada siang hari pukul 14:15 bahwa Kasat Intel melarang untuk melakukan diskusi sehingga memberikan ancaman seperi Asrama akan digrebek namun diskusi berjalan dengan aman. Dan di AMP Komite Bali juga, terjadi kedatangan Kasat Intel di salah satu Asrama, sehingga di pindahkan ke asrama lain untuk buka ruang diskusi.
Pembungkamn ruang demokrasi terus terjadi di Negara Indonesia ini. Pada hal mengenai UUD Indonesia telah menjamin mengenai kebebasan berekspresi menganai aksi, dan mengemukakan pendapat di muka umum secara universal sesuai apa yang di inginkan oleh masyarakat yang ingin mengaspirasikan secara terbuka. Namun, Pembungkaman atas ruang demokrasi UUD tidak sesuai dasar dari implementasi. Kondisi ini pun, Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] dan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua {FRI-WP] serta organ Prodem lainnya yang terus menyuarakan tentang nasib rakyat West Papua terus di bungkam, diancam, dianiyaiya, dan rasisme, represifitas. Kemudian banyak kondisi pembungakamn oleh militeristik, ormas-ormas bayaran dan lainnya.
Salam Perjuangan dan Pembebasan Nasional Papua Barat
