Halloween party ideas 2015
Tweet FB G+ Share Share Share

Aksi Ndugama pada 27 July 2020
di kota Kenyam Ndugama.
Tim Koran Kejora.

Di bawa rezim Pemerintah Jokowi-Maruf Amin terus melakukan pembantaian terhadap rakyat sipil Ndugama dan itu tidak berhenti sejak dahulu hingga kini. Operasi militer dengan sandi Mapiduma pada Tahun 1996, bahkan sebelum itu pun Operasi militer di lakukan serta penjajahan sejak dahulu oleh Negara Indonesia. Dalam data yang di release oleh LBH Papua Bahwa ada sekitar 40.819 (empat puluh ribuh delapan ratus sembilan belas rakyat Ndugama yang mengunggsi silahkan klik link tersebut "ps://suarapapua.com/2020/03/12/lbh-papua-desak-negara-tangani-40-819-pengungsi/").

Pandangan Negara Indonesia terhadap rakyat nduga adalah Separatis bagi Negara Indonesia. Semanjak Operasi militer digencarkan sejak dulu hingga dalam Tahun 2018, 2019 serta akhir bulan juny 2020 tak ada berhenti operasi militer itu terjadi.

Dalam catatan LBH Papua bahwa ada korban yang meninggal bahkan ada yang di tembak serta di bakar Rakyat Nduga dengan rumahnya (Honay).Data Ada sekitar 255 dan meningkat menjadi 257 rakyat Nduga yang di terror, intimidasi, di tembak, di kejar, dibunuh, dll, serta pelakunya oleh Negara Indonesia melalui TNI/PORLI. Informasi saat ini, ada rakyat Ndugama yang di tembak mati oleh TNI PORLi Negara Indonesia pada 18 July 2020 di tembak Mati dua rakyat Nduga di antaranya Seorang Anak dan Bapaknya yang sebenarnya profesi sebagai Tukang Sensor kayu (masyrakat sipil biasa). Diantaranya ELIAS KARUNGGU berumur 40 Tahun dan SELU KARUNGGU anaknya yang berusia 20 Tahun. Keduanya adalah rakyat sipil asli Ndugama. Sebelumnya, pada 20 Desember 2019 HENDIRIK LOKBERE yang berumur 30 Tahun dapat di tembak oleh pihak TNI/ PORLI saat Ia mengendarai kendaraan Truk muatan di Nduga.

Penjajah dari Negara Indonesia terus berlanjut dan itu pun rakyat Nduga yang masih ada di Ndugama terus memprotest atas kejahatan Negara Indonesia terkait pembunuhan rakyat sipil Nduga yang tidak bersalah dan ada pun tuntutan-tuntutan aksi Demo damai:

1. Negara Indonesia Segera Bertanggung Jawab atas pembunuhan Rakyat Sipil di Nduga serta seluruh Rakyat Papua Barat.

2. OTONOMI KHUSUS JILID II TOLAK RESMI DI ALAM TERBUKA.

3. 2021 BERAKHIR OTONOMI KHUSUS DAN KEMBALIKAN KEMERDEKAAN NEGARA WEST PAPUA BARAT.

4. kami meminta negara Republik Indonesia  bertangung jawab atas  penembak kan ALIAS KARUNGGU.ISU KARUNGGU.Dan ENDRIK LOKBERE. warga sipil pengungsi.

5. kami meminta pelaku penembakkan 3 orang harus proses hukum yang berlaku,kenapa abaikan saja.

6. Kami Menolak dengan tegas dari kabupaten Nduga  Otsus Pluss jilid II 100%

7. kami minta lembaga kemanusiaan  Internasional dalam hal PBB Dan Gereja se dunia segera bentuk tim invetigasi ke Nduga Papua Barat

8. Kami meminta pengacara Ham PBB ke Papua Barat terkhusus ke Nduga

9. Kami cukup banyak nyawa dibunuh sebanyak 257 orang  jiwa ini habis,maka solusi perdamaian adalah Berikan lah Hak Penentuan Nasip Sendiri Bangsa West Papua.

Dan kutipan yang kami kutip dari sumber media perantara” Atas Pengorbanan ini Jokowidodo segera lepaskan Papua Barat merdeka sendiri, salah satu toko gereja Sakeus Kogeya dalam orasinya di sampaikan di adapan masa terbuka. Di tambakan salah satu mama dari pengungsi berdiri dan dalam orasinya saya lahirkan anak-anak bukan TNI/polri bunuh tidak, saya lahir kan mereka jaga tanah Nduga dan Papua Barat ini, dulu kami hanya pegang Alkitab pemerintah Indonesia belum ada di ndugama disini, kami pake sali dan bapak-bapak pake koteka dan cawat, sebelum Indonesia ada di Papua Barat tidak pernah bunuh orang Papua Barat sebarang, kalau Negara model seperti ini kami Papua Barat harus lepas pengakuan mama pengungsi itu.

 Salah satu intelektual Nduga meminta kepada Presiden Jokowi Dodo menarik pasukan TNI/POLRI operasi militer yang sedang berlangsung di wilayah Ndugama ini, atas perintah Jokowi itu melalui TNI menembak warga sipil dan operasi militer sampai hari ini masih berlanjut”
Aksi demo damai bersama rakyat tersisa Nduga mulai dari 20 July 2020 Hingga 27 July 2020 dengan seluruh Masyarakat pengungsi semua elemen  di ibu kota kenyam kab,Nduga  di lapangan terbuka,bahwa Menyapaikan sikap di atas. Kami membutuhkan keterangan juga dari seluruh elemen rakyat untuk terus mengangkat kasus kejahatan Negara Indonesia di Ndugama Papua Barat.

Salam Peluk Erat untuk rakyat Ndugama.
Wa..Wa..

Read more »
Tweet FB G+ Share Share Share

Logo. Bendera AMP

Negara Bertanggung Jawab Atas Tentara Indonesia Menembak Mati 2 Warga Sipil di Intan Jaya 
Aliansi Mahasiswa Papua

Pernyataan Sikap

Aparat Indonesia telah menembak mati dua warga sipil di Kab. Intan Jaya, Papua pada 18 Februari 2020. Selain dua warga ditembak mati di dalam rumah, Dua orang perempuan lainnya mengalami luka tembak.

Suarapapua.com memberitakan peristiwa penembakan tersebut awalnya aparat Tentara Indonesia melakukan pemeriksaan di setiap rumah warga sambil melepaskan bunyi-bunyi tembakan sepanjang Kampung Galunggama, Distrik Sugapa, di mulai sejak pukul 03:00 subuh hingga pukul 09:00 waktu Papua.

Dua warga yang meninggal adalah Kayus Sani (51) dan Melkias Tipagau (11), siswa kelas VI SD YPPK Bilogai dan dua orang korban luka tembak adalah Elpina Sani, ibu kandung dari Melkias Tipagau dan Martina Sani (12), juga siswa kelas VI SD YPPK Bilogai. Martina Sani telah diterbang ke Timika untuk keluarkan proyektil yang masih bersarang di dalam tubuhnya. Sedangkan Ibu Elpina dirawat di Intan Jaya. Kepada suarapapua.com, Kepala Sekolah SD YPPK Bilogai, Stefanus Sondegau menjelaskan Melkias Tipagai dan Martina Sani tercatat sebagai siswa SD YPPK Bilogai.

Peristiwa di atas merupakan lanjutan Operasi Militer di Intan Jaya yang telah berlangsung sejak Bulan Desember 2019, sejak terjadi baku tembak antara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB) dan Aparat Militer Indonesia di sejumlah Kampung: Kampung Kulapa (Distrik Hitadipa), Kampung Ndugusiga (Distrik Sugapa), Kampung Bulapa (DisSugapa), Kampung Ugimba (Distrik Ugimba).

Pasca itu rezim Indonesia juga melancarkan pengiriman dan pembangunan pos-pos militer di Intan Jaya. Ketua I Anggota DPR Kab. Intan Jaya membenarkan adanya pendropan militer di tanggal 18 dan 20 Januari 2020 di Bandara Pogapa, Homeo. Akibatnya, terhitung sejak tanggal 25 Desember 2019, masyarakat dari Kampung Ndugusiga (distrik Sugapa) mulai mengungsi ke Kampung Mamba, Yokatapa, Bilogai, dan Nabire karena kehadiran TNI dan akibat patroli yang dilakukan membuat masyarakat takut, terterror, dan terintimidasi bahkan silit/sangat hati-hati keluar rumah pada siang juga malam hari.

Kontak senjata kembali terjadi pada 26 Januari 2020 di Kampung Mamba (Distrik Sugapa), berdekatan dengan Kampung Galunggama, menewaskan satu orang pria yang sampai saat ini belum teridentifikasi identitasnya akibat peluru mengenai wajahnya. Korban luka tembak lainnya adalah  satu anak usia delapan tahun tertembak peluru nyasar di rusuk bagian kanan, dan Kayus Sani (51) tertembak di Kaki saat berada di depan Halaman Gereja, kini Kayus Sani telah ditembak mati di rumahnya pada 18 Februari, kemarin.

Berdasarkan rentetan operasi militer di Intan Jaya, Aliansi Mahasiswa Papua melihat:

Pertama, bahwa dua warga sipil yang ditembak mati merupakan kejahatan HAM. Peristiwa ini merupakan pelanggaran HAM atas menyalahgunakan senjata api oleh aparat Negara secara tidak professional hingga menewaskan warga sipil, bukan anggota TPN PB.

Kedua, Aparat Negara masih melakukan operasi-operasi militer, melakukan penembakan dan pemeriksaan (entah apa yang diperiksa di rumah warga (?)) di wilayah/kampong yang sesungguhnya bukan markas/daerah yang dihuni pasukan TPN PB. Bahkan telah dikatakan pihak TPN PB bahwa anggota TPN PB tidak berada di kampung Galunggama, daerah terjadi peristiwa penembakan tersebut di tanggal itu, bahkan tidak melakukan penyerangan/kontak senjata dengan TNI.

