 |
| Massa Aksi Saat Lakukan Aksi Di Depan Kantor Pos Jogja ( Doc. AMP ) |
Gagasan dan cita-cita kaum terpelajar Papua ini tidak berjalan mulus, 18 hari setelah deklarasi Negara Papua, tepatnya 19 Desember 1961 Presiden Soekarno mengumandangkan TRIKORA di Alun-Alun Utara Yogyakarta untuk mengagalkan pembentukan Negara Papua. Sejak itu, Papua menjadi wilayah jajahan Indonesia karena sikap arogansi, ekspansionis dan egoisme para penguasa Indonesia.
Setelah tiga tahun kemudian tepat tanggal, 1 Mei 1963, bertepatan dengan berakhirnya masa pemerintahan Unites Nations Temporrary Executive Administratins (UNTEA) atau Pemerintahan Sementara PBB di Papua, kemudian Belanda menyerakan kekuasaanya kepada Indonesia, selanjutnya pemerintah Indonesia mulai menempatkan pasukan militernya dalam jumlah besar di seluruh Tanah Papua terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) secara besar-besaran dan tidak Manusiawi.
Pelanggaran HAM secara tidak manusiawi terjadi dalam beberapa operasi militer yang di lakukan di tanah Papua diantaranya; Operasi Sadar 1965 � 1966, Operasi Barata Yudah 1966 � 1967, Operasi Wibawa 1967 � 1969, Operasi Pamungkas 1969 � 1971, Operasi Koteka 1977, dan pelanggaran HAM lainnya terjadi sampai saat ini. Akibat operasi militer yang dilancarkan oleh Indonesia saat itu, ribuan nyawa rakyat Papua melayang dan mengakibatkan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat di tanah Papua.
Namun dengan semakin meluasnya Gerakan Perjuangan Kemerdekaan West Papua di seluruh Tanah Papua dan sesuai dengan janji pemerintah Belanda yang akan memproklamasikan Kemerdekaan Papua pada 1 Juli 1970, maka pada tanggal 1 Juli 1971 Organisasi Papua Merdeka (OPM) dibawah Pimpinan Brigjen. Seth .J. Rumkorem Memproklamasikan Kemerdekaan West Papua di Desa Waris, Hollandia � Markas Vicktoria �. Meskipun pembacaan proklamasi ini tertunda 1 tahun dari perencanaan awal, tetapi pembacaan Proklamasi ini berhal membangkitkan semangat juang kepada seluruh rakyat Papua yang akhirnya membuat Pemerintah Indonesia geger dan akhirnya membuat Indonesia semakin gencar melancarkan operasi militernya di seluruh tanah Papua.
Meskipun telah beberapa kali Indonesia telah berganti � ganti kepemimpinan dari Sukarno hingga SBY dan status DOM telah di cabut dari wilayah Papua namun kebrutalan militer Indoensia terhadap rakyat Papua tetap saja terjadi hingga saat ini. Kebrutalan militer itu terjadi di beberapa daerah di Papua diantaranya; Pania (Enarotali), Degeuwo, dan Puncak Jaya.
Pasca terjadi kontak senjata di Puncak Jaya antara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB) di bawah pimpinan Gend. Goliat Tabuni dan Militer Indonesia di Puncak Jaya tepatnya di Tingginabut dan Sinak beberapa waktu lalu, Pesiden Susilo Babang Yudoyono ( Presiden RI ) segerah merespon dan melakukan rapat terbatas dan memutuskan untuk melakukan Oparasi Militer di daerah tersebut, maka untuk menentang keputusan Pemerintah Indonesia dan untuk menghindari terjadinya kekerasan militer terhadap rakyat sipil setempat seperti yang telah terjadi di beberapa daerah lain di Papua sebelumnya, maka kami dari Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) secara tegas mengatakan sikap: �Segera ! Akui West Papua Sebagai Negara dan Stop Berlakukan Daerah Operasi Militer ( DOM ) di Tanah Papua� dan menuntut:
1. Indonesia Stop ! Mengklaim Papua Bagian Dari NKRI
2. Indonesia, Amerika Serikat dan PBB Segera Akui Kedaulatan West Papua
3. Stop Pendudukan dan Tarik Militer dari Seluruh Tanah Papua
Demikian peryataan sikap Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), atas nama Tulang Belulang Leluhur Bangsa Papua, kami mengajak kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa Papua untuk terlibat aktif dalam memperjuangkan Kemerdekaan West Papua.
Salam Pembebasan!
Yogyakarta, 28 Februari 2013
Koordum
Agus D