Koran Kejora

Ilustrasi gambar. Sumber: revolusioner dot org

Design koran Kejora

Oleh: Ardhy Murib***

Berapa banyak produk kolonial Indonesia di West Papua? Nah salah satunya pemekaran. Sebetulnya pemekaran itu produk. Kemudian perihal tersebut diunsurkan dalam peta politik kolonial Indonesia. Politik kolonialisme digerakan oleh nafsu eksploitasi sumber ekonomi di wilayah jajahan. Watak ekspansionis, warisan sejarah kerajaan Majapahit dan imperium barat itulah yang ada dalam watak rezim Jokowi dan kabinetnya. Sehingga kalau bukan karena cadangan 20 miliar ton tambang Freeport di GB, GBC, BC, DBCv dan itu, seperti kucing liar yang akan merampok hingga tahun 2059 di tanah air West Papua.

Selama itu pasti saja kami manusia Papua akan dianggap monyet yang harus dibasmikan dengan strategi pemekaran semacam ini di wilayah West Papua yang di jajah Indonesia.

Pemekaran daerah dan provinsi (DOB) Baru tentu menguntungkan kapitalisme. Praktek kapitalisme berarti tidak ada namanya ras, nasionalisme, suku, bangsa, dan agama. Kapitalisme tidak mengenal yang namanya NKRI harga mati atau Papua merdeka. Tapi kapitalisme bisa berwujud dalam agama, juga yang saat ini dikemas dalam NKRI harga mati.

Ini bertujuan untuk daerah-daerah berpotensi sumber daya alam akan dicuri dan dikuasai oleh segelintir orang. Dan sebetulnya dari sinilah alit-elit politik lokal kolonial Indonesia di Papua ditipu habis-habisan oleh kapitalis. Ditipu atas nama pembangunan: infrastruktur,kemajuan, SDM, dan lain-lain. Mereka tidak menyadari bahwa semua perbuatan dan kebijakan ini sungguh membunuh kami rakyat Papua itu sendiri.

Tito Karnavian punya anak perusahan di Freeport. Budi Sunandi,  Bos PT. Inalum yang bikin divestasi  hingga 51% saham  Freeport ini menjadi Wamen BUMN. Luhut Panjaitan, hingga Mahfud MD, akan menjamin investasi aman di Papua. Rasa kemanusiaan TNI dan Polri  jadi martir melawan dan membunuh-dibunuh demi elit penguasa kolonial dan kapitalis. Maka juga, pemekaran dipercepat agar para pemburu SDA ini makin memuluskan transaksi ekonomi politiknya.

Pancasila, NKRI, UUD, dan segala macam instrumen nilai dan sistem hanya dipakai sebagai tameng pencitraan untuk sekedar mendulang legitimasi rakyat Papua, Indonesia dan internasional. Padahal tujuan utamanya adalah perburuan harta kekayaan dari sumber daya alam (SDA) di tanah Papua. Adalah watak lazim dari kolonialisme yang adalah anak kandung imperialisme.

Kemiskinan struktural ditambah hegemoni kolonial dan kapitalis membuat sebagian orang Papua rela jual harga dirinya untuk menjadi boneka dan budak kolonial. Memanfaatkan penderitaan perjuangan bangsa Papua demi mengejar ambisi kekuasaan dalam NKRI. Mereka adalah pasien di ruang gawat darurat yang sedang mencari obat penenang sebentar sebelum mati.

Lantas, apakah pemekaran, eksploitasi SDA, migrasi pendatang, dan represi militer akan membunuh perjuangan kemerdekaan bangsa Papua? Akankah strategi AS di California berhasil diterapkan kolonial Indonesia  di Papua?

Ini persoalan rumit. Maka, secara bersama kita menyadari dan yakin bahwa semua paket politik ekonomi kolonial dan kapitalis akan menghasilkan penindasan yang berkepanjangan hingga akan membuat rakyat Papua percaya pada jalannya negara, kaum kapitalis, dan korporat imprelialisme.

“Jika benar, maka katakan itu benar. Sekalipun jika itu salah, maka katakan salah!” Pepatah, pahlawan musisi Papua, Arnold C. Ap.

Dan ini curang! Salah!


Maka, seluruh rakyat tertindas di mana pun dan rakyat West Papua harus bersatu. Bangun persatuan nasional, di bawah kepemimpinan yang kolektif dan revolusioner. Bersama berjuang untuk revolusi nasional demokratik dan perjuangan kelas.

Penulis adalah Aktivist Self-determination

ilustrasi gambar

Penulis: Aworo Tutu

“Jangan pernah melupakan sejarah”—Ir.Soekarno

Penting mengetahui sejarah agar mudah memetakan alasan apa Indonesia menjajajah West Papua? Dan apa alasan rakyat West Papua ingin bebas merdeka sebagai Negara-bangsanya sendiri dari Indonesia? Penindasan dan penghisapan yang terjadi hari ini tidak terlepas dari sejarah panjang pendudukan Kolonial Indonesia yang telah mengorbankan harta benda dan  jutaan nyawa rakyat West Papua; dan terbunuh hingga sekarang.

Sejarah Perebutan Kolonial Indonesia atas  Papua Barat 

Batas teritori wilayah Indonesia dari Sabang-Ambonia di jajah oleh Belanda 350 tahun lamanya. Sedangakan teritori West Papua dari Sorong-Merauke dijajah Belanda selama 64 tahun dan Indonesia sama-sama dijajah oleh Belanda Namun system Administrasinya di atur secara terpisah. Indonesia sebagai jajahan Belanda kekuasaannya di kendalikan dari Batavia (Jakarta) sedangkan West Papua Sistem administrasinya di kendalikan dari Holandia (Port Numbay Jayapura .

Meskipun sama-sama di jajah oleh Belanda, rakyat West Papua tidak pernah mengklaim atau berasumsi memiliki musuh yang sama dengan Indonesia karena Belanda adalah musuh masing-masing. Antara West Papua dan Indonesia mempunyai perbedaan yang sangat jauh. Secara Ras, Bangsa West Papua merupakan Ras Negroid sedangkan bangsa Indonesia pada umumnya adalah ras Mongoloid. Secara fisik maupun mental kedua bangsa ini sama sekali tidak pernah mempunyai hubungan apaun dalam sejarah kehidupan di masa silam.

Muhamad Hatta pernah menegaskan Bahwa “ Bangsa Papua adalah ras negroid, bangsa Melanesia, maka biarlah bangsa papua menentukan nasibnya sendiri” dari Saigon Vietnam 12 agustus 1945.

Ketika Indonesia memasuki babak perjuangan kemmerdekaannya melawan colonial Belanda tidak ada satupun orang Papua Barat yang terlibat dalam perjuangan Bangsa Indonesia hinggah kemerdekaannya, apa lagi terlibat dalam persta 17 agustus 1945.

Pertanyaannya apa motivasinya membuat Indonesia keras kepala untuk merebut dan terus menduduki West Papua?

Sistem kapitalisme lah motivasi Indonesia merebut West Papua.

Apa itu Kapitalisme?

Menurut Karl Marx  kapitalisme itu suatu system dimana harga barang dan kebijakan pasar ditentukan oleh para pemilik modal untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya.

Untuk tetap bertahan menguasai pasar Kaum Kapitalis (kelas penguasa ) harus melakukan invasi atau penaklukan wilayah baru melalui kebijakan dan praktek perluasan suatu negaera kepada Negara atau bangsa  lain yang dilakukan dengan mencaplok dengan cara paksa (mengkolonialisasi).

Sejarah telah  mencatat bahwa kehadiran Kolonial Indonesia  di bumi West Papua hanya untuk kepentingan ekonomi politik semata demi kepentingan tuannya Kapitalisme Amerika Serikat dan antek-anteknya.

Sebelum Papua Barat di paksa masuk dalam Negara Kesatuan Replublik Indonesia melalui Pepera yang di menangkan sepihak oleh Indonesia, sebelum dua tahun (pada tahun 1967) PT.Freeport sudah menduduki Nunung Nemangkawi-Timika.

