 |
| Para tokoh dari Papua foto bersama Presiden Joko Widodo di Istana Negara usai melakukan pertemuan pada 15 Agustus 2017. (Foto dokumen Pastor Neles Tebay) Usai Drama Pemerintah Minta Saham, Dialog Dikumandangkan |
Pendahuluan
Drama konflik Freeport vs Pemerintah usai dengan pernyataan misterius yaitu pemerintah menguasai Freeport yang sebenarnya menutup fakta yaitu pemerintah Indonesia minta saham ke Freeport Mc Morand Copper Inc yang sebelumnya memiliki saham sebesar 80% dalam PT. Freeport Indonesia. Apapun hasilnya drama Pemerintah Indonesia minta saham yang pasti.
Disaat yang bersamaan Pemerintah dan Freeport kembali melakukan tindak pidana penggelapan tanah adat Papua (Pasal 385 KUHP) yang jelas-jelas melanggar UUD 1945, UU Otsus dan Deklarasi Internasional tentang Hak Asasi Masyarakat Adat.
Disisi lain, Buruh Freeport yang adalah jantung produksi dibiarkan teruntai-untai padahal disaat drama konflik masih memanas kedua pihak gunakan nasib buruh Freeport sebagai taruhannya dimana Freeport merumahkan buruh untuk menekan pemerintah Indonesia sementara pemerintah Indonesia gunakan nasib buruh Freeport untuk menasionalkan aset Freeport namum dalam kesepakan, 27 Agustus 2017 tidak ada satupun keputusan yang menyebutkan nasib buruh Freeport.
Mogok Buruh Freeport yang telah masuk 4 (empat) bulan lebih membuktikan pemanfaatan nasib buruh itu. Mogok buruh yang lama itu, memberikan rekort sendiri dalam perjuangan buruh di Indonesia khususnya SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) yang dibentuk Soeharta demi menanamkan ideologi buruh nasional Indonesia yang upahnya sesuai UMP (Upah Minimum Provinsi) Nasional bukan UMP Internasional.
Upaya kriminalisasi Lukas Enembe dengan dalil pengelapan dana beasiswa sesungguhnya adalah drama politik Indonesia untuk meneror Gubernur Papua yang semula dengan tegas minta pemerintah dan Freeport bangun Smelter di Papua. Selain itu, berapa kali orang Jakarta datang ke Papua untuk bahas persoalan Freeport namun beliau tidak menerima sehingga Jakarta khawatir beliau akan perhambat pemerintah minta saham sehingga "kasus penggelapan dana beasiswa tanpa pelapor dikeluarkan oleh Kabareskrim Mabes Polri, untuk meneror Gubernur Papua Lukas Enembe" dengan maksud agar kesepakat 27 Agustus 2017 berjalan dengan mulus.
Diatas fakta itu, pemerinta Indonesia kemudian mendorong agenda dialog Jakarta-Papua dengan menunjuk bapak Pastor Neles Tebay sebagai panitia pelaksananya. Pertanyaannya adalah Dialog Jakarta-Papua untuk apa dan siapa yang akan menikmatinya?
Setelah Ekonomi Aman Politik Kini Sasarannya
Sandiwara pemerintah Indonesia minta saham menunjukan kenyamanan ekonomi bagi Indonesia atas Papua.Saat ini pemerintah Indonesia berusaha mengamankan politiknya.
Dialog Jakarta-Papua menjadi alternatif yang tepat untuk mengelabui Internasional bahwa Indonesia bisa selesaikan persoalan politik Papua vs Indonesia yang merupakan persoalan Nasional sehingga Internasional dilarang ikut terlibat.
Melihat dialog yang nantinya membahas beberapa persoalan sekaligus dalam sekali dialog yang akan diikuti perwakilan Indonesia dan Papua selanjutnya hasilnya menjadi kesepakatan yang mengikat kedua pihak yang akan dilaporkan ke Internasional yang membuktikan bahwa persoalan Indonesia vs Papua sudah final dan tidak bisa diganggu gugat lagi.
Upaya politik Indonesia ini menunjukan upaya kongkrit untuk mengamankan capaian ekonomi melalui drama pemerintah Indonesia minta saham yang telah terwujud 27 Agustus 2017 lalu.
Dialog Jakarta-Papua pastinya akan berikan target politik Indonesia itu karena agenda dialog diantaranya pelurusan sejarah dan status politik Papua (Baca: Papua Rout Map)
Dialog Jakarta Papua Sebagai Politik Gado-Gado Indonesia
Dengan berpijak pada isu dalam dialog sebagaimana dalam buku Papua Rout Map menunjukan perbedaan secara objektif serta subjektif yang terkait sebagai contoh :
Dalam kasus pelanggaran HAM dimana peristiwanya adalah pembunuhan secara sistematik yang dilakukan oleh militer Indonesia terhadap masyarakat sipil Papua.
Atas fakta itu akan diselesaikan melalui Dialog Jakarta-Papua bukan dalam Pengadilan HAM Indonesia yang telah dibentuk berdasarkan UU No 26 Tahun 2000 atau dalam Mahkama Militer Internasional yang dibentuk berdasarkan Statuta Roma.
Atas Dasar itu dapat disimpulkan bahwa Dialog Jakarta-Papua merupakan Politik Gado-Gado Indonesia karena beberapa soal diselesaikan dalam satu waktu selanjutnya diwajibkan bagi siapapun untuk tunduk atas kesepakatan itu. Hal itu mirip seperti pedagang gado-gado yang menyiapkan beberapa bahan seperti nasi, sayuran, sambal kacang yang dipadukan menjadi gado-gado selanjutnya dihidangkan kepada pelanggangnya.
