Pernyataan Sikap Amp Dan Friwp Lombok, Aksi Bom Selebaran 60 Tahun New York Agremeent Ilegal Di West Papua

Its. Kk lombok


A. Pendahuluan 


Revolusi dilakukan melalui manusia, tetapi individu harus menempa semangat revolusioner mereka dari hari kehari dan tidak perlu menunggu hingga semua syarat kondisi revolusi ada,pusat-pusat pemberontakan dapat menciptakan kondisi itu(ernesto Che guevera).

Hidup ini tidak lepas dari namanya perjuangan. Jangan menyerah, ayo kerahkan kekuatan bersama untuk menunjukkan bahwa marwah mahasiswa masih ada dan masih diperhitungkan untuk membebaskan rakyat tertindas,(Malcolm).

Rakyat dan bangsa west papua sudah lama ditipu dan dininabobohkan dengan tipu-tipu perjanjian (New York Agreement) 15 Agustus 1962, perjanjian (roma aggremant) 31 september 1962 yang merupakan perjanjian ilegal yang cacat hukum internasional dan merusakan moral bangsa yang dibuat oleh pemerintah kolonialisme indonesia, pemerintah amerika serikat dan pemerintah belanda tanpa melibatkan rakyat west papua yang punya tanah, punya gunung, punya air, punya emas, punya hutan,punya dusun dan punya bangsa west papua. 

Rakyat west Papua sudah lama dibungkam suara dengan boneka buatan kolonial indonesia seperti uu no.21 tahun 2001  tentang Otsus papua boneka buatan kolonial indonesia, uu UP4B tahun 2011 boneka buatan kolonial indonesia,uu nomor 2 tahun 2021 tentang Otsus jilid ll boneka buatan kolonial indonesia dan daerah otonomi baru (DOB) boneka buatan kolonial indonesia yang sangat berbahaya dari operasi meliter indonesia dari tahun ke-tahun dan dari presiden ke-presiden diatas tanah west papua. 

mahasiswa papua  yang buta huruf, buta sejarah, telinga tuli, buta mata dan beku  hati nurani perlu ingat bahwa: "Masa depan yang lebih baik adalah bangsa yang bebas dari segala bentuk penindasan, kriminalisasi, intimidasi, rasisme, represif, pembungkaman ruang demokrasi, penangkapan, penahanan,pemenjarahan,penculikan, perkosaan, pembantaian dan pembunuhan" (van apeldoor-surya anta).

ayoklah, kawan mahasiswa west papua stop pura-pura tuli,buta, dan seolah-olah kawan tidak punya hati nurani lalu tidak bergerak,berjuang dan bersuara untuk tanah airmu yang sedang dijajah, dikeruk, dirampok dan orang tuamu dibantai, diculik, disiksa, ditangkap, dipenjarakan, diperkosa dan dibunuh habis-habisan oleh kolonialisme indonesia melalui TNI-Polri.stoplah! Kawan mahasiswa west papua jangan pura-pura keadaanmu sedang baik-baik saja  dan tidak terjadi apa-apa padamu. sedangkan kami menilai kawan mahasiswa west papua sedang mengalami kriminalisasi, intimidasi, rasisme, represif dan pembungkaman suaramu dan serta membunuh karakter kepapuanmu dengan sistematis kawan.

Ayok! bangunlah kawan mahasiswa west papua dari zona nyamanmu, bangunlah dari suara pembungkamanmu dari kampus dan bangkitlah dari tempat tidurmu untuk melawan penindasan dan menentukan nasib masa depanmu.kawan stop nasib dan masa depanmu mengharapkan dan tergantungkan kepada bangsa penjajah, bangsa biadab, bangsa pembunuh, bangsa pencuri,bangsa perampok dan bangsa ilegal yang kami tidak kenal yang bernama NKRI. 

Perlu ingat bahwa "Ketaatan pada prinsip, dan kepatuhan pada individu, bergabung untuk menjadikan tentara pemberontak sebagai kepalan yang tak terpisahkan.& Keberanian itu seperti sikap keberimanan. Jika kau peroleh keberanian maka kau memiliki harga diri.sikap bermartabat yang membuatmu tidak mudah untuk dibujuk.(Che guevera).


