 |
| Ilustrasi oleh Aliansi Mahasiswa Papua "Pernyataan Sikap: AMP Terkait Kasus Ndugama, West Papua" |
Kronologis ini berawal dari saat diselenggarakannya upacara Hari Kemerdekaan West Papua oleh TPN PB Kodap III Nduga, ada beberapa warga yang merekam diselenggarakannya upacara tersebut. Untuk antisipasi jangan sampai terjadi penyerangan atau pemantauan oleh tentara dan polisi, warga dan pekerja yang merekam tersebut diperiksa oleh TPN PB seusai upacara. Dari sekitar 40 orang yang diperiksa, ditemukan identitas KTP dan kartu pengenal lainnya, 24 orang tersebut murni adalah TNI.
Mereka menyamar menjadi pekerja/buruh pembangunan jalan Trans Papua di Nduga. Sesudah diperiksa, 24 orang TNI diserang oleh TPN PB. Sekitar lebih dari 30 orang warga sipil yang juga murni pekerja/buruh jalan diantarkan ke Wamena, juga di Kenyam.
Mereka di antar oleh TPN PB dalam kondisi yang aman dan damai. TPN PB tahu hukum perang. Mereka lakukan operasi sesuai dengan aturan yang ada. Juga mengerti hukum humaniter, tidak sembarang lakukan penyerangan.Justru TNI yang sudah banyak bunuh rakyat Papua.
TPN PB murni berjuang untuk Papua Merdeka.TPNPB juga melakukan operasi sesuai dengan Surat Perintah Operasi (PO) Panglima Tertinggi TPN PB. Bahwa, agenda utama mereka adalah melawan PT Freeport.TPN PB hancurkan Jalan Trans Papua, karena sesuai dengan pembacaan mereka bahwa, arus jalan Trans Papua akan menjadi jalan-jalan utama untuk mencuri kekayaan alam Papua.
Jalan Trans Papua di Nduga itu direncanakan oleh Indonesia untuk akan dibangun dan tembus ke Pelabuhan Nduga, di Sungai Digul. Dan ini bagian dari proses kolonisasi untuk menciptakan konflik-konflik horizontal antar rakyat Papua.
TPN PB dari awal pembangunan jalan sudah mencurigai, bahwa yang menjaga dan bekerja di jalan-jalan trans Papua ternyata bukan hanya pekerja, tapi juga mayoritas adalah TNI. Seperti disiarkan melalui situs resmi tniad.mil.id pada 12 Mei 2017, Presiden Joko Widodo mengatakan pembangunan jalan Trans Papua sepanjang 4.300 Km merupakan kerja sama antara TNI dan kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Pada 2016, Kementerian PUPR menjadikan Zeni TNI sebagai AD sebagai mitra kerja membuka Trans Papua, proyek pembangunan jalan di ruas Wamena-Mumugu, terutama di Distrik Mbua, Kabupaten Nduga.
Langkah ini melanjutkan kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudoyono yang menerbitkan Kepres No. 40 tahun 2013 yang menjadi dasar keterlibatana TNI dalam pembangunan jalan Trans Papua yang sebelumnya bernama jalan Percepatan Pembanguunan Papua dan Papua Barat (P4B).
Kemudian, ada juga Harian Kompas mengungah video dokumenter di YouTube bedurasi 3 menit:59 detik tentang aktivitas kerja pembangunan jalan yang sedang dikerjakan oleh tim Denzipur XII Nabire dan Denzipur XIII Sorong. Terlihat ditontonan ada satuan pengamanan yang sedang berjaga-jaga dengan menggunakan laras panjang di sekitar lokasi kerja.
Jadi, 24 orang pekerja jalan Trans Papua di Nduga yang diserang TPNPB adalah murni TNI.Tanggal 01 Desember setelah terjadi penembakan, media nasional menggiring informasi Ndugama bahwa TPN PB menembak mati puluhan warga sipil menjadi topik berita hangat media-media milik kaum borjuis. Berita yang bersumber dari pihak militer itu kemudian di angkat bicara lagi oleh pejabat tinggi Negara Kolonial Republik Indonesia: Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, menegaskan tidak akan mengambil posisi negosiasi dalam Insiden ini.
Sementara Menteri Politik Hukum dan Ham Wiranto perintahkan untuk “kerjar habis-habisan”. Pembangunan jalan Trans Papua menjadi salah satu perhatian Jakarta di wilayah West Papua. Dalam hukum akploitasi komoditi dan akumulas kapital, akses jalan menjadi salah satu syaratnya.
Lantas mengapa dilupakan persoalan HAM Papua dan rangkaian Operasi Militeristik sejak 1962 hingga 2014 yang telah menghilangkan 500 ribu juta jiwa--dan hingga tahun 2018 ini?
Akibatnya Militer Indonesia mulai mengerahkan pasukan dalam jumlah yang banyak dan melakukan penyerangan melalui Darat dan udara dengan menggunakan Helycopter dengan sandi Operasi Maleo. Serangan bertubi-tubi membanjiran peluruh tima panas juga serangan Bom serangan udara. Kurang lebih telah menewaskan 40 lebih orang sipil di Ndugama. Sampai saat ini (06/12) pengiriman pasukan Militer Indonesia serta serangan ke lokasi TPNPB terus dilakukan (Operasi Maleo massif dilakukan).
Pengerahan pasukan dalam jumlah yang banyak dan melakukan penyerangan melalui jalur udara dan darat,Maka Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) menuntut kepada Negera Kolonial Republik Indonesia, Petinggi-Petinggi Militer serta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB):
1. Membuka akses jurnalis nasional dan internasional yang independent di West Papua.
2. Berikan Hak Penentuan Nasib Sendiri Sebagai Solusi yang Paling Demokratis bagi Rakyat West Papua.
3. Lindungi Hak Sosial Ekonomi Politik masyarakat sipil di Nduga.
4. Tarik Militer (TNI/Polri) organic dan non organic dari Nduga, umumnya seluruh tanah Papua.
5. Komnas HAM RI segerah turun mengidentifikasi dan menyelesaikan Insiden Ndugama.
6. Membuka Ruang demokrasi seluas-luasnya di seluruh tanah Papua.**7. PBB segerah turun untuk menyelesaikan sengketa Politik West Papua dan Indonesia.
8. Media Nasional harus berimbang dalam mempublikasi konflik Nduga.
9. Hentikan pengiriman Dan operasi militer jalur darat dan udara di Ndugama.
10. AMP mendukung penuh perang Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB) melawan militer Indonesia sebagai perang antara institusi tentara yang diatur dalam hukum humaniter.
Demikian Pernyataan ini kami buat, atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih.
Tanah Kolonial, 06 Desember 2018