 |
| ilst. Gambar Koran Kejora Aliansi Mahasiswa Papua |
Persoalan kebangsaan untuk penentuan nasib sendiri merupakan kebutuhan untuk mengagas pergerakan rakyat secara bersama mempersatukan wadah, idealis, Material dan merunjuk pada Praxis resolusioner “ Hak Penentuan Nasib Sendiri bagi Rakyat Bangsa Papua Barat”. dan tidak terlepas dari aspek historis setiap kelas-kelas penindasan rakyat dengan sejati-nya memperjuangkan jati diri untuk pembebasan Nasional secara manifesto reolusioner. Gagasan, Mengenai sebuah proses awal mula kebangsaan juga terlihat pada negara-negara yang telah merdeka dan memperjuangkan sebagai negara yang berdaulat secara konstitusional dari ideologis kebangsaannya masing-masing; sama hal juga bahwa kemerdekaan perjuangan bangsa Papua Barat adalah Hak Penentuan nasib sendiri tanpa intervensi eksplotasi tertentu di tanah air Papua Barat dan kepentingan kapitalisme, Imperialisme, kolonialisme dalam merebut demokratis kemerdekaan rakyat bangsa Papua Barat.
Persoalan kebangsaan di kategorikan dengan beberapa pandangan yang perlu di dorong bersama yakni mulai dengan persatuan nasional dari rakyat yang ingin bebas serta pendukung (solidaritas) untuk mendorong persoalan kebangsaan dalam perstauan nasional. Dari pandangan Rakyat dan Pendukung menjadi satu untuk mendorong berbagai persoalan kebangsaan dalam prekpektif rakyat yang ingin bebas merdeka. Yang mana, dalam proses kebangsaan mengagas Idelogi dan alat pergerakan yang mengarah pada satu prinsip untuk kebangsaan yakni persatuan Nasional dan merebut kelas-kelas perjuangan pada wilayah yang terisolir untuk penentuan nasib sendiri. Sehingga, terciptanya Persatuan Nasional sebagai alat gerak untuk rakyat dan massa luas merajut apa itu kemrdekaan bagi Rakyat Papua Barat.
Peranan penting dalam Persatuan Nasional di Papua Barat, adalah mempersatukan berbagai kalangan mulai dari Individu-Individu, Kelompok-kelompok, Orgnisasi-organisasi, Fraksi-fraksi, kaum mudah/mudi, suku-suku, agama-agama, lembaga-lembaga, kaum buruh, kaum tani, kaum miskin kota, kaum pedagang, kaum nelayan, kaum anak-anak jalanan serta beragama kelas-kelas penindasan di tanah Papua Barat; dan dengan itu, mewujudkan gagasan kebangsaan bersamaan yakni bertujuan pada satu tujuan dalam satu tugu ataupun satu ideologi rakyat memperjuangkan melalui konsep dasar “Persatuan Nasional”, dan terlepas dari kepentingan-kepentingan garis perjuangan yang ideal-lainnya pada Individu-individu, sekelompok-sekelompok, atau organiasi-organiasi tertentu. Melainkan, mampu mempunyai pandangan yang nasionalis mengerakan elemen gerakan-nya untuk menyatu dalam persatuan nasional rakyat yang ingin bebas merdeka memimpin garis terdepan menuntut hak penentuan nasib sendiri di Papua barat dan di dorong dengan jalur-jalur diplomasi dalam satu wadah “Persatuan Nasional” yang absolut dan mendorogn perjuangan ke arah nasionalisme.
