 |
| ilustrasi Gambar oleh Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] "Rakyat Keliru Siapa Yang Berjuang Papua Merdeka" |
"Kekeliruan Rakyat Papua Atas Ucapan-Ucapan Pimpinan Pribumi Menggunakan IsU Papua Merdeka"
Sayang Sekali!!!! Menjadi Rakyat Papua Yang tidak sadar dan Tidak mengenal Musuh. Ketidak tahuan Musuh dalam Perjuangan Kebebasan Papua Barat, menjadi rakyat terbawa arus kedalam Janji-janji Politik borjuasi kolonial yang dilontarkan oleh Para Politikus kolonial Pribumi. Ketidak Sadaran Rakyat Papua Barat menjadi Terhambat-nya Perjuangan Murni Kebebasan Papua Barat.
Rakyat tidak mengetahui bahwa pimpinan-pimpinan daerah Adalah Alat atau Akses yang dapat memudahkan pemerintah Pusat atau yang disebut Kolonial Indonesia, untuk Papua tetap ditahan diikat menjadi bagian dari Indonesia. Kekuasaan TNI,POLRI menjadi Pagar atas laha-lahan atau kekayaan Sumberdaya Alam Di atas Tanah Papua Untuk mempermudah Eksploitasi.
Kondisi seperti itu, Rakyat Papua terjebak dalam janji-janji Politik kolonial di tanah Papua Barat seperti Yang dikatakan Pimpinan Gubernur Papua Dalam acara pengucapan Syukur Pelantikan Bupati Puncak, dalam Sambutan-nya ; "apabila ada orang papua yang korban tertembak Tni, Polri akan dilaporkan di PBB". 24 September 2018 dan Tahun 2015/29,Gubernur Papua Ancam Usir Freeport Jika Tak Bangun Smelter di Papua? bahkan ada pun ungkapan oleh Gubernur Papua: Kami ini Indonesia, Tidak Ada yang Minta Merdeka, bicara soal kelompok pro Papua Merdeka United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Lukas mengatakan, lebih penting mengurus kesejahteraan rakyat Papua daripada menghabiskan energi memikirkan kelompok tersebut. 20 Oktober 2016
Dan tepat pada Tanggal 31 July 2018 tindakan Majelis Rakyat Papua Tuntut Freeport Bayar PAP Rp 6 Triliun. Apabila tidak membayar Pajak Air Permukaan (PAP) dan seluruh pajak yang dibebankan, maka tegas Timotius Murib, pernyataan sikap orang Papua akan memboikot seluruh pembangunan di Tanah Papua. Selain itu, MRP dalam pernyataan sikapnya, jika tidak diindahkan oleh PT Freeport Indonesia, maka Freeport harus ditutup dan tidak boleh beroperasi lagi di Tanah Papua. dan Lukas Enembe : Jika Otsus Berakhir, Kontrak Dengan Pemerintah Juga Berakhir Selasa, 21 November 2017 23:42
Ketidaksadaran Rakyat dan Ketidaktahuan siapa musuh yang dihadapi dalam perjuangan Kebebasan membuat rakyat Teranut oleh arus Ombak tidak mengetahui kemana arahnya. Rakyat Papua Perlu ketahu dan perlu menanyakan kepada Para Pimpinan yang mewakili Rakyat Papua Bahwa; Apakah Pernyataan -Pernyataan yang dilontarkan kepada Kolonial Pemerintah Pusat NKRI sudah Terwujud?
Apabila tuntutan dan pernyataan Itu belum terwujud, rakyat Papua Barat perlu membuka mata sebesar-besar-nya untuk mengetahui apa dibalik sikap pemimpin-pemimpin Papua Barat selama ini (yang bekerja sama kolonial)? Menuntut menggunakan Isu Papua Merdeka, Menuntut menggunakan Isu Tutup Freefort.
Nah!! rakyat Papua Barat perlu curigai Bahwa pimpinan daerah atau wakil-wakil rakyat di Papua menggunakan Isu Papua Merdeka dan Tutup Perusahaan Perusahaan adalah tepat sekali guna membisnis atau mendatangkan uang. dan perlu dipertanyakan Kenapa Wakil Colonial, wakil rakyat, wakil prantara Pribumi di atas Tanah Papua Yang dimaksud Gubernur, DPR,MRP, dan rombongan-nya harus Menggunakan Bahasa "Apabila tidak Memberikan" Apabila tidak Membangun, Apabila Ada yang korban tertembak kami tuntut Papua lepas dari NKRI.