Berdasarkan persamaan itulah sudah tepat bahwasannya Dialog Jakarta Papua adalah Politik Gado-Gado Indonesia bagi Papua dan Internasional.
Dialog Jakata Papua Untuk Adu Domba Tokoh Papua
Penunjukan Pastor Neles Tebai sebagai fasilitator Dialog Jakarta Papua pastinya memiliki misi tertentu. Hal itu didasarkan atas fakta pengagas Dialog Jakarta-Papua adalah JDP dan LIPI mengapa JDP yang ditunjuk sementara LIPI dibiarkan padahal kedua sama-sama menawarkan mekanisme Dialog Jakarta-Papua ?.
Selain ditunjuk untuk mempersiapkan dialog, Pastor Neles Tebai juga diminta untuk mendekati ULMWP agar bersedia ikut Dialog Jakarta-Papua sebagai wakil Papua. Sikap ini, menunjukan bahwa pemerintah menyimpulkan bahwa perjuangan untuk merdeka didasari atas ketidakmampuan pemerintah Indonesia membangun Papua, tanpa memandang sejarah politik dan hak politik suatu bangsa untuk merdeka dan berdaulat sebagaimana dalam pembukaan UUD 1945.
Publik Papua dan Indonesia mengetahui bahwa Pastor Neles Tebay adalah salah satu tokoh Papua sementara anggota ULMWP adalah Tokoh Papua melalui fakta itu dapat disimpulkan bahwa Dialog Jakarta-Papua Adalah Politik Gado-Gado Indonesia Untuk Adu Domba Tokoh Papua .
Semua itu, Pemerintah Indonesia lakukan untuk melindingi kepentigan saham 51% dalam PT. Freeport Indonesia yang telah diberikan Freeport Mc Morand Copper Ink melalui drama panjang pemerintah Indonesia minta saham yang telah disepakati pada 27 Agustus 2017 lalu.
Penutup
Dari uraian panjang diatas sudah dapat menunjukkan posisi bangsa Papua yang terus dikorbankan oleh Indonesia baik secara ekonomi maupun politik.
Bahkan dalam drama panjang Pemerintah Minta Saham mereka tidak menghargai eksistensi masyarakat adat Papua pemilik tanah adat, buruh Freeport yang diperas keringatnya dan tanggan panjang pemerintah di Papua yaitu Gubernur Papua.
Pastinya semua itu dilakukan demi kepentingan ekonomi Indonesia diatas wilayah adat Papua. Dialog Jakarta-Papua yang merupakan Politik Gado-Gado Indonesia adalah alternatif untuk mengamankan kepentingan ekonomi Indonesia atas Papua secara politik dengan dasar pikir sepanjang status politik Papua aman dalam NKRI maka sepanjang itu pula 51% saham yang telah diperoleh dari drama panjang pemerintah Indonesia minta saham ke Freeport Mc Morand Copper Ink akan aman.
Atas dasar uraian panjang diatas disarankan agar rakyat Papua khususnya para tokoh Papua jagan mau di adu domba dengan agenda politik gado-gado Indonesia sebab Internasional sedang buka mata dan teliga untuk mengambil sikap atas nasib politik bangsa Papua di muka bumi ini.
Berhubung adanya beberapa persoalan yang terjadi dalam drama pemerintah Indonesia minta saham maka disarankan :
- Bagi masyarakat adat Papua segerahlah menuntut pemerinah Indonesia dan Freeport yang telah 3 (tiga) kali melakukan kontrak karya tanpa melibatkan masyarakat adat Papua sebagai pemilik tanah adat Papua;
- Bagi buruh Freeport teruslah gunakan hak mogokmu untuk menuntut Freeport dan pemerintah Indonesia yang mengabaikan nasibmu selama ini;
- Bagi Gubernur Papua, gunakanlah hakmu untuk mem-praperadilan-kan Kapolri jika statusanya dinaikan menjadi tersangka. Selain itu laporkan Kapolri Cq Kabaresktim atas tindakan pidana dan pelanggaran kode etik kepolisian karena memproses persoalan tanpa adanya pelapor;
- Bagi rakyat Papua jangan mau di adu domba melalui Dialog Jakarta-Papua yang adalah Politik Gado-Gado Indonesia.
Uraian diatas menunjukan bahwa Dialog Jakarta-Papua Adalah Politik Gado-Gado Indonesia Untuk Adu Domba Tokoh Papua.
Semua itu dilakukan untuk melindungi kepetingan ekonomi Indonesia atas Papua secara politik.
Akhirnya perlu ditegaskan bahwa Hayalah " Hak Menentukan Nasib Sendiri Bagi Bangsa Papua, yang dapat mengeluarkan bangsa Papua dari kungkungan sistim imprial yang telah hidup subur dalam Hukum Indonesia yang telah merampas tanah adat Papua, merampok SDA Papua, mencabut hak hidup manusia Papua dan menyembuyikan hak politik bangsa Papua".
Untuk itu, maka harapannya, bangun konstruksi berpikir kami diarahkan pada satu pandangan yaitu :
"Biarkan rakyat papua menentukan pilihan sendiri sesuai hati nuraninya, biarkanlah pilihan dan konsekwensinya terjadi sesuai kehendak hati rakyat bangsa Papua sebab suara rakyat adalah suara Tuhan".
"Kritikanmu Adalah Pelitaku"
Penulis adalah Mahasiswa Papua, kuliah di kota Yogyakarta