Kapitalisme Itu Jahat & Rakus

Kapitalisme itu system jahat dan rakus. Segala sesuatu  di perdangangkan tidak perlu itu milik  rakyat atau bukan. Kapitalisme itu setan segala perkara di dunia ini: pembunuhan, perampokan, peperangan, busung lapar, gizi buruk, pembungkaman ruang demokrasi, perampasan tanah-tanah adat milik masyarakat adat, pelanggaran HAM di mana-mana.

Segala malapeta di dunia adalah ulah system kapitalisme yang sangat tidak manusiawi.

Kapitalisme bukan saja merampok dan menguasai kekayaan alam tapi juga menciptakan manusia-manusia yang berjiwa capital yaitu menciptakan manusia yang selalu berpikir untuk saling menguasai satu sama lain. Menciptakan manusia-manusia untuk mengabdi guna memperkuat dan mempertahan eksploitasi kelas penguasa.

Untuk tetap bertahan menguasai pasar dan mencari keuntungan yang lebih besar Kaum capitalis membutuhkan bahan baku.maka mereka melakukan invasi, merluas ke wilayah yang memiliki banyak bahan baku.

Di West Papua yang merupakan wilayah masih utuh dan masih berlimpah sumber daya alamnya. Baik kekayaan di laut, di darat di mana hutan-hutan luas yang menyimpan jutaan pohon, dan berbagai jenis hewan. Apalagi yang terkandung dalam tanah: Minyak, Gas, Emas, Batu Bara. Uranium, dll.

Maka pencaplokan wilayah-wilayah baru dalam bentuk pemekaran-pemekaran provinsi, pemekaran kabupaten/kota adalah sangat penting bagi kelas penguasa kaum penjajah.wilayah yang di caplok atau mekarkan menjadi sebuah provinsi atau kabupaten karena wilayah tersebut masih mengandung sumber daya alam yang sangat berlimpah dan sangat berguna dan memberi keuntungan bagi mereka kelas penjajah Indonesia untuk melakukan ekspor kapitalnya.

Sedangkan kita rakyat Papua sebagai tuan di negri nya sendiri keuntungan apa yang dikasih oleh klas penjajah colonial Indonesia? Kita sebagai rakyat yang di jajah tidak dapat satupun keuntungan dari mereka.bahkan kita rakyat West Papua dalam hal ini elit-elit birokrat papua (Bupati, Gubernur, anggota DPR) dan pengusaha-pengusaha lokal adalah kaki tangan atau bonekanya kelas penguasa kaum kapitalis.

Kapitalisme bergentanyangan dimana-mana bahkan menyebar dan mempengaruhi kehidupan  umat manusia. Kapitalisme dan kolonialisme Indonesia sebagai kaum penjajah mempertahankan kekuasaannya di West Papua tidak hanya dengan senjata dan kekerasaan.

Kutip kata Ted Sprague dalam bukunya Reason in Revolt menjelaskan bahwa:

kelas yang berkuasa mempertahankan kekuasannya tidak hanya dengan senjata tetapi terutama  dengan nilai-nilai moralitas, gagasan, dan filsafat. Mereka berkuasa tidak hanya dengan Polisi dan Tentara saja, tetapi juga dengan nabi-nabi bayaran mereka, yang mereka tempatkan di sekolah-sekolah, kantor-kantor media,tempat-tempat ibadah dan di setiap sudut dimana rakyat ingin mencari pengetahuan.

Kaum penjajah Kolonial Indonesia tidak tinggal diam untuk tetap mempertahankan wilayah West Papua. Berbagai macam cara akan di gunakan untuk mempertahankan dan menguasainya.

Dipandang secara politik, otonomi khusus merupakan salah satu strategi kelas penjajah untuk mempertahankan wilayah West Papua. Undang-Undang Otsus di lahirkan ketika rakyat West Papua bersatu untuk minta hak-hak politiknya sebagai sebuah Negara-bangsa yang merdeka dan berdaulat sendiri. Demi membendung aspirasi tersebut maka pemerintah colonial melahirkan Otsus. Bahkan kalau mau di bilang sejak undang-undang otsus berlaku, rakyat West Papua tidak merasakan efek positif itu. Otsus itu pemecah belah, memicu landang konflik di West Papua. Mengapa ? otsus itu bagi rakyat tertindas memandang bahwa itu produk uang. Maka maraknya pemekaran Propinsi, kabupaten atau kota yang dilakukan oleh elit-elit Papua hasil didikan colonial Indonesia hanya untuk membagi-bagikan uang demi membahagiakan kepentingan pribadinya bukan untuk kepentingan rakyat West Papua. Berarti yang menikmati efek posistif dari otsus itu hanya elit-elit papua: Bupati, Gubernur, DPR, kelas pengusaha lokal Papua dan Jakarta, intelektual-intelektual dan sebagainya. Sementara rakyat tertindas hanya lah korban ganda dari otsus.

Segala Sesuatu Uang yang berbicara

Uang yang merupakan malapetaka di dunia ini,bukan serta merta hadir begitu saja, merupakan hasil dari proses sejarah yang panjang. Sebelum adanya uang, masyarakat yang pada waktu itu melakukan interaksi jual beli barang dengan cara tukar menukar atau bahasa kerennya Barter.

Menurut Karl Marx, ada dua jenis pertukaran  dalam sejarah ekonomi masyarakat. Pertama, pertukaran yang terjadi dalam masyarakat pra-kapitalis (masyarakat komunal primitif) dan kedua pertukaran dalam masyarakat kapitalis.

Pertukaran jenis pertama terdiri atas dua bentuk, yakni pertukaran langsung komoditi dengan komoditi (C-C) atau lazim dikenal sebagai pertukaran barter. Si A punya komoditi sagu yang kemudian ditukar dengan komoditi Keladi milik Si B. Bentuk kedua dari pertukaran pra-kapitalis dimana masyarakatnya telah lebih berkembang, dirumuskan Marx sebagai C-M-C (Comodity Money-Comodity).

Bagaimana dengan proses transaksi masyarakat kapitalis?

Paitua Marx mengajukan  formula  yang berbentuk M-C-M (Money-Comodity-Money). Menurut formulai ini, Si kapitalis memulai operasinya dengan uang (M) dan dengan uang tersebut Ia kemudian membeli komoditi (C), dimana selanjutnya komoditi tersebut dijualnya guna memperoleh uang lagi (M2). Marx menamakan tahap pertama ini (M-C) sebagai kapital pendahuluan dan tahap kedua (C-M) sebagai kapital kerja. Secara keseluruhan, formulai M-C-M’ ini disebut Marx sebagai sirkuit uang. Jika pada formula C-M-C uang berfungsi sekadar sebagai medium perantara, maka dalam formula M-C-M uang merupakan medium perantara sekaligus lem perekat kelangsungan hidup sistem kapitalisme. Pada C-M-C, uang hanyalah sebuah benda (things), sementara dalam formula M-C-M uang telah bertransformasi  menjadi kapital (social relations). Pada tahap M-C-M’, Si kapitalis memproduksi komoditi bukan pertama-tama untuk dikonsumsi, tapi untuk dijual  di pasar dengan tujuan semata-mata akumulasi nilai uang.

Terkait perjelasan Marx diatas bisa di ambil kesimpulan bahwa Uang lah yang menentukan kehidupan umant manusia.

Dulu di tatanan masyarakat komunal primitive system transaksi dilakukan dengan cara  tukar menukar  barang (Barter ), kalau sekarang di jaman masyarakat kapitalisme ada uang ada barang (money-comodity). Kalau tak punya uang kau tidak memiliki barang.

Mantra yang ditebarkan oleh Si setan kapitalis yaitu "orang bisa menjadi kaya jika mereka bekerja keras dan Memiliki Banyak Uang"

Nah! Dari doktrin ini semua orang berlombah-lombah untuk menjadi kaya.sehingga timbu lah persaingan di antara masyarakat yang kaya tetap kaya yang miskin tetap miskin.

Semua permasalahan yang marak terjadi di West Papua, mulai dari perampasan tanah-tanah adat, pembungkaman ruang demokrasi, pemekaran propinsi dan kabupaten, diskriminasi ras, pelanggaran HAM, penindasan terhadap perempuan dan lain sebagainya merupakan ulah dari  system kapitalisme, system yang sangat tidak manusiawi.

