 |
| Sumber Gambar: jubi.com |
Oleh: Jhon Gobai )*
Saya ikut khawatirkan. Jangan sampai corona menjadi ceritera Terakhir Sisah-Sisah Orang Papua.
Kwatirkan itu perlu. Bagimana tidak? Melihat semakin naik angka kematian dan penyebarannya yang meng-Global dalam kurung waktu 4 bulan sejak Desember. Kasus infeksi Covid-19, menurut data yang dikumpulkan oleh John Hopkins Universit. Hingga 23 Maret kemarin, total jumlah di seluruh dunia telah mencapai 331.273 kasus, dengan 14.450 kematian, dan 97.847 pesien dinyatakan sembuh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan di Indonesia: 1.285 Positif, 114 Meninggal, 64 Sembuh (Tirto, 29 Maret 2020).
Lantas tiap hari angkat kematiannya meningkat. CNN (29/3) melansir 838 Pasien Corona Meninggal dalam Sehari di Spanyol; Spayol berada di urutan ke dua setelah Italia dengan jumlah kematian mencapai 10 ribu, dengan total kasus 78.797 terinveksi. Dan Coronavirus sudah ada di Papua.
Jubi.com melansir 11 Maret 2020 Papua melalui Merauke berjumlah dua orang berstatus PDP, positif Corona. Angkanya sudah meningkat dalam dua minggu terakhir. Pertanyaannya bagimana orang Papua memerangi Covid-19? Bagimana kondisi sosial masyarakat Papua di sektor kesehatan?
Kita bertanya kepada kenyataan hidup Orang Papua menghadapi penyakti-penyakit umum lainnya: Misalnya Gisi buruk, musibah kelaparan, dan sebagainya.
Mongabay (Tommy Apriando [Yogyakarta]. 25 January 2018) meliput kondisi masyarakat hadapi gisi buruk di Asmat Sepanjang September-Januari 2017. Tengah korporasi habisi hutan, Wabah campak dan gisi buruk menyerang 6 Distrik. Menurut data Menteri Sosial saat itu, Rumah Sakit Umum Daerah Asmat mengatakan merawat 393 pasien rawat jalan, 175 pasien rawat nginap. Sementara 63 anak meninggal dunia.
Kemudian dengan penyakit yang sama, sepanjang Mei—Desember 2017, 68 anak meninggal di Kab. Yahukimo; November 2017, 41 anak meninggal di Kab. Paniai.
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan hak kesehatan sebagai keadaan fisik, mental dan sosial yang lengkap, bukan hanya tidak ada penyakit atau kelemahan.
Pemenuhan hak kesehatan mensyaratkan ada fasilitas dan layanan perawatan kesehatan memadai, dan tindakan negara soal penentu kesehatan seperti faktor sosial, ekonomi, makanan, air dan sanitasi, kondisi kerja, perumahan, serta kemiskinan.
Komite Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya PBB memberikan standar mengenai kewajiban penikmatan hak kesehatan, meliputi elemen ketersediaan, keteraksesan, dan kualitas.
Ketiga elemen itu mensyaratkan ada tenaga medis dan paramedis profesional dan terlatih dengan memadai. Pemerintah harus menjamin ketersediaan obat-obatan esensial, termasuk vaksin campak. Keteraksesan fasilitas kesehatan harus terjangkau ke semua orang.
Meskipun begitu, di Papua, pembangunan sektor kesehatan cenderung alami kemunduran. Pemberian imunisasi tak optimal dan kekurangan tenaga medis dalam mencegah penyakit menular seperti campak.
Media Tempo (Edisi: 9 November 2009) meliris rentetan kasus gisi buruk dan kelaparan serta angka kematiannya di Papua, khususnya di Pegunungan Tengah.
Maret-Agustus 1984, di Kecamatan Kurima, Jayawijaya, 232 orang meninggal dunia akibat tanaman di serang hama Suklum, sejenis ulat.
Juni 1986, di Kurima, 84 orang meninggal akibat kemarau panjang.