Dari Konsep Persatuan Nasional untuk sebuah kebangsaan membutuhkan para pejaung-pejuang yang mempunyai satu perjuangan yang mampu mengarahkan berbagai elemen gerakan, bertujuan menujuh untuk membentuk dan mendorong dalam Persatuan Nasional dari semua prekpektif yang berbeda ke Prekpektif rakyat yang bersatu dan daulat. Dari pergerakan Persatuan Nasional juga, membutuhkan beberapa tingkatan yang memajukan Ideologi perjuangan yaitu Idealisme (pandangan tentang Ide Kebangsaan) dan Materialisme ( Materi pembelajaran untuk kebangsaan ) serta Praxis ( Praktek, cara-cara keraja pejuang, atau memimpin aksi jalan dan lain-lain) konsep tersebut menuju pada tingkatan dasar perjuangan dan peregerakan persatuan nasional untuk kebangsaan. Dari landasan itu, Rakyat dalam persatuan Nasional akan merevolusikan perjuangan sejati atas dasar sejarah bangsa untuk kebangsaan bersama dari revolusi dalam penentuan nasib sendiri. Konsep ini pernah di gunakan oleh Lenin dalam menjalankan organisasi yang mempersatuakn seluruh uni soviet seperti yang di tulias oleh Ernest Mandel soal “Teori Organisasi Leninis” yang menjelaskan bahwa ada massa, massa yang maju, ada massa inti, dalam proses perjuangan kelas dan teori ini pun bagian dari praxisnya Rakyat Papua Barat dalam penentuan nasib sendiri. Subjek yang terpenting juga adalah tulisan lenin mengenai Revolusi Sosialis dan Hak Sebuah Bangsa untuk Menentukan nasib sendiri”mengagas mengenai Kemenangan sosialisme harus mencapai demokrasi yang sepenuhnya, dan sebagai akibatnya tidak hanya membawa kesetaraan sepenuh-penuhnya di antara bangsa-bangsa, tetapi juga hak kepada bangsa-bangsa yang tertindas untuk menentuakan nasibnya sendiri, yaitu hak untuk bebas memisahkan diri secara politik”. Realitas untuk persatuan nasional di Papua Barat merupakan konsep perjuangan melibatkan juga Gerylia persenjataan merebut demokratis dari penjajahan yang terus menjajah rakyat, seperti yang di tulis oleh T.W.Utomo menganai Revolusi Che Guevara “Sisi-sisi Kehidupan Sang Nasionalisme Sejati” dan dalam konteks ini menuju suatu pembebasan nasional untuk penentuan nasib sediri juga harus mempunyai Gerylia sebagai bagian dari diplomasi dan pertahanan untuk merebut kemerdekaan di tangan rakyat. Selain dari itu, juga adalah mogok sipil Nasional untuk tuntutan hak rakyat menentukan nasib sendiri. Kondisi seperti ini, perlu di mulai melalui dan membangun “Perstauan Nasional Papua Barat secara Konsistensi bersama dan bertanggunggjawab bersama untuk menuju pada satu nasionalisme yaitu memperjuangkan kemerdekaan bangsa Papua Barat di negri sendiri sama seperti kemerdekaan negara-negara lain di muka bumi.
Dari sudut pandang Papua Barat, Sejarah bangsa Papua Barat mempunyai perjuangan yang panjang mulai dari pelayaran-pelayaran bangsa-bangsa asing (Eropa) masuk di Tanah Papua Barat hingga kekuasaan bangsa Belanda atas Papua Barat selama 64 Tahun; Sertakan Belanda telah memupuk embrio kemerdekaan bangsa Papua Barat sejak, 01 Desember 1961 bersama para pelopor sejarahwan/wati pergerakan rakyat West Papua dalam satu wadah yaitu “Komite Nasional Papua” . Namun, kemerdekaan itu hanya berumur hingga 19 hari saat “trikora” di cetuskan oleh Ir.Soekarno di Alun-Alun Kota Yogya Utara pada 19 Desember 1961 untuk membatalkan Negara Papua Barat yang telah merdeka sama seperti kemerdekaan bangsa lain di dunia ini. Dan mengarah pada proses tahapan Bangsa Papua Barat di aneksasi atau di paksa oleh Indonesai untuk menjadi bagian dari wilayah Indonesia karena mempunyai kepentingan ekonomi dan politik imperialisme, kapitalisme, kolonialisme di Papua Barat, dan melalui aneksasi 01 Mei 1963 secara sepihak Amerika serikat, PBB, Belanda, Indonesia tanpa mempertanyakan satu pun rakyat Asli Papua Barat untuk bergabung atau tidak Ke NKRI tetapi tidak pernah sama sekali di tanyakan soal itu; itulah lahir-nya kolonialisme atau pun penjajahan atas Papua barat secara hukum yang ilegal konstitusional Indonesia atas Papua Barat dan PBB yang tidak bertanggung jawab.