Dilihat dari Tuntutan-tuntutan Masa lalu yang tanpa terwujud dengan menggunakan bahasa "Apabila" Untuk Saat ini dan selanjutnya Isu Papua merdeka Menggunakan awalan Apabila oleh para pejabat, adalah berita salah sambung tawaran berbisnis yang tepat oleh Perantara pribumi.
Kenapa Pimpinan Daerah Selalu menggunakan Isu Papua Lepas dari NKRI?
Sebenarnnya Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah Baku Tipu Rame, artinya (Gubernur, DPR, MRP Tipu Pemerintah Pusat dan Juga Pemerintah Pusat Tipu Pemerintah Daerah). Pemerintah daerah Harus mengatasnamakan Rakyat, Menyatakan Papua lepas Dari NKRI apabila tidak Mengikuti Permintaan, mau dan tidak Pemerintah Pusat harus Jawab sesui permintaanya. (ini yang disebutkan wakil Rakyat Pribumi Menimpu pemerintah Pusat). Pemerintah pusat mau dan tidak harus memberikan jaminan atas pernyataan Pimpinan rakyat Papua.
Nah, setelah memberikan Suatu Jaminan, Pemerintah pusat melobi Pada negara-negara Imperealis yang berkepentingan di atas Tanah Papua Mengunakan Isu yang sama Yaitu Papua mau lepas Dari NKRI. Negara-negara Imperealis yang berkepentingan di atas tanah Papua juga tidak diam untuk membiarkan Papua lepas dari NKRI, Negara Imperealis harus melalui beberapa permintaan dan perjanjian keamanan atas bisnis-nya untuk tetap menjaga ketat diwilayah Operasi Imperealis agar jangan ada yang merugikan dan perjanjian Penambahan Lokasi atau wilayah eksploitasi.
Kolonial Indonesia harus menerima apa yang ditawarkan oleh negara Imperealis karena sudah ada jaminan atas Pernyataan Pribumi Atau Pejabat Hak Ulayat yang mengatas namakan Rakyat di Papua Barat, (ini yang disebut pemerintah pusat menipu pemerintah Pribumi Papua Barat dan menipu negara-negara imperealis yang berkepentingan dan negara imperealis pun tidak mau ditipu, negara imperealis juga menipu balik pemerintah pusat NKRI dan putra daerah pribumi melalui meminjamkan uang kepada Indonesia dan penambahan eksploisasi sumberdaya alam.
selama ini saya dengar pujian-pujian masyarakat terhadap pimpinan Provinsi Papua, kaka Lukas Enembe katanya "Kaka Lukas Enembe Hebat karena kritik Pemerintah Pusat untuk menuntut Papua merdeka dalam hal ini kemungkinan rakyat Papua Barat berpikir pimpinan propinsi akan membela rakyat atas eksploitasi, penindasan, dan kaka Lukas dapat memerdekakan Papua lepas dari NKRI ?
Pandangan rakyat terhadap pimpinan Perwakilan Rakyat Papua selama ini sebagai Pimpinan yang dapat menyelesaikan penderitaan rakyat Papua Barat (padahal sama sekali tidak).
Rakyat harus Sadar bahwa Pimpinan Propinsi, DPR, MRP dan Bupati-Bupati sampai pada Desa adalah Alat atau jalan raya bagi pemerintah Pusat (Kolonial) untuk memudahkan atau melancarkan program Pemerintah pusat yang dapat terikat bungkus dan tidak dapat dibubarkan oleh siapapun karena program pemerintah dibekap oleh TNI, POLRI.
Siapakah Musuh Rakyat?
Rakyat Papua Berpikir musuh kita dalam perjuanagn kebebasan Papua Merdeka adalah mereka yang Pendatang di atas Tanah Papua atau Amber. Sebenar-nya Pendatang atau amber yang biasa orang Papua sebut ialah sebagai rakyat biasa sama-sama rakyat tertindas oleh kekuasaan feodalisme kolonial juga kapitalis dan Imperealis. Rakyat pendatang dan rakyat Papua adalah sama-sama rakyat tertindas oleh sistem negara yang menguras menindas dan merebut hak ulayat masyarakat demi kepentingan Kerja sama Antar feodal-feodal.
Rakyat pendatang atau Amber adalah bukan musuh perjuangan Kebebasan Papua Barat maka, siapakah musuh dalam Perjuangan Kebebasan rakyat Papua selama bertahun-tahun ini ? Perjuangan kebebasan Papua Barat memakan waktu yang sangat lama, sejak 1961 Sampai saat ini 2018 adalah perjuangan murni untuk membebaskan bangsa West Papua dari cengraman Negara Kolonial Indonesia yang juga Kapitalis dan Imperealis, musuh perjuangan Kebebasan West Papua adalah Sistem Negara Indonesia yang diwakili rakyat, mengatas namakan rakyat yaitu para Koruptor yang rakus dengan kekayaan, yang rakus dengan Sumber daya Alam merekalah yang menjadi prantara atau tuan tanah pribumi untuk jual belikan Sumberdaya Alam milik Rakyat kepada negara-negara Imperealis. Musuh rakyat adalah para Pejabat yang tersusun rapi dari Pusat Sampai Propinsi dan Kabupaten.