B.Keterangan Pembagian Selebaran 60 Tahun New York Agreement ilegal bagi bangsa West Papua 

Selanjutnya dibawah ini adalah selebaran 60 tahun perjanjian (New York Agreement) ilegal 15 Agustus 1962-15 Agustus 2022, yang kami Aliansi Mahasiswa Papua kk Lombok bagikan selebaran kepada mahasiswa baru (MABA) yang sedang melaksanakan kegiatan Ospek universitas mataram. pembagian selebaran mulai dari tanggal 11 agustus 22-15 agustus 2022. 

Pergerakan dan perjuangan bangsa west papua merupakan manifesto gerakan yang sedang rakyat west papua terus memperjuangkan secara demokratik dan untuk membebaskan bangsa West Papua dari kolonialisme indonesia maupun dari antek-antek Imperialisme, kapitaslime dan borjuasi yang sedang melekat pada kehidupan rakyat West Papua.pada tahapan merebut kemerdekaan bangsa West Papua  sejarah membuktikan bahwa pada 01 desember 1961 sebagai embrio nasionalisme bangsa West Papua telah merdeka sama sejajar dengan bangsa-bangasa lain dimuka bumi dan memperoleh hak kemerdekaan sebagai konstitusi yang sah di mata dunia. Namun, kemerdekaan, dikalim secara sepihak sehingga menghadirkan goncangan TRIKORA (Tri Komando Rakyat) pada 19 desember 1961 oleh Ir. Soerkarno di alun-alun utara kota yogyakarta dengan Imbas untuk membubarkan atau menghapuskan nama negara West Papua yang telah merdeka dan melakukan perjanjian-perjanjian yang tidak sesuai keingin rakyat West Papua bahkan belum pernah dipertanyakan apakah perjanjian-perjanjian itu perlu disetujui oleh rakyat West Papua atau tidak?.

inilah kepihakan Belanda, Indonesia dan Amerika Serikat mengambil bagian untuk kepentingan mereka atas West Papua. Kepentingan ini adalah merujuk pada aneksasi  West Papua kedalam kolonialisme indonesia yang secara tidak demokratis membawa kemeja PBB untuk diproses lagi. sehingga proses aneksasi ini merupakan kesepakatan-kesepakatan yang dihadirkan oleh negara-negara tersebut terhadap bangsa West Papua.padahal, proses tersebut tidak sama sekali keinginnan rakyat West Papua yang mendiami seluruh teritoral West Papua. Hanya satu solusi yang di inginkan oleh rakayat West Papua waktu itu adalah  merdeka diatas tanah sendiri. 

peninjauan dalam proses sejarah bahwa Amerika Serikat dengan kepentingannya melakukan penjajahan atas West Papua bergandengan bersama  Indonesia merampas, mengerut, alam kekayaan alam West Papua hingga saat ini. Kondisi ini kita perlu mempelajari tentang  apa yang terjadi saat New York Agreement?dan kenapa New York Agreement itu terbentuk? dan bagaimana pandangan rakyat West Papua yang dahulu hingga sekarang tentang New York Agreement yang illegal 60 Tahun?


C.Terjadinya THE NEW YORK AGREEMENT

proses Ilegal perjanjian New York Agreement 15 Agustus 1962, Poroses Aneksasi bangsa Papua Barat kedalam Negara kesatuan Republik Indoneia (NKRI) dilakukan dengan ilegal berawal dari Trikora 19 desember 1961,perjanjian New York Agreement 15 Agustus 1962 , penyerahan adminstrasi Papua Barat diserahkan kepada Indonesia oleh UNTEA 01 Mei 1963 dan proses pelaksanaan Pepera 1969.