Tulisan ini hanyalah sebuah pengenalan tentang Sistem kapitalisme yang saat ini mengendalikan dunia  terlebih khusus West Papua. Bagi aktivis Pembebasan Nasional  Papua Barat harus mampu memetakan siapa saja Musuh kita dan siapa  kawan Kita. Dua Pertayaan ini sangat penting untuk kesuksesan sebuah Revolusi.

Akhir kata penulis ingin sampaikan bahwa ;Kapitalisme bukan lah system yang abadi dan tidak selamanya kapitalisme akan selalu ada. Untuk menumbangkan Kapitalisme, Imperealisme dan kolonialisme Indonesia di West Papua di butuhkan penyatuan semua gerakan yang anti terhadap kolonialisme Indonesia,Anti Kapitalisme Imperealisme dan Militerisme Indonesia, agar revolusi kita berhasil dan rakyat West Papua tidak tersesat.

kita harus bersatu dengan kawan-kawan sejati kita untuk menyerang musuh yang sebenarnya.

Tidak ada cara lain selain bangun Persatuan Nasional yang di pelopori oleh kader-kader yang Revolusioner.

“Memang sulit untuk mencapai kesatuan penuh. Namun, mari mencari kesatuan dalam pandangan. Kita mencari kesatuan dalam tujuan, kesatuan dalam isu yang spesifik. Jika tidak mungkin untuk mencapai persatuan yang ideal, mari kita bersama dalam sejumlah tujuan” kata Fidel Castro.

*Penulis adalah aktivis Papua, petani. 
_____
Referensi:

https://www.militanindonesia.org/teori-4/ekonomi/8630-studi-singkat-das-kapital-studi-1.html
https://suarapapua.com/2019/07/27/perusahaan-asing-ilegal-bikin-kapal-di-tengah-hutan-nabire/
https://indoprogress.com/2018/08/ekonomi-politik-monopoli-penguasaan-tanah-kelas-kelas-petani-dan-reforma-agraria-bagian-1/
https://www.marxists.org/indonesia/archive/mandel/002.htm

Photo saat aksi protes menolak RCEP di Nusa Dua Bali, 27 Feb 2019

Persoalan golobalisasi dan penguasaan kolonialisme sangat erat menguasai seluruh pelosok tanah Papua Barat terutama merampas tanah air suku bangsa minoritas melalui kolonialistik yang sangat mengarap melalui eksploitasi kapital dalam program-program yang tidak asumsi kepada kelas suku bangsa minoritas. Kondisi kekuasaan, oleh globalisasi tidak terlepas dari imperialisme yang terus menguras dan mencakupi lingkungan masyarakat melalui membuka sektor-sektor kekuasaan yang tidak ada keuntungan, kesejahteraan, keutuhan system. Imperialisme bekerja sama dengan kolonialisme di mana daerah yang di jajah secara terstruktur dan mangakibatkan yang namanya “Genocide”  terhadap suku bangsa minoritas yang menentang persoalan hak Penentuan nasib sendiri secara demokratis dasar dari perjuangan kelas masyarakat.

Pengaruh golobalisasi dari peninjauhan eksploitasi kapital; dapat terlihat melalui system kolonalisme yang  mencengkram pada daerah yang di jajah dengan kekuatan militersime dan kekuatan system kolonial yang masih tidak menghargai system suku bangsa minoritas di Papua Barat. Dari Adengan tersebut, golobalisasi masih bekerja sebagai kekuatan negara untuk melakukan eksploitasi dengan program-program internasional sesuai kesepakatan dari forum-forum regional atau kawasan kesepakatan antar mitra negara yang kolonialistik. Penguasaan dan pengaruh itulah, imperialisme sangat ketat untuk melakukan penguasaan beragam kondisi gerakan sosial invansi rakyat untuk menjalankan agenda eksploitasi melalui kapitalis-kapitalis monopoli atau kolonial menuju kepentingan kekuasaan eksploitasi atas dasar beragam sumber daya yang ada di wilayah-wilayah tersebut.  Pandangan suku bangsa minoritas dan sebuah hak untuk menentukan nasib sendiri adalah sesuatu kewajiban dari sejarah suku bangsa minoritas, telah membentuk hakikat yang seutuh-nya memperjuangkan hak demokratis yang sejati-nya dalam peradaban kehidupan seapanjang masa; sebab  perjuangan kelas dalam suku bangsa minoritas di Papua Barat; sangat meyakini bahwa sebuah perjuangan hak penentuan nasib sendiri akan menyelamatkan dan memberikan kebebasan ekspresi ketika kemerdekaan yang di rebut secara demokratis menjadi kelegahan antara suku bangsa minoritas yang ada di Papua Barat.

Golobalisasi menguasai suku bangsa minoritas di Papua Barat adalah kekuasaan yang sangat tidak dipungkiri lagi dari kekuasan-kekuasan Imperialisme, Kapitalisme monopoli dan kolonial yang mengklaim setiap sejarah suku bangsa minoritas di Papua Barat; kekuasan-kekuasan itulah rakyat masih memperjuangkan untuk merebut hari revolusi kemerdekaan yang pernah di rebut sejak 01 Desember 1961, pada hal secara konstituasional di bawa hukum internsional secara de jure dan de facto telah menyatakan kemerdekan sebuah negara yang merdeka sama dengan kemerdekaan di negara-negara lain.  Maka, kefokusan yang dapat di lihat secra suku bangsa minoritas adalah keyakinan memperjuangkan hak demokratis dan menuntut untuk mengembalikan hak demokratis kemerdekaan tersebut; itulah kodisi realitas yang dapat di lihat antara suku bangsa minoritas tersebut;

Kekuasaan system kolonialisme di Papua Barat dapat di petakan dan problematikan bahwa, suku bangsa minoritas atas tanah dan airnya dikuasai oleh kolonial seperti, system pendidikan di kuasai oleh transmigrasi, system pemerintahan sendiri di kuasai oleh para transmigran, militersime masih menguasai suku bangsa minoritas; apa lagi militer telah moyoritas atas tanah Papua Barat, kolonialisme telah mempetak-petakan lahan bisnis (membangun jalan trans Papua, pemekaran pronvinsi-provinsi kabupaten-kabupaten dll), melakukan eksploitasi (batu, kayu, air, pasir, emas, nikel, minyak, tembaga) dan beragam unsur ara tanah, mendatangkan barang-barang yang kadarluarsa di Papua Barat (mie, beras, obat-obatan yang termasuk semua makanan instan) yang kadarluarsa, apa lagi rumah kesehatan yang di bangun oleh kolonial tidak ada fasilitas yang menguntungkan, menguasai tanah Papua Barat untutk mengistigam bahwa Papua Barat dalah bagian dari NKRI (Negara Kesatuan Replublik Indonesia) Pada hal secara sejarah gerakan rakyat Papua Barat belum pada proses penyelesaian; malah negara dengan kepentingannya membohonggi secara internasional mengenia sejarah gerakan rakyat Papua Barat; apa lagi bagi suku bangsa minoritas yang ada saat ini dalam memperjuangkan hak penentuan nasib sendiri untuk menentukan masa depan anak cucu.

Dari situasi, Golobalisasi yang terus menguasaan pandangan suku bangsa minoritas di Papua dan masih saja menghalanggi kondisi realitas Hak Penentuan Nasib Sendiri; kekuasaan secara Privatisasi, Deregulasi, dan liberalisasi setiap sektor kehidupan di tengah rakyat Papua Barat. Globalisasi secara privatisasi adalah kekuasan kolonial dan kapitalis monopoli mempunyai kepentingan dalam melakukan eksploitasi dan setiap eksploitasi digunakan untuk jadikan milik seseorang secara privat, kebanyakan kekuasaan sumber daya yang ada di Papua Barat adalah privat. Dalam kepemilikan tersebut di liberalisasikan secara Internasional untuk mengeksploitasikan dalam perdagangan bebas maupun melakukan deregulasi menghapus kepemilikan tanah dan air  suku bangsa minoritas di Papua.

