Sikap AMP di Hari Proklamasi West Papua yang ke-45

Spanduk tuntutan hak penentuan nasip sendiri sebagai solusi demokratis bagi rakyat papua

“HAK MENENTUKAN NASIB SENDIRI SOLUSI DEMOKRATIS 

BAGI RAKYAT PAPUA BARAT”

Setelah wilayah Papua dimasukan secara paksa lewat manipulasi Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) oleh Indonesia pada tahun 1969, wilayah Papua dijadikan wilayah jajahan. Indonesia mulai memperketat wilayah Papua dengan dengan melakukan invasi militer secara besar-besaran ke tanah Papua, serta melancarkan berbagai operasi militer untuk menumpas berbagai gejolak perlawanan oleh rakyat Papua yang tidak menghendaki kehadiran Indonesia di Papua.

Dibawa bayang-bayang terror dan operasi militer yang dilakukan oleh mititer Indonesia di Papua, pada tanggal1 Juli 1971 bertempat di Desa Waris, Numbay -  Papua, dekat perbatasan PNG dikumandangkan “Proklamasi Kemerdekaan Papua Barat” oleh Brigjend Zeth Jafet Rumkorem selaku Presiden Papua Barat. Namun demikian, proklamasi tidak dapat melepaskan Papua dari cengkraman kekejaman dan kebrutalan kekuatan militer Indonesia yang sudah menguasai seluruh wilayah Papua.

Berbagai operasi militer terusdilancarkan oleh Indonesia untuk menumpas gerakan pro kemerdekaan rakyat Papua.

Hari ini 1 Juli 2016, tepat 45 Tahun peringatan Proklamasi Kemerdekaan West Papua, Indonesia semakin menunjukan watak kolonialisnya terhadap rakyat Papua. Berbagai peristiwa kejahatan terhadap kemanusiaan terus terjadi di Papua, hutan dan tanah-tanah adat dijadikan lahan jarahan bagi investasi perusahaan-perusahaan Multy National Coorporation (MNC) milik negara-negara Imperialis.

Pembungkaman terhadap ruang demokrasi semakin nyata dilakukan oleh aparat negara (TNI-Polri) dengan melarang adanya kebebasan berekspresi bagi rakyat Papua didepan umum serta penangkapan disertai penganiayaan terhadap aktivis-aktivis pro kemerdekaan Papua.

Maka, bertepatan dengan 45 Tahun Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Papua , Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), menuntut dan mendesak Rezim Penguasa Republik Indonesia, Jokowi-JK dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk segera :

1.   Berikan Kebebasan dan Hak Menentukan Nasib Sendiri Sebagai Solusi Demokratis Bagi Rakyat Papua.

2.   Menuntup dan menghentikan aktifitas eksploitasi semua perusahaan MNC milik negara-negara Imperialis ; Freeport, BP, LNG Tangguh, Medco, Corindo dan lain-lain dari seluruh Tanah Papua.

3.   Menarik Militer Indonesia (TNI-Polri) Organik dan Non Organik dari seluruh Tanah Papua untuk menghentikan segala bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan oleh negara Indonesia terhadap rakyat Papua.

Demikian Press Release ini kami buat, atas dukungansemuakawan-kawanjurnalis, yang telahmeliputaksiDemonstrasidamai, kami ucap terima kasih.

Jumat, 1 Juli 2016

Komite Pusat Aliansi Mahasiswa Papua [KP-AMP] 

Jefry Wenda         Adhen I. Dimi

Ketua Pusat        Sekertaris II Pusat