Selanjutnya atas desakan para politisi dan negarawan West Papua yang terdidik, maka pemerintah Belanda membentuk Nieuw Guinea Raad (DewanNieuw Guinea). Beberapa tokoh-tokoh terdidik yang masuk dalam dewan ini adalah M.W. Kaisiepo dan Mofu (Kepulauan Chouten/Teluk Cenderawasih), NicolausYouwe (Hollandia), P Torey (Ransiki/Manokwari), A.K. Gebze (Merauke), M.B. Ramandey (Waropen), A.S. Onim (Teminabuan), N. Tanggahma (Fakfak), F. Poana (Mimika), Abdullah Arfan (Raja Ampat). Kemudian wakil-wakil dari keturunan Indo-Belanda adalah O de Rijke (mewakili Hollandia) dan H.F.W. Gosewisch (mewakili Manokwari). Setelah melakukan berbagai persiapan disertai dengan perubahan politik yang cepat akibat ketegangan Indonesia dan Belanda, maka dibentuk Komite Nasional yang beranggotakan 21 orang untuk membantu Dewan Nieuw Guinea dalam mempersiapkan kemerdekaan Papua Barat. Melalui Komite Nasional Bendera Bintang Kejora dikibarkan pada 1 Desember 1961 di Hollandia, sekaligus “Deklarasi Kemerdekaan Papua Barat”. Bendera Bintang Kejora dikibarkan di samping bendera Belanda, dan lagu kebangsaan “Hai Tanah ku Papua” dinyanyikan setelah lagu kebangsaan Belanda “Wilhelmus”.Deklarasi kemerdekaan West Papua ini disiarkan oleh Radio Belanda dan Australia. Momeninilah yang menjadi Deklarasi Kemerdekaan Papua Barat secara de facto dan de jure sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Pada tanggal 19 desember 1961 PresidenSoekarnomengeluarkan Tri Komando Rakyat di Alun-alun Utara Yogyakarta yang isinya:

1. Gagalkan pembentukan “Negara Boneka Papua” Buatan Belanda Kolonial

2.Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat Tanah Air Indonesia

3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan Tanah Air dan Bangsa.

Realisasi dari isi Trikora ini, maka Presiden Soekarno mengeluarkan Keputusan Presiden No. 1 Tahun 1962 yang memerintahkan kepada Panglima Komando Mandala, Mayor Jendral Soeharto untuk melakukan operasi militer kewilayah Irian Barat (West Papua) untuk merebut wilayah itu dari tangan Belanda. Akhirnya dilakukan beberapa gelombang Operasi Militer di West Papua dengan satuan militer yang diturunkan untuk operasi lewat udara dalam fase infiltrasi seperti Operasi Banten Kedaton, Operasi Garuda, Operasi Serigala, Operasi Kancil, Operasi Naga, Operasi Rajawali, Operasi Lumbung, Operasi Jatayu. Operasi lewat laut adalah Operasi Show of Rorce, Operasi Cakra, dan Operasi Lumba-lumba. Sedangkan pada fase eksploitasi dilakukan Operasi  Jayawijaya dan Operasi Khusus (Opsus). Melalui operasi ini wilayah West Papua diduduki, dan dicurigai banyak rakyat West  Papua yang telah dibantai pada waktu itu.

Soekarno mengancam kepada Negara Amerika serikat dan Negara-negara barat dengan memohon dukungan dari pemerintah bekas Uni Sovyet untuk menganeksasi Papua Barat jika pemerintah Belanda tidak bersedia menyerahkan West Papua ketangan Republik Indonesia.

Penandatanganan New York Agreement (Perjanjian New York) antara Indonesia dan Belanda yang disaksikan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa, U Thant dan Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Ellsworht Bunker pada tanggal 15 Agustus 1962. Beberapa hal pokok dalam perjanjian serta penyimpangannya (kejanggalan) adalah sebagai berikut:

1. New York Agreement (Perjanjin New York) adalah suatu kesepakatan yang tidak sah, baik secara yuridis maupun moral. Perjanjanjian New York itu membicarakan status tanah dan nasib bangsa Papua Barat, namun di dalam prosesnya tidak pernah melibatkan wakil-wakil resmi bangsa Papua Barat.

2. Sejak 1 Mei 1963, bertepatan dengan United Nations Temporrary Executive Administratins (UNTEA) atau pemerintahan Sementara PBB diPapua Barat menyerahkan kekuasaannya kepada Indonesia, selanjutnya pemerintah Indonesia mulai menempatkan pasukan militernya dalam jumlah besar di seluruh tanah West Papua, akibatnya hak-hak politik dan hak asasi manusia dilanggar secara brutal di luar batas-batas kemanusiaan.