Menyikapi ini RCEP yang berdampak buruk khusus pada pergerakan perjuangan Hak Penentuan Nasib Sendiri untuk West Papua dan suku bangsa minoritas. RCEP (Regional Cemprehensive Ekonomi Partnership) adalah kita ketahui bahwa membahas tentang  perdagangan bebas antara lain perdagangan barang, Perdagangan jasa, Investasi, Kerja sama Ekonomi dan teknis, kekayaan Intelektual, persaingan, penyelesaian sangketa, E-commerce, Usaha Kecil dan menengah (UKM) dan masalah lainnya, yang di atur dalam 16 Negara, yakni 10 negara (Burnei, Kamboja, Indonesia, Loas, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Tahiland) sebagi ASEAN, dan 6 negara dari Asia-Fasifik yang mempunyai perdagangan bebas (Australia, Cina, India, Jepang, Korea Selatan dan Selandian Baru. Beberapa tahun belakang ini, pertemuan RCEP pernah di lakukan di beberapa negara regional seperti, Kamboja, Burnei, Australia, Malaysia, Cina, India, Tahiland, Jepang, Myanmar, Selandia Baru, Vietnam, filipina, Singapura dan Indonesai yang kedua kalinya dari tanggal 2-9 Febluary 2018 di Yogyakarta dan 18 Feb 2019 di Nusa Dua Bali yang sedang berlangsung. RCEP di lakukan dalam setiap tahun dan agenda para pemodal mendorong  Agenda RCEP untuk menguasai dan mengeksploitasi seluruh kehiduapan rakyat. Kepentingan-kepentingan negara-negara akan menjalankan esensi kelayakannya untuk menguasai seluruh tanah airnya secara batas wilayah yang di batasinya melalui UUD untuk sebagai implementasi eksploitasi oleh negara yang mempunyai kepentingan dalam RCEP itu sendiri; Maka dengan tegas, Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] menolak setiap perampasan hak milik suku bangsa minoritas dan di mana monolak juga RCEP yang melakukan privatisasi, deregulasi, liberalisasi di Papua Barat dalam rangka mengeksploitasi sumber kekayaan alam maupuan kekuasaan system kolonialistik. Dan penolakan itu, sebagai memperjuangan Hak Penentuan Nasib Sendiri sebagai Solusi Demokratis untuk bebas dari beragam kekuasaan Imperalis, Kapitalis, dan kolonial yang bersifat golobalisasi di Papua Barat.

ALIANSI MAHASISWA PAPUA [AMP]

Ilust. Gambar oleh Koran Kejora.

Oleh: Armand Axel***

Sejarah Papua Barat adalah sejarah yang termanipulasi oleh kepentingan-kepentingan ekonomi politik dari bangsa lain terutama Amerika Serikat, yang akhirnya mendorong Indonesia untuk melakukan aneksasi atas Papua Barat. Proses politik yang terjadi sebelum-sebelum Pelaksanaan Pepera tahun 1969 adalah sebuah proses dimana kepentingan system dunia mengambil peran yang cukup penting dalam proses sejarah Papua Barat. Adalah Blok Kapitalis (Barat) yang dimotori oleh Amerika Serikat dan Blok Sosialisme yang dimotori oleh Uni Soviet yang memiliki peran politik sangat besar atas bargaining politik bagi nasib politik Papua Barat hari ini.

Disatu sisi Amerika memainkan peran dengan memotong akses politik Belanda atas jajahan-nya di Papua Barat dan mendorong Belanda untuk menerima rancangan diplomasi politik yang ditawarkan oleh diplomat Amerika, yaitu Ellsworth_Bunker yang melahirkan Dokumen Buncker dimana merancang gagasan politik penting soal penentuan nasib sendiri rakyat Papua Barat. Dari gagasan Buncker lahirlah UN Resolution yang terkenal dengan the New York Agreement (NYA) dimana ditetapkan prinsip-prinsip teknis tentang pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) tahun 1969 yang sangat tidak adil, tidak demokratis dan sangat diskriminatif bagi Bangsa Papua Barat.

Selain memainkan peran diplomasi politik dalam Blok Barat, Amerika Serikat juga memiliki kepentingan ekonomi atas akses-akses Sumber Daya Alam di Papua Barat yang sangat kaya akan gas alam, deposit tambang, mineral, minyak bumi, hasil hutan, hasil laut, perkebunan dan beberapa sumber ekonomi lain yang sangat menguntungkan bagi kepentingan eksploitasi modal asing (Barat), terutama Amerika Serikat, di Papua Barat. Sudah jelas kepentingan ekonomi tersebut, adalah Freeport McMoran Gold & Copper yang berbasis di New Orleans, salah satu perusahaan tambang terbesar di Amerika Serikat, yang dikemudian hari menjadi masalah bagi hak-hak politik Rakyat Papua Barat. Akibat ada-nya intervensi politik AS terhadap Belanda mengakibatkan tidak berarti-nya dukungan politik Belanda atas penentuan nasib sendiri bangsa Papua Barat dan juga dukungan AS atas klik dalam tubuh TNI-AD pada tahun 1965 – 1966 yang mematangkan kehadiran Regime Otoriter-Militeristik Orde_Baru dibawah kepemimpinan Jendral Fasis Soeharto menyebabkan Papua Barat hari ini menjadi daerah aneksasi dan menjadi System bagi kolonisasi ekonomi dan politik serta ladang pembantaian (killing field) kemanusiaan oleh Indonesia yang dikontrol secara penuh oleh Amerika Serikat dan kepentingan-kepentingan ekonomi negara-negara Imperialis.

Seperti diuraikan diatas, kehadiran Freeport Indonesia, sebagai contoh, di Papua Barat adalah karena pertarungan kepentingan ekonomi-politik Amerika Serikat untuk menguasai ladang-ladang eksploitasi sumber daya alam di Papua Barat dengan kelompok kepentinga lain. Rancangan Kontrak Karya Generasi I (KK I) PT. Freeport_Indonesia yang dibuat antara Replublik Indonesia dan Amerika_Serikat tanpa keterlibatan rakyat Papua Barat pada tanggal 7 April 1967 adalah satu kenyataan politik dimana susungguh-nya PEPERA 1969 sudah ada dalam rekayasa politik AS-Indonesia untuk menganeksasi Papua Barat sebagai wilayah jajahan Indonesia. Secara logis, pelaksanaan Kontrak Karya sebelum adanya penentuan nasib sendiri secara demokratis oleh rakyat Papua adalah merupakan diskriminasi dan tindakan politik yang sangat tidak manusiawi oleh AS – Indonesia dan perlu mendapat tekanan politik dari gerakan Papua Barat saat ini untuk melakukan PEPERA ulang atau Referendum bagi Bangsa Papua Barat.

Disisi lain, Blok Timur (Sosialisme) yang dimotori oleh Uni Soviet yang juga membuka front politik dengan gerakan kiri Indonesia dan memberi dukungan politik kepada Gerakan Kiri Indonesia dalam makna perlawanan terhadap kepentingan Imperialis di Indonesia ternyata berdampak sangat buruk dan telah menjadikan rakyat Papua Barat sebagai korban sejarah yang seharus-nya tidak perlu terjadi. Kedekatan Regime Soekarno dengan Uni Soviet dan China untuk memblokade kepentingan ekonomi-politik AS dkk diwilayah Pasifik telah menjadi tumbal sejarah bagi rakyat Papua Barat yang menjadi korban kepentingan ideologis tersebut. Kritik terhadap gerakan kiri Internasional maupun Indonesia saat ini adalah kesalahan mereka dalam melihat posisi dan hak-hak demokratik rakyat Papua Barat yang harus-nya juga turut diperjuangkan sebagai bagian dari perjuangan demokrasi kerakyatan diseluruh dunia.

Perjuangan mewujudkan demokrasi yang benar-benar menjadi kedaulatan penuh rakyat adalah tujuan utama dari setiap organisasi yang berjuang menegakan demokrasi tersebut ditengah berbagai pilihan demokrasi yang berkembang, harapan akhir dari perjuangan demokrasi adalah terbentuknya sebuah tatanan masyarakat baru yang partisiptaif, berdaulat penuh dan mengakses suluruh keputusan yang menggunakan mekanisme demokrasi bagi kepentingan banyak orang.

Secara praksis, rakyat Papua Barat telah diajarkan secara budaya bagaimana cara berdemokrasi yang baik, hampir setiap struktur massa-rakyat yang terbentuk lewat suku-suku di Papua Barat, telah diperlihatakn oleh hampir sebagian besar suku di Papua Barat bahwa dalam setiap pengambilan keputusan, anggota suku berhak menentukan masa depan atau hal-hal yang terjadi diantara suku maupun keluar. Artinya dalam tindakan praksis demokrasi di Papua Barat, sesungguh-nya telah secara sistematis dilakukan lewat mekanisme-mekanisme demokrasi yang dijalankan oleh masing-masing suku berdasarkan kebiasaan mereka.