Rakyat Papua Barat jangan bangga dengan pemimpin-pemimpin yang dipilih dalam pemilihan demokrasi koloni oleh rakyat sendiri, karena pemimpin-pemimpin yang dipilih adalah Musuh yang Sebenarnya dalam perjuangan Kebebasan Papua Barat, karena dengan adanya kedudukan propinsi atau kabupaten kekuasaan NKRI semakin mengakar di wilayah Papua Yang pastinya dibekap oleh TNI POLRI.
TNI dan POLRI menjadikan tembok atau pagar untuk melindungi Sistem yang pengorganisasian dan menjaga keutuhan NKRI di wilayah Papua Barat. Para pimpinan tuan tanah pribumi saat ini, bagimanapun dia adalah orang Papua Barat menjadi pimpinan diatas tanah Papua Barat dia adalah musuh dalam perjuangan Kebebasan Papua Barat. Bagaimanapun pimpinan adalah orang Papua Barat dia adalah Musuh Rakyat karena, yang nantinya menjalankan program Pusat, Seperti pembangunan Infrastruktur sebagai layanan fasilitas bagi para pejabat untuk mempermudah mengeksploitasi SDA milik rakyat, Mempermudah Ruang Gerak TNI, POLRI, Mempermudah Pengejaran dan Penangkapan Pejuang-Pejuang Papua Merdeka.
Apa yang Rakyat Lakukan Hari Ini Untuk Menentukan Nasib Bangsa Papua Barat?
Keinginan Rakyat Hari ini, Papua harus lepas dari NKRI artinya Rakyat Mau Merdeka, Bebas Menaikan Bendera Bintang Kejora, dll. Tetapi, Rakyat sebentara di atas Tanah Papua sedang tidur mengharapkan Kemerdekan akan diberikan oleh Negara lain, mengharapkan Pejuang-pejuang Diplomasi, Mengharapkan TPN-PB, ada juga berpikir kemerdekaan akan diberikan Oleh Amerika dan Israel karena sama Mayoritas Kekristenan.
Kami sebagai rakyat Papua Barat yang ingin merdeka Pastinya sudah memahami dengan Musuh kita yang disebutkan diatas tetapi, sebagai rakyat juga belum memahami Siapa yang berkepentingan di atas Tanah ini? Yaitu; Amerika Serikat (Imperealis). Tanah Papua Barat adalah milik Negara Amerika Serikat Bukan Milik Rakyat Papua Barat Setelah Memenangkan Perang Dunia Kedua dan Menjadi Penjaga Tanah Papua Barat adalah Indonesia agar Amerika tetap bebas menguras kekayaan Alam Papua Barat.
Rakyat hanya tinggal Kenangan atas hak milik?
Tanah rakyat Sudah dikuasai oleh Para Penjahat, pembukaan lahan seluas-luasnya 4,6 juta haktar (Miffe) Penambangan emas 2,6 Juta Haktar, Eksploitasi Minyak, Eksploitasi Kayu secara liar dan baru-baru ini telah terjadi di Penggunungan Tengah Pangdam menjadikan Kepala suku besar dan Penyerahan Tanah kepada TNI.
Kesimpulan
Keterlibatan rakyat Papua Barat atau kepedulian rakyat Papua Barat dalam kegiatan-kegiatan Politik praktis demi para pimpinan-pimpinan atau wakil-wakil Kolonial di negeri ini Adalah mempertahankan kedaulatan NKRI tetap berkuasa diatas Tanah Papua Barat.
Dari singkat penyelasan diatas rakyat dapat mengetahui siapa musuh dan siapa sahabat dan menjadi satu ikatan yang kuat untuk menentukan nasib sendiri dan Rakyat Papua Barat harus sadar atas janji-janji politik para pipinan-pimpinan yang menjadi perwakilan diatas tanah Papua Barat, karena janji-janji politik adalah gaya lama dan Salah Sambung.
Tulisan ini sangat sederhana hanya untuk masyarakat tertindas teruma kepada rakyat yang belum mengerti musuh dalam perjuangan kebebasan dan Kesalah pahaman rakyat terhadap Orang yang salah sambung.
Penulis adalah Aktivist Self-determination for West Papua