Namun hal ini tidak dilaksanakan. Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) 1969 dilaksanakan dengan cara lokal Indonesia, yaitu musyawarah oleh 1025 orang dari total 800.000 orang dewasa laki-laki dan perempuan. Sedangkan dari 1025 orang yang dipilih untuk memilih, hanya 175 orang saja yang menyampaikan atau membaca teks yang telah disiapkan oleh pemerintah Indonesia. 

dari kondisi perjanjian New York atau New York Agreement mempunyai tugas yang di jalankan dan dikerjakan dalam kesepakatan-kesepakatan tersebut, ini adalah kesepakatan bersama kecuali tidak ada rakyat West Papua yang terlibat


D.Pembagian Selebaran Hari Kedua yaitu tentang New York Agreement dan DOB Boneka buatan kolonial indonesia 

selanjutnya pada tanggal 12 Agustus 2022,kami bagikan selebaran hari kedua,yaitu selebaran tentang New York Agreement dan DOB papua merupakan boneka buatan kolonial indonesia atau dob merupakan mesin pembunuh rakyat west papua. selebaran sasaran adalah fakultas fisipol, fakultas peternakan, kehutanan dan fkip kami juga berhasil membagikan selebaran kepada  akademisi dari fisipol. 


DOB ADALAH DAERAH OPERASI MILITER (DOM) WAJAH BARU DI TANAH PAPUA

"Saya tidak takut pada 1 ( satu ) Batalyon tentara.Tetapi saya paling takut satu buah pena" (Napoleon Bonaparte Pemimpin Revolusi Perancis)


A. kenapa rakyat west papua menolak otsus dan dob diatas tanah west papua?.

B. untuk siapa pembangunan, otsus dan dob ditanah west papua??

C. kenapa rakyat west papua tidak suka dengan kehadiran TNI-Polri ditanah west papua??

Daerah Otonomi Baru Boneka Indonesia di Tanah Papua (DOB) adalah wujud wajah modern dari Daerah Operasi Militer (DOM). Dengan kata lain, DOB adalah DOM atau REMILITERISASI. 

 DOB Boneka Indonesia 100% bukan untuk Penduduk Orang Asli Papua. 

Karena, Jenderal (Purn) TNI Prof. Dr. Ir. Drs. H.Abdullah Mahmud Hendropriyono, S.T., S.H. S.E., S.I.P., M.B.A., M.A., M.H., dan Jenderal Polisi (Purn) Prof. Drs.  H. Muhammad Tito Karnavian, M.A, Ph.D.,  mengatakan: DOB itu kepentingan militer, intelijen, politik untuk meredam pergerakan Papua Barat merdeka. Pindahkan orang Papua 2 juta ke Manado dan orang-orang Manado dipindahkan ke Papua, supaya orang asli Papua segera punah. 

DOB Boneka Indonesia  itu  Rumahnya untuk militer/polisi Indonesia dan migran atau orang-orang pendatang. Karena Papua digabungkan  atau diintegrasikan ke dalam wilayah orang-orang Melayu Indonesia dengan moncong senjata melalui Pepera 1969  cacat hukum dan moral  dan tidak memenuhi syarat-syarat Perjanjian New York 15 Agustus 1962. Peristiwa Pepera 1969 itu lebih  populer dengan "penuh darah dan air mata dan penderitaan" dipihak orang asli Papua. 

Keterlibatan Militer Indonesia juga diakui oleh Sintong Panjaitan dalam bukunya: Perjalanan Seorang Prajurit Peran Komando: 

"Seandainya kami (TNI) tidak melakukan operasi Tempur, Teritorial, Wibawa sebelum Pepera 1969, pelaksanaan Pepera di Irian Barat dapat dimenangkan oleh kelompok Papua Merdeka." (2009:hal.169). 