Ketiga, Negara melalui Kepala Penerangan Kodam XVII/Cendrawasih, Kolonel Cpl Eko Daryanto sedang melakukan pembohongan publik terkait identitas Korban siswa SD kelas VI dan satu pria (51) tersebut. Pembohongan itu diliris melalui siaran pers tertanggal 19 Februari 2020, pihak Kodam Cendrawasih mengatakan Melkianus Tipagau adalah anggota TPN PB yang ditembak mati. Sementara hasil verifikasi jurnalis suarapapua.com menjelaskan bahwa Kepala Sekolah SD YPPK Bilogai, Stefanus Sondegau membenarkan Melkianus Tipagau (11) tercatat siswa kelas VI SD YPPK Bilogai.

Ke empat, Operasi militer di Intan Jaya merupakan bagian dari operasi-operasi militeristik sebelumnya. 45 ribu warga Nduga belum pulih dan masih tersebar di titik-titik pengungsian. Mereka mengungsi akibat operasi militer di Nduga yang dimulai sejak 2 Desember 2018. Begitu juga di Puncak Jaya pada pertengahan 2019; pengiriman militer besar-besaran pasca rasisme di Surabaya pada 17 Agustus 2019; pembungkaman ruang demokrasi dengan moncong senjata; dan penangkapan aktivis anti rasisme yang tersebar di penjara-penjara di Papua, Kalimantan dan Jakarta.

Berdasarkan fakta sejarah operasi militeristik telah menjadi satu pola keberadaan NKRI di Papua. Militeristik adalah wajah NKRI di Papua. Tercatat 500 ribu juta jiwa telah meninggal di tangan moncong senjata dalam Operasi-operasi militeristik yang dilancarkan sejak 1963 hingga 2014. Diatas jumlah populasi Papua yang semakin minoritas di tanah Papua, sampai saat ini operasi militer terus dilakukan. Bahwa salah satu keran Genosida etnis Papua adalah operasi militeristik.

Maka, berdasarkan fakta-fakta diatas, Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) menyatakan:

1. Negara Republik Indonesia bertanggung jawab atas tindakan Tentara Indonesia telah menembak mati satu Siswa SD Kelas VI atas nama Melkianus Tipagai (11) dan Kayus Sani (51) dan dua perempuan Papua korban luka tertembak. 

2. Mendesak Komnas HAM membentuk tim Independen guna menyelidiki penembakan di Intan Jaya.

3.  Buka seluas-luasnya akses jurnalis Internasional dan Nasional serta pemantau HAM Internasional ke tanah Papua.

4. Kodam XVII/Cendrawasih hentikan membuat opini pembohongan terkait warga sipil yang ditembak mati di Intan Jaya.

5. Segera hentikan seluruh rangkaian operasi militer di Intan Jaya.

6. Segera tarik semua militer organic dan non organic dari seluruh tanah Papua.

7. Berikan Hak Penentuan Nasib Sendiri untuk rakyat bangsa Papua sebagai solusi paling demokratis.

Demikian pernyataan ini dibuat, atas pantauan dan solidaritas dari setiap kalangan, AMP ucapkan hormat diberi.

Salam kemanusiaan!

 Medan Juang, 20 Febluari 2020

Komite Pusat
Aliansi Mahasiswa Papua
Read more »
Tweet FB G+ Share Share Share

ilustrasi gambar

Tatanan Kapitalisme hingga hari ini terus tidak mampu keluar dari penyakit krisis yang terus berulang. Ia terus bergerak dari krisis yang satu ke krisis-krisis lainnya. Dunia telah kembali ke abad 19, dengan peran Negara  dalam  urusan  pasar  yang  semakin  dipangkas,  meskipun  di  sisi  lain  peran  negara  masih difungsikan untuk melindungi aktivitas eksploitasi (stabilitas politik dan keamanan). Negara hanya menjadi satpam pemilik modal.

Sementara kondisi kehidupan rakyat semakin parah, timbul berbagai reaksi kemarahan rakyat. Perang dagang, rasisme, konflik batas wilayah, konflik-konfik horizontal berdasarkan ras, agama, etnis berkecamuk di mana-mana. Sebut saja perang dan krisis kemanusiaan di Yaman, Perang Afganistan, konflik dagang antara Amerika dan China yang mengalami kebuntuan.

Di Indonesia akibat program neoliberalisme ala Jokowi, timbul berbagai aksi perampasan, penghisapan dan  PHK yang  masif  terhadap buruh, konflik-konflik agraria, pembungkaman ruang demokrasi, dan permainan isu sara (untuk mengalihkan perhatian rakyat) untuk kepentingan kelompok politik tertentu.

Rasisme  bukanlah  isu  baru  di  Indonesia.  Politik  rasial  adalah  cara-cara  lama  yang  terus  dirawat, terutama oleh kelompok militer, untuk kepentingan politik, misalnya rasis terhadap kaum Tionghoa, kelompok minoritas LGBTIQ, hingga Orang Papua.

Tindakan persekusi dan diskriminasi rasial serta upaya penyudutan terhadap Orang Papua di Surabaya, pembungkaman  aspirasi  Mahasiswa  Papua  di  Malang  dan  pengepungan  Asrama  West  Papua  di Semarang yang terjadi beberapa waktu lalu kemudian melahirkan reaksi dari berbagai pihak.

Rakyat Indonesia secara umum, mengutuk aksi tentara dan negara, walaupun hanya sebatas HAM; kaum cendekiawan (Universitas-Universitas, LSM, akademisi) mempertanyakan kembali perkembangan pemikiran dan kebudayaan Indonesia yang belum tuntas; kaum gerakan rakyat Indonesia yang mempertanyakan persoalan kebangsaan dan kolonialisme di Papua dan tatanan Kapitalisme, dan rakyat Papua secara umum yang menolak kata rasis “Monyet”.

Pihak pemerintah kolonial, walikota Malang mengeluarkan opsi pemulangan terhadap mahasiswa Papua. Gubernur Papua menyatakan siap memulangkan mahasiswa Papua. Pernyataan tersebut didukung oleh Dewan Perwakilan Rakyat maupun Majelis Rakyat Papua dan berbagai kepala adat Papua dari berbagai wilayah. Walaupun dalam perkembangan terakhir, elit-elit Papua agak ingkar janji.

Sementara,  pernyataan  pejabat  pemerintahan  tersebut  menimbulkan  situasi  di  internal  mahasiswa Papua di berbagai daerah perbincangan hangat yang menjurus ke dalam dua opsi, yakni: Harus pulang atau tidak Mahasiswa Papua?

Tentu situasi tersebut memiliki alasan logis untuk terjadi.

Internasional

Melalui dua perang Imperialisme (Perang Dunia I dan Perang Dunia II) dunia telah habis terbagi di antara beberapa  kekuatan  monopoli  (Amerika  Serikat,  negara-negara  Uni  Eropa,  dan  Jepang).  Sementara perkembangan teknologi yang pesat menimbulkan produksi komoditi terus meningkat.

Di lain sisi, tenaga kerja manusia menjadi tidak berguna (buruh menghadapi aturan perburuhan baru di berbagai yang rawan). Barang Dagangan (komoditi) yang terus meningkat, tidak mampu membeli, mendesak para pemilik modal membutuhkan pasar-pasar baru yang lebih luas.

Hal tersebut memaksa negeri-negeri imperialis memikirkan kembali batas-batas baru bagi wilayah perdagangannya. Hal yang kemudian menimbulkan konflik-konfik batas wilayah, batas laut, dan perang dagang yang kian memanas antara Amerika Serikat dan China.

Pada awalnya, perdagangan bebas globalisasi-neoliberalisme merupakan jalan keluar untuk bebas dari bahaya krisis over produksi (kelebihan komoditi/barang jualan tanpa daya beli masyarakat). Namun akhirnya membuka jalan bagi krisis yang lebih luas dan lebih rusak serta mencakup seluruh dunia.

Negeri-negeri kapitalis pusat memikirkan kembali untuk menyelamatkan diri mereka dari krisis yang saling mempengaruhi.

Tahun 2017 lalu, Trump mengeluarkan kebijakan ‘American First’ atau ‘Mengutamakan Amerika’ yang merupakan refleksi dari menguatnya tendensi proteksionisme (kecenderungan untuk melindungi pasar domestic/dalam negeri dari barang-barang luar); mengembalikan lapangan pekerjaan, pemangkasan tarif  pajak,  dan  menata  kembali  perjanjian-perjanjian  perdagangan,  terutama  dengan  China  dan Meksiko; merobek perjanjian Trans-Pacific Partnership (TPP) dan Transatlantic Trade and Investment Partnership  (TTIP);  dan  mengancam  membatalkan  perjanjian  perdagangan  bebas  NAFTA  dengan Meksiko dan Canada.

Sementara Inggris,  yang  beberapa tahun belakangan hangat dengan isu Brexit. Inggris menyatakan keluar dari lingkungan dagang Uni Eropa, untuk menyelamatkan pasar domestic (dalam negeri) dari ancaman krisis yang menjangkit Yunani, Spanyol, dan Italia. Walaupun di sisi lain inggris masih ingin mengakses pasar-pasar Uni Eropa. Sementara di Prancis, dunia dikejutkan dengan aksi Yellow Vest akibat kenaikan pajak bahan bakar dan program neoliberalisme.

Sementara  perang  dagang  antara  Amerika  versus  China  menguat,  yang  tentunya  mempengaruhi stabilitas ekonomi dunia, termasuk India yang menjadi motor penggerak ekonomi asia. Di samping timbulnya resesi ekonomi (melemahnya pertumbuhan ekonomi) global, termasuk Amerika Serikat.

Krisis pun melanda beberapa negeri Amerika Latin, seperti Argentina. Juga Mexico dan Barzil. Tanggal 21 Agustus 2019, Sri Mulyani memberi lampu kuning sebagai tanda hati-hati untuk ekonomi Indonesia akibat pelemahan ekonomi global tersebut.

Sementara dunia bergerak ke arah yang tidak pasti, akibat kelimpahan produksi dan perang, fokus kerja komunitas-Komunitas Internasional, termasuk PBB, diarahkan untuk membersihkan puing-puing yang tersisah dari pertempuran antara kelas penindas dan kelas yang ditindas. Diarahkan untuk merapikan isu-isu  kontemporer,  seperti  isu  obat-obatan  (drugs),  migrasi  penduduk,  lingkungan  hidup,  populasi, tantangan ekonomi global, krisis demokrasi liberal, fusi dan pembelahan, dan produksi senjata ringan, serta perubahan iklim (di kawasan pacific). Dan menghilangkan persoalan kebangsaan, yang sedang berkembang di mana-mana dan persoalan pertentangan kelas di dalam tatanan kapitalisme. Dan persoalan obat neoliberalisme yang tidak manjur.

