 |
| Photo Revolusi Mental Papua. Jumat, 07 April 2017 "Perjuangan butuh proses dan kita akan mendapatkannya hasil dari perjuangan bersama" By Gilo, 07/04/17 |
Hasil dari diskusi bersama dapat disimpulkan, bahwa pemerintah dalam penahanan PT Freeport dalam jenjang 50 Tahun masih saja melakukan kekerasan, yang mana mengkorbankan tindakan kekerasan terhadap rakyat sipil di area Freeport dan maupun kekerasan terhadap alam Papua itu sendiri. Kekerasan tersebut bukan rakyat yang menciptakan melainkan yang diciptakan oleh Negara demi kepentingan negara serta kaum Kapitalis dan Imprealis , di bandingkan bukan untuk kepentingan Rakyat Papua itu sendiri. Ketidakadilan kekerasan, dapat terlihat jelas bahwa kekerasan itu menyangkut lingkungan, ekonomi, sosial, budaya, Status Politik West Papua, Kemanusiaan dan lain-lainnya.
Seperti beberapa kasus kekerasan yang terjadi di area Freeport, di mana kekerasan dari militer menciptakan untuk membunuh suku asli dari pemilik tanah Freeport dan menghancurkan system kehidupan dengan system yang halus secara bertahap-tahap melalui permainan para penguasan dan para kapitalis bermodal atau adhikuasa. Melangkah sedikit kedalam bahwa Freeport hadir untuk mematikan Nasionalisme perjuangan dan pergerakan kemerdekaan Papua barat, di karenakan pada 1 Desember 1961 West Papua telah di Proklamasikan di Portnumbay (Jayapura), Namun kemerdekaan yang baru lahir ini, mencapai 19 hari, yang mana pada tahun 19 Desember 1961 adanya Presiden Soekarno mengeluarkan Tri Komando Rakyat (TRIKORA) di Alun-alun Utara Yogyakarta, isinya untuk membubarkan Negara West Papua yang baru lahir dan baru merdeka. melalui TRIKORA itu Soekarno memerintahkan kepada panglima Komando Mandal, Mayor Jendral Soeharto untuk melakukan operasi militer di West Papua.
Dalam melakukan Operasi militer banyak kekerasaan yang terjadi terhadap rakyat Papua dan selama system kekerasaan militer itu berjalan di Papua, para penguasa dan para kapitalis serta para Imprealist telah membuat kesepakatan secara kepentingan untuk membuka tambang besar di Papua yaitu Freeport demi negara-negara adhi kuasa dan Indonesia memnafaatkan sebagai membayar utang negara. Kesepakatan itu telah terjadi sebelum Indonesia Merdeka sehingga mengambil kesempatan penandatanganan pertama Freeport, pada 7 April 1969 sebelum hasil PEPERA 1967 (Penentuan Pendapat Rakyat) Papua, boleh di katakan bahwa hasil dari PEPERA adalah Ilegal. Karena dalam melakukan PEPERA telah di lakukan kecolongan-kecolongan oleh Indonesia itu sendiri yang menghasilkan penipuan bahwa Papua bagian dari NKRI demi kepentingan alam kekayaan Papua. Terutama Freeport dan perusahan-perusahan yang telah di eksplotasi maupun sedang di eksploitasi secara ilegal di tanah Papua saat ini.
Kasus kekerasan Penembakan terhadap orang Australia di sekitar area Freeport, kenyataan ini terjadi di akibatkan atau diciptakan oleh Negara Indonesia sendiri pada saat itu, namun dari pihak indonesia mengatakan kekerasan tersebut oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM), setelah di telusuri bukan OPM yang melakukan kekerasan terhadap orang Australia itu, tetapi dari pihak kemanan militer Indonesia yang melakukan kekerasan tersebut. Kasus-kasus seperti ini, banyak yang terjadi di area Freeport dan terutama yang paling sadis yang dilakukan oleh militer untuk membunuh atau memusnah melalui pendekatan yang sangat halus dengan menyamar sebagai dokter, guru, PNS, Pekerja biasa dan lainnya. Serta banyak tindakan kekerasan yang di lakukan seperti telah di jelaskan sebelumnya.