Dari fakta-fakta kekejaman dan kejahatan ini, Amiruddin menggambarkan ini dengan sangat tepat, sebagai berikut: 

"Kehadiran dan sepak terjang ABRI yang kerap melakukan kekerasan di Papua kemudian melahirkan satu sikap yang khas di Papua, yaitu Indonesia diasosiasikan dengan kekerasan. Untuk keluar dari kekerasan, orang-orang Papua mulai membangun identitas Papua sebagai reaksi untuk menentang kekerasan yang dilakukan oleh para anggota ABRI yang menjadi repesentasi Indonesia bertahun-tahun di Papua." 

"Orang-orang Papua secara perlahan, baik elit maupun jelata juga mulai mengenal Indonesia dalam arti sesungguhnya. Singkatnya, ABRI adalah Indonesia, Indonesia adalah ABRI." (hal. 43). 

 DOB Boneka Indonesia  itu mesin pembunuh atau senjata pemusnah  penduduk orang asli Papua dengan cara membisu yang paling efektif tanpa resiko tekanan komunitas global. Artinya,  mesin atau senjata proses genocide penduduk asli Papua secara KONSTITUSIONAL LEGAL, sistematis, terstruktur, terpogram, meluas, masif, kolektif dan terintegrasi.  Ini kejahatan Negara terbesar atas nama pemerataan pembangunann dan kesejahteraan palsu. 

DOB Boneka Indonesia itu Operasi Militer gaya baru atau metode modern atas nama kepalsuan atau bertopeng pembangunan bias pendatang atau orang-orang migran/asing dari Indonesia. 

DOB itu transmigrasi gaya baru atau transmigrasi modern untuk menyingkirkan atau memarginalkan, bahkan memusnahkan penduduk asli Papua dari TANAH leluhur mereka. 

Dalam DOB Boneka Indonesia dalam 5 sampai 10 tahun pertama akan dipimpin oleh sebagaian kecil Orang Asli Papua, tapi setelah 10 tahun ke atas, kami katakan: 99% akan menjadi milik orang-orang asing dari bangsa kolonial firaun modern Indonesia. Apakh matapetaka dan kematian satu bangsa di atas TANAH sendiri ini yang dicari dan diharapkan oleh para elit oportunis dan haus kekuasaan palsu? 

DOB Boneka Indonesia itu tempat berburu ekonomi bagi penguasa Indonesia, para jenderal dari TNI/Kepolisian bekerja sama dengan para investor nasional dan juga asing. DOB itu untuk pendudukan dan penguasaan sumber daya alam Papua dengan menyingkirkan dan memusnahkan Penduduk Orang Asli Papua dari atas TANAH ini. 

 DOB Boneka Indonesia ini juga sebagai siasat penguasa kolonial firaun modern Indonesia untuk menghilangkan akar sejarah konflik dan pelanggaran berat HAM yang sudah berlangsung selama 61 tahun sejak 1 Desember 1961. 

DOB Boneka Indonesia ini juga upaya terakhir dari penguasa kolonial modern Indonesia untuk mempertahankan Papua dalam wilayah Indonesia. 

Kalau DOB Boneka Indonesia ini tidak mampu meredam perjuangan ideologi dan nasionalisme rakyat dan bangsa Papua Barat untuk Penentuan Nasib Sendiri (the right to self determination), apakah ada usaha berikut penguasa kolonial modern Indonesia mau menambah 10 atau 20 provinsi  boneka lagi di TANAH-nya orang asli Papua? 

DOB Boneka Indonesia sebagai Operasi Militer metode modern ini akan dibangun di atas tulang-belulang orang asli Papua yang dibantai militer Indonesia selama 61 tahun dan juga tetesan darah dan cucuran air mata orang asli Papua. Apakah tulang-belulang, penderitaan, tetesan darah dan cucuran air mata akan membawa musibah, malapetaka, murka dan kutuk atas DOB Boneka Indonesia ini? 

