Ratusan massa aksi sedang demo di halaman kantor DPR. foto: Samuel W, Jayapura, 16/07/2019. |
Ratusan Mahasiswa Papua yang tergabung dalam Solidaritas mahasiswa dan Rakyat Tolak Pemekaran Daerah Otonomi Baru Papua (SIKAP-DOB Papua) menduduki kantor DPR provinsi Papua menolak rencana membuka Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua, Selasa 16 Juli 2019.
Melalui Seruan aksi yang korankejora terima, Amos Kayame, Mahasiswa Papua, juga sebagai kordinator aksi mengatakan pemekaran daerah tonomi baru sudah direncakan dari tahun 2003 berdasarkan Undng-Undang nomor 45 tahun 1999 tentang pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah kemudian di intruksikan melalui inpres No. I/2003. Lalu di tahun 2013 dingkat kembali oleh elit politik Papua.
“Namun hal itu pernah ditolak oleh rakyat Papua pada tahun 2013, 03 Oktober." Mengutip di seruan aksinya. Kini hal tersebut telah di usulkan kembali oleh beberapa elit politik Papua dari wilayah Mepago, Tabi, dan wilayah Saireri juga beberapa wilayah lainnya.
Sementara itu Ayus Heluka Kordiantor lapangan mengatakan berdasarkan UU 32 tahun 2004, sebenarnya provinsi Papua tidak memenuhi standar untuk dimekarkan otonomi baru dinama jumlah penduduk Papua per-2018 yang berjumlah 4.247.758 yang didominasi oleh non Papua. Apa lagi setelah ada pemekaran tentu akan ada transmigrasi besar-besaran di seluruh tanah Papua. Pemekaran juga akan menimbulkan pergeseran budaya, kerusakan ekosistem alam dengan alasan pembangunan, masuknya kapitalisme global, eksploitasi dan dempopulasi (OAP) secara drastis. Sehingg dengan melihat wacana pemekaran provinsi kabupaten kota, merupakan ancaman dan malapetka bagi kehidupan rakyat Papua.
“Maka kami mahasiswa dan rakyat Papua dengan kesadaran yang mendalam demi menjaga tanah sebagai mama dalam keberlangsungan hidup dan jaga warisan leluhur bangsa Papua, dengan tegas kemi menolak provinsi dan kabupaten kota di seluruh tanah Papua” tegas Heluka.
Salah satu peserta aksi, aktivis Gempar-Papua, Samuel Womsiwor yang berada di titik aksi mengatakan sampai pukul 13:30 waktu papua aksi masih berlangsung. “Situasinya Demo sedang berlangsung. Polisi sempat hadang di pelabuhan Jayapura saat massa aksi melakukan longmarch ke titik aksi. Sementara ini Aparat kepolisian semakin banyak di titik aksi,” Pungkasnya via WhatsAp kepada Korankejora. Salah satu massa aksi, Nipson mengatakan belum ada respon dari DRP. “Sementara Massa aksi lagi menunggu DPR keluar tanggapi aksi ini,” Pungkasnya.
Aksi yang sama juga dilakukan di kota Manokwari dan Ambon. Jubi (18/72019) mengabarkan aksi mahasiswa Papua yang tergabung dalam KOmite Pimpinan kota Manuwari, Forum Independen Mahasiswa West Papua (KPKM-FIM-WP) itu berdemonstrasi di halaman kantor DPR Papua Barat.