 |
| Spanduk HMNS bag rakyat Papua |
Kutuk Tindaknan Pembungkaman Ruang Demokrasi Oleh Militer (TNI-Polri) di Papua dan Buka Ruang Demokrasi Seluas-Luasnya bagi Mahasiswa
Aliansi Mahasiswa Papua [AMP]
Pernyataan Sikap
Rezim fasis Jokowi-jk melalui alat reaksionernya Militer (TNI-Polri) tidak pernah berhenti menghancurkan nilai damokrasi di papua, Pembungkaman terhadapat ruang demokrasi masih terus teradi di papua. Mahasiswa papua yang merupakan agen perubahan (agent of change) dalam tatanan hidup social ekonomi Budaya politik yang menjadi tulang punggung massa depan rakyat papua saat ini berusaha dihancukan oleh alat reaksioner Negra Militer (TNI-Poilri) dibawa pimpinan Paulus Waterpapau sebagai Polda Papua.
Hari ini, 23 Maret, sesuai surat pemberitahuan aksi kepada Polres Kota Jayapura, sebelumnya, oleh mahasiswa Bem FISIP UNCEN dan aktivis Gerakan Pemuda Mahasiswa rakyat papua (Gempar) yang akan gelar di depan Kantor DPRD Provinsi Papua, bertujuan menolak rencana kedatangan MENKOPOLHUKAM, Luhut Binsar Pandjahitan akan ke Papua pada tanggal 29 april mendatang, namun dihadang langsung oleh aparat kemanan Militer (TNI-Polri). Dan akhirnya aksi hanya dilakukan di depan gerbang Kampus Univesitas Cendrawasi (uncen).
Singkat Kronologis, Pada hari sabtu, Surat Pemberitahuan aksi sudah masuk di Kapolres Kota Jayapura. Sesuai dengan aturan hukum, 3x24 Jam sebelum kegiatan aksi Demonstrasi Damai harus sudah ada surat pemberitahuan aksi Pada hari selasa (22/02/2016) tidak ada surat balasan dari Kapolresta Kota Jayapura.Namun, "KAPOLRESTA KOTA JAYAPURA JERMIAS RONTINI,S.IK MENGELUARKAN SURAT PENOLAKAN KEPADA KORLAP AKSI PENOLAKAN MENKOPOLHUKAM KE PAPUA 23 MARET 2016 (HARI INI) OLEH BEM FISIP UNCEN DI JAYAPURA."
Pada Pukul 10:00 WP, Tim Negosiator bertemu Pembantu Rektor III dan didampingi pihak kepolisian untuk negosiasi. PR-III dan Kepolisian pada prinsipnya tidak membuka ruang demokrasi. Pukul 11:40 WP, Empat truk dalmas, satu mobil watercanon, dua truk tahan tertutup, dan sekitar 500 lebih aparatur kepolisian bersenjata dan tameng diperhadapkan dengan Mahasiswa.
Negosiasi oleh Habel Pusop Dan Samuel Womsiwor selama 30 menit sesuai Hukum yang berlaku dalam perundang-undangan pun tidak dipenuhi oleh pihak kepolisian. Balasan dari pihak kepolisian tidak berdasar pada Hukum yang berlaku. Walaupun negosiasi dilakukan sekitar tiga kali. Namun, kepolisian keras kepala. Mahasiswa bertahan di area Kampus, Gapura Uncen atas dan melanjutkan orasi-orasi, dan pada Pukul 12:30 WP, Pernyataan sikap dibacakan oleh BEM FISIP.
Walaupun dalam Undang-undang dasar Negra republik Indonesia telah memberikan ruang yang seluas-luasnya untuk menyampaikan pendapat dimuka umum yang tercantum dalam No 9 tahun 2008 tentang hak menyampaikan pendapat, namun hal itu sama sekali tidak dipandang sebagai prinsip demokrasi yang seharunya dijalankan oleh kepolisian negara Republik Indonesia yang berada di papua.
Melihat akan siatuasi pembungkaman ruang demokrasi bagi Mahsiwa Bem Fisip dan aktivis mahasiswa Gempar maka kami Aliansi Mahasiswa Papua menunutut.
1. Stop! Pembungkaman Ruang demokrasi terhadap Mahsiwa Bem Fisip Uncen dan Gerakan Mahasiswa Peemuda dan Masyarakat Papua (Gempar) Papua.
2. Mendukung sikap mahsiswa papua, Bem Fisip Uncen dan Gempar Papua yang menolak rencana kehadiran Menkopolhukam di Papua.
3. Kutuk Tindakan Militer (TNI-Polri) di Papua yang masih terus mengintervensi kebjiakan otomomi Kampus dan tindakan Militeristik lainya terhadap mahasiswa Papua.
4. Stop! Melakukan Teror, Intimidasi dan tindakan Militeristik lainya terhadap seluruh Mahaisiwa, pemuda, dan rakyat Papua Barat.
Maka dengan demikian kami aliansi Mahasiswa Papua [AMP] Menyatakan sikap Politik.
1. Berikan Kebebasan dan Hak Penentuan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi rakyat Papua Barat.
2. Tarik Militer (TNI-Polri) Organik maupun Non Orgnik di seluruh tanah Papua Barat sebagai actor kejahatan kemanusiaan di Papua.
3. Tutup seluruh Perusahaan Asing milik negara-negara Imperialis seperti; Free Port,BP,LNG Tanggu, Medco Corindo, dan seluruh perusahaan Multi Nasional (MNC) laninya yang merupakan dalang kejahatan kemanusian bagi rakyat Papua.
Demikian Tuntutan dan peryataaan sikap ini kami buat, dan akan terus menyuarahkan hak-hak demokratik rakyat Papua Barat yang merasakan penindasan dan pengisapan diatas bumi. kami akan terus melakukan perlawanan hingga mencapai kebebasan dan kemerdekaan yang hakiki.
Salam Demokrasi.
Colonial Land, Kamis, 23 Maret 2016
Pimpinan Komite Pusat
Aliansi Mahasiswa Papua [AMP]
Jefry Wenda Adhen Dimi
Ketua Umum Sekum II