Kondisi Kolonial

Persoalan neoliberalisme di Indonesia sudah dimulai ketika Soeharto menandatangani Letter of Intent (LOI), yang lanjutkan dengan mejalankan Program Penyesuaian Struktural (Structural Ajustment Program). Mengurangi peran negara dalam urusan pasar (walaupun di Indonesia justru borjuisnya menghamba pada negara), Membuka pasar yang lebih luas, mengurangi subsidi dan anggaran belanja negara di bidang pendidikan, kesehatan, dan memangkas kebijakan yang menjadi penghalang investasi modal internasional.

Perubahan lingkungan ekonomi yang terjadi tahun 2008 paska krisis ekonomi yang mengguncang Tiongkok, turut mengubah lingkungan investasi. Indonesia kemudian dikelompokkan ke dalam kelompok MIST (Meksiko, Indonesia, South Africa, dan Turky) sebagai negara yang nyaman untuk melakukan investasi.

Tahun 2010, Indonesia mengagendakan program bersama yang bertumpuk di bawah naungan Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) memetakkan Indonesia menjadi beberapa koridor. Dan meletakkan 8 Program Utama, yaitu pertanian, pertambangan, energy, industri, kelautan, pariwisata, dan telematikal serta pengembangan kawasan strategis. Yang biaya pembangunannya sebagian ditanggung oleh modal swasta internasional dan pemangkasan anggaran belanja negara dan subsidi. Papua dan Maluku menjadi Pusat Pengembangan Pangan, Perikanan, Energi, dan Pertambangan Nasional.

Guna mengejar kelancaran tersebut, beberapa program umum colonial Indonesia diluncurkan. Di bawah rejim Jokowi, untuk mengejar pekerjaan yang belum diselesaikan SBY, terutama infrastruktur, sebagai factor penunjang paling penting untuk menunjang percepatan eksploitasi dan akumulasi modal. Jokowi menekankan pentingnya pekerjaan pembangunan dengan jargon “kerja, kerja, kerja”. Proyek pembangunan pembangkit listrik, pelabuhan, jalan/jalan tol, dan proyek infrastruktur lainnya yang dikemas dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 58 Tahun 2017.

Di atas situasi ekonomi global yang semakin tidak menentu, Jokowi jilid II kembali meneriakkan jargon yang sama. Memprioritaskan pembangunan Infrastruktur, liberalisasi pasar, perampingan lembaga pemerintahan, dan perluasan serta kemudahan bagi penanaman modal asing di Indonesia.

Dampak dari kebijakan pemerintah colonial yang pro terhadap modal internasional tersebut terjadi penindasan yang masif terhadap rakyat. Utang menjadi kekuatan bagi badan-badan keuangan internasional untuk mendesak Indonesia menjalankan programnya. Dalam masa pemerintahan Jokowi, terhitung 2 Mei 2018, telah terjadi 334 kasus konflik agrarian di Indonesia; pemangkasan terhadap subsidi listrik, BBM, dll; dan program fleksibilitas ketenagakerjaan yang kemudian memperbesar keleluasan bagi  majikan  untuk menghisap dan membuang buruh dalam kemiskinan dan membawa rakyat dalam kesengsaraan.

***

Sementara pertarungan politik di Jakarta antara kubu Jokowi-Mega dan Prabowo untuk menjadi kaki tangan modal internasional semakin akur. Jokowi, sekalipun berlatar belakang sipil, tidak menguasai partai atau mesin politik manapun. Akhirnya berkompromi dengan sisa-sisa Orde Baru, yakni: tentara, golkar, dan Keluarga Cendana. Kemudian menjalankan kebijakan-kebijakan yang berwatak Orde Baru, seperti control terhadap media massa (dengan wacana hoax), pembatasan internet di Papua, dan anti- demokrasi.

Meskipun Orde Baru telah runtuh bersama tumbangnya Soeharto, namun sisa-sisanya masih berkeliaran dan berusaha memperlebar kekuatan dan kekuasaannya dengan berusaha berada dalam lingkaran pemerintahan. Sebab, secara aturan maupun modal Borjuis Nasional tidak dapat berkembang tanpa menguasai negara.

Penciptaan konflik horizontal berdasarkan SARA, juga rasisme merupakan pola tradisional yang terus dipertahankan dan digunakan, terutama dari kelompok tentara dan sisa-sisa Orba untuk kepentingan- kepentingan politik. Misalnya rasisme terhadap kaum Tionghoa di tahun 1998 yang digunakan Soeharto sebagai ajang tawar-menawar dengan modal Internasional. Atau dalam isu penistaan agama yang dituduhkan pada Ahok, dan komplotan sisa Orde Baru di balik pemenangan Anis dalam pilkada Jakarta. Atau yang lebih dengan dengan kasus gerakan Papua adalah kasus pukul mundur gerakan Republik Maluku Selatan. Pukul mundur gerakan dengan dalil SARA.

Kini kelompok tersebut tengah membagi-bagi kue kekuasaan, setelah   bertarung mati-matian dalam Pilpres bulan lalu. Dalam tawar-menawar kekuasaan terjadi kemelud yang menimbulkan saling serang di antara mereka. Prabowo dan Megawati bersatu melalui politik 'Nasi Goreng' membentuk kubu Teuku Umar sementara 4 pimpinan partai politik (PKB, PPP, Golkar, dan Nasdem) membentuk kelompok Gondangdia.

Walaupun mereka berdiri di atas latar belakang kelas yang sama, kelas borjuis nasional dan bagian dari sisa-sisa Orde Baru, turut terlibat dalam penciptaan panasnya situasi politik terakhir demi kepentingan politik masing-masing. Kepentingan bagi-bagi jatah kekuasaan.

Papua  menjadi  salah  satu  wilayah  prioritas  pembangunan  infrastruktur:  pembangunan  jalan  Trans Papua, Bandar Udara, Pelabuhan, guna mempercepat proses eksploitasi sumber daya alam. Hal tersebut diikuti dengan pembangunan pangkalan-pangkalan baru militer dan pengiriman militer yang massif.

Aksi pembungkaman ruang demokrasi di Malang, pengepungan asrama Papua di Surabaya, dan Semarang   merupakan   turunan   dari   pidato   Jokowi   yang   mengatakan   bahwa   “Siapapun   yang menghambat investasi harus ditumpas” bukan hanya terhadap gerakan Pembebasan Nasional Papua namun kepada gerakan rakyat secara menyeluruh di Indonesia.

Di bawah rezim Jokowi yang membuka lebih lebar jalan Neoliberalisme, HAM dan Demokrasi Indonesia berada di titik terendah di jaman reformasi. Untuk menggambarkan secara singkat dampak dari rejim neolib Jokowi, singkat bisa kita mengambil cuitan Dandhy Laksono "Sistem jaminan kesehatan terancam ambruk, masalah Papua memburuk, KPK makin rentan dihabisi, kerusakan lingkungan berbuah bencana, ibadah dibubarkan paksa, buku disita, internet dibatasi, konflik agraria bertaut kekerasan". Bahwa kebijakan yang dipaksakan kemudian melahirkan kesengsaraan bagi rakyat, baik rakyat Papua maupun Rakyat Indonesia.

Tidak dapat dipungkiri bahwa, Aliansi Mahasiswa Papua merupakan barometer untuk mengukur ada atau tidaknya demokrasi di Indonesia. Maka bukan sesuatu yang mustahil bahwa AMP merupakan hitungan dalam pemerintahan colonial untuk kenyamanan dalam menjalankan program penghisapan.

Surabaya merupakan wilayah strategis yang menjadi pusat distribusi logistic baik ekonomi maupun keamanan, akibat letak geografisnya yang masuk dalam garis jalur laut nasional maupun internasional dan orientasi pembangunan yang semakin ke arah timur. Maka upaya pembungkaman berkali-kali terhadap aksi-aksi AMP Surabaya dan Malang merupakan aktivitas kaum penindas untuk membungkam perjuangan rakyat secara umum.

Kondisi Papua

Secara umum peta ekonomi (pusat perputaran modal) ditempatkan dalam beberapa wilayah, yakni: Sofifi,  Ambon,  Sorong  (sebagai  pintu  gerbang),  Manokwari,  Timika,  Jayapura,  dan  Merauke.  Peta tersebut kemudian diikuti dengan peta transportasi (laut, udara, dan darat), pemekaran provinsi, dan bangunan politik serta keamanan (pembangunan kekuatan militer).

Proyek besar yang tentunya membutuhkan biaya yang tidak main-main. Biaya yang besar tersebut yang kemudian mendorong beberapa pimpinan daerah (kabupaten) membentuk asosiasi (seperti di Meepago atau Lapago, atau di daerah Provinsi Papua Barat dengan agenda Provinsi Papua Barat Daya) agar dapat mengambil keuntungan dari program tersebut.

Tema umum pembangunan Papua, adalah Pusat Pengembangan Pangan, Perikanan, Energi, dan Pertambangan Nasional. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, berbagai kebijakan diturunkan untuk menciptakan ruang investasi yang nyaman.

Minimnya infrastruktur sebagai faktor pokok perkembangan ekonomi menjadi latar belakang Jokowi menjadikan Pembangunan Infrastruktur sebagai program prioritas di Papua. Dan penguatan basis-basis militer (TNI & POLRI).

Dalam menjalankan program-program kolonial di Papua, terjadi berbagai penindasan terhadap rakyat Papua. Perampasan tanah untuk investasi, penemuan sumberdaya alam dan relokasi masyarakat dari tempat tinggalnya, Stigma terhadap masyarakat hingga Operasi Militer.

***

Di atas proyek besar Imperialisme dan kolonialisme tersebut, konsekuensi yang harus dibayar guna kelancarannya adalah dengan memaksa mundur gerakan Pembebasan Nasional Papua.

Dalam situasi yang normal, massa rakyat merupakan korban pasif dari sistem Imperialisme, kolonialisme, dan militerisme. Rakyat dipaksakan menggantungkan hidup pada sistem yang menindasnya secara menyeluruh. Sementara gerakan Pembebasan Nasional Papua dipecah-pecah oleh kebudayaan anti demokrasi milik kolonial.