Maka dalam merumuskan Strategi dan Taktik Perjuangan, walaupun pembacaan kita terhadap Sejarah Perkembangan Massa-Rakyat Papua Barat belum selesai, akan mengacu pada pijakan-pijakan politik atau arahan politik yang lebih fokus dari pembacaan kita terhadap sejarah perkembangan massa-rakyat Papua Barat sehingga proses perjuangan kita akan tepat sasaran dan mengarah pada kualitas perjuangan yang lebih baik. Cita-cita akhir kita dalam perjuangan Pembebasan Nasional Papua Barat adalah menciptakan tatanan massa-rakyat Papua Barat yang Demokratis Secara Politik, Adil Secara Sosial, Sejahtera secara Ekonomi dan Partisipatif secara Budaya, semua hal itu akan terjadi jika Papua Barat bebas dari cengkeraman Kolonialisme Indonesia dan Imperialisme.

Salam Pembebasan Nasional Papua Barat

Gambar Ilust. Koran Kejora "Menolak dan Hentikan Eksploitasi Alam Di Intan Jaya, West Papua"

Oleh: Bisem Abugau***

Perusahan yang sedang proses untuk di ekplorasi di Intan Jaya tersebut berasal dari perusahan PT. MONI SEJAHTERA LANGOWAN yang akan melakukan Satu Juta Hektar Tanah adat moni untuk eksploitasi emas, tembaga, uranium, perak dan lainnya. Dari batas wilayah seluruh tanah di Intan Jaya akan di ekplorasi secara menta dari garis batas antara  Distrik Biandoga, Wandai, Homeyo dan menyusul pada distrik lainnya. Sebelum berdirinya perusahan ini, mempunyai sejarah tersendiri ketika ekspedisi Geologs dari Belanda tahun 1936 menemukan 5 titik tempat bahwa daerah moni terdapat unsur hara tanah yang bermanfaat bagi dunia, seperti  dimuat di Majalah Geological Scientist of America tahun 2005.  Sehingga, kondisi ini mendiamkan secara dunia World Hidden Weald. Dan Pada tahun 2007 PT MONI SEJAHTERA LANGOWAN didirikan. Perusahan ini, telah tentukan garis kordinat atau batas eksploitasi Kordinat : N.3.40.60 and E.136.40.59. Sejak berdirinya, perusahan ini mempunyai dasar hukum yang di keluarkan yaitu akte notaris no.32 yang di notariskan oleh Sri Widodo, SH dengan beralamat Jl. Yos Sudarso No.35 Timika, Papua. Sedangkan SK MENKUM HAM RI PT.Moni Sejahtera Langowan sebagai Pertambangan Khusus AHU-0080722 A.H.01.09 Tahun 2011, yang di sahkan pada 06 Oktober 2011. Sehingga melalui UU MINERBA NO.4 THN 2009. PASAL.135 akan di eksplorasikan.

Dalam berita yang beredar di media sosial bahwa pendiri PT. Moni Sejahter Langowan tersebut dengan melibatkan masyarakat adat tetapi belum tetentu sebagai keterlibatan itu, seperti Welly Maningkas sebagai Direktur Utama dan pensehat lemasmo,Salmon Nagapa sebagai Direktur dan Tokoh Pemuda Moni, Moses Selegani sebagai Komisaris Utama dan kepala suku besar Moni, Bernadus Bagau sebagai Komisaris dan Sekjen Lemasmo, Anggimbau.SH sebagai Direktur Kepala Suku, Matius Somau sebagai Komsaris Kepala Suku, Marten Mayani Komisaris Kepala Suku. Inilah yang mendirikan PT. Moni Sejahtera Langowan untuk mengeksploitasi Alam Kekayaan suku moni, Intan Jaya West Papua. PT. Moni Sejahtera Langowan yang dikendalikan oleh TOBA GROUP yang pemiliknya Jend.Tni Luhut Binsar Panjaitan dan pemilik PT. Moni Sejathera Langowan adalah Welly Maningkas. Perusahan ini telah melakukan hubungan konsorsium bersama perusahan-perusahan raksasa Eropa dengan dana investasi perkiraan 25 Miliar di Hote Grand  Tropic Jakarta Barat Tahun 2016 yang di hadiri oleh Grace Lumangkun, Laksdya TNI [Purn] Fred Lonan (mantan Wakasal), Boike Wurarah, Bernad Saisab, Welly Maningkas, Brigjen TNI [Purn] Paulus Prananto (Toba Group), Salmon Nagapa, Vence Nayoan, Heinz Rauball  dan para pelaku perusahan-perusahan Eropa.
Dari Melihat kondisi seperti dan Terkait dengan Perusahan Pt.Moni Sejahtera Langowan  yang sedang masuk di Intan Jaya wilayah suku Moni maka secara tegas dari Pelajar, Mahasiswa, Masyarakat, Intelektual Intan Jaya dan seluruh lapisan masyarakat PAPUA menolak PT.Moni Sejahtera Langowan. Realitas penolakan ini di pandang dari Sejarah gerakan rakyat West Papua, dan mencatat Papua Barat dipandang oleh dunia Papua adalah sebuah pulau di ujung timur yang begitu berlimpah dengan kekayaan Alam-nya (surga kecil yang jatuh ke Bumi) sehinggga telah sekian Tahun lama-nya Indonesia dijadikan alat untuk eksploitasi besar-besaran di tanah West Papua dan negara-negara yang punya kepentingan atas West Papua menjadi aktor utama terjadilah perebutan West Papua  ke dalam bingkai NKRI secara Paksa, secara tidak demokratis.

Oleh sebab itu sementara kita masih dalam penjajahan bingkai NKRI, Rakyat West Papua tidak akan merasa sejahterah, aman, damai, dan tentram kerena sejak 19 Desember 1961 adalah awal mula pemusnaan bangsa West Papua, yang telah merdeka dan telah berdiri sebagai negara sama seperti bangsa lain di dunia sejak 1 Desember 1961.

Dan sekarang, tahun 2019 bangsa West Papua telah 57 tahun bersama kolonialisme Indonesia dan kolonilaime Indonesi masih melakukan  eksploitasi dan perampasan ilegal, Pembunuhan, Pemenjaraan, Penangkapan, Intimidasi,teror, tabrak lari dan lain sejenis-nya di atas tanah West Papua hanya karena kepentingan Ekonomi, Poliik, dan Kekuasaan dari kolonalisme Indonesia sertakan negara-negara imprealis yang rakus akan eksploitasi kehidupan rakyat.

Sehingga, Perusahan apa pun yang masuk di tanah West Papua yang ada hanya membawa malapetaka bahaya bagi generasi penerus bangsa West Papua  dan lebih khususnya masyarakat di kabupaten Intan Jaya dengan karna persuahan yang akan hadir di tengah wilayah Meepago dan Wilayah Moni. Maka dengan tegas kepada genarsi mudah ini, harsu memiliki Tugas kita bangsa West Papua  adalah Persatuan dalam satu komando satu tujuan melawan militerisme, hapuskan kapitalisme, hancurkan imperialisme dan sejenis-nya dan fokus pada perjuangan kemerdekaan West Papua sertakan menolak maupun meminta semua perusahan-perusahan asing yang ada di seluruh tanah West Papua harus tutup dan kekuatan TNI/POLRI organik dan non-organik yang sedang kuasai seluruh tanah Papua harus ditarik kembali ke pangkuan kolonialisme Indonesia itu sendiri.

Sampaikan dan memberikan kesadaran, dan pemahaman kepada keluarga, dan sesama kita di seluruh tanah West Papua dan lebih khusunya Intan jaya , keluarga di dugindoga, kemandoga, mbiandoga dan weandoga. Perusahan tambang Emas terbesar di dunia yang lebih besar dari PT.Freeport seluas 1 juta Haktar yang sedang mau masuk daerah Intan jaya ini harus tolak. Perusahan besar ini akan membawa dampak buruk bagi generasi bangsa West Papua yaitu kekuasaan imprealisme, kapitalisme, militerisme dan lain sejenisnya besar-ran di tanah West Papua terutama di Intan jaya, kalau perusahan ini masuk di Kemandoga, Dugindoga dan Mbiandoga  suku moni/migani dan suku wolani mau bawa kemana kalau daerah ini sudah dikuasai militer dengan kekuasaan lahan, dan  sewenangan-wenangnya hanya atas kepentingan kolonialisme indonesia atas West Papua.