Sehingga, catatan sejarah bangsa Papua Barat membutuhan pelurusan dalam satu wadah yang nasionalis yaitu “Persatuan nasional Papua Barat”. Maka dari beberapa kondis sejarah yang bisa kita perhatikan bersama adalah mulai dari sejak 1 Desember 1961 sebagai kemerdekaan bangsa Papua Barat dan di mana, telah mengagas persoalan kebangsaaan melalui kongres Nasional Papua yang pertama oleh para pelopor sejarah dan Kedua, merupakan catatan hari Tri Komdo Rakyat (TRIKORA) di Alun-Alun Kota Yokyakarta Utara, tanggal 19 Desember 1961 yang di komdangkan oleh Ir. Soekarno dengan tiga point utama yakni, bubarkan negara boneka Papua Barat buatan belanda, Kibarkan bendera merah putih di seluruh Irian Barat/Papua Barat, dan Bersiaplah untuk mobilisai umum. Ketiga, Catatan hari The New York Agreement pada 15 Agustus 1962 merupakan hasil dari bangsa kolonial Indonesia tidak ingin bangsa Papua Barat merdeka secara demokratik melainkan Indonesia menggugat terhadap Belanda, dan Amerika Serikat sebagai penengah membicarakan persoalan kebangsaan bangsa Papua Barat melalui The New York Agreement dengan beberapa point isi dari tuntutan tersebut tanpa keterlibatan rakyat Papua Barat yakni, pertama,Apabila badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau United Nation (UN) telah membenarkan persetujuan atau perjanjian itu melalui Rapat Umum, maka Belanda segera menyerahkan kekuasaan atas Irian Jaya (Papua Barat) kepada UNTEA, Kedua, Terhitung sejak tanggal 1 Mei 1963 UNTEA yang memikul tanggung jawab Administrasi Pemerintah di Irian Jaya (Papua Barat) selama 6-8 bulan dan menyerahkannya kepada Indonesia, Ketiga, Pada akhir tahun 1969, dibawah pengawasan Sekretaris Jenderal PBB dilakukan Act of Free Choice, orang Irian Jaya (Papua Barat) dapat menentukan penggabungan pasti tanah mereka dengan Indonesia atau menentukan status atau kedudukan yang lain (Merdeka Sendiri), Ke empat Indonesia dalam tenggang waktu tersebut diharuskan mengembangkan dan membangun kebersamaan orang Irian Jaya (Papua Barat) untuk hingga akhir 1969, Papua Barat menentukan pilihannya sendiri. Keempat, The Secret Memmorandum of roma (30 September 1961) dan The Roma Joint Statement (20-21 Mei 1969) berisi mengenai, Pertama menunda atau membatalkan Pepera 1969 sesuai Perjanjian New York, Kedua Indonesia akan menduduki Papua Barat selama 25 tahun mulai dari 1 Mei 1963. Ketiga pelaksana Pepera 1969 akan di jalankan berdasarkan cara indonesia musyawarah, Keempat laporan akhir PBB atas Impementasi Pepera ke SU PBB harus di terima tanpa perdebatan terbuka, Kelima Amerika Serikat Membuat Investasi melalui BUMN Indonesia untuk eksplotasi sumber daya alam di Papua Barat, Keenam Amerika Serikat menjamin lewat Bank Pembangunan Asia dana sebesar US$20 Juta kepada UNDP untuk pembangunan di Papua Barat selama 25 Tahun mulai dari 1 Mei 1963, Ketuju Amerika Serikat menjamain rencana Bank Dunia dan menerapkan Transmigrasi orang Indonesia ke Papua Barat. KeLima penyerahan Papua Barat dari UNTEA kepada NKRI (1 Mesi 1963) atau aneksasi oleh pihak asing dan Indonesia atas Papua Barat. Keenam Pepera dari 14 Juli hingga 2 Agustus 1969. KeTujuh Resolusi SU PBB No. 2504 (XXIV) pada November 1969, Ke Delapan konggres Nasonal II Rakyat dan Bangsa West Papua Jayapura, 26 Mei-4 juni 2000. Kesembilan organisasi-organisasi Papua Barat yang terbentuk bagian dari wadah konsolidasi bersama mulai dari 1960-an, 1970-an, 1980-an, 1990-an hingga pada tahun 2000-an.