Kondisi tersebut menciptakan peluang yang besar bagi siapapun mampu memainkan kepentingannya (asal punya uang). Namun, secara menyeluruh aksi spontan yang terjadi di Papua merupakan akumulasi dari tumpukan kemarahan yang sejak lama terbendung oleh senjata dan kekerasan.

Aksi spontan rakyat yang timbul tanpa kepemimpinan 'gerakan'--Kini kita sedikit mendapatkan pencerahan ketika pimpinan aksi jilid I di Jayapura (BEM Uncen dan USTJ) ternyata membawa kepentingan  Gubernur.  Jilid  berikutnya.  Kawan-kawan  bisa  baca  tulisannya  Nesta  Suhuniap  yang dibagikan oleh Akun Facebook Sonamapa Tambuna.

Sebab telah menjadi barang mainan oleh elit-elit politik kolonial, Papua maupun Jakarta. Misalnya Pemerintah provinsi, telah menjadikannya  sebagai tekanan untuk Jakarta agar menyepakati draf Otsus Plus. Majelis Rakyat Papua (dan lembaga" adat di bawahnya) pun turut berada di samping pemerintah Papua, sebab Otsus adalah jantung bagi MRP, dan tanpa Otsus MRP mati. Sementara itu, militer memanfaatkannya untuk menggiring isu Pembebasan Nasional menjadi perang antar ras. Serta dengan menggunakan manajemen konflik dan provokasi aksi tolak rasisme, militer menggunakannya sebagai momen untuk menambah jumlah militer (TNI/Polri) di Papua.


Medan Juang, 13 September 2019

Aliansi Mahasiswa Papua


Read more »
Tweet FB G+ Share Share Share

Photo ilust. Gambar Aliansi Mahasiswa Papua
Salam Pembebasan Nasional Bangsa West Papua!

Amolongo, Nimo, Koyao, Koha, Kinaonak, Nare, Yepmum, Dormum, Tabea Mufa, Walak, Foi Moi, Wainambe, Nayaklak
Wa…wa…wa…wa…wa…wa..wa..wa..wa..wa!

Militerisme Adalah Pelaku Utama Pelanggaran HAM Di Nduga, West Papua

Pada 01 Desember 2018, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat [TPN-PB] kodap III Ndugama di bawa pimpinan komandan Operasi Penme Kogoya dan Egianus Karunggu telah menyerang dan menembak 24 anggota Tentara Nasional Indonesia [TNI/PORLI].  Kejadian Berawal dari diselenggarakan-nya upacara Hari kemerdekaan West Papua oleh [TPN-PB]Kodap III Nduga pada 01 Desember 2018 yang ke 57 tahun embrio nasionalisme West Papua. Sejak itulah sebagai antisipasi jangan sampai terjadi penyerangan atau pemantauan oleh tentara atau polisi Indonesia; warga dan pekerja yang hadir saat itu, di periksa oleh [TPN-PB] sesudah upacara. Di periksa 40 orang dan di ketahui indentitas KTP [Kartu Tanda Pengenal] 24 orang murni adalah TNI/PORLI yang menyamar menjadi pekerja/buruh di PT. ISTAKA KARYA  pembangunan jalan Trans Papua di Nduga sehingga [TPN-PB] telah menembak  dan sedangkan 30 orang warga sipil pekerja biasa di antar oleh [TPN-PB] ke Wamena, juga di Kenyam menyelamatkan masyarakat sipil pekerja tersebut. Sebab [TPN-PB] mengetahui tentang perang hukum Humaniter, sehingga melawan pada militer kolonial Indonesia.

Peraturan [TPN-PB] adalah menjalankan Surat Perintah Operasi [PO] Panglima Tertinggi [TPN-PB] bahwa melawan Freeport, Menghancurkan Jalan Trans Papua, dan menghentikan beragam produk-produk kolonialisme Indonesia yang bersifat eksploitasi serta memperjuangkan  Hak Penentuan Nasib Sendiri bagi bangsa West Papua. Maka, [TPN-PB] telah mengetahui bahwa apa pun jalan Trans Papua yang di lakukan adalah sebagian TNI/PORLI seperti yang di siarkan melalui situs resmi tniad.mil.id pada 12 Mei 2017, dan Presideen Joko Widodo mengatakan pembangunan Jalan Trans Papua sepanjang 4.3000 KM merupakan kerja sama antara TNI dan Kementerian Pekerjaan Umum serta Perumahan Rakyat [PUPR]. Pada 2016, TNI AD sebagai mitra kerja membuka Jalan Trans Papua, proyek pembangunan jalan di ruas Wamena-Mumugu, distrik Mbua, Kab.Nduga.

Kemudian, ada juga Harian Kompas mengungah video dokumenter di You Tube berdurasi 3 menit; 59 detik tentang aktivitas kerja pembangunan jalan yang sedang dikerjakan oleh Tim Denzipur XII Nabire dan Denzipur XIII Sorong. Terlihat di tonton ada satuan pengamanan yang sedang berjaga-jaga dengan mengunakan senjata laras panjang di sekitar lokasi kerja. Berita yang bersumber dari pihak militer di angkat bicara lagi oleh pejabat tinggi Negara Kolonial Replublik Indonesia: Ryamizard Ryacudu, menegasakan tidak akan mengambil posisi negosiasi dalam iniden ini yang terjadi di Nduga. Sementara Menteri Poitik Hukum dan HAM Wiranto perintahkan untuk “kejar habis-habisan”.

Akibanya militer Indonesia mulai mengerakan pasukan dalam jumlah yang banyak melebihi rakyat setempat dan melakukan penyerangan melalui darat serta udara mengunakan helikopter dengan Operasi terkhusus, serangan bertubi-tubi membanjiri peluruh timah panas juga serangan bom serangan udara terhadap masyarakat sipil. Karna Operasi yang  di lakukan oleh pihak TNI/PORLI Indonesia, seluruh masyarakat Nduga melakukan pengungsian di belantara hutan  termasuk masyarakat di Mbua, Yigi, Mbulmu Yalma, Ndal dan sekitar-nya dengan jumlah data masyarakat sekitar 30.000-an masyarakat masih mengungsi. Dan ada juga, yang mengungsikan diri ke wilayah-wilayah terdekat termasuk Balingga, Kwiyawage, Lani Jaya dan Puncak Jaya demi mencari perlindungan dan keselamatan serta juga ada yang mengugsi di hutan belantara tanpa minum dan makan hingga saat ini berlanjut.

Kondisi Masyarakat Nduga Mengungsi ke hutan dan ke wilayah  terdekat, secara umum menilai bahwa pertama, karena serangan militer TNI/Porli sangat berlebihan melakukan operasi penyisiran bahkan menimbulkan fobia terhadap masyarakat Nduga atas operasi-operasi militer pernah digencarkan seleuruh tanah Papua termasuk Operasi Mapenduma tahun 1996 dengan serangan dari udara mengunakan helikopter dan dari darat, serta telah mengakibatkan 35 orang tertembak mati, 14 perempuan di perkosa, 13 Gereja dimusnahkan dan 166 rumah di bakar, kemudian 123 masyarakat sipil meninggal dunia karena sakit dan kelaparan. Kedua, Militer TNI/PORLI dengan jumlah berlebihan melakukan operasi penyisiran dari rumah kerumah dan militer masih beranggapan bahwa masyarakat sipil adalah [TPN-PB] sehingga melakukan penembakan, pembakaran rumah warga, penyisiran di rumah-rumah warga, serta melakukan operasi  dengan se-enaknya tanpa melihat hukum perang humaniter antara perbedaan  masyarakat sipil  dan [TPN-PB].

Selama Operasi yang di lakukan oleh Satuan TNI/PORLI  ada pun data korban yang terjadi terhadap masyarakat sipil Nduga antara lain, Nison Umangge umur 18 tahun siswa SMU Kelas 3 di temukan tewas saat operasi di lakukan, Mianus Lokbere umur 20 tahun siswa SMTK Kelas 2 jenasah di temukan dan dikubur, Mentus Niminagge umur 25 Tahun masyarakat sipil di tembak dengan siniper saat kerja kebun, Yarion Pokneangge Umur 50 Tahun meninggal saat peniyisiran TNI/PORLI, Alilius nimiange dibakar bersama honai, Keri lilbib Gwijangge meninggal karena tembakan, Rabu ilbi Gwijangge meninggal karena tembakan di luruh tubuh, Rocky Lani di tembak bagian dahi, Mentas Kelnea meninggal karena kaget bunyi granat, bom dan tembakan, Gemin Nirigi Umur 70-an tahun seorang Pendeta masih belum di temukan dan menghilang di rumah. Dan ada pun meninggal saat pengungsian, Ubugina Unue Umur 2 tahun meninggal saat pengungsian, Raina Kogoya Umur 5 Tahun meninggal saat pengungsian, Bugun Unue 1 Tahun meninggal saat pengungsian dihutan; pada saat pengungsian ada masyarakat yang hamil dan meninggal saat melahirkan, nama Leribina Gwijangge Umur 20 Tahun masih hamil dan pengungsian di hutan, Lerni Gwijangge Umur 18 Tahun masih hamil dan pengungsian di hutan, Elsina Kogoya Umur 35 Tahun masih hamil dan pengungsian di hutan, Bobina Kogoya Umur 16 tahun masih hamil dan pengungsian di hutan, Selfina Lokbere Umur 32 Tahun meninggal saat melahirkan anak kembar. Dari Opersai ini, masih banyak masyarakat yang korban di hutan belantara  serta belum mendata korban akibat di batasi oleh TNI/PORLI. Proses ini, dapat di lihat juga bahwa  hewan peliharaan yang mati akibat di tembak, dibunuh oleh TNI/PORLI yang melakukan penyisiran serta juga Honai Masyarakat di bakar, alat perabot rumah seperti panah busur, tas/noken dan lain-lain di hancurkan/dirusak ketika operasi  tersebut di lakukan di Nduga dalam bulan Desember 2018 dan bulan Januari 2019.

