 |
| Ilustrasi Gambar Revolusi Mental Papua diskusi bersama "Kekerasan di Dogiyai dan Pasal Makar Terhadap 6 Aktivist West Papua" |
Sesuai dengan catatan pernyataan sikap dari Front Rakyat Indonesia Untuk West Papua dan Aliansi Mahasiswa Papua FRI-WP dan AMP (Aliansi Mahasiswa Papua) “Stop Kekerasan Aparat Di Dogiyai Dan Hentikan Jeratan Pasal Makar Terhadap 6 Aktivis West Papua”. Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Bali mengadakan diskusi bersama pada hari kamis, 26 January 2017 di Asrama Putra Papua, pernyataan sikap:
1. Copot kapolsek Nabire dan kapolsek Dogiyai.
2. Hapuskan Pasal Makar.
3. Tarik pasukan gabungan dari Dogiyai.
4. Hentikan Jeratan Pasal Makar terhadap 6 aktivis West Papua (Hiskia Meage, Eman Ukago,William Wim, Panus Hesegem,Hosea Yeimo, Ismail Alua).
5. Tarik pasukan organic dan non organic dari seluruh tanah West Papua.
6. Hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi rakyat dan bangsa West
Papua.
7. Menuntut komnas HAM melakukan Investigasi untuk mengunkit kekerasan dan pembunuhan di Dogiyai West Papua dan korban Pasal Makar.
8. Buka kesempatan bagi Jurnalis Internasional untuk melakukan peliputan di West Papua.
9. Stop kekerasan terhadap rakyat dan bangsa West Papua.
Pernyataan sikap yang telah di keluarkan oleh badan gabungan solidaritas organisasi merupakan rumusan masalah yang sangat penting di bahas dan di informasikan secara hasil diskusi maupun aksi turun jalan yang telah di lakukan oleh beberapa kota Study terutama, Makasar, Palu, Sanjai, Poso, Manado, Ambon, Ternate, Sula, Tobelo, Moratai, Kupang, Bima, Tarakan, dan Luwuk. Dengan demikian, pernyataan sikap di atas AMP Komite Kota Bali mengambil ruang untuk berdiskusi bersama sehingga mempunyai solusi yang telah bahas bersama atas datangnya berbagai isu kekerasan di West Papua terhadap ruang demokrasi serta separatis di Dogiyai dan Pasal Makar yang tidak sesuai aturan negara.
Tanah West Papua telah di kuasai oleh para militerisme dan para penguasa-penguasa kapitalis serta imprealisme yang mendatangkan dampak buruk bagi masyarakat West Papua, dengan kehadiran mereka banyak masyarakat yang di tindas, di bunuh, disiksa, dianiyaiya dan introgasi secara terror yang sangat cukup sadis di tanah West Papua. Itu di mulai ketika West Papua di Paksa atau dianeksasi dengan berbagai kekerasan operasi militer untuk bergabung dengan Negara Kolonial Indonesia sekitar tahun 1969-an dan kekerasan militerisme tersebut sampai sekarang masih Nampak di tahun 2017 juga. Dan serta Imprealisme dan kapitalisme masih menguasi di tanah West Papua. Apalagi,tujuan dari Imprealisme dan Kapitalisme masih mengunakan militer sebagai tangan kanan untuk membunuh atau menghabiskan manusia West Papua secara tindakan nyata maupun tindakan tidak nyata terhadap Orang Asli Papua melalui secara separatisan.
Beralih ke Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Dogiyai baru di mekarkan dalam tahun 2014 sebagai kabupaten definitif. Namun, datangnya kabupaten Dogiyai di suku Meepago hanya sebagai lahan para penguasa yang selalu mempermainkan masyarakat lokal seperti “budak” atau seperti bukan pemilki tanah Dogiyainya sendiri.