Dari rangkaian sejarah, tidak terlepas juga, dengan kekerasan militerisme Indonesia di Papua Barat, terutama seketika TRIKORA di cetuskan beragam operasi yang dilakukan di Papua Barat seperti, Operasi operasi Militer Indonesia di Papua Barat dengan satuan militer yang diturunkan operasi lewat udara dan jalur darat dalam fase infiltrasi seperti Operasi Banten Kedaton, Operasi Garuda, Operasi Serigala, Operasi Kancil, Operasi Naga, Operasi Rajawali, Operasi Lumbung, Operasi Jatayu, Operasi Sadar. Operasi lewat laut adalah Operasi Show of Rorce, Operasi Cakra, dan Operasi Lumba-lumba. Sedangkan pada fase eksploitasi dilakukan Operasi Jayawijaya dan Operasi Khusus (Opsus), Operasi Wisnumurti, Operasi Brathayudha, Operasi Wibawa, Operasi Mapiduma, Operasi Khusus Penenganan Pepera, Operasi Tumpas, Operasi Koteka, Operasi Senyum, Operasi Gagak, Operasi Kasuari, Operasi Rajawali, operasi maleo. Melalui operasi ini wilayah Papua Barat diduduki, dan banyak rakyat Papua barat yang telah dibantai dan beragam operasi lainnya masih berlanjut hingga rakyat Papua Barat menjadi minoritas di tanah sendiri dan juga dari ‘Slow System Genocide’ yang di lakukan oleh kolonialisme Indonesia melalui makanan, tabrak lari liar, pembunuhan, serta beragam cara licik. Ini adalah kekuasaan kolonial Indonesia di Papua Barat yang terus menerus memusnahkan rakyat asli Papua Barat dari progress system Indonesia yang sangat tidak konstititusional.
Perjalanan peradaban sejarah rakyat dalam prekpektif persoalan kebebasan atau untuk merdeka merupakan bagian dari konstitusi melanjutkan perjuangan serta mampun menyikapi persoalan secara terstruktur bahwa di tingkatan Lokal, Nasional dan Internasional menyikapi dalam satu wadah bersama dan mendorong terus dari generasi ke-generasi menciptakan kemauan untuk menentukan nasib sendiri di tanah air Papua Barat. Melihat realitas sejarah bangsa dan mendorong dalam pandangan bersama, membutukan peranan dari berbagai wadah mulai dari organiasi-organiasi yang bersifat non-organisasi hingga organisasi legal yang mempunyai kuasa hukum serta mengorganisir kaum yang belum terorganisir. Jelas, bahwa Kebutuhan bersama adalah” Persatuan Nasional Papua Barat” yang melahirkan embrio dan revolusi demokratik dari rakyat dan untuk rakyat serta untuk kebutuhan bangsa atas dasar ideologis Nasional Papua Barat. Dan Kemudian, mendorong cacatatan -catatan sejarah rakyat dalam perstauan nasional serta juga, menuntut ekspresi aksi demontarasi dan gerylia untuk menutup berbagai eksploitasi-eksploitasi liar, mengembalikan kedudukan Papua barat sebagai teritory Hak Penentuan Nasib Sendiri yang secara demokratik.