Kondisi ini, pihak apa pun masih belum memperhatikan terhadap rakyat sipil Nduga dan masih membatasi untuk mengambil data tentang situasi lingkungan, bahkan pihak pemerintahan Lokal, Nasional belum partisipasi aktif dan media Nasional, Internasional masih di batasi oleh pemerintah birokratis Indonesia untuk akses serta militer TNI/PORLI masih membatasi untuk mengambil data, meriset, investigasi tentang kondisi Masyarakat sipil Nduga. Dengan melawan cara kolonialisme yang diskriminasi, represif terhadap rakyat sipil di Nduga, maka  Menyikapi dan menindaklanjuti-nya, Front Persatuan Rakyat dan Mahasiswa Anti Militerisme menuntut:

1. Aparat Gabungan TNI/PORLI wajib Menjamin Hak hidup Masyarakat sipil Nduga-West Papua

 2. TNI/PORLI Hentikan lakukan pengejaran, pembunuhan dan penyerangan terhadap rakyat sipil Papua di Nduga

 3. Menuntut ULWP menyikapi perjuangan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat di West Papua dan Khusus-nya di Nduga

 4. Berikan Akses bagi Jurnalis Indenpendent, Internasional dan Nasional di West Papua terlebih khususnya Nduga

 5. Tarik TNI?PORLI Organik maupun Non-Organisk dari Seluruh Tanah West papua Terutama di Nduga

 6. PBB segerah membuat Tim Investigasi Indenpenden dalam menangani seluruh pelanggaran HAM yang terjadi di West Papua dan Khususnya Nduga

 7. Rezim Jokowi/JK hentikan melakukan pembohongan Publik terkait kasus Nduga melalui media Mainstream.

 8. Berikan Hak Penentuan Nasib Sendiri sebagai Solusi Demokratis Bagi Rakyat West Papua 

Demikian pernyataan sikap ini dibuat, kami akan terus melakukan perlawanan terhadap segala bentuk penjajahan, penindasan dan penghisapan terhadap Rakyat dan Bangsa West Papua Terutama di Nduga.

Salam Pembebasan Nasional Papua Barat! 

Medan Juang, Jumat 18 Januari 2018

Read more »
Tweet FB G+ Share Share Share

Gambar oleh Aliansi Mahasiswa Papua
"Jalan Trans Papua Dan Dampak Buruk Bagi Masyarakat West Papua"
Oleh: Timanius Murib***

Pembangunan kesejahtrahan masyarakakat adalah konsep  terkait sebuah proses peningatan kualitas hidup Manusia, pembangunan adalah konteks dimana  kebijakan yang menujukkan kerangkah kerja pembangunan memberikan pendoman bagi pengimplementasikan tujuan-tujuan pembangunan ke dalam program-program.

Pengertian pembangunan adalah suatu orientasi kegiatan usaha tanpa akhir. Program pembangunan berdasarkan mulai dari perencanaan, Indentifikasi masalah pembangunan dan perumusan, menjadi kedalam program. Menurut: Sjafrizal (2014:25), Perencanaan Pembangunan Pada dasarnya adalah (1) Usaha pemerintah secara terencana dan sistematis untuk mengendalikan dan nengatur proses pembangunan. (2) mencakup periode jangkah panjang, menengah dan tahunan (3) Pemerintah mempunyai suatu sasaran pembangunan yang Jelas sesuai keinginan masyarakat.

Strategi perencanaan pembangunan di bumi papua oleh  Negara Indonesia adalah pembangunan Politik ("political Development") Untuk kepentingan elit penguasa di Tanah Papua. Menurut; Esman, Dalam bukunya ada tiga elemen penting di kuasai oleh Penguasa-penguasa yaitu:  (1) adanya elit penguasa Yang mendorong dan mengarahkan perubahan ("mondernisasi"), (2) Adanya doktrin yang mendasari norma-norma, prioritas, peralatan dan strategi elite penguasa tersebut dan (3) Adanya seperangkat peralatan yang menjamin komunikasi dua arah dan yang mampu menterjemahakan komitmen-komitmen politik dalam satu program.

A. PROGRAM JOKOWI /JK

Program pembangunan, berdasarkan 9  NAWA CITA oleh Presiden Indonesia yang ke 7  Bpk Ir. H. Jokowi Dodo bersama JK, Tahun 2014. Pembangunan Insfratuktur di Wilayah di Indonesia Timur, terutama PROVINSI PAPUA & PAPUA BARAT. Dengan salah satu Program di antarah-nya adalah "JALAN TRANS PAPUA". Dengan tujuan  kesejahtraan masyarakat Papua, untuk membuka akses dari kabupaten yang satu ke yang lain, agar peningatan economi masyarakat setempat.

B. MENGIMPLEMENTASIKAN PROGRAM

Berjalannya waktu keadiran program jalan Trans Papua, penilaian oleh Publik, bahwa program tersebut berdampak Positif kepada masyarakat Papua, Namun inplementasi kebijakannya membawah Malapetaka bagi masyarakat Papua. Sangat terancam hampir punah dengan berbagai tindakan oleh Negara Indonesia terhadap Orang Asli Papua (OAP) ras Melanesia adalah Melakukan kekerasan melebihi batas kewajaran, melaluhi Tindakan TNI/POLRI. TNI dan POLRI mempunyai fungsi mengayomi masyarakat, namun nyatanya membabi butakan Rakyat Papua sangat dikriminatif.

Menurut; Ealau dan Prewitt (1973), kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku dicirikan oleh perilaku yang konsisten melihat problem berhulang kali, baik dari membuat kebijakan, dan yang melaksanan sertah rasakan masalah,  Menurut; Titmus, kebijakan berorientasi pada masalah-masalah.

Kebijakan pemerintah Pusat  melakukan berbagai trobosan untuk menarik simpatik dengan orang Asli Papua, dengan memberikan OTDA, OTUS,  UP4B  dan segalah macam program. Agar meredam Isu Hak Penentuan Nasip Sendiri di tanah-nya sendiri, Sehingga Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten/kota berpusat pada model kebijakan imperatif, untuk kepentingan elit-elit Politik. Kebijakan di ambil Selama Orang Papua di tipu oleh Negara kolonial ini pengambilan keputusanpun semenang-menang dan inisiatif sendiri, karena di butakan sistem Negara Klonial Amerika dan Indonesia.

Menurut sepengetahuan saya,  sebaiknya seorang pengambilan keputusan harus bijaksan melakukan pendekatan-pendekatan terhadap Masyarakat sambil pantau, Dengan cara melibatkan toko-toko masyarakat mendiskusikan, bahwa apa yang di rasakan oleh masyarakat itu sendiri. Paling utama memiliki oleh aktor pengambilan keputuasan adalah masalah-masalah yang ada di Masyarakat, dengan model kebijakan yang pertama adalah mengidentifikasi dan merumuskan,  masalah yang ada di Masyarakat.

C. PROBLEM YANG ADA MASYARAKAT PAPUA.

Problem ada di masyakat bukan  pembangunan fisik seperti JALAN TRANS PAPUA,  memintah makan, atau memintah uang  dan program OTDA, OTUS UP4B. Melainkan masalah "KEMANUSIAAN" yang di rasahkan Orang Asli Papua  adalah (1) Penindasan, pembunuhan yang di lakukan oleh TNI/POLRI Indonesia, (2) Mempersiapkan sumber daya Manusia Papua dengan Ketidakbenaran dan  (3) Mengexploitasi Sumber Daya Alam SDA, di Bumi Papua banyak lainnya. Jika pemerintah berbicara pembangunan Jalan Trans Papua, Berbagai Program seperti OTDA,  OTUS, UP4B dan Lainnya tbisa di ganti dengan nyawa Orang Asli  Papua. Berdasarkan masalah yang sedang  terjadi di Tanah Papua.

Menurut; Socratez Sofyan Yoman.(2015:25), dalam bukunya kesejahteraan ekonomi bukan akar masalah Papua. "Bumi Papua Barat adalah suatu wilayah yang sangat memprihatinkan Karena penduduk pribumi berada dalam keadaan bahaya pemusnahan"

Pemerintah Pusat dan Daerah berbicara kesejahtraan masyarakat melaluhi Program Pembangunan Jalan Trans Papua, agar akses antar kampung ke kampung. Akan tetapi pertanyaannya: Apakah Program-program Tersebut Mensejahtrakan Manusia Papua? Siapa yang menikmati pembangunan Tersebut?. Sedangkan Manusia Papua berada mulut Arimau menuju Kepunaan di atas Tanahnya sendiri.

D.  DAMPAK DARI PROGRAM JALAN TRANS PAPUA

Dampak dari program tersebut, padangan saya terhadap situasi yang ada merasakan orang asli Papua OAP terutama Masyarakat Kecil yang berdiami Kampung-kampung, bahwa  adanya  Jalan Trans Papua.  Ketika masyarakat  melihat pembongkaran Jalan, sertah Keadiran JOKOWI DODO, seorang Presiden Setiap  Kali ke Papua, Masyarakat Awam pun merasa WOW.. Dan terkagum- Kagum,  Kami akan makmur sejahterah bersama Bapak Presiden Hati Rakyat terhadap Pembangunan tersebut,  Namun Pertanyaannya  benarkah rakyat Papua merasakan pembangunan tersebut?

1. Dampak Negatif Bagi Masyarakat Papua

Berjalannya waktu hari demi hari, bulan demi bulan dan tahun demi tahun, merasahkan penyesalan terhadap "Pembanggunan Trans Papua" dan kehadiran BPK JOKOWI DODO hatinya Rakyat, kata rakyat Papua. Ternyata membawah malapetaka bagi masyarakat setempat dengan angka kematian Orang Asli Papua semakin  tinggi, di atas tanah sendiri. Termpat tinggal dan ruang Gerak TPNB pun sempit.

Menurut; Sendius Wenda (2007:54), dalam bukunya mengatakan bahwa pergeseran secara fisik dan non fisik terhadap penduduk pribumi.

Faktanya terjadi di depan mata kita sendiri bahwa orang Papua secara fisik di tanah West Papua sudah menjadi minoritas multi kompleks. Secara non fisik berbagai bidang, khususnya dalam bidang ekonomi, dan sosial sudah menjadi manusia urutan kedua di bumi ini. Tetapi Juga secara Fisik orang Papua semakin tergeserkan dan terpinggirkan, lebih menyakitkan adalah di musnahkan secara sistematis dalamnya juga melalui jalan tarans Papua dan produk kolonial Indonesia lainnya.

