 |
| doc.koran kejora |
SIKAP ALIANSI MAHASISWA PAPUA KOMITE PUSAT ( AMP - KP )
TERHADAP PEMILU 2024
Salam Pembebasan Nasional Bangsa West Papua!
Amolongo, Nimo, Koyao, Koha, Kinaonak, Nare, Yepmum, Dormum, Tabea Mufa, Walak, Foi Moi, Wainambe, Nayaklak Wa…wa…wa…wa…wa…wa..wa..wa..wa..wa!
Lawan Pemilu 2024 - Lawan Militerisme - Hapuskan Kolonialisme - Hancurkan - Kapitalime – Imperialisme – Berikan Hak Menentukan Nasib Sendiri Sebagai Solusi Demokratis Bagi Bangsa West Papua.
Seperti kita ketahui bersama, Pemilihan Umum Serentak akan dilakukan beberapa hari kedepan tepatnya 14 Fabruari 2024. semua pasangan calon dari Presiden, Dewan Perwakiran Rakyat ( DPR RI, DPRP, DPRD ) sudah dan telah melakukan kampaye politik praktisnya di hadapan masyarakat.
Sebagian kelompok gerakan sosial dan aktivis oportunis melihat momentum pemilihan umum ( Pemilu ) ini sebagai peluang dengan mencemplungkan diri ke salah satu kubu pasangan calon ( Paslon ) bahkan ikut terlibat langsug dalam partai politik praktis yang dikarsai oleh kolonialime indonesia. Mereka berharap bisa memberikan pengaruh dari dalam, dan syukur-syukur bisa membagi - bagi jabatan , jika yang didukungnya menang.
Prake seperti ini, bukan hal yang baru - baru terjadi di tanah papua, melainkan sejak Indonesia menduduki papua secara paksa ( Aneksasi ) sejak 1 Mei 1963 melalui Penentuan Pendapat Rakyat ( PEPERA ) pada Tahun 1969 yang secara Hukum Internasional praktek tersebut tidak Demokratis.
Praktek pemilu di irian jaya ( Papua ) mulai berlaku 2 Januari 1975 dengan intruksi Mendagri Nomor 2 Tahun 1974, ditengah situasi tersebut, orang papua dipaksa untuk menjalankan aktivtas politik praktis, padahal Hak Politik Orang Papua di gadai untuk kepentingan Imperialisme Amerika Serikat serta sekutunya, bukan hanya itu; Pembunuhan, Pemerkosaann, Perampasan Tanah, hingga pemberangusan buku - buku sejarah perjuangan papua terus di jalankan oleh militerisme indonesia sejak Presiden Sukarno, Suharto hingga hari ini Jokowi.
Dari semua pencalonan saat ini sudah tentu visi - misi mereka seolah - olah sebagai penyelamat orang papua dari rantai raksasa kolonialisme, hal seperti itu, sudah berulang kali terjadi hingga detik ini.
Sehingga, musti kita perhatikan secara bersama. Siapa orang - orang yang terlibat dalam Pencalonan Presiden dan Wakil presiden, diantaranya; Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka serta Ganjar Pranowo - Mahfud Md. Mari kita cek secara bersama, apakah benar niat mereka untuk menyelesaikan persoalan west papua.
Dari ketiga bakal calon, tidak ada satupun niat dalam menyelesaikan persoalan Papua, jika kita melihat dalam debat pesoalan menyelesaikan konflik di tanah papua, dari berbagai bakal calon, anis menyampaikan tidak ada keadilan di tanah papua, Prabowo menyampaikan melakukan penegakan hukum, memperkuat aparat - aparat dan mempercepat pembangunan ekonomi dan Ganjar menyampaikan pentingnya dialog.
Dari ketiga pernyataan diatas sudah tentu, ke - tiga bakal calon presiden dan wakil presiden tidak punya niat baik untuk rakyat papua, tanah papua serta generasi papua.
Jika dilihat dari latar belakang; prabowo adalah seorang purnawirawan juga keterlibatan langsung dengan operasi militer di tanah papua diantaranya; operasi Mapenduma 1996 dan Operasi Koteka serta berbagai operasi laiinnya. Sedangkan Anis; selama masa jabatan sebagai gubernur jakarta banyak perampasan lahan, LBH Jakarta mencatat 416 kasus penggusuran. sedangka Ganjar, jelas semasa jabatannya sebagai Gubernur Jawa Tengah pun demikian melakukan perampasan lahan dimana - mana, diantaranya; Wadas, Pegunungan Kendeng dsb.
Bahkan ang ikut terlibat dalam pendukung pasangan calon presiden, semua mempunyai kepentingan disisi lain mereka mempunyai perusahaan - perusahan multi nasional, Anis Baswedan dan Muhaimin, Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka, serta Ganjar Pranowo - Mahfud MD. Di balik pasangan Anies-Muhaimin terdapat Surya Paloh, Jusuf Kalla, Muhammad Ali, Rahmat Gobel, Leontinus Alpha Edison, Jan Darmadi, dan Susno Duadji. Di kubu Prabowo-Gibran, terdapat Hashim Djojohadikusumo, Kaesang Pangarep, Roslan Roeslani, Titiek Soeharto, Bahlil Lahadalia, Aburizal Bakrie, Luhut Pandjaitan, Lodewijk Paulus, Garibaldi Thohir, Erick Thohir, Wisnu Wardhana, dan masih banyak lagi. Belum lagi Prabowo dan Gibran sendiri yang punya banyak perusahaan. Di kubu Ganjar-Mahfud, terdapat Mohammad Arsjad Rasjid, Sandiaga Uno, Puan Maharani, Hary Tanoesoedibjo, Oesman Sapta Odang, Heru Dewanto, Happy Hapsoro, dan Stevano R Adranacus.
