 |
| doc.amp @korankejora |
Penulis: Y. Wenda
Genosida di atas bangsa West Papua bukan hal yang baru, namun hal ini terus terjadi dari sejak tanggal 1 Mei 1963 dimana kolonial Indonesia secara paksa menganeksasi wilayah Papua Barat kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia hingga kini tahun 2022 pelanggaran HAM berat terus terjadi.
Dimana hukum di Republik ini? Sedangkan keadilan dapat dibeli dengan uang. Dimana demokrasi di republik ini? Sedangkan ruang demokrasi di bungkam oleh petinggi-petinggi negara. Hukum dan demokrasi berlaku untuk para penguasa bukan untuk rakyat.
Demi kepentingan ekonomi politik petinggi - petinggi negara dengan kekuatan militer melakukan operasi di teritori West Papua, sehingga manusianya di bunuh sewenang-wenang dan sumber daya alamnya di kuras habis-habisan.
Kita sudah ketahui bersama bahwa dimana penembakan dan mutilasi yang dilakukan oleh militer Indonesia di Mimika Papua pada tanggal 22 Agustus 2022 terhadap masyarakat sipil asal kabupaten Nduga, namun kasus itu belum diselesaikan secara hukum yang berlaku sampai saat ini.
Karena negara tidak mampu untuk menyelesaikan semua kasus pelanggaran HAM berat di atas bangsa West Papua dari/sejak tahun 1963 hingga kini, maka negara dengan sengaja mengalikan perhatian massa rakyat papua; yang mana kasus mutilasi yang terjadi baru-baru ini juga negara Indonesia sedang mengalihkan konsentrasi rakyat West Papua dengan kasus korupsi para elit burjoasi Papua.
Seluruh perhatian rakyat papua (publik) tertuju pada tesangka kasus dugaan korupsi dari Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) kepada Gubernur Provinsi Papua, LUKAS ENEMBE. Sehingga konsentrasi rakyat Papua maupun publik terhadap kasus mutilasi terhadap 4 warga sipil di Timika hilang dari permukaan media masa luas dan hanya seumpama iklan yang lewat.
Karena adanya dugaan kasus korupsi elit burjoasi papua, tokoh gereja, tokoh adat serta semua pihak turun jalan melakukan aksi demonstrasi, menuntut kepada KPK agar Lukas Enembe (gubernur Papua) tidak dibawa / diadili ke pengadilan.
Tapi kok aneh?. Apakah mutilasi yang dilakukan oleh militer Indonesia terhadap masyarakat sipil asal Nduga di Mimika Papua itu bukan manusia? Apakah kasus mutilasi ini tidak perlu membawa ke pengadilan? Apakah 4 (empat) korban mutilasi ini bukan bagian dari Orang Asli Papua (OAP)?
Mungkin ka, karena 4 (empat) korban rakyat sipil itu masyarakat biasa tak punya kuasa? Sehingga semua pihak fokus dengan kasus dugaan tersangka korupsi terhadap LE, tentu saja karena beliau memiliki basis kekuasaan tertinggi di Provinsi Papua.
Namun sayangnya, apakah kamu tau siapa itu elite burjois Papua? Elite Burjois Papua adalah bagian dari kaki tangan kolonial Indonesia, merekalah yang membuat konflik terhadap rakyat papua demi kepentingan pribadi.
Orang bilang penghianat bangsa itulah yang namanya elite burjois papua yang hari ini pura-pura buta dengan realita (situasi objektif) West Papua.
Kita sebagai rakyat yang tertindas perlu mengetahui bahwa sebuah revolusi tidak dapat digerakan oleh elite burjois, tapi menuju kebebasan dan revolusi adalah pergerakan (perjuangan) dari kaum tertindas yaitu massa rakyat dan para kaum muda.
Kemudian jika rakyat papua dan para kaum muda diam dengan realita di atas bangsa ini, maka tidak ada harapan Masa depan Orang Asli Papua (OAP) karena kolonial Indonesia sudah mengatur siasat untuk memusnahkan OAP secara terstruktur dan tersistematis.
Penulis adalah Mahasiswa Papua di Kota Malang
Editor: Admin Koran Kejora