" Saya pulang keyakinan Bahwa Tanah dan Bangsa Papua akan dikuasai oleh mereka yang memiliki kepentingan Politik atas segalah kekayaan dari hasil tanah Itu, tetapi mereka tidak akan membangun Manusia Papua dengan kasih sayang, sebab kebenaran dan keadilan akan dipular balikan Karena banyak hal baru akan Membuat orang Papua menyesal, tetapi Itu Bukan Maksud Tuhan, Karena itu keinginan Manusia". Kutipan (Pdt. Izaak Samuel Kijne).
Salah satu Contoh yang di hadapi Masyarakat Kecil;

"Masyarakat kecil, ekonominya belum mapan dimana duluhnya jalan utama untuk menggunakan aktifitan sehari-sehari, ketika adanya pembongaran jalan Trans Papua, pasti Masyarakat memili Jalan pintas atau Pingir Jalan seperti gambar di atas". Karena Jalan raya tersebut menggunakan orang-orang tertentu yang punya kendaran.

Ketika Jalan Trans Papua tersebut membuka askses untuk masuk Orang Non asli Papua, terutama TNI/POLRI Indonesia, mengambil barang haknya masyarakat tanpa seizin Hak Ulayat, nyawapun terancam mati tidak terhormat diatas tanahnya sendiri dan tersingir oleh TNI dan POLRI sehingga merasahkan trauma dan aktifitas pun terganggu.

2. Dampak Positif Bagi Kepentingan  Imperialisme & Kapitalisme.

Merasakan adanya Jalan Trans Papua adalah elit-elit politik, dan orang-orang kehidupannya sudah mapan seperti pejabat daerah dan terutama TNI/POLRI Indonesia sertah yang merasahkan makmur adalah Orang Non Asli Papua, di Tanah Papua. Sedangkan legalitas orang asli Papua dan tanahnya seibarat tanah yang tak bertuan menurut pandangan Negara Indonesia, hanya karena akal kebusukan membawah mala petaka terhadap Kaum Pribumi West Papua.

Pembangunan Jalan Trans Papua adalah mengejar tujuan Negara Indonesia, dimana rencana Tahun 2040, mengabiskan Nyawa Orang Asli Papua di atas tanahnya sendiri mengguasai non Papua, dengan cara memberikan berbagai program. Sedangkan kita pulau atau provinsi lain tidak sama dengan Papua, Papua Barat dan Aceh, Sebab mau dipisa dari NKRI.

Melihat Berbagai pelangaran HAM Terus terjadi di atas  Bumi Papua, dari semejak  manipulasi oleh Indonesia untuk bergabung didalam Bingkai NKRI sampai Sekarang, Maka Pergerakan Mahasiswa sebagai kaum terpelajar, Berbagai Organisasi Papua Merdeka Seperti AMP, KNPB dan banyak lainnya sangat mengetahui persoalan di tanah Papua dengan melandaskan gagasan dan wawasan berfikir Intelektualitas demi mengutamakan keselamatan nyawa Manusia Papua dari cenkraman mulut harimau, Negara Indonesia membumkam hak demokrasi mahasiswa dan melecekan otonomi kampus dan segalah Macam yang terjadi. Hal ini menjadi pembunuhan demokrasi secara masif dan sistematis oleh Negara Indonesia.

"Diatas Batu ini, saya meletakan peradaban orang Papua, sekalipun orang memiliki kepandaian tinggi,  akal budi dan Marifat tetapi tidak dapat Memimpin bangsa ini, tetapi bangsa ini akan bangit dan memimpin dirinya sendiri"  DOA SULUNG ( Pdt. Izaak Samuel Kijne; Wasior, 25 October 1925).

Dengan akhir tulisan ini saya percaya  bahwa Indelogi Bangsa Papua Barat kian bertumbuh berakar hingga semejak lahir sudah di rencanakan oleh Allah Bangsa West Papua Barat dan Generasi akan terus-menerus memintah dan mengembalikan sejarah Kemerdekaan Bangsa Papua Barat oleh Negara Indonesia, sampai Papua lepas  dari Neraga Indonesia.

E. KESIMPULAN
Berdasarkan Ulasan diatas disimpulkan bahwah

1. Kebijakan pemerintahan JOKOWI JK gagal dan tidak tepat sasaran dan Program " Jalan trans Papua" tersebut membawah anggka kematian bagi Orang Asli Papua, semakin tinggi dan semakin meraja-lelah di Bumi Cenderwasi.

2. Yang menikmati program  JLN Trans Papua  adalah Imperialis dan Kapitalis. seperti elit-elit penguasa dan orang-orang pemodal di Tanah West Papua.

3. Hal tersebut sangat terlihat bahwa pada hakekatnya Negara Indonesia menggutamakan exkploitasi kepentingan kekayaan perut Bumi Papua dari pada manusianya.

Merasakan hal serupa ini marah bahaya, sangat mengempiri kekayaan Alam dan Manusia Papua di atas tanahnya sendiri. Oleh sebab Itu bagaimana nasip kita  sebagai Orang Asli Papua kedepan, Jika kita tidak bertindak bersama-sama melawan Negara klonial ini dan  pelangaran HAM merajah-lelah  akan terus terjadi menghabiskan OAP di atas Tanah sendiri dan akan tinggal cerita, seperti Suku Aborigin. pesan tulisan ini kepada kita OAP,  bahwah Apa yang kita lakukan, agar kita tetap hidup di atas tanahnya Sendiri.

1. Kita harus keluar dari zona nyaman. Bagi yang merasakan nyaman dengan  ekonominya sudah mapan, sebab giliran akan kena dampak baik atau buruk siapapun dan kapanpun waktunya.

2. Berdoa dan bergerak bersama-sama, semua Orang Asli Papua. Sesuai dengan dimana Tuhan meberikan kita profesi masing-masing dan tetap optimis,  lawan dan lawan sampai lepas dari cengkraman mulut harimau.

 " SEKALIPUN MEREKA UTUH DAN BEGITU BANYAK JUMLAHNYA, TETAPI MEREKA AKAN HILANG TERBABAT DAN MATI BINASA"
Nahum 1:12b

REFRENSI:
Sendius Wenda, SH., M.Si. (2007), Tenggelamnya Rumpun Melanesian.,
          Abepura, Jayapura, Papua Barat Pers;
Socratez Sofyan Yoman. (2015), Kami Berdiri Disini,. Status politik & sejarah Integrasi adalah akar masalah Papua.
          Jayapura: ETM Pers
Edu Suharto, Ph.D. (2014), Analysis Kebijakan Publik,
          Badung pres;
SJAFRIZAL, (2016), Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi,
          Jakarta: Rajawali Pers.
Prof. H. Bintoro Tjokroamidjojo & Drs. Mustopadidjaya A. R. (1980), Teori Strategi Pembangunan Nasional;
              PT. Inti Idayu Preshttp://Nasional.Kompas.com/2014/05/21/.Nawa.Cita,9 agenda prioritas.jokowi.jk.
Read more »
Tweet FB G+ Share Share Share


Ilustrasi oleh Aliansi Mahasiswa Papua
"Pernyataan Sikap: AMP Terkait Kasus Ndugama, West Papua"
Nduga, pada 01 Desember 2018, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB) Kodap III Nduga dibawa pimpinan Komandan Operasi, Penme Kogoya dan Egianus Karunggu telah menyerang dan menembak 24 anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Kronologis ini berawal dari saat diselenggarakannya upacara Hari Kemerdekaan West Papua oleh TPN PB Kodap III Nduga, ada beberapa warga yang merekam diselenggarakannya upacara tersebut. Untuk antisipasi jangan sampai terjadi penyerangan atau pemantauan oleh tentara dan polisi, warga dan pekerja yang merekam tersebut diperiksa oleh TPN PB seusai upacara. Dari sekitar 40 orang yang diperiksa, ditemukan identitas KTP dan kartu pengenal lainnya, 24 orang tersebut murni adalah TNI.

 Mereka menyamar menjadi pekerja/buruh pembangunan jalan Trans Papua di Nduga. Sesudah diperiksa, 24 orang TNI diserang oleh TPN PB. Sekitar lebih dari 30 orang warga sipil yang juga murni pekerja/buruh jalan diantarkan ke Wamena, juga di Kenyam.

Mereka di antar oleh TPN PB dalam kondisi yang aman dan damai. TPN PB tahu hukum perang. Mereka lakukan operasi sesuai dengan aturan yang ada. Juga mengerti hukum humaniter, tidak sembarang lakukan penyerangan.Justru TNI yang sudah banyak bunuh rakyat Papua.

TPN PB murni berjuang untuk Papua Merdeka.TPNPB juga melakukan operasi sesuai dengan Surat Perintah Operasi (PO) Panglima Tertinggi TPN PB. Bahwa, agenda utama mereka adalah melawan PT Freeport.TPN PB hancurkan Jalan Trans Papua, karena sesuai dengan pembacaan mereka bahwa, arus jalan Trans Papua akan menjadi jalan-jalan utama untuk mencuri kekayaan alam Papua.

 Jalan Trans Papua di Nduga itu direncanakan oleh Indonesia untuk akan dibangun dan tembus ke Pelabuhan Nduga, di Sungai Digul. Dan ini bagian dari proses kolonisasi untuk menciptakan konflik-konflik horizontal antar rakyat Papua.

TPN PB dari awal pembangunan jalan sudah mencurigai, bahwa yang menjaga dan bekerja di jalan-jalan trans Papua ternyata bukan hanya pekerja, tapi juga mayoritas adalah TNI. Seperti disiarkan melalui situs resmi tniad.mil.id pada 12 Mei 2017, Presiden Joko Widodo mengatakan pembangunan jalan Trans Papua sepanjang 4.300 Km merupakan kerja sama antara TNI dan kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Pada 2016, Kementerian PUPR menjadikan Zeni TNI sebagai AD sebagai mitra kerja membuka Trans Papua, proyek pembangunan jalan di ruas Wamena-Mumugu, terutama di Distrik Mbua, Kabupaten Nduga.

 Langkah ini melanjutkan kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudoyono yang menerbitkan Kepres No. 40 tahun 2013 yang menjadi dasar keterlibatana TNI dalam pembangunan jalan Trans Papua yang sebelumnya bernama jalan Percepatan Pembanguunan Papua dan Papua Barat (P4B).