 DOB Boneka Indonesia itu mesin efektif untuk memecah-belah atau mengadu-domba orang asli Papua dan upaya untuk menghancurkan persatuan orang asli Papua. Ini namanya watak murn atau watak sesungguhnyai dari bangsa kolonial modern Indonesia 

Contohnya: Wempy W. Wetipo dijadikan topeng oleh Tito Karnavian dan Tito bersembunyi dibalik topeng Wempy W. Wetipo.  Sekarang Wempy Wetipo sedang head to head (berhadap-hadapan) dengan bangsanya sendiri. Bukan Wempy saja tapi banyak orang asli Papua yang dibina, dipelihara dan dipakai  "anjing kurap" oleh para kolonial Indonesia, seperti Nick Messet yang sedang dipakai untuk head to head dengan ULMWP dan masih banyak lagi. 

 DOB Boneka Indonesia dorancang dengan tujuan atau misi utama sekitar 5 atau 10 tahun ke depan Penduduk Asli Papua akan tenggelam, hilang atau musnah seperti suku Indian di Amerika, Aborogin di Australia, Maori di Selandia Baru. 

Pendekatan Operasi Militer selama 61 tahun sejak 1 Desember 1961 telah gagal dan juga mendapat sorotan Internasional dengan alasan kemanusiaan atau pelanggaran berat HAM, maka siasat atau strategi bisu untuk pemusnahan Penduduk Asli Papua ialah DOB Boneka Indonesia atas nama pembangunan dan kesejahteraan palsu yang dianggap sangat nyaman bagi bangsa kolonial modern Indonesia. 


Pembagian Selebaran Amp kk lombok


SELEBARAN ini membuka perspektif baru melihat tujuan yang tersembunyi dari DON Boneka Indonesia. DOB Boneka Indonesia ini sesungguhnya bagian integral yang tak terpisahkan dari kekerasan Negara dan tragedi kemanusiaan diTanah Papua yang berjalan TELANJANG sudah berlansung  selama 60 tahun sampai sekarang. (Sumber selebaran ini,kita ambil dari  Bapa Gembala Dr.Socrates Yoman).


E. Pada Tanggal 15 Agustus 2022,Merupakan Puncak Pembagian Selebaran Terakhir Sejarah Bangsa west Papua kepada mahasiswa baru (MABA) universitas mataram

kenapa kami Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota (AMP-kk) Lombok  pembagian Selebaran kepada mahasiswa baru (MABA) dan kenapa sasaran pembagian selebaran didunia kampus?? karena pertama, adalah mahasiswa baru belum didoktrin oleh birokrasi kampus dan Cipayung yang merupakan kepanjangan tangan dari  alat represifitas negara yang ada didunia kampus yang selalu membungkaman suara-suara kritis dan kedua, adalah sejarah west papua disembunyikan dan dikaburkan oleh pemerintah kolonial Indonesia bersama birokrasi kampus sehingga tugas dan kewajiban kami mahasiswa papua harus mendidik dan memberitahukan sejarah bangsa West Papua kepada dosen-dosen dan mahasiswa Indonesia. 

Kita mahasiswa west papua harus memprotes kepada Negara kolonialisme indonesia bahwa; kenapa sejarah west papua disembunyikan dan dihilangkan apa alasannya?? kenapa sejarah Trikora 1 desember 1961 tidak dimengajar sekolah dasar sampai perguruan tinggi??  perjanjian-perjanjian ilegal seperti New York Agreement dan  roma aggremant 1962, kenapa tidak diajarkan dunia pendidikan SD-PT?? dan aneksasi 1 Mei 1963 dan Pepera 1969 kenapa tidak diajarkan SD-perguruan tinggi??  semua ini merupakan kebohongan dan manipulatif sejarah yang perlu dibongkar dan diguggat oleh rakyat dan bangsa west papua punya sejarah,rakyat west papua punya tanah dan rakyat west papua punya bangsa west papua serta rakyat west papua yang punya hak untuk "MERDEKA" diatas tanah dan negerinya sendiri. 

Hanya bangsa pengemis, bangsa penjilat dan bangsa penakut saja yang tunduk-tunduk dan hormat-hormat pada bangsa penindas, bangsa penjajah, bangsa biadab, bangsa pembunuh,bangsa pencuri, bangsa perampok, bangsa yang merusakan harapan dan masa depan bangsa west papua yang bernama NKRI yang tidak mengenal nenek moyang bangsa papua barat. 