Di lihat dari system di atas, para penguasa-penguasa hanya mendatangkan masalah-masalah lokalitas yang sungguh sangat memprihatinkan dalam ruang gerak kehidupan untuk melakukan rutinitas-rutinitas pekerjaan maupun aktivitas keseharian demi memenuhi kehidupan. Seperti yang terjadi terhadap masyarakat Dogiyai yang tidak mengetahui apa-apa, yang langsung telah diambil pergerakan kekerasan oleh militer terutama dengan berbagai Sweeping (Alat Tajam, Atribut Papua Merdeka, Aktivis HAM, Rambut Gimbal, Uang, Orang Mabuk). Di lihat dari bentuk-bentuk Aksi sweeping tersebut bukan menciptakan suasana yang aman bagi masyarakat tetapi mala mengorbankan rakyat dari harta benda sampai penghilangan nyawa manusia.
Melihat dengan kasus tersebut karena hadir-nya pemerintah yang di kategorikan pemilihan umum sebagai tempat untuk memperbodohi masyarakat dan mempermainkan masyarakat dengan cara-cara kekerasan militer demi menghabiskan manuasi West Papua terutama di Kab. Dogiyai serta kabupaten-kabupaten lain sama hal dilakukan dengan kemauan militerisme. Dengan tinjauan seperti itu, akan sebagai kepentingan para penguasa demi menguasai seluruh tanah West Papua secara konsep yang telah struktural oleh kapitalis dan imprealisme melalui militerisme yang berbauh rezim menghancurkan hati rakyat serta mempermainkan zona kehidupan masyarakat.
Dengan tindakan-tindakan seperti itulah, kita orang asli West Papua harus mengetahui dan memahami siapa yang mendatangkan masalah-masalah itu? Siapa yang melakukan tindakan kekerasan di bawa naungan Inprealisme dan Kapitalisme? Dan juga ruang pergerakan pembebasan West Papua yang akan di tutup oleh para penguasa-penguasa itu, karena mereka mempunyai niat atau kemampuan untuk menghabiskan dan memusnakan manusia West Papua dari tahun ke tahun secara terus menerus tanpa dalam hokum atau aturan.
Strategi yang di gunakan di Kab. Dogiyai merupakan salah satu separatis kekerasan yang melanggar atas Undang-Undang Negara Indonesia dan luar dari aturan Internasional yang seenaknya militer telah melakukan separatis dengan secara brutal di Dogiyai. Jadi kekerasan separatis ini adalah bagian dari manajemen konflik oleh militer yang mengunakan alasan tertentu untuk mengancam masyarakat dan membuat separatis dengan seenaknya terhadap masyarakat local.
Kekerasan seperti di atas tidak terlepas dari praktek-praktek militer, imprealisme dan kapitalisme yang menguasai masyarakat, apa lagi masyarakat selalu di introgasi dan di tindas dari hak-hak dasar masyarakat seperti yang terjadi di Wamena pemberian nama “anak adat”. Yang sebenarnya bukan anak adat dari suku dan ras di tanah West Papua tersebut, tetapi karena pengaruh yang merubah rakyat untuk memberi nama anak adat dengan sesuai suku setempat merupakan luar dari aturan adat dan undang-undang Negara.
Ruang untuk Demokrasi perjuangan pergerakan West Papua seakan-akan menjadikan objek dari pergerakan yang sebenarannya di rebut dan di kembalikan karena para penguasan dan pemimpin-pemimpian West Papua memainkan secara licik untuk menjatuhkan perjuangan West Papua dan tidak memelihara apa sebenarnya perjuangan pembebasan yang harus di perjuangkan secar benar dan adil demi mengembalikan hak dan penentuan nasib sendiri sesuai ideology dan sejarah West Papua yang tercatat.