Kemudian, ada juga Harian Kompas mengungah video dokumenter di YouTube bedurasi 3 menit:59 detik tentang aktivitas kerja pembangunan jalan yang sedang dikerjakan oleh tim Denzipur XII Nabire dan Denzipur XIII Sorong. Terlihat ditontonan ada satuan pengamanan yang sedang berjaga-jaga dengan menggunakan laras panjang di sekitar lokasi kerja.

Jadi, 24 orang pekerja jalan Trans Papua di Nduga yang diserang TPNPB adalah murni TNI.Tanggal 01 Desember setelah terjadi penembakan, media nasional menggiring informasi Ndugama bahwa TPN PB menembak mati puluhan warga sipil menjadi topik berita hangat media-media milik kaum borjuis. Berita yang bersumber dari pihak militer itu kemudian di angkat bicara lagi oleh pejabat tinggi Negara Kolonial Republik Indonesia: Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, menegaskan tidak akan mengambil posisi negosiasi dalam Insiden ini.

Sementara Menteri Politik Hukum dan Ham Wiranto perintahkan untuk “kerjar habis-habisan”. Pembangunan jalan Trans Papua menjadi salah satu perhatian Jakarta di wilayah West Papua. Dalam hukum akploitasi komoditi dan akumulas kapital, akses jalan menjadi salah satu syaratnya.

Lantas mengapa dilupakan persoalan HAM Papua dan rangkaian Operasi Militeristik sejak 1962 hingga 2014 yang telah menghilangkan 500 ribu juta jiwa--dan hingga tahun 2018 ini?

Akibatnya Militer Indonesia mulai mengerahkan pasukan dalam jumlah yang banyak dan melakukan penyerangan melalui Darat dan udara dengan menggunakan Helycopter dengan sandi Operasi Maleo. Serangan bertubi-tubi membanjiran peluruh tima panas juga serangan Bom serangan udara. Kurang lebih telah menewaskan 40 lebih orang sipil di Ndugama. Sampai saat ini (06/12) pengiriman pasukan Militer Indonesia serta serangan ke lokasi TPNPB terus dilakukan (Operasi Maleo massif dilakukan).

Pengerahan pasukan dalam jumlah yang banyak dan melakukan penyerangan melalui jalur udara dan darat,Maka Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) menuntut kepada Negera Kolonial Republik Indonesia, Petinggi-Petinggi Militer serta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB):

1. Membuka akses jurnalis nasional dan internasional yang independent di West Papua.

2. Berikan Hak Penentuan Nasib Sendiri Sebagai Solusi yang Paling Demokratis bagi Rakyat West Papua.

3. Lindungi Hak Sosial Ekonomi Politik masyarakat sipil di Nduga.

4. Tarik Militer (TNI/Polri) organic dan non organic dari Nduga, umumnya seluruh tanah Papua.

5. Komnas HAM RI segerah turun mengidentifikasi dan menyelesaikan Insiden Ndugama.

6. Membuka Ruang demokrasi seluas-luasnya di seluruh tanah Papua.**7. PBB segerah turun untuk menyelesaikan sengketa Politik West Papua dan Indonesia.

8. Media Nasional harus berimbang dalam mempublikasi konflik Nduga.

9. Hentikan pengiriman Dan operasi militer jalur darat dan udara di Ndugama.

10. AMP mendukung penuh perang Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB) melawan militer Indonesia sebagai perang antara institusi tentara yang diatur dalam hukum humaniter.

Demikian Pernyataan ini kami buat, atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih.
Tanah Kolonial, 06 Desember 2018

Komite Pusat Aliansi Mahasiswa Papua
Read more »
Tweet FB G+ Share Share Share

empat Kawan di tahan di kepolisian, ilustrasi gmabar Jhon Gobai,(FB)

"Pernyataan Sikap: Aliansi Rakyat Makassar Untuk Demokrasi 13 Oktober 2018"
“Mengecam Tindakan Kekerasan Aparat Kepolisian di Asrama Mahasiswa Papua di Makassar”

Sabtu, 13 Oktober 2018, Mahasiswa Papua di Makassar mengadakan kegiatan Panggung Pembebasan yang bertema “Papua Darurat Kemanusiaan” di Asrama Mahasiswa Papua Jl. Lanto Dg. Pasewang. Selain Mahasiswa asal Papua kegiatan tersebut dihadiri beberapa orang peserta undangan. Sebelum kegiatan dimulai, pulahan anggota Polisi tidak berseragam, telah berada di Asrama Mahasiswa Papua sejak sore hari. Mereka mencabut spanduk kegiatan yang dipasang di depan asrama, dengan alasan kegiatan tersebut tidak mendapat izin. dan baca juga versinya AMP, KNPB, AMPTI di Kronologi Represif Aparat dan Penangkapan Empat Mahasiswa di Asrama Papua Makassar

Kegiatan tersebut dimulai sejak pukul 19.00 WITA yang diisi dengan puisi, orasi, pementasan musik dan Mop, yang berlangsung secara damai.  Kurang lebih 20 anggota kepolisian menjaga ketat di luar asrama Mahasiswa Papua Selain itu, 4 anggota intel kepolisian masuk ke dalam asrama dan mengikuti jalannya kegiatan bersama mahasiswa. Sekitar Pukul 22.00 Wita,  Pihak kepolisian melakukan intimidasi dengan menyuruh mempercepat kegiatan dengan dalih tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang diatas pukul 22.00 WITA. Sehingga panitia pun mempercepat kegiatan.
Setelah kegiatan selesai, 3 orang mahasiswa dan 1 aktivis pro demokrasi yakni Amri, Fariz, Fahri dan Wildan yang merupakan peserta  yang diundang hendak meninggalkan lokasi, namun tiba-tiba bebrapa anggota polisi yang berada di lokasi melakukan dugaan kekerasan dan menangkap 4 orang peserta tersebut.  Amri, dicekik, dipaksa membuka jaket dan pakaian lalu dagunya ditodong dengan senjata. Ia kemudian dipukul di bagian kepala dan dirampas HP serta tasnya, lalu dibawa ke mobil Patroli Polisi. Wildan dengan diseret dan ditarik paksa, lalu polisi menampar dan memasukkannya ke dalam mobil Patroli Polisi.

Hal yang serupa juga dialami oleh Fahri yang ditangkap dan diseret disekitar parkiran Asrama. Ia kemudian dipukuli di bagian kepala dan dibawa paksa ke mobil Patroli Polis. Sedangkan, Imam, yang masih berada di dalam asrama Diseret ke mobil patrol dan dipukul pada bagian ulu hati hingga ia merasa mual didalam mobil polisi.

Tak sampai di situ, salah satu peserta undangan juga mengalami dugaan tindak kekerasan oleh polisi, yakni Atu Peserta Undangan. Pada saat kejadian, ia sedang merekam proses penggerudukan pihak kepolisian  didalam asrama Mahasiswa Papua. Ia didatangi oleh salah satu aparat kepolisian dan kemudian seorang aparat polisi menunjuknya. Kemudian, dia ditarik paksa hingga jatuh  lalu ditendang. Namun mahasiswa Papua menarik Atu kedalam asrama. 

Sekitar jam 00:10 Wita 4 orang Peserta Undangan tersebut yang berada di dalam Mobil Polisi (unit jatanras) lalu dilepaskan.

Tindakan kekerasan dan intimidasi yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian terhadap Peserta Kegiatan merupakan Pelanggaran HAM, yakni hak atas  kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. yang dengan tegas dijamin dan dilindungi dalam Pasal 28E (3)  UUD NRI 1945  dan Pasal 24 ayat (1)  UU Nomor 39 tahun 1999  tentang HAM. 

Oleh karena itu kami Aliansi Rakyat Makassar untuk Demokrasi (LBH Makassar, Pembebasan Makassar, KP AMP Makassar, KOMUNAL, LAW UNHAS, BEM FAI UMI, GMPA, PPMI DK Makassar, FOSIS UMI, PMII Rayon FAI UMI)  menyatakan sikap:

1. Hentikan segala bentuk kekerasan, intimidasi dan diskriminasi terhadap mahasiswa Papua di Makassar.

 2. Mengecam kehadiran puluhan aparat Kepolisian di kegiatan Panggung Pembebasan yang dilakukan secara damai di Asrama Mahasiswa Papua, Jl. Lanto Dg. Pasewang, Makassar

 3. Mengecam tindakan kekerasan, pemukulan dan intimidasi terhadap peserta kegiatan Panggung Pembebasan di Asrama Mahasiswa Papua, Makassar 

 4. Mendesak Kapolda Sul-Sel untuk memproses hukum (disiplin dan pidana) anggota polisi atas yang melakukantindakan kekerasan terhadap 4 orang peserta yang menghadiri kegiatan di Asrama Mahasiswa Papua Makassar

 5. Mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memberikan jaminan perlindungan kebebasan berekpresi, berpendapat, berserikat dan berkumpul yang merupakan Hak Asasi Manusi kepada setiap orang tanpa terkecuali. 

Nara hubung:
Abdul Azis Dumpa (LBH Makassar)/ 085-299-999-514
Amri (Pembebasan Makassar)/ 085-211-120-178

Photo-Photo












Read more »
Tweet FB G+ Share Share Share

Ilustrasi - AMP

May Day atau 01 Mei adalah hari bersejarah bagi buruh Internasional dan rakyat West Papua. Sejarah dimana diwarnai dengan tumpahan darah-darah berjuta buruh dan rakyat West Papua. Merayakan 01 Mei di tahun 2018 ini adalah bukan sebuah kemerdekaan atau merayakan anugrah sejarah atas kemenangan buruh, juga rakyat West Papua, tetapi kesengsaran yang berkepanjangan—yang berkomitmen pada perlawanan selama sekian tahun untuk menciptakan kondisi buruh dan rakyat Papua yang lebih baik dan bermartabat.

Perjuangan kaum buruh Indonesia hari ini yang percaya terhadap keyakinan untuk Indonesia lebih baik, serta perjuangan rakyat West Papua untuk menentukan nasibnya sendiri secara demokratis, adalah kekuatan kita yang saling terkonsolidasikan (walau kita adalah yang sedikit tapi demokratis) untuk melawan siapa musuh kita bersama. Siapa musuh kita hari ini? Siapa penguasa hari ini? Siapa pemegang kebijakan dan eksekutor di West Papua, di pabrik-pabrik, pedesaan? Jawabannya ada di realita sejarah dan hari ini.