Suku Moni/Migani dan Wolani mau pindakan lokasi kemana? Intan Jaya adalah daerah yang cukup sempit daerah ini hanya terdapat gunung-gunung yang besar menjulang tinggi sehingga tidak terdapat daratan rendah dan daerah ini hanya dialiri sungai-sungai besar yaitu sungai Mbiabu, Kemabu dan Dogabu Wabu, dismpiang-samping  itu masyarakat telah sekin lama hidup mengikuti setiap aliran sungai-sungai besar tersebut sehingga apa bila perusahan tersebut masuk maka untuk pembuangan limbah tambang Emas akan terjadi pencemaran lingkungan hidup masyarakat melalu sungai besar Kemabu sampai di Napan Nabire, West Papua.

Dengan itu, ingatlah bahwa kami mempunyai sebuah bahasa yang musti kita jaga bersama adalah ""Aga maine dune data aumba menene dogee nae dogoo, agati jinggiga menego dudigi magamigi dapoga mimbuame"" Orang tua-tua kami yang sudah tanda-tangan maka secara tegas juga kami Pelajar, Mahasiswa, Intelektual dan masyarakat Intan Jaya dengan tegas menolak serta tidak mengizinkan Perusahan apapun masuk di Intan Jaya  karena setiap perusahan yang hadir di Papua ini membawa dampak buruk bagi generasi penerus bagi bangsa West Papua. Karena alam West Papua dan segalah isi-nya adalah titipan maha pencipta (TUHAN) bagi leluhur kami khususnya rakyat West Papua di Intan jaya dan seluruh tanah West Papua menjaga kekayaan yang ada bukan untuk bangsa dan negara-negara lain. Sebab, tanah leluhur ini yang punya adalah bangsa West Papua itu sendiri.

Pada Dasarnya, bahwa eksploitasi tersu sedang di lakukan oleh kolonialisme Indoensia dengan caranya mereka, yang secara licik serta merta pembohongan terhadap masyarakat yang dilakukan oleh kolonialisme Indonesia untuk menjalankan aset mereka di West Papua dengan mencuri ataupun mengeksploitasi sumber daya alam West Papua tanpa melihat sumber daya yang lainnya sekita eksploitasi yang di lakukan oleh kolonialisme Indonesia seprti kasus Freeport yang memakan korban nyawa manusia West Papua yang kini berjuamlahan ribuan orang serta hukum adat Amugme dan kamoro di rusaki oleh kolonialisme Indonesia dan negara-negara imprealisme yang melakukan eksplotasi  tanpa memperhatian wilayah adat pemilik serta limbah Freeport menjalar ke seluruh tanah West Papua.

Dengan, demikian kita harus waspada terhadap perusahan dan eksploitasi yang akan masuk ini di Intan jaya untuk melakukan tambang terbesar lebih besar Freepot dari pada di Intan Jaya yang akan di bangun tersebut. Sehingga kebutuhan kita bersama adalah menolak segala bentuk eksploitasi yang akan di lakukan di Intan jaya dan seluruh pelosok-pelosok West Papua untuk genersai massa depan rakyat melanesia West Papua.

Penulis adalah Pemerhati Intan Jaya

Sumber:
http://wwwmaleakitipagauj.blogspot.com/2016/06/ptmoni-sejahtera-langowan.html

Ikuti Kami di gambar di bawa ini, Gambar-gambar tersebut di mana perusahan itu di Proses:

Kontrak karya yang dilakukan

Surat-surat Perjanjian  Lembaga Moni

ilutrasi gambar oleh Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] "Ikhtisar Tentang West Papua Dalam Arus Kejahatan Globalisasi (Bagian I)"

Oleh: Jhon Gobai***

West Papua, hingga akhir tahun 2018 persoalan kemanusiaan terus berlanjut. Makluk yang bernama Darurat kemanusiaan ini telah menjadi bagian dari kehidupan panjang orang West Papua.

Tanggal 7 Oktober 2018, satu (1) orang meninggal dunia karena kecelakaan lalulintas (tabrakan) di Dekai, Yahukimo. Tragedi itu memicuh saling perang antar-kelompok korban dan pelaku pengendara. Akibat-nya telah menewaskan 4 orang dan 71 orang (masyarakat sipil) lainnya mengalami luka berat. Ironis-nya, anggota Brigadil Mobil (BRIMOB) menewaskan 1 orang remaja dan 3 remaja lain-nya luka berat akibat terkena peluru senjatah laras panjang saat sedang terjadi pertikaian. Di Oksibil-Pegunungan Bintang, pada 2 Oktober 2018, akibat perebutan jabatan Bupati, terjadi konflik antar-kelompok yang terbagi dalam massa pro dan kontra Bupati terpilih Oksibil, Costam Oktemka, 1 orang meninggal dunia dan 11 orang lainnya luka-luka akibat kena serangan peluruh senjatah milik anggota Polisi dan Brimob (yang saat itu berposisi dibarisan massa pro Bupati) dan anak-panah milik massa pro-kontra.  Di tanggal yang sama terjadi pula konflik yang mengakibatkan belasan rakyat berjatuhan di kota Wamena. Begitu juga juga di Kab. Puncak Jaya.

Peristiwa darurat kemusiaan terus terjadi sejak pendudukan Kolonialisme Belanda hingga Indonesia. Orientasi-nya modal, sehingga persoalan kemanudiaan ini tak pernah diperhatikan secara manusiawi oleh rezim.

Tak hanya itu. Peristiwa kemanusiaan lain-nya adalah Mati Misterius. Peristiwa ini dikenal dengan pembunuhan dengan pola pembunuhan di malam hari. Pelaku-nya hanya Tuhan saja yang tahu. Aparat Kepolisian pun tak pernah mengusut satu kasus pun. Rakyat selalu dikagetkan ketika mayat berjatuhan di dimana-mana. Peristiwa ini sudah lama terjadi dan setiap hari. Disusul lagi peristiwa tabrak lari. Pelakunya selalu melarikan diri dan pihak berwajib tak pernah menangkap hingga terungkap siapa pelaku kejahatan itu. Selanjutnya, peristiwa penyakit misterius. Rakyat West Papua terus berduka ketika puluhan manusia West Papua mati serentak dalam waktu yang bersamaan. Misal, kematian 174 anak di Yahukimo pada 2015; 86 anak meninggal akibat Gizi Buruk di Asmat, 68 anak di Deiyai (2018), dan kini makluk misterius itu menyerang warga Pegunungan Bintang.

Permasalahan lain yang berhubungan erat dengan kemanusiaan adalah praktek sistim tanpa masa depan di West Papua. Proyek-proyek negara Indonesia, pertambangan, perkebunan dan jenis-jenis investasi-investasi lain, dan proyek keamanan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Indonesia mengancam kehidupan rakyat West Papua.

Di atas kondisi darurat kemanusiaan di West Papua, Jokowi terus masifkan pembangunan jalan dan infrastruktur tanpa melihat dan memahami nilai kemanusiaan rakyat West Papua. Kepentingan Pilpres, Jokowi dan Prabowo juga terus bangun propaganda murahan di Papua. Elit politik lokal saling merebut kekuasaan rakyat yang jadi tumbal. Spanduk dan Poster Calek anggota legislatif masif dikampanyekan dengan melegitimasi persoalan kemanusiaan di West Papua untuk mencari jabatan dalam sistim Indonesia yang mengkoloni.

Disisi lain, Rezim Jokowi-JK, Elit Papua dan Pihak PT. Freeport Indonesia terus melakukan negosiasi Perpanjangan galian dan status PT.FI tanpa melihat persoalan kemanusiaan dan mendengarkan Aspirasi Rakyat West Papua selama ini. Selanjutnya Elit Lokal Papua dan Jakarta juga membicarakan status Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat, yang sesungguhnya tak berdampak signifikan bagi kemajuan dan perbaikan realita sosial rakyat West Papua. Sebab problem utama, disisi lain, adalah kekuasaan penjajahan Rezim Indonesia yang sangat masif dilakukan; dan tentu manfaatnya untuk langgengi kepentingan akses modal bagi pemodal.