Dari semua pendukung, mereka yang paling ngotot melakukan perluasan perusahaan - perusahaan di papua, seperti kita ketahu bersama luhut binsar panjaitan yang secara resmi di ijinkan oleh negara untuk mempercepat pembangunan Blok B Wabu di Intan Jaya.
Bukan hanya itu, berdasarkan regulasi yang disepakati sepihak oleh Bank Dunia Internasional Monetary Fund ( IMF ) - Word Benk ( WB ) di Bali, Pengesahan UU – Minerba, UU – Omnibus Law, G20 ( G20 adalah kelompok yang terdiri 20 negara dengan perekonomian besar di dunia ditambah dengan satu organisasi antarpemerintah dan supranasional yaitu Uni Eropa ), UU – ITE dan UU - KUHP. Semua regulasi yang di SAHKAN merupakan indikator awal dari perampasan lahan yang akan terjadi secara serentak di Tanah West Papua.
Sehingga, disahkan Otonomi Khusus Jilid II serta Daera Otonomi Baru ( DOB ) menjadi suatu keharusan Jokowi untuk mempermudah akses Ekpansi – Eksploitasi Sumber Daya Alam di Papua.
Jadi, jangan heran, jika kedepan kita akan melawan bengisnya kekejaman militer dipapua, karena memang tujuan utama kehadirannya untuk mengamankan aktivitas ekploitasi sumber daya alam dan itu menjadi visi dan misi bakal calon Presiden dan Wakil Presiden Indonesia.
Untuk itu, Kami mengajak Rakyat Papua tidak untuk ikut terlibat dalam Aktivitas Politik Praktis yang dilakukan oleh Elit Papua, Elit Jakarta serta tim - tim sukses Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden. Orang papua akan Bahagia di atas tanahnya sendiri, seketika iya menyatakan sikap BOIKOT PEMILU DAN MENUNTUT INDONESIA MELAKUKAN REFERENDUM diatas Tanah West Papua.
Maka dengan itu, kami Aliansi Mahasiswa Papua Komite Nasional ( AMP – KP ) Bersama 14 Komite Kota Aliansi Mahasiswa Papua ( AMP - KK ) menyatakan sikap :
1.Boikot Pemilu 2024 Dan Berikan Hak Menentukan Nasib Sendiri sebagai Solusi Demokratis bagi Bangsa West Papua
2.Negara segera Bertanggung jawab atas Pelaksanaan Pepera yang Tidak Demokratis, cacat hukum dan moral.
3. Buka akses jurnalis seluas-luasnya di West Papua
4.Tarik militer organik dan non-organik dari West Papua
5. Hentikan segala bentuk diskriminasi dan intimidasi terhadap mahasiswa West Papua di Indonesia
6.Bebaskan tahanan politik West Papua tanpa syarat
7.Tutup PT Freeport, BP, LNG Tangguh serta tolak pengembangan Blok Wabu dan eksploitasi PT Antam di Pegunungan Bintang
8.Cabut UU Otonomi Khusus Jilid II dan DOB Di papua
9.Tangkap, adili, dan penjarakan jenderal-jenderal pelanggar HAM
10.Hentikan rasisme dan politik rasial yang dilakukan Pemerintah Republik Indonesia dan TNI-Polri
11.Hentikan operasi militer di Nduga, Intan Jaya, Puncak Jaya, Pegunungan Bintang, Maybrat, dan Seluruh Wilayah West Papua lainnya
2. Cabut Omnibus Law
13.Belanda harus bertanggung jawab untuk menuntaskan proses dekolonisasi West Papua sebagaimana pernah mereka janjikan
14.PBB harus bertanggung jawab serta terlibat aktif secara adil dan demokratis dalam proses menentukan nasib sendiri, pelurusan sejarah, dan penyelesaian pelanggaran HAM yang terjadi terhadap bangsa West Papua
15.Mendesak Pemerintah RI untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada Komisi HAM PBB untuk meninjau situasi HAM di West Papua secara langsung
16.Jaminan kebebasan informasi, berekspresi, berorganisasi dan berpendapat bagi bangsa West Papua
17.Stop terror dan intimidasi Mahasiswa papua di bali dan seluruh tanah Papua
18.Mendukung perundigan antara indonesia, pemerintah zelandia baru dan TPNPB OPM yang di mediasi oleh PBB demi menyelesaikan konfilk di west papua.
Demikian pernyataan sikap ini. Kami menyerukan kepada seluruh Rakyat Papua untuk Bersatu BOIKOT PEMILU 2024. Atas perhatian dan dukungan seluruh Rakyat Papua Barat, kami ucap terima kasih. Salam Pembebasan Nasional Papua Barat!
Medan Juang,
Tanah kolonial, Senin, 12 Februari 2024
Mengetahui
Ketua Umum AMP – KP
Jheno Alfred Dogomo
Sekertis Umum I dan II AMP - KP
Yance Yobee – Rudi Wonda