Kapitalisme-Imperialisme membawa umat manusia, bangsa Indonesia (yang tertindas) juga rakyat West Papua ke dalam kesengsaraan.

Kebijakan Rezim negara serta tindakan Aparatus reaksionernya telah membuat rakyat terasing dan sengsara. Peniadaan hak-hak buruh: upah murah, jaminan sosial dan keselamatan kerja tak diprioritaskan kepada buruh, serta jam kerja yang tinggi yang menguras jam aktivitas sosial, dan lain-lainnya.

Begitu pula rakyat West Papua, sejak 01 Mei 1963 secara tanpa sepengetahuan orang West Papua, atas kesepakatan sepihak Belanda, Indonesia dan Amerika Serikat di New York (1962) Papua dianeksasi kedalam Indonesia. Tindakan memaksakan orang Papua pun diberlakukan secara tak manusiawi. 12 rangkaina operasi milter sejak tahun 1962 hingga tahun 2004, tercatat telah menelan 100 ribu nyawa manusia West Papua—hingga kini populasi orang West Papua tinggal 1,98% saja.
Berbicara soal 01 Mei adalah hari Aneksasi Rayat West Papua mengenal ABRI (sekarang TNI--militer) sebagai wajah Indonesia. Wajah indonesia mencerminkan pembunuh, pemerkosa, perampok, penjaga pertambangan, sawit, perusahan minyak, gas, musuh rakyat West Papua dan sebagainya. Setiap regulasi pemerintah Indonesia, bahkan kedatangan Presiden Indonesia ke Papua, orang Papua tetap berada di posisi rakyat terjajah.

Kebijakan penanaman modal asing di Indonesia pada tahun 1967 serta pendudukan perusahaan raksasa milik AS, PT. Freeport Indonesia di Papua pada 2 tahun sebelum Pepera (1969), merupakan orientasi yang sungguh jauh dari nasionalisme Indonesia. Perjuangan kemerdekaan Indonesia yang dibangun atas dasar anti terhadap Imperialisme dan Kolonialisme Belanda, serta Fasisme Jepang, justru jauh dari kata merdeka landasan nasionalisme tersebut. Setelah kemerdekaan, semangat perjuangan tersebut tak ada nilainya ketika watak penjajah masih tersisah didalam otak kaum brengsek itu. Dan mempraktekannya yang salah.

Nasionalisme NKRI hanya menjadi kedok bagi pemodal, petinggi militer serta rezim untuk mempertahankan sistim yang menindas tetap terus ada. Pancasilah hanya menjadi ayat hafalan kaum borjuis, rakyat merasahkan kemiskinan, ketidak adilan dan sebagainya. Nasionalisme menjadi tak bernilai dan tak bermanfaat ketika Indonesia menganeksasi West Papua hanya untuk merungguh pada kekayaan alam West Papua demi kapital dan terus menjajah rakyat West Papua.

Sehingga kontradiksi pokok kita hari ini, buruh dan rakyat West Papua adalah Kapitalisme-Imperialisme, Militerisme, serta rezim negara RI (bagi Buruh dan Rakyat Indonesia) dan Kolonialisme (bagi Rakyat West Papua).

Itu lah mengapa 01 Mei menjadi hari perlawanan Buruh dan rakyat Indonesia yang melawan dan rakyat West Papua (bersatu) untuk Indonesia lebih baik dan Rakyat West Papua dapat menentukan nasibnya sendiri.

Medan Juang, 28 April 2018

Jhon Gobai
Ketua Umum AMP
Read more »
Tweet FB G+ Share Share Share

Photo oleh AMP KK Bali, saat usai Aksi demo Dami
di Parkiran Timur Renon, Kamis 19 April 2018
"AMP KK BALI AKSI DEMO : Militer Indonesia di Atas Tanah West Papua dan Kekerasanya"
Militer Indonesia di Tanah West Papua adalah Pembunuh, Pemerkosa, Perampasan  Kekayaan ALam West Papua. oleh Kamrad Berto

Denpasar-Bali, Pada hari Kamis, 19 April 2018 Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Bali, melakukan aksi demo damai di Bundaran Renon Jalan Hayam Wuruk, mulai dari pukul10:00 pagi hingga selesai pukul 13:30 WITA dengan massa aksi 31 orang. Melalui itu, tuntutan tema umum: Imperialisme, Kolonialisme, dan Militerisme Adalah Akar Penindasan di Atas Tanah West Papua, Khususnya di Dogiyai. Dan menyikapi secara bersama berbagai persoalan di West Papua atas kejamnya militer Indonesia terhadap rakyat West Papua dalam pembungkaman Pembebasan Nasional dan Hak Penentuan Nasib Sendiri bagi bangsa West Papua.  Aksi demontrasi di lakukan secara serentak di enam (6) kota, Bogor, Bali, Jakarta, Semarang, Malang dan Yogyakarta.

Kronologis Persiapan aksi
AMP KK BALI, saat pemaparan materi untuk aksi kamis 19 April 2018
dan saat uasi didkusi


Hari Rabu, 18 April 2018 Aliansi Mahasiswa Komite Kota Bali melakukan pemaparan materi dan diskusi bebas serta memutar cuplikan video-video kekerasan kolonial militer Indonesia atas rakyat West Papua. Dalam wacana pemaparan materi berkonteks pada Kemerdekaan bangsa Papua Barat 1 Desember 1961, Operasi-opersasi kolonial militer Indonesia di Tanah West Papua dari tahun 1960-an hingga 2018, serta mengagas tentang penembakan yang di lakukan di Dogiyai. Yang berkonteks pada operasi-operasi kolonial militer di seluruh Tanah West Papua. Rangkuman, yang menjadi catatan penting ketika diskusi berlanjut adalah Tarik TNI PORLI dari seluruh Tanah Bangsa Papua dan merebut pembebasan Nasional dalam penentuan nasib sendiri bangsa bangsa Papua secara demokratis.

Aksi Demo Damai 19 April 2018

Massa aksi berkumpul di titik kumpul pada pukul 09:00 Pagi WITA di Parkiran Timur Renon dan Pada pukul 10:00 WITA massa aksi melakukan Long March dari titik kumpul Parkiran Timur renon ke titik aksi demo, Bundaran Renon Jalan Hayam Wuruk; selama perjalan menuju Bundaran Renon, ada pun yel-yel, orasi, lagu-lagu yang di organisir oleh Kordinator Lapangan Kamrad Berto serta Kamrad Enis.

Ketika tiba di titik aksi, massa aksi berbaris dan memeperlihatkan Spanduk tutuntan Umum AMP mengarah ke jalan raya "Hak Menentukan Nasib Sendiri Solusi Demokratis Bagi Rakyat Bangsa Papua Barat". Saat aksi demo berlangsung Kamrad Berto mengatakan bahwa "Militer Indonesia di Tanah Papua adalah pembunuh rakyat bangsa Papua, Pemerkosa Rakyat bangsa Papua, perampasan sumber daya alam bangsa Papua", dan di tegaskan lagi oleh Kamrad Enis bahwa "Bangsa Papua Barat bukan Merah Putih tetapi bangsa Papua adalah bintang fajar karena itulah bangsa Papua Barat adalah bangsa yang telah merdeka sejak 1 Desember 1961 dengan itu, menolak militer Indonesia sebagai kedok pembunuh Rakyat Bangsa Papua Barat".

Serta beberapa massa aksi mengutarakan menyampaikan aspirasi terutama oleh Kamrad Monda bahwa "Kita ada disni karena untuk menyampaikan Hak-Hak rakyat bangsa Papua dan Tuntut untuk penentuan nasib sendiri sebagai solusi demokratis karena selain dari itu tidak ada jalan; pasti yang akan ada adalah tindakan kekersan militer Indonesia atas rakyat West Papua, seperti yang terjadi di seluruh West Papua militer adalah aktor utama penyeb kekerasan West Papua bahkan terjadi di dogiyai kemarin militer Indonesia menembak dua orang pemunah tanpa sebab akibat, maka menolak negara Indonesia atas West Papua dan kembalikan hak kemerdekaan West Papua", orasi kedua oleh Kamrad Minius bahwa" Negara Ini negara yang tidak mempunyai hukum dan aturan, apalagi negara mengunakan militer beribu-ribu dan krim keseluruh pelosok tanah Papua dengan melakukan kekersan-kekerasan tertentu, terutama alat negara yang sebenarnya tidak boleh melawan rakyat malah mengunakan alat negara militer mampu menembak, menyikasa rakyat West Papua secara semaunya", Ketiga oleh Kamrada Brigida bahwa "Kami di bunuh eperti hewan buruan dan se- enak mereka mereka membunuh dengan senjata mereka, tanpa melihat sebab akibat yang kuat; sehingga rakyat West Papua merasa terancam mulai dari West Papua di Aneksasi kedalam Indonesia dengan kekuatan militer, maka kawan-kawan mari kita lawan dan lawan".

Kemudian di lanjutkan dengan  orasi-orasi  aspirasi di sampaikan oleh kawan-kawan hingga pada pukul 13:15 WITA waktu setempat. setelah disampaiakan orasi aspirasi di lanjutkan dengan pembacaan pernyataan sikap oleh Korlap kamrad Berto dan Kamrad Enis, kemudian setelah membacakan pernyataan sikap, massa aksi di arah kembali ke titik kumpul yang di kawali oleh Polisi dan Keamanan AMP KK BALI Kamrad Ino hingga tiba di titik kumpul Parkiran Timur Renon dengan aman dan damai. Dan dari titik Kumpul melakukan Photo bersama serta massa aksi berpulang ke aktivitas masing-masing.

Catatan:

Kita Bersatu merebut perjuangan sejati dalam pembebasan nasional untuk bangsa Papua barat serta memupuk nasionalisme rakyat bangsa Papua barat dari sejarah menuju suatu pembebasan yang penentuan ansib sendiri bagi bangsa Papua Barat. Maju dan Lawan adalah kekuatan dalam membuka lembaran sejarah untuk Mati dan Hidup demi Tanah Air bangsa Papua Barat.

Jabat Erat.

Salam Pembebasan Nasional West Papua
Penulis adalah Agitasi dan Propaganda Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Bali

Read more »
Langganan: Postingan (Atom)

Komentar Anda

[disqus][facebook]
Gambar tema oleh duncan1890. Diberdayakan oleh Blogger.
Koran Kejora View My Stats