Mahasiswa west papua adalah tulang punggung bangsa west papua dan benteng terakhir pertahanan bangsa west papua maka kita harus berani berdiri dihadap musuh. jiwa berani berjuang, jiwa yang berani berkorban dan jiwa yang berani untuk membelah tanah air dan bangsanya. jangan pernah memberikan ruang, kesempatan dan kekuatan kepada si penindas untuk menindas kami melainkan kita harus ambil ruang-ruang dan kesempatan untuk melawan penindasan.


f. PERNYATAAN SIKAP Aliansi mahasiswa Papua Komite Kota (AMP) Lombok 


“Perjanjian New York, Jalan Aneksasi Ilegal Indonesia atas Bangsa West Papua”


Salam Pembebasan Nasional Bangsa West Papua!


Amolongo, Nimo, Koyao, Koha, Kinaonak, Nare, Yepmum, Dormum, Tabea Mufa, Walak, Foi Moi, Wainambe, Nayaklak. Wa wa wa wa wa wa


Penandatanganan Perjanjian New York (New York Agreement) antara Indonesia dan Belanda yang melibatkan Amerika Serikat sebagai pihak penengah terkait sengketa wilayah West Papua (West Nieuw-Guinea) telah terjadi pada 58 tahun lalu, tepatnya 15 Agustus 1962. Saat itu, West Nieuw-Guinea dianggap sebagai wilayah yang belum berpemerintahan sendiri, sehingga penandatanganan Perjanjian New York adalah peristiwa yang sarat kepentingan imperialis dan kolonial (kolonial Belanda maupun Indonesia yang kemudian menjadi kolonial baru). 


Perjanjian itu bermasalah karena dilakukan tanpa melibatkan rakyat West Papua. Padahal, perjanjian tersebut berhubungan dengan keberlangsungan hidup dan masa depan rakyat dan bangsa West Papua.


Perjanjian yang mengatur masa depan wilayah West Papua ini terdiri dari 29 Pasal yang mengatur sedikitnya 3 macam hal, di mana pasal 14-21 mengatur tentang Penentuan Nasib Sendiri (Self-Determination) yang didasarkan pada praktik internasional yaitu satu orang satu suara (One Man One Vote). Sementara pasal 12 dan 13 mengatur transfer administrasi dari Badan Pemerintahan Sementara PBB (UNTEA) kepada Indonesia.


Pada 1 Mei 1963, UNTEA menyerahkan administrasi wilayah West Papua pada pemerintah Indonesia. Setelah transfer administrasi, Indonesia bertanggung jawab mempersiapkan pelaksanaan pembangunan di West Papua dan terutama penentuan nasib melalui referendum sesuai amanah kesepakatan dalam Perjanjian New York. Celakanya, Indonesia malah melakukan pengondisian wilayah melalui berbagai operasi militer untuk menumpas gerakan pro kemerdekaan rakyat West Papua yang menghendaki West Papua untuk mendirikan pemerintahan sendiri. 


Celakanya lagi, klaim terhadap wilayah West Papua oleh Indonesia dilakukan sebelum proses penentuan nasib dilaksanakan. Pada 7 April 1967, Freeport sebagai perusahaan pertambangan milik negara imperialis Amerika Serikat telah menandatangani kontrak pertamanya dengan pemerintah Indonesia. Sementara PEPERA sebagai pengejawantahan referendum yang juga bermasalah itu baru digelar dua tahun setelahnya.

Pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) dilakukan secara tidak demokratis, di mana hanya 1.026 orang yang sebelumnya sudah dikarantina dibawa tekanan todongan senjata, intimidasi dan teror untuk memilih integrasi ke NKRI. Sehingga cuma 175 orang yang memberikan pendapat dari kurang lebih 800.000 orang Papua yang memiliki hak suara saat itu.


60 tahun telah berlalu sejak penandatanganan Perjanjian New York, Indonesia masih berupaya menancapkan pengaruhnya di tanah West Papua melalui kebijakan Otonomi Khusus (Otsus). Otsus di Papua sudah berusia hampir 20 tahun lamanya. Namun sejak UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus diberlakukan justru tidak ada perlakuan khusus yang bisa didapatkan oleh rakyat West Papua. Apa yang tampak khusus tak lain hanyalah pengiriman pasukan militer secara besar-besaran ke tanah West Papua. 

