Oleh: Jerry Pigai
Perjuangan melawan sistim hegemoni kolonial Indonesia harus punya komitmen yang tinggi dalam mengambil tindak-tindakan perlawanan, karena tanpa komitmen yang jelas tujuannya tidak akan pernah mencapai pada titik terang, selalu menjadi hambatan bagi pergerakan yang sedang memperjuangkan nilai-nilai kebenaran dan kedaulatan bangsa Papua barat dari tangan penjajah kolonialisme indonesia. Dasar ideologi bangsa Papua tidak terikat dengan baik pada setiap organisasi pergerakan Papua, sebab ideologi untuk mempersatukan untuk melawan ketidakadilan kolonial diatas tanah Papua dan segala macam hegemoni yang dibangun terhadap rakyat Papua.
Maka setiap organisasi pergerakan Papua harus internalisasi dengan baik, agar menciptakan pelopor-pelopor gerakan supaya kerja-kerja penyadaran bisa berjalan dengan benar sesuai kinerja-kinerja politik, lalu bisa kerja semaksimal dan dengan tujuannya mempersatukan rakyat Papua secara terstruktur dengan rapi, lalu bersama-sama melawan segala bentuk sistim hegemoni yang dibangun oleh kolonial Indonesia diatas Tanah Papua, karena adanya sistim yang mengontrol kehidupan rakyat Papua, maka terjadi pro dan kontra di internal orang Papua sendiri dan juga adanya kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh Pemerintah Kolonial Indonesia untuk mau mematikan persatuan orang Papua, dan mau menghilangkan ideologi Papua, maka Pemerintah kolonial indonesia berupaya mendoktrin orang Papua dengan ideologi NKRI harga mati, tetapi tidak berhasil sampai kedalam, jika karena orang Papua sudah menjadi radikal dengan ideologi Papua Merdeka.
Setiap Negara-Negara yang ada di dunia mempunyai sejarah masing-masing, Papua pun demikian, maka sesuai fakta Sejarah, orang Papua melakukan perlawanan terhadap kolonialisme Indonesia bekas jajahan kolonialisme belanda; melakukan perlawanan sejak Papua diadikuasa oleh kolonial indonesia pada tahun 60-an, dan terlahir organisasi pergerakan melawan ketidakadilan Pemerintah Kolonial Indonesia yang terjadi pada tahun 60-an tersebut. Fakta sejarah Papua sudah tercantum di memori orang Papua dan sudah menjadi tolak ukur untuk melawan sistim yang menindas kehidupan rakyat Papua, melalui kebijakan-kebijakan yang dibangun untuk menutupi kejahatan dan kebohonggan terhadap orang Papua dengan mengunakan paket Otsus yang diberikan bagi Papua.
Implementasi UU 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Papua, karena dalam situasi politik Papua yang sedang panas menuntut Negara RI mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Bangsa Papua yang sudah mendeklarasikan diri pada 1 Desember 1961 di Hollandia (Jayapura), tetapi karena ambisi kepentingan Pemerintah Indonesia, Belanda dan PBB, maka terjadi perundingan tiga iblis besar ini atas wilayah Papua, dan terbentur dalam dengan elit-elit Papua, sehingga diberikan Paket otonomi khusus (otsus) bagi Papua, uniknya kenapa tidak melaksanakan sesuai hukum internasional?, tetapi dilaksanakan secara kamauan sendiri yaitu” MUBES” itupun dilaksanakan perwakilan orang Papua, tanpa seluruh orang Papua dan tanpa mendengarkan aspirasi dari orang asli Papua (OAP), yang lebih fatal sekali Pemerintah Indonesia memanfaatkan situasi dengan memaksa orang Papua dengan berbagai macam cara yang mereka lakukan antara lain; ditodoh dengan senjata, memberikan makanan, pakaian dll, hingga terjadi adikuasa wilayah Papua sampai saat ini oleh Pemerintah Kolonialisme Indonesia, melalui sistim yang diterapkan diatas Tanah Papua.
Sistim yang diterapkan melalui kebijakan paket Otsus, bukan sistim yang membangun tanah Papua dan kesejahtraan orang Papua, melainkan sistim yang menindas orang Papua dan mau menguasai seluruh kekayaan alam Paua, karena sudah terbukti bahwa, sistim yang dibangun untuk kepentingan ekonomi politik Negara atas kekayaan alam Papua, untuk melunasi utang negara ke bank dunia yang sudah moloncak tinggi, dan disisi lain untuk kepentingan kapitalisme asing dan insvestor yang mau investasi perusahan untuk menguasai lalu mengeksploitasi sumber daya alam Papua, maka Kolonial mengunakan pendekatan militer untuk mengamankan perusahan yang akan di investasikan ke Papua.
Maka pada kesempatan yang ada rakyat Papua harus sadar dan lawan segala bentuk sistim yang menindas kehidupan kita (rakyat Papua), karena tidak lama lagi rakyat Papua akan tersingkir dari tanahnya sendiri. Pemerintah Kolonial Indonesia tidak akan pernah memandang soal tanah Adat dan segala macam bahasa, selama Pemerintah Indonesia masih berkuasa diatas tanah Papua dan selagi masih bisa ambil kekayaan alam Papua; pemerintah kolonial indonesia akan tetap mengambil secara paksa untuk kepentingan Negaranya, bukan untuk kepentingan rakyat Papua, maka itu harus ada persatuan rakyat Papua untuk melawan sistim kolonial indonesia, lalu merebut revolusi dari tangan penjajah kolonial indonesia.
Medan Juang, 11 Maret 2022