 |
| tarik militer dari tanah papua;poster, AMP. |
AMP - Rakyat Papua barat tidak terlepas dari berbagai persoalan baik itu, ekonomi, politik, budaya, agama, terlebih khusus Hak Asasi Manusia ( HAM) Papua.
Gejola-gejola ini kita bisa menyaksikan secara empat mata dan melihat langsung melalui media-media baik itu, media oneline, cetak, TV radio dan kehadiran kita disana, yang fokus menyaksikan situasi di papua barat barat sejak dahulu kala hingga kini.
Kita dapat menyimak berbagai pemberitaan belakangan ini terkait dengan situasi-situasi di Tanah Papua. Berbagai macam bentuk kekerasan yang terjadi di Papua memang sangatlah memprihatinkan, bagaimana tidak ? Kalau setiap beberapa minggu kita sudah kembali mendengar atau bahkan melihat ada korban nyawa terhadap rakyat Papua Barat.
Situasi ini mungkin bagi warga di luar Papua serasa kaget dan terhentak, tetapi bagi warga pribumi tanah Papua Barat, persoalan tersebut bukan hal yang baru, dan sudah menjadi biasah-biasah saja. Bagaimana tidak? Teror, intimidasi dan segala bentuk kekarasaan di Tanah Papua Barat merupakan sebuah fenomena setiap saat.
Pernahkah kita bertanya ada apa, mengapa, bagaimana oleh siapa dan untuk apa,soal penindasan yang menimpah hidup pemilik bumi cendrawasih sehingga terjadi bentuk-bentuk kekerasan tersebut?
Hal yang sangat memprihatinkan dimana bentuk kejahatan tersebut lebih banyak terjadi di daerah pedalaman, dibanding dengan daerah perkotaan atau pesisir semenanjung Cenderawasih. Daerah ini jauh dari pantauan media massa dan lembaga-lembaga yang ada di Papua. Pernahkah kita melihat bagaimana nasib saudara-saudara kita yang ada di daerah pelosok tanah Papua tersebut?
Ketika mereka berbicara atau bersuara tentang hak mereka, maka yang terjadi hanya isapan jempol, disertai pernyataan “Anda bagian dari separatis”. Ini adalah stigma sosial yang secara langsung menyudutkan masyarakat Papua yang juga merupakan bagian dari anak adat.
Dengan stigma yang selalu dilekatkan itu, maka jangan pernah salahkan rakyat Papua ketika luka dan sakit hati itu dijadikan sebagai sebuah kekuatan rakyat yang sangat besar. Dan inilah yang terjadi saat ini. Maraknya suara dan pekikan “Merdeka” merupakan bukti nyata, kalau rakyat Papua ingin bebas dan keluar dari segala bentuk diskriminasi, dan bentuk-bentuk penjajahan, penindasan yang dilakukan TNI-Polri, yang juga manusia sama serupa dengan rakya Papua Barat.
Baru-baru ini kita semua dikejutkan dengan penembakan di Pania (4 siswa tewas). Tindakan aparat tersebut adalah tindakan yang terkutuk, tindakan yang secara langsung menyatakan ketidak sanggupan TNI-Polri dalam melakukan tugasnya. Tidak ada pendekatan secara nyaman. Yang terjadi hanyalah pendekatan dengan kekerasan dan pembunuhan terhadap rakyat sipil di Tanah Papua Barat.
Ini merupakan kegagalan pengelolahan keamanan negara yang dilakukan oleh aparat gabungan TNI-Polri, dimana aparat tidak mampu melakukan pendekatan-pendekatan secara khusus. Pada dasarnya ketika manusia semakin ditekan, semakin ia memberontak. Kini kita telah melihat dimana situasi gejolak politik, kekerasan, teror, intimidasi, penyiksaan dan kematian warga sipil di tanah Papua sudah berada pada stadium tingkat tinggi. Ini adalah kegagalan negara dalam merangkul rakyat Papua Baat. sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. nyatanya malah menambah virus kebencian rakyat Papua Barat terhadap negara, membuat hasrat ingin lepas semakin memuncrat dari NKRI.
Dari setiap pergantian pemimpin dari pemilu ke pemilu tak ada perubahan yang lebih baik sesuai harapan pemberian suara.
Masih banyak bentuk kekerasan yang terjadi, bahkan di segala bidang jika kita cermati secara baik. Namun yang menjadi dasar dari sebuah perjuangan rakyat Papua Barat pada saat ini, adalah bukan semata perjuangan politik untuk mendapatkan hak sebagai anak bangsa yang sama dengan masyarakat suku lainnya yang ada di negara ini. Tapi ironisnya merupakan perjuangan idealisme yang lahir dari sebuah tekanan dan segala bentuk diskriminasi, setelah 1 Desember 1961 (Berawal dari Trikora 19 Desember 1961).
Dari orang Papua, hal ini adalah sebuah teguran rakyat yang sangat keras kepada pemimpin Negara Presiden Joko Widodo beserta seluruh kelengkapan negara ini agar segera memperbaiki sikap. Jika negara ini dapat merefleksi perjalan panjang masyarakat Papua dengan segala latar belakang berbagai peristiwa dan telah menelan korban jiwa yang bukan sedikit, ini merupakan bagian dari persoalan-persoalan sejarah politik masa lalu alias “Pepera” yang bagi orang Papua persoalan itu belum tuntas. Sejarah “Pepera” merupakan dasar berbagai persoalan dari seluruh rentetan peristiwa berdarah yang terjadi di Tanah Papua sejak tahun1960-an sampai saat ini.
Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) Tahun 1969 digelar tak relevan dengan perjanjian The New York Agreement dan The Roma Agreement yang menyatakan one man one vote (satu orang satu suara), tapi dalam pelaksanaannya, penguasa pemerintahan Indonesia menggunakan sistem perwakilan “One man one delegation”.
Pelanggaran HAM di Papua Barat belum pernah berakhir sampai saat ini. Sejak 1 Mey 1963 (Sejarah aneksasi) rakyat Papua Barat dipaksa ‘mengindonesiakan’, di lakukan dengan cara represif aparat dengan pendekatan militeristik yang berdampak pada pemusnahan etnis. Tiga tahun terakhir ini negara melakukan kekersan melalui aparat gabungan TNI-Polri.tindakan represif, Pembungkaman ruang demokrasi, pembunuhan kilat, penangkapan sewenag-wenang sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 meningkat di bumi Papua Barat.
Menjelang perajaan Hari Natal 25 Desember dan Peringati Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014, terjadi paniai berdara yang menewaskan 4 siswa SMA 1 N Paniai,17 orang luka.
Pembunuhan massal terhadap rakyat sipil yang dilakuan oleh TNI/Polri merupakan kejahatan Negara. Penembakan di Paniai lalu, tidak dapat dibenarkan degan alasan apa pun. Polisi tidak harus melakukan penembakan terhadap rakyat sipil, karena mereka tidak memiliki senjata, mereka hanya rakyat biasa yang harus dilindungi oleh kepolisian sebagai pengayom dan pelindung rakyat.
Setiap menjelang perayaan hari Natal TNI/Polri terus melakuan penembakan terhadap rakyat sipil dan pembela HAM di Papua Barat. Pembunuhan massal terhadap rakyat sipil pada hari Senin 08 Desember 2014 di Paniai merupakan kado Natal yang diberikan oleh Polda Papua dan pemerintahan Jokowi kepada rakyat Papua.
Kado Natal bagi rakyat Papua pernah terjadi beberapa tahun lalu, pada tahun 2000 tanggal 10 November 2000, tokoh Papua Theys H Eluay dibunuh oleh Kopassus. Kemudian pada tanggal 16 Desember 2009, pejuang keadilan (Almarhum) Kelly Kwalik dibunuh oleh Densus 88 dan polisi di Timika. Kemudian pada tanggal 16 Desember 2012, Hubertus Mabel Ketua Komisariat KNPB Pusat dibunuh di Wamena.
Pada tanggal 19 Polres Dogiyai menembak 3 anggota KNPB dan melakukan penangkapan sewenang-wenanp terhadap 12 aktivis KNPB Dogiai dan 13 aktivis KNPB, kemudian 15 orang dibebaskan 3 hari kemudian 10 orang masih ditahan sampai saat ini.
Hal ini merupakan pemusnahan “Ras Melanesia” dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui Polda Papua dari tahun ke Tahun. Kepolisian Daerah Polda Papua terus melakukan kekerasan di Papua Bara. Kami menilai semua kekerasan di Papua aktornya adalah Polda Papua.
Tanggal 1 esember 2015 juga terjadi hal yang sama di seluru tanah Papua dan terlebih khusus di sejawa bali, dimana mahasiswa papua barat yang tergabung dalam gerakan massa Aliansi Mahasiswa Papua ( AMP) melakukan aksi menyikapi hari deklarasi kemerdekan papua barat. Saat itulah kenakalan militer masi terus terjadi. Kenakalan yang tidak wajar, tindakan represif pihak aparat sehingga terjadi penangkapan terhadap aktivis AMP sebanyak 306 orang.
Tidakan-tindakan kebrutalan secara rasial seperti: Penangkapan, pemenjaraan, siksa, dan lain lain Pemerintah undonesia aparat Kepolisian terhadap ativis pro kemerdekan papua harat benar-benar tidak manusiawi dan tidak punya nilai untuk menghargai nilai dari pada demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM).
Kata Mereka “Melihat kenyataan ini, pemerintah indonesia jangan tinggal diam atas perbuatan terhadap rakyat papua barat yang selam ini, berlansung sejak 1960 hingga dewasa ini, menderita di atas bumi emas. Hadirkan pelaku terhadap kejahatan kemanusia di papua barat secara menyeluruh. Sudah jelas bahwa aktor dari reaitas ini adalah aparat gabungan TNI/PORLI maka dengan tegas negara adili pelaku kejahatan.”
Tetapi negara tidak berhasil membangun berbagai hal yang terjadi di rakyat papua barat terutama persoalan kejahatan kemanusia itu sendiri dan tidak perna menyentu secara menyeluruh untuk kembagun kedamai atas ketidak adil.
Ternyata keadaan ini membujuk dan mendesak rakyat papua barat untuk melanjutnkan terikan perlawanan terhadap penjajah dengan cara cara sendiri. Bahkan situasi ini yang menbujuk semangat rakyat papua barat untuk memperjungan hak atas kebabasan dalam hal hak mentukan nasib sendiri
melalui berbagai faksi faksi pergerakan pemebasan nasional papua barat untuk mencapai kemenagan sejati bagi bangsa Papua barat untuk memisakan diri dari pemerintahan kolonial indonesia dan imperialisme amerika, untuk membentuk sebuah negara yang merdeka dan berdaulat dengan cara referendum itu sendiri.
Penulis adalah aktivis Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), Ketua Komite Kota Jakarta