Sehingga berkesimpulan bahwa West Papua menjadi idola kaum penguasa dan kepentingan vital Kapitalis Global serta kapitalis-birokrat. Modal menjadi hasrat kaum pemodal sehingga rakyat West Papua menjadi tumbal atas akumulasi kepentingan-nya. Dan sejarah membenarkan hal itu. Otsus, dan program rakitan Jakarta untuk West Papua itu tentu hanya untuk membenarkan West Papua adalah wilayah yang di koloni, dimonopoli, dan dikuasai, dan dikontrol atas kepentingan ekonomi politik Imperialisme yang mengkoloni.

Pendudukan Indonesia dengan pola militeristik membuka lahan bagi Amerika dan sekutu-nya tanam jangkar modal barang dan Uang di West Papua. Sehingga Pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) pada 1969 praktek-nya cacat hukum Internasional dan memperoleh suara manipulatif dibawa tekanan Militer. Pepera harus dimenangkan untuk membenarkan pendudukan Indonesia di hadapan dunia Internasional sehingga mendapatkan legalitas Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia bagi keberadaan Freeport di Gubung Nemangkawi. Freeport sudah beroperasi di Timika sejak 2 tahun sebelum Pepera dilaksanakan. Sehingga pendudukan Indonesia dan perusahaan raksasa milik AS itu, sebanyak 500.000 juta jiwa orang Papua telah hilang dalam pembantaian Militer sejak 1962 hingga 2004. Hingga detik ini, rakyat West Papua adalah sebagian dari jutaan rakyat korban kepentingan Imperialisme di dunia.

Masyarakat dunia terus menjadi tumbal rakusnya sistem kapitalisme monopoli dunia (Imperialisme), yang kenyataannya terus membawa krisis demi krisis yang bebannya selalu ditimpakan di atas pundak rakyat. Imperialisme terus memaksakan kebijakan ekonomi Neoliberal-nya diberbagai negeri melalui berbagai skema dan menggerakkan seluruh Instrumen penghisapan-nya. Lembaga-lembaga keuangan dan perdagangan global-nya seperti Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund-IMF), Bank Dunia (World Bank-WB) dan, organisasi perdagangan dunia (World Trade Organization-WTO)yang dilahirkan dari sistem Bretton Woods yang dibentuk sebagai penggerak ekonomi dan keuangan global paska Perang Dunia dan Depresi besar (Great Depression) tahun 1930an. Pada tahun ini, pada 12-14 Oktober 2018 mendatang, Indonesia menjadi Tuan Rumah IMF-WB yang diselenggarakan 2018 di Nusa Dua Bali yang lalu. Pertemuan ini merupakan pertemuan terbesar dunia dalam bidang ekonomi dan keuangan, yang menghadirkan Gubernur Bank Sentral dan Menteri Keuangan dari 189 negara anggota serta sektor privat, akademisi, NGO dan media. Pertemuan tersebut akan mendiskusikan perkembangan ekonomi dan keuangan global serta isu-isu terkini, antara lain: a). Pengurangan kemiskinan; b). Pembangunan ekonomi internasional; dan c). Isu-isu global lainnya.

IMF, Word Bank dan WTO Menumpas Rakyat

Organisasi perdagangan Dunia/Word Trade Organization (WTO) menciptakan kesengsarahan manusia di dunia dengan menguasai pasar dan lahan pertanian. WTO juga disuport oleh Bank Dunia (Word Bank) dan Bank Moneter Internasional (IMF). Organisasi perdagangan ini didominasi oleh beberapa negara industri maju, seperti Amerika Serikat, dan Inggris Raya serta lain-nya.

Dalam kenyataan-nya, WTO mempraktekan aturan bebas investasi dan perdagangan murah kepada semua anggota WTO. Sehingga negara berkembang, seperti Republik Indonesia tetap menjadi korban dan rakyat Indonesia, terutama Petani memanggul beban derita-nya. Dengan dibuat-nya aturan batas maximun dan minimun ekspor/impor produk diatas 10% dan pembatan produk lokal dengan adanya aturan hak paten dan banjirnya barang-barang murah di pasar, Produk Indonesia (lokal) makin ditekan oleh arus pasar bebas itu.

Indonesia pernah berada dalam daftar negara eksportir Beras. Tetapi krisis sejak 1998 yang berkepanjangan hingga 2008, sampai saat ini IMF memberikan jerah kepada Indonesia dengan pinjaman menghadapi kritis tersebut. Hingga detik ini Indonesia termasuk Negara Importir beras murah dari luar negeri sehingga dampak-nya problem persaingan produk beras lokal. Apa lagi sekarang sudah ada hak paten biji beras tertentu dari AS. Ini mengancam perkembangan produk lokal. Lebih parah lagi adalah kondisi keberadaan rakyat West Papua.

Kenyataan-nya, rakyat West Papua terus berada dalam pengaruh kekuasaan yang dominasi. Hegemonik imperialisme membuat rakyat bergantung kepada Uang dan produk dari luar. Sejak Indonesia menerima beras Bulog, Impor dari luar, dibanjirkan kepada rakyat West Papua dengan semangat mengatasi produk tradisional. Tetapi tak diberdayakan bagimana bercocok-tanam padi; Begitu pula dengan banjir-nya Uang Otonomi Khusus, 1 Miliyar Dana Desa tampa memoderenisasi rakyat West Papua. Tentu-nya makluk ketergantungan kepada uang dan barang impor itu diciptakan kepada rakyat west Papua untuk kepentingan pasar barang dan Modal.

Rakyat West Papua dialihkan pandangan dengan konflik horizontal, pemilukada, Dana Desan, Togel; pembunuhan, penangkapan, tabrak lari, mati misterius, dan sebagai-nya. Sementara Sawit sedang babat hutan dan rawah mengelilingi pulau Papua dari Pesisir pantai hingga pegunungan; penggalian Bumi legal dan ilegal terus menguras isi SDA; pembangunan pangkalan-pangkalan Militer dan pembangunan infrastruktur sangat masif dilakukan. Semua ini kepentingan-nya akses modal kapitalisme internasional.

Sehingga, kaum penjajah, Imperialis (pemodal bank dan pemodal Industri) dan kapitalis-Birokrat tetap bersemangat ketika melihat rakyat west Papua tenggelam dalam konflik-konflik horizontal yang diciptakan oleh oknum-oknum tertentu. Mereka membiarkan kita terus baku bunuh, memelihara konfik, dan terus memperbesar agar kita dan energi kita habis disitu. Sementara perampasan lahan dan pengeruhkan SDA sangat ganas dilakukan. Mereka mengingikan persoalan darurat kemanusiaan itu terus terjadi di West Papua.

Sehingga kondisi ini mengharuskan rakyat West Papua menentukan kondisi objektif yang baru, yakni bebas dari penindasan dan cengkraman kekuasaan yang menindas, memenjarah, dan menguras SDA. Tak ada jalan lain merebut pembebasan itu didalam kerangka Rezim (Indonesia) antek Imperialis ini, selain jalan revolusi menuju Pembebasan Nasional West Papua.


Penulis adalah Katua Umum Aliansi Mahasiswa Papua

ilustrasi gambar oleh Aliansi Mahasiswa Papua "AMP Menolak IMF-World Bank Dan Berikan Hak Penentuan Nasib Sendiri Bagi Bangsa Papua Barat"

Salam Pembebasan Nasional Bangsa West Papua!

Amolongo, Nimo, Koyao, Koha, Kinaonak, Nare, Yepmum, Dormum, Tabea Mufa, Walak, Foi Moi, Wainambe, Nayaklak
Waa…waa…waa…waa…waa…waa..waa..waa..waa..waaa!


