 |
| ilustrasi pembungkaman-Sumber gambar: cahayapapua.com |
Peristiwa represifitas aparat terhadap rakyat Papua, terkait ruang demokrasi—sekalipun berbicara tentang rumah tangga orang Papua—di tutup habis-habisan. Di hari Resolusi PBB 2504 tetang pelaksanaan PEPERA di Papua tahun 1969 yang tidak demokratis dan cacat hukum internasional pasca pelaksanaan, Aliansi Mahasiswa Papua bersama solidaritas dari pro demokrasi di Indonesia pada umumnya, kembali turun jalan dalam kepungan militer, pada 19 Oktober 2016.
Namun ruang demokrasi di Papua betul-betul di branguskan. 200an aktivis papua ditangkap di hari ulang tahun berdirinya Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang ke-8, 19 Oktober, ketika mengadakan ibadah syukuran HUT sekaligus pelantikan pengurus KNPB di wilayah Sorong.
Esensi daripada nafas pembebasan bagi rakyat tertindas adalah ruang demokrasi. Tetapi apa nasip bangsa tertindas bila ruang demokrasi di tutup habis-habisan? Artinya bahwa orang Papua tak boleh berbicara tentang hak-hak dasar orang Papua, juga hak-hak dasar buru, tani, nelayan, mama pasar. Begitu pula hak-hak dasar para kaum tertindas di tanah Jawa dan di pulau-pulau nusantara ini. Artinya bahwa hukum dan militer yang menjaga eksistensi negara yang sejahtera dan keadilan sosial, sudah tak kuat. Kalau orang Papua, sudah tra boleh bicara Papua lagi.
Hal mendasar yang membatasi bangkitnya gerakan-gerakan rakyat Papua, diantaranya adalah kepentingan ekonomi-politik. Kepentingan kaum borjuasi untuk terus eksploitasi sumber daya alam Papua, terus menduduki pertanian milik para pemodal, perusahaan, dan perkebunan kelapa sawit. Dengan adanya jalan tol laut yang menghubungkan pulau-pulau Nusantara ini, dan rel keretapian yang mengelilingi pulau Papua, kerja-kerja eksploitasi semakin ganas. Dan pada saat ini infrastruktur akses peksploitasian sumber daya alam sedang dalam pembangunan. Maka orang Papua tra boleh bicara Papua lagi. Sebab, bagi eksploitator, hak-hak dasar manusia itu dimiliki seutuh-utuhnya bagi rakyat Papua, adalah sebuah kemunduran bagi kapitalisme. Bisa mengakibatkan krisis kapitalisme dunia. Mengapa dunia? Karena kondisi SDA di Papua khususnya, adalah pusat perhatian mata perekonomian dunia setelah Eropa mengalami krisis—ditandai dengan Pusat peratihan Masyarakat Ekonomi Asean di Asia Pasifik.
Kepentingan kaum borjuasi-kapitalis-imperialis ini, Rakyat Papua, Rakyat Jawa, dan Rakyat tertindas di pulau-pulau Nusantara ini telah di hadapkan dengan sebuah kekuatan besar yang datang menghancurkan. Merampas segalah macam kepemilikan: tanah, air, dan udara. Disisi lain juga, hal kehilangan tanah, menjadi potensi ketenagakerjaan bagi kapitalisme. Tetapi menjadi buruh upahan bukan lah sebuah jaminan hidup yang bebas berintrasi sosial. Menjadi buruh upahan bahwasannya memupuk kapital bagi kapitalis. Kelas pekerja hanya mendapatkan upah yang murah. Disisi lain juga menimbulkan kemiskinan bagi kelas tertindas. Sebab kapitalisme tidak bersistim keadilan sosial. Tidak mengenal belas kasih.
Dengan kepentingan eksploitatif ini, mereka mempropaganda pengetahuan rasisme dalam agama, entitas, dan kelompok-kelompol minoritas. Pengetahuan rasisme, tidak lain adalah gagasan-gagasan kapitalisme untuk menghancurkan gerakan kelas tertindas: memecah-belah antar sesama kelas tertindas.
Dengan kondisi keberadaan sosial yang sangat krusial ini, khususnya rakyat Papua telah mengetahui siapa pelaku kejahatan di Papua. Asumsi gerakan rakyat Papua barat adalah tidak didasari oleh entitas dan agama. Aliansi Mahasiswa Papua memandang persoalan Papua, pelaku kejahatan dipapua adalah militerime yang terus melindungi dan melancarkan eksploitasian kapital millik kaum induvidual dengan menyebarkan pengaruh Ideologi “NKRI Harga Mati” (yang tumpul) oleh (sistim) negara Indonesia. Tiga kompenen ini: militerisme, kolonialisme, dan imperialisme adalah musuh abadi rakyat Papua. Dan tentunya kehadiran militerime dan imperialisme di tanah Jawa dan pulau Nusantara lainnya menyebabkan keresahan dalam keberadaan sosial.
Maka kalau orang Papua tra boleh berbicara tentang Papua, kapitalisme beserta aparat militernya sangat ganas untuk terus melakukan kerja-kerja kejahatan di Papua, dan terus mengkoloni Papua. Begitu juga dengan kaum tertindas di nusantara ini.