Banyak tuntutan atau pernyataan di mulai dari kalangan mahasiswa maupun Rakyat Papua serta organisasi pendukung, menyangkut arah juang perjuangan Papua Merdeka, terutama persoalan Freeport Untuk di tutup dan berikan penentuan nasib sendiri bagi bangsa West Papua, tetapi tidak ada kenyataan oleh Nasional dan Internasional menanggapi apa yang diinginkan oleh Rakyat Papua dan yang paling sadis adalah Media menyangkut untuk membenarkan tuntutan dan pernyataan dibungkamkan oleh Indonesia serta Internasional tidak meliput secara aturan Internasional maupun Nasional yang berlaku. Hal yang paling di pertanyakan untuk Indonesia dan Internasional apa yang sebenarnya ada di West Papua? Apakah Rakyat West Papua boleh merdeka sesuai Idelogi dan sejarah yang telah tercatat dan mengembalikan kedaulatan bangsa West Papua? Ataukah boleh PT Freeport di tutup dan mengembalikan alam kekeyaannya lagi untuk anak cucu masa depan Papua?. Menyangkut dengan hal tersebut, selalu di pertanyakan juga apakah Hasil dari aspirasi aksi, seminar, diskusi yang di lakukan diberbagai kota yang ada di indonesia maupuan di luar Negeri menyangkut untuk tutup Freeport dan berikan penentuan Nasib sendiri bagi bangsa West Papua pernah di angkat atau untuk membahas secara Internasional maupun Nasional sebagai agenda negara atau Internasional? Sekiranya semenjak hadirnya PT Freeport tidak ada menyukseskan pertanyaan pertanyaan tersebut, malah mendatangkan konflik berbagai sudut pandang kekerasan yang tidak henti-hentinya sampai saat ini.
Rakyat Asli pemilik hak ulayat area Freeort perlu bertindak untuk memungkinkan, tutup Freeport atau Nasionalisasikan. Inilah permasalahan yang perlu di mengerti dan dianalisis oleh kedua suku yang ada di area Freeport terutama Amungme dan Kamoro dan memahami apa kah ada keuntungan dari Pemerintah atau kaum kapitalis? Terutama berpikir juga mengenai, masa depan anak cucu dan rakyat Papua?. Serta status Plolitik Kemerdekaan yang sedang berjalan di tanah Papua. Karena membicarakan, tetang Freeport sama hal membicarakan tentang Papua Merdeka karena melalui hadirnya Freeport sejarah bangsa Papua di klaim oleh para kaum kapitalis dan imprealis dengan kaki tangan militerisme yang bisa dirasakan saat ini. Dengan sejarah inilah, hadirnya Freeport sebagai ilegal, penipuan, pembodohan, penindasan atas dasar sejarah Papua yang diklaim oleh Indonesia dan Internasional. Maka untuk membutikan Freeport harus ditutup kedua suku yang ada perlu membuka wawasan untuk kedepannya dan rakyat Papua perlu bersatu dan melawan serta mengembalikan hak orang Papua terutama kemerdekaan Papua barat sehingga akan terciptanya penghapusan penjajahan di atas bumi tanah Papua itu sendiri.
Dengan hasil diskusi inilah adanya pernyataan yang di tuntut secara keadilan dan kebenaran agar Negara Indonesia maupun Internasional perlu mengambil langkah dan memberikan hak dan aspirasi yang di inginkan oleh rakyat Papua untuk menciptakan ruang gerak Demokrasi, dimana tuntutan atau pernyataan ini merupakan tuntutan Nasional:
1. Usir dan tutup Freeport.
2. Audit kekayaan dan kembalikan Freeport dan serta berikan pesangon untuk buruh.
3. Audit cadangan tambang dan kerusakan lingkungan.
4. Tarik TNI/Polri organik dan non organik dari tanah Papua.
5. Berikan hak menentukan nasib sendiri solusi demokratik bagi bangsa West Papua.
6. Usut, tangkap, adili dan penjarakan pelanggaran HAM selama keberadaan Freeport di Papua
7. Biarkan rakyat dan bangsa West Papua menentukan masa depan pertambangan Freeport di tanah West Papua.
8. Freeport wajib merehabilitasi lingkungan akibat ekspotasi tambang.
Sayang Rakyat Papua
Sayang Hak Rakyat Papua
Sayang Papua Merdeka
Penulis adalah Agitasi dan Propaganda Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Bali