Kepentingan ekonomi politik melalui negara-negara maju terhadap negara-negara berkembang atau negara dunia ketiga, terus meningkat membuka lahan bisnis, saham, investasi dan terutama perdagangan bebas ekspor dan Inport yang mendistribusikan penambahan dan pertumbuhan utang negara terhadap negara-negara berkembang seperti Indonesia, malaysia dan lain-lain-nya. Ketetapan IMF (International Monetary Fund), WB (World Bank), WTO (World Trade Organisation) di atur  oleh negara-negara maju sebagai lahan bisnis ekonomi politik secara Hukum Internasional kemudian berunjuk dampak negatif pada negara-negara berkembang; ikut sertakan dengan dampak negatif yang paling menghiraukan terhadap wilayah-wilayah yang ingin memperjuangkan Hak Penentuan Nasib sendiri untuk bebas dari negara jajahan-nya dan juga dari peraturan internasional yang mempunyai kepentingan dalam wilayah-wilayah tersebut, akan di persulitkan perjuangan penentuan nasib sendiri diakibatkan oleh kekuasaan ekonomi politik melalui IMF-WB tersebut. 

Kondisi seperi itu, Hak Penentuan nasib sendiri Bagi Bangsa Papua Barat turut ikut sertakan di klaim dan ataupun dimanipulasi oleh negara koloni Indonesia dan negara-negara yang mempunyai bisnsi, ivestasi, saham di Papua Barat bahkan dengan hal itu, dalam sejarah gerakan rakyat Papua Barat terus di perjuangakan untuk merebut kembali revolusi 1 Desemeber 1961 sebagai kedaulatan bangsa Papua Barat dan bebas dari IMF, WTO dan WB. Perjuangan Rakyat Papua Barat,  telah mendapatkan sebuah momentum penentuan nasib sendiri di tanah Papua Barat sejak 1 Desember 1961 di deklarasikan sebagai  kebangsaan secara konstitusional de jure dan de facto bahwa kemerdekaan sebagai kebangsaan dan kedaulatan rakyat Papua Barat di nyatakan secara resmi di Holandia (Jayapura) dengan perlengkapan ideologi bangsa Papua Barat serta-kan juga di siarkan melalui radio Australia dan radio Belanda.  Berunjuk-nya, Sejarah kemerdekaan di tangan rakyat Papua Barat dan hak sebagai kebangsaan Papua Barat telah di sah-kan pada tangan rakyat Papua Barat, sejak 1 Desember 1961. Namun Status kemerdekaan West Papua dari pihak kolonial Indonesia mempunyai citra buruk untuk penguasaan ekonomi politik yang berkedok imprealisme di seluruh tanah Papua Barat sehingga, presiden pertama Indonesia Ir. Soekarno mengumandangkan 'TRIKORA" (Tri Komando Rakyat)  di Alun-alun Utara Kota Jogja, tepat pada 19 Desember 1961 dan ketika itu, bangsa Papua Barat telah merdeka namun, kemerdekaan bangsa Papua Barat berumur 19 Hari.  Itulah,  awal mula-nya bangsa Papua Barat di aneksasasi atau dimanipulasi sejarah oleh kolonial  Indonesia dan negara-negara yang mempunyai kepentingan di tanah Papua Barat yakni negara-negara adhi kausa (Iprealis). Isi dari "TRIKORA" yang di keluarkan adalah per-tama  bubarkan Negara Boneka Papua Buatan Belanda, ke-dua Kibarkan berdera Merah Putih di Seluruh Irian Barat (Papua Barat), ke-tiga Bersiaplah untuk Mobilisasi Umum.

Dengan kepentingan dari kolonial Indonesia, Belanda dan Amerika Serikat serta PBB melalui UNTEA (United Nations Temporary Executive Authority), membuat beragam perjanjian-perjanjian yang kepentingan atas tanah Papua Barat sepihak tanpa keterlibatan rakyat Papua Barat satu pun, setelah isi 'TRIKORA" di cetuskan di alun-alun Utara Kota Jogja tersebut itu,  ada pun perjanjian pertama New York Agreement  pada 15 Agustus 1962 antara Belanda, Indonesia dan Amerika sebagai penengah  dan perjanjian yang sama juga di lakukan, yakni Roma Agreement 30 september 1962 pada tahun yang sama serta dengan aktor yang sama dari negara-negara kepentingan atas Papua Barat.

Dari kedua perjanjian yang di atur secara sepihak mendatangkan UNTEA (United Nations Temporary Executive Authority) pada tahun berikutnya 1963, sehingga dari Belanda penyerahan  Papua Barat ke UNTEA dan UNTEA menyerahkan Papua Barat kepada Indonesia, pada 1 Mei 1963 secara paksa aneksasi (keterpaksaan) dan sesuai dalam ketentuan New York Agreement dan Roma Agreement tersebut yang cacat hukum.  Dalam perjanjian "roma agreement" di tegaskan menjamin pembangunan di Papua Barat melalui Bank Asia dari UNDP (United Nation Development) yang tidak sama sekali menguntungkan rakyat Papua Barat melainkan merugikan atas peradaban kemerdekaan bangsa Papua Barat.  Eksploitasi sumber daya alam di Papua Barat yang di lakukan oleh Amerika Serikat untuk kepentingan menguras sumber daya alam kekayaan Papua Barat seperti PT. Freeport , pada 07 April 1967 Kontrak karya pertama antara Indonesia dan Amerika serikat. Sementara Status Perjuangan dan kemerdekaan rakyat Papua Barat belum berakhir, tetapi Negara Kolonial Indonesia dan Negara Imprealis Amerika Serikat telah saling mendatangani secara ilegal maupun tanpa keterlibatan rakyat Papua Barat pada kontrak karya pertama PT Freeport. Setelah, Kontrak Karya Pertama PT. Freeport  masuk di Papua Barat dengan ilegal dan ada pun sebuah Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) pada tahun 1969 yang di atur dalam New York Agreement dan Roma Agreement tahun 1962. sehingga, PT. Freeport masuk secara ilegal di Tanah Papua Barat sebelum  PEPERA tahun 1969 di lakukan di Tanah Papua Barat dan Pepera dilakukan dengan secara cacat hukum yang banyak teror, pembunuhan, pemaksaan, penganiyaian, penipuan, manipualasi serta intimidasi yang secara terstruktural.  Dengan melihat sejarah gerakan Rakyat Papua Barat yang di klaim oleh negara-negara maju (imperialis) serta kolonialisme Indonesia, dan   pertemuan IMF-WB sedang melakukan pertemuan tahunan (Anual Meeting) di Nusa Dua Bali- Indonesia, dari tanggal 8-14 Oktober 2018, dalam pertemuan itu dana yang di keluarkan sebesar 6,9 Triliun dan  mendatangkan menteri keuangan, gubernur bank sentral serta pelaku bisnis dari 190 Negara, membicarakan mengenai tansaksi keuangan dan nilai tukar (moneter), Pembangunan dan Pembiayaan, perdagangan dunia; sehingga efek dari itu akan mempengaruhi pada perjuangan hak penentuan Nasib Sendiri bagi Bangsa Papua Barat.

Maka, Kami Front Rakyat Indonesia untuk West Papua [FRI-WP] dan Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] Menyatakan sikap Kepada Rezim Jokowi-JK, serta PBB dan 190 Negara:

1. Menolak IMF-WB  Serta WTO dan Berikan Hak Penentuan Nasib Sendiri sebagai Solusi Demokratis  Bagi Rakyat Bangsa Papua Barat

2. Hentikan Pembangunan yang berkedok Ekploitasi dan Kepentingan Sumber daya Alam di Seluruh Tanah Papua yang secara Taraf Internasional, Nasional, Lokal.

3. Tarik Militer (TNI-Polri) Organik dan Non-Organik dari Seluruh Tanah Papua Barat. 

4. Tutup Freeport, BP, LNG Tangguh, MNC, MIFE, dan yang lainnya, yang merupakan Dalang Kejahatan Kemanusiaan di atas Tanah Papua Barat. 

5. PBB harus bertanggung jawab serta terlibat aktif secara adil dan demokratis dalam proses penentuan nasib sendiri, pelurusan sejarah, dan pelanggaran HAM yang terjadi terhadap bangsa Papua Barat. 

6. Jaminan Kebebasan Jurnalis Nasional, Internasional dan akses terhadap informasi di Papua Barat.

Demikian pernyataan sikap ini dibuat, atas dukungan, pastisipasi dan kerjasama oleh semua pihak, kami ucapkan banyak terima kasih.

Salam Pembebasan Nasional Papua Barat!