Kenyataannya Otsus tidak bisa memproteksi masyarakat adat West Papua dari perampasan tanah untuk kepentingan investasi, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang menjadi amanah dalam undang-undang Otsus tidak pernah dijalankan, tidak ada upaya untuk mengungkapkan kasus-kasus pelanggaran HAM berat di Papua, sementara dari tahun ke tahun kasus pelanggaran HAM terus bertambah. 

Di tengah badai protes penolakan otsus namun 30 juni 2022 pemerintah juga mengesahkan RUU DOB untuk papua tanpa mempertimbangkan aspirasi rakyat dan mahasiswa papua karena Otsus dan dob adalah paketan produk kolonial yang tak lebih dari sekedar alat untuk meredam aspirasi politik rakyat Papua yang menghendaki hak penentuan nasib sendiri.

Upaya-upaya untuk meredam aspirasi politik rakyat Papua tidak hanya dilakukan dengan bujukan gula-gula Otsus dan dob yang terus di paksakan. Namun Penangkapan dan pemenjaraan dengan pasal makar dan pasal pasal karet lainnya terhadap orang Papua maupun aktivis yang berbicara isu Papua menjadi incaran  terus belanjut.

Maka, dalam peringatan 60 Tahun Perjanjian New York, kami Dari Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota (AMP-KK) Lombok menyatakan sikap politik kami kepada Rezim Jokowi-Ma’ruf Amin, Belanda, Amerika Serikat, dan PBB bahwa:

1. Mengugat! New York Agremeent 15 agustus 1962.

2. Indonesia, Belanda, Amerika dan Pbb segera bertangung jawab atas kesepakatan ilegal

3. Cabut Tolak Otsus Jilid II. 

4. Tolak 3 Daerah otonomi Baru (DOB)

5. Tarik Militer (TNI-Polri) Organik dan Non-Organik dari Seluruh Tanah Papua Sebagai Syarat Damai.

6. Tutup Freeport, BP, LNG Tangguh, MNC, dan yang Lainnya, yang Merupakan Dalang Kejahatan Kemanusiaan di atas Tanah Papua.

7. Indonesia, Belanda, Amreika Serikat Harus Bertanggung Jawab atas Penjajahan dan pelanggaran HAM yang Terus Terjadi terhadap Bangsa West Papua.

8. Demiliterisasi West Papua..

9. Buka akses Jurnalis Internasional dan Nasional ke West Papua.

10. Bebaskan Victor Yeimo, Alpius wonda dan seluruh tahanan politik Papua.

11. Stop teror, intimidasi dan kriminalisasi Mahasiswa papua, Aktivis Ham, PRODEM dan seluruh aktivis  pembelah kemanusian.

12. Berikan jaminan kebebasan akademik diskusi dan lapak baca untuk mahasiswa papua universitas mataram.

13.Hentikan teror,intimidasi dan kriminalisasi mahasiswa papua dan solidaritas indonesia untuk west papua diseluruh NTB.


14.birokasi universitas mataram hentikan!kerja sama dengan polda NTB.

15.Polda NTB hentikan pemantauan, mengontrol dan mengawasi keluar masuk mahasiswa papua diNTB.


16. Berikan Hak Menentukan Nasip Sendiri Sebagai Solusi Demokratis Bagi Bangsa West Papua


Demikian pernyataan sikap ini. Kami buat dan kami  sampaikan demi merebut cita-cita pembebasan nasional. Atas perhatian dan dukungan seluruh rakyat Indonesia dan West Papua, kami ucapkan terima kasih.


Salam Pembebasan Nasional West Papua!


 Medan juang,15 Agustus 2022


Panjang umur hal-hal baik!!


Panjang umur perjuangan pembebasan nasional papua barat!!


Panjang umur perjuangan tanpa batas!!


Panjang umur rakyat tertindas, terhisap dan terjajah!!


Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota (AMP-kk) Lombok..