Februari 1992, di Kurima, 142 orang meninggal akibat musim hujan membuat kebun ubi jalar terendam sehingga tidak dapat makan.
September 1997, akibat ubi jalar yang sudah mulai di tanam baru bisa di panen delapan bulan kemudian—Sampai Desember 663 orang meninggal hadapi masa kelaparan tersebut—447 orang meninggal di Jayawijaya, 116 orang meninggal di Kab. Meruke, 15 orang meninggal di Puncak Jaya, dan 75 orang meninggal di Timika.
2005, total 55 orang meninggal diYahukimo akibat kelaparan sejak 11 November—sejak Oktober umbi-umbian sudah habis.
2009, di Yahukimo, 92 orang meninggal akibat kelaparan terjadi sejak Januari hingga Agustus. Curah hujan yang cukup lama mengakibatkan sejumlah tanaman yang jadi sumber makanan tidak bisa tumbuh.
Belum terhitung sejak 2009 hingga 2017; hingga saat ini. Data ini menunjukan buruknya kondisi sosial masyarakat Papua di sektor kesehatan.
Direktur Sekretariat Keadilan Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan Fransiskan Papua (SKPKC FP), Yuliana Langowuyo, mengatakan masalah kesehatan dan pendidikan merupakan masalah yang tak kunjung tuntas terselesaikan di Tanah Papua. Hal itu sampaikan dalam diskusi buku “Papua Bukan Tanah Kosong: Beragam Peristiwa dan Fakta Hak Asasi Manusia di Tanah Papua ” yang digelar di Gedung Tempo, Jumat, 15 November 2019.
Saya ikut hadir di dalam diskusi buku Seri ke-37 tersebut. Seri yang dibuka dengan kasus gisi buruk di Asmat dari terbitkannya seri pertama sejak 1998.
Yuliana menuturkan, situasi kesehatan tidak ada perubahan dan tetap ada kasus gizi buruk.
Kelaparan, gizi buruk, tidak adanya persedian obat-obatan dan makanan yang memadai telah merenggut nyawa banyak orang, khususnya anak-anak dan kaum perempuan di tanah Asmat dan Nduga. Situasi ini diperburuk dengan konflik bersenjata yang membuat banyak orang harus mengungsi dan meninggalkan kampung halamannya secara terpaksa.
Menurut Yuliana, buruknya kesehatan di Papua bukan soal anggaran, melainkan pada penyelenggara pemerintahan baik di pusat maupun di daerah yang tidak secara serius melakukan upaya perbaikan pada bidang kesehatan dan pendidikan.
Upaya yang dilakukan masih di bidang infrastruktur, sekolah dibangun, puskesmas dibangun, tetapi dalam perjalanan apakah sekolah itu berfungsi, apakah puskesmas itu punya tenaga medis, apakah punya obat-obatan, itu tidak terlihat dalam pengawasan. Jadi, kata Yuliana, kita bisa memasukan hal itu dalam pembiaran.
Atas realita kondisi kesehatan seperti itu, sekarang Coronavirus sudah menduduki Papua. Kebijakan putus akses transportasi laut, udarah, juga darat oleh pemerintah provinsi dan sejumlah Kabupaten kota pun terkesan terlambat. Sebab langka-langka itu diambil setelah covid-19 sudah hadir lebih dahulu. Sejak 11 Maret, Media Jubi.com dan Suarapaua.com melansir Covid-19 sudah ada di sejumlah kota: di Merauke, Jayapura, Jayawijaya, Timika, dan di Sorong.
Spanyol menduduki urutan kedua tingginya angka kematian setelah Italia urutan pertama; dan Amerika urutan ke tiga. Kondisi rumah sakit, tenaga medis tentu jauh lebih maju dibanding Papua, di tiga negara ini.
China yang katanya negeri teknologinya majuh saja bebas dari Covid-19 atas solidaritas dari Dokter-Dokter Kuba.
Bagimana dengan orang Papua memerangi Covid-19?
* Penulis adalah Ketua Umum Komite Pusat Aliansi Mahasiswa Papua