Secara realitas kehidupan rakyat Papua Barat; kolonial Indonesia di Tanah Papua Barat, mempunyai persoalan yang ketidak-setaraan antara rakyat Papua Barat dan Rakyat Indonesia mulai dari sejarah hingga teritory Papua Barat bahkan juga secara konstisional negara Indonesia atas Papua Barat tidak sama sekali merata secara ekonomi, budaya, pendidikan dan lain-nya. Persoalan tersebut adalah Indonesia bagi rakyat Papua Barat adalah sementara di Papua Barat (Indonesia Ilgal kontitution on West Papua). Dan melihat juga, keburukan Indonesia bahwa melakukan berbagai Eksploitasi-ekploitasi, Pemusnahan Etnis rakyat Papua Barat (Genocide), Penguasaan militer seluruh tanah Papua Barat, Birokrasi Indonesia di Kuasai oleh Rakyat Indonesia sendiri bukan Rakyat Asli Papua Barat, Indonesia Mampu membohonggi PBB tentang situasi realita Papua Barat, Hak persoalan Rakyat bangsa Papua Barat Indonesia selalu melakukan mengklaim dan mengintimidasi serta berbagai persoalan yang terjadi atas Papua Barat berangapan sebagai permainan. Ini merupakan keburukan Indonesia dan wacana buruk yang di lakukan selam 57 tahun bangsa West papua di Aneksasi; sesungguhnya bahwa gagasan persoalan kebangsaan dan sebagai catatan sejarah bangsa Papua Barat untuk melihat, berfikir, menganalisis sehingga dasar kehidupan ideologi rakyat Papua Barat adalah konteks pembebasan nasional memperjuangkan hak penentuan nasib sendiri sebagai solusi demokratis dan terlepas dari namanya ekploitasi kapitalisme, Imperialisme, kolonialisme. Kebutuhan kita bangsa Papua Barat adalah kebutuhan mendesak mempersatukan dalam sebuah wadah yang berbentuk persatuan nasional Papua Barat menuju pada embrio baru dalam satu honai.
Dan dalam Persatuan Nasional itulah, gagasan akan sebuah kebangsaan akan terjadi embrio baru dan revolusi rakyat akan memajukan perjuangan dasar Ideologi dari Teori hingga Praxis, yang mana mengorganisir berbagai basis kelas-kelas penindasan rakyat yang ada di tanah air Papua Barat serta menjunjung tinggi persatuan yang menjadi gagasan utama atas dorongan bersama dari rakyat hingga tingkatan pendukung demokratik pembebasan nasional. Persoalan Perkpektif Pembebasan akan menjadi terorganisir untuk Nasionalisasikan dan Internasionalisasikan sesuai perjuangan dalam persatuan bersama dari absurd perjuangan realistis.
Maka, melihat dari kondisi ini perlu di pertanyakan kepada rakyat dan organisasi-organisasi pembebasan nasional Papua Barat bahwa apa kah kita perlu Persatuan Nasional? Apakah Kita bangsa Papua Barat pantaskah merdeka atas tanah sendiri? dan Bagaiman kita mengorganisir dalam persatuan nasional? Bisa kah kita bersatu?. Dan Bagimanakah kita harus meninggalkan egoisme dan Patronisme? Inilah merupakan gagasan yang harus rakyat dan organiasi-organisasi pembebasan memikirkan sejauh-nya untuk persatuan bersama sehingga persoalan kebangsaan jatuh di tangan kita rakyat Papua Barat dari kalangan-kalangan yang ada di tanah Papua Barat. Sehingga revolusi demokratis tahapan kemerdekaan tercapai sesuai sejarah dan keadaan situasi untuk gagasan kebangsaan yang menuju pada persatuan nasional yang demokratis dalam Hak Penentuan Nasib Sendiri.
Salam Pembebasan Nasional Papua Barat
Penulis adalah Agitasi dan Propaganda Komite Pusat Aliansi Mahasiswa Papua
Refrensi:
[1]. Teori Oragnisasi Leninis Ernest Mandel
[2]. Haluk, Markus. 2015 4 seri “Seri Pendidikan Politik ULMWP”
[3]. Utomo, W.T. 2017 “Revolusi Che Guevara sisi-sisi kehidupan Sang Nasionalis Sejati”
[4]. Rachmawati, Iva. 2013 “ Papua, Sampul Jamrud Khatulistiwa
[5] Giay, Benny 2011 “ Hidup dan Karya Jhon Rumbiak”
[6] VL. Lenin. 1916 Revolusi Sosialis dan Hk Sebuah Bangsa untuk Menentukan Nasib sendiri
[7.]Agus A . Alu. 2006 [catatan kedua]. Papua Barat dari Pangkuan ke Pangkuan