Kasus-kasus seperti di atas, bukan hanya Dogiyai melainkan di berbagai kabupaten-kabupaten yang ada di tanah West Papua akanya penuh dengan separtisme yang di lakukan oleh militerisme dan para penguasa yang menguasai. Seperti yang di jelaskan oleh mahasiswa Singaraja bahwa di Intan jaya "ada masyarakat yang datang untuk menanyakan di kantor polisi tentang sesuatu hal, namun para militer menembaknya hingga otak kiri dan kanan terbelah menjadi dua". Akhirnya masyarakat lokal membakar setiap rumah militer yang ada di Intan Jaya. Tetapi kasus yang di tembak tidak pernah di selesaikan secara konkret atau nyata oleh Negara dan Internasional.
Mengenai kasus Pasal Makar di Manado, sebenarnya sudah tidak ada Pasal makar, namun karena adanya berbagai demonstrasi di Negara ini sehingga adanya tindakan untuk mengaktifkan kembali mengenai pasal makar tersebut sebagai aturan Negara indonesia. Dengan tujuan untuk menutup harapan-harapan ruang bergerak sebagai menyampaikan Aspirasi.
Hadirnya pasal makar merupakan akar perlawanan untuk berlawan terhadap para penguasa-penguasa dalam ruang lingkup secara universal, karena semua pergerakan di tutup oleh Negara colonial Indonesia terhadap West Papua yang memperjuanagkan penentuan nasib sendiri. dan kehadiran Pasal Makar akan merupakan tren utama untuk pemerintah atau penguasa mengunakan sebagai jalan utama demi menghapuskan aspirasi masyarakat, keinginan masyarakat, pernyataan masyarakat, ruang untuk pelajar maupun mahasiswa, dan serta tentang perjuangan pergerakan pembebasan West Papua akan menjadi kesulitan untuk berdemonstrasi dan merebut kembali hak dan Ideology serta sejarah sebagai bangsa West Papua.
Padangan kedepan untuk Pasal Makar ini merupakan kehadiran, kehancuran untuk manusia West Papua secara cepat akan tertindas dan punah dari muka bumi tanah West Papua, karena Pasal Makar ini, merupakan tujuan utama oleh para inprealisme dan kapitalisme mengunakan system separatisme militer yang akan menguasai ruang lingkup kehidupan masyarakat.
Mengenai kasus makar yang di tahan 6 orang di Manado dengan tahanan seumur hidup di penjara oleh Polisi atau militer, adalah tidak benar dan tidak sesuai aturan Negara, serta aturan Internasional, karena pada tanggal 19 Desember 2016 adalah hari Nasional sebagai peringati hari “TRIKORA” bagi bangsa West Papua yang saat itu di paksa atau di aneksasikan orang West Papua untuk masuk dalam NKRI.
Dan kenapa di tahan dan di kenakan kasus makar hanya untuk 6 orang di Manado, sedangkan untuk kota lain yang mengadakan demonstrasi terutama di kota Jakarta, Kota Jayapura, Kota Timika, Kota Manokwari, Kota bandung dan lainnya, itu tidak di kenakan kasus Pasal Makar dan apa lagi Demontrasi yang di Lakukan di Negara-negara lain secara Internasional, seperti di Australia, Inggris, Belanda, Polandia, PNG dan lain-lainya. Maka dengan itu, aturan di Negara ini sangat tidak benar bagi bangsa West Papua dan untuk Dunia, karena aturan dan hukum Negara colonial Indonesia hanya sebagai separatisan yang tanpa memandang undang-undang yang benar secara adil. Dengan Demikian, kami dari Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Bali mengatakan bahwa pemerintah Indonesia harus mengeluarkan 6 orang tahanan, karean sudah tidak prikemanusian dan prikeadilan atas aturan dan hukum yang berlaku.
Kawan-kawan tetap semagat dalam perjuangan dan tetap mempertahankan apa yang harus kita rebut untuk sebagai hak dasar dalam ruang demokrasi perjuangan pergerakan bangsa West Papua, serta jangan biarkan imprealisme, kapitalisme, militerisme menguasai di tanah West Papua. Melainkan mari kita lawan dan merebut kemerdekaan kita sesuai ideology dan sejarah yang tercatat.
Salam Revolusi.
Penulis adalah Agitasi dan Propaganda Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Bali