 |
| Logo LMND-DN |
PERNYATAAN SIKAP LIGA MAHASISWA NASIONAL UNTUK DEMOKRASI – DEWAN NASIONAL (LMND – DN)
Rasisme yang dilakukan oleh kolonialis Indonesia terhadap bangsa West Papua sudah berlangsung sejak tahun 1962 pada perjnajian New York Agreement. Kolonialis Indonesia harus belajar pada keadaan objektif yang berkembang bahwa bangsa West Papua memiliki bahan landasan basis history yang terang bahwa bangsa West Papua bukan merupakan bagian dari Indonesia. Berangkat dari situasi diskriminasi rasial pada bulan agustus 2019 di Surabaya. Mahasiswa Papua mengalami diskriminasi rasial dengan dikatakan “Orang Papua Monyet”, mengalami intimidasi, hingga diusir oleh aparatur dan ormas reaksioner. Kolonialis Indonesia akan terus menghembuskan diskriminasi rasial, tindakan represif hingga kriminalisasi demi melanggengkan tindasan dan hisapan terhadap bangsa West Papua.
Bahwa pelaku diskriminasi rasial (rasis) dalam hal ini ialah kolonialis Indonesia merupakan dalang bagi segala bentuk penjajahan yang terjadi di tanah West Papua. Aksi protes antirasis yang dilakukan seluruh rakyat bangsa West Papua merupakan kebebasan ekspresi serta manifestasi sikap politik bangsa West Papua dalam penentuan nasib sendiri. Upaya protes yang dilakukan langsung mendapat respon pemerintah Kolonialis Indonesia dengan pemburuan, penangkapan, penyiksaan, kriminalisasi, pengiriman ribuan personel militer, pemutusan jaringan internet, pembunuham, hingga pembantaian terhadap bangsa West Papua. Dalam hal ini pemerintah Kolonialis Indonesia hingga akhir tahun 2019 melakukan upaya kriminalisasi, terdapat 83 tahanan politik papua baik di wilayah Papua maupun diluar Papua. Salah satunya ialah Ferry Kombo (Mantan Ketua Bem Uncen) dan 6 tahanan politik lainnya yang saat ini sedang berada di Rutan Klas II Balikpapan, Kalimantan Timur. Sebelumnya, Tahanan Politik Papua tersebut mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 2 – 5 juni 2020. Pemerintah Kolonialis Indonesia melalui Jaksa Penuntut Umum menlakukan tuduhan terhadap Tahanan Politik Papua dengan Pasal 106 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP tentang makar. Berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) kepada 7 Tahanan Politik Papua ialah sebagai berikut :
1. Ferry Kombo (Mantan Ketua Bem Uncen) dituntut 10 Tahun penjara
2. Alex Gobay (Ketua Bem USTJ) dituntut 10 Tahun penjara
3. Hengky Hilapok (Mahasiswa USTJ) dituntut 5 Tahun penjara
4. Irwanus Urobmabin (Mahasiswa USTJ) dituntut 5 Tahun penjara
5. Buktar Tabuni (Aktivis ULMWP) dituntut 17 Tahun penjara
6. Steven Itlay (Ketua KNPB Timika) dituntut 15 Tahun penjara
7. Agus Kossay (Ketua Umum KNPB Papua) 15 Tahun penjara
Pemerintah Kolonialis Indonesia akan terus berupaya menghembuskan nasionalisme berlebihan dengan jargon “NKRI HARGA MATI” terhadap seluruh rakyat di Indonesia demi melanggengkan hisapan dan tindasan terhadap banga West Papua. Bahwa “NKRI HARGA MATI” yang menghalalkan pembunuhan dan pembantaian bukan merupakan cerminan dari semangat kemanusiaan rakyat Indonesia. Semangat yang mesti kita usung ialah solidaritas di antara kekuatan rakyat tertindas yang menghendaki kemanusiaan, keadilan, kesetaran, serta menghormati dan mendukung hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa West Papua. Selama masih ada system ekonomi kapitalisme – imperialisme, diskriminasi rasial akan terus berlangsung di tanah Papua. Terlepas dari Kolonialis Indonesia merupakan jawaban mutlak bagi bangsa West Papua untuk saat ini. Dengan demikian bangsa West Papua dapat berdaulat serta meninggikan semangat perjuangan dikemudian hari.
Atas dasar situasi tersebut, berikut pernyataan sikap Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi – Dewan Nasional (LMND – DN) :
1. Bebaskan 7 Tahanan Politik Papua (Ferry Gomboh dkk) tanpa syarat. Sekarang juga!
2. Menolak politik rasial yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia terhadap bangsa West Papua
3. Tarik militer organic dan non organic dari tanah West Papua
4. Lawan imperialisme dalam perjuangan bangsa West Papua
5. Menyerukan kepada lembaga internal kampus di seluruh Indonesia untuk bersolidaritas terhadap Ferry Gomboh dan kawan kawan
6. Menyerukan kepada seluruh kader Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi – Dewan Nasional untuk bersolidaritas penuh terhadap bangsa West Papua!
7. Menyerukan kepada seluruh rakyat tertindas untuk bersolidaritas terhadap bangsa West Papua
8. Hentikan segala bentuk pembungkaman ruang demokrasi
9. Mendukung bangsa West Papua untuk menentukan nasib sendiri dengan mekanisme referendum
Ketua Umum : Muhammad Arira Fitra
Sekretaris Jendral : Dimas Pamungkas