Koran Kejora

massa aksi saat bergantian orasi. Sumber: akun Facebook Herman Degei

Yogyakarta- 3 maret 2017 Aksi Dukungan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI West Papua-Yogyakarta) bersama Aliansi Mahasiswa Papua (AMP-Yogyakarta) terhadap 7 Negara Pasifik Membawa Masalah Papua ke Dewan HAM PBB.

Keterangan:

Jumlah massa aksi 50-60 orang, Aksi dimulai sejak pukul 9.30WIB membagi-bagikan Selebaran di Fakultas Hukum dan FISIPOL UGM.

Kemudian beranjak menuju Bundaran UGM pukul 10.00WIB, sebelum massa aksi tiba di Bundaran UGM sudah terlihat Mobil truk serta anggota Kepolisian dan kumpulan Ormas reaksioner (Paksi Katon, Pemuda Pancasila,FAKI) diperkirakan massa ormas tsb 50-60an orang.

10.20WIB Aksi digelar didepan Bundaran UGM dalam bentuk Mimbar bebas, Tutup mulut (sbg bentuk protes pembungkaman ruang Demokrasi) serta TEATRIKAL (Silahkan nonton video teatrikalnya disini).



11.10WIB sebelum pembacaan Statemen Politik oleh Koordinator umum Aksi hari ini sempat terjadi represifitas terhadap massa aksi yang dilakukan oleh Ormas Reaksioner namun Aksi tetap dilanjutkan.

11.25WIB Ditengah-tengah represifitas yang terjadi Marlen selaku Koordinator umum membacakan Statemen Politik diSambut yel-yel Papuaaa (Baca Pernyataan Sikap disini), Merdeka dari massa aksi yang tergabung dari Rakyat Indonesia dan Rakyat West Papua.

Ilustrasi Gambar, AMP Kibarkan Bintang Kejora di  0 km, Yogyakarta

Ketika informasi tentang pengibaran Bendera Bintang Kejora beredar di media sosial, tidak hanya satu dua orang yang menanggapi soal ini, tetapi diseluruh penjuru dunia pengguna media sosial, memberikan respon positif yang sama tentang bagaimana semangat kawan-kawan Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] yang mampu mengibarkan Bendera Jati Diri Bangsa West Papua. Ini menjadi alasan menarik menggugah batin bangsa West Papua.

Pengibaran Bendera Bintang Kejora yang dilakukan tiga kali dalam rentetan sejarah bangsa, AMP menjadi representasi semangat mahasiswa dan masyarakat West Papua untuk menyuarakan dan menggemahkan tanah West Papua yang dikibarkan di negeri orang.

Pengibaran pertama, pada tanggal 01 Mei 2015. Pada peringatan Hari Aneksasi West Papua yang dilakukan oleh Negara kolonial Indonesia pada tanggal 01 Mei 1963. Semangat perjuangan untuk peringatan hari itu selalu dilakukan oleh AMP sebagai bentuk untuk menuntut dan mengutuk Negara Indonesia yang mengklaim sebagai hari Integrai. Tetapi yang perlu untuk ditekankan bagi rakyat Indonesia, 01 Mei adalah hari dimana Negara Indonesia dan Amerika Serikat  memainkan peran politik untuk menguasai bumi Papua yang kaya akan Sumber Daya Alam (SDA) demi kepentingan mereka. Ini merupakan sejarah awal kelam bangsa West Papua.

Pada peringatan Hari Aneksasi tersebut, AMP Komite Kota Yogyakarta dan Solo melakukan aksi damai di Yogyakarta dengan rute akisi dari Asrama Kamasan I Yogyakarta hingga Titik Nol KM Yogyakarta. Setelah balik dari aksi tersebut, dengan semangat mahasiswa dan pelajar West Papua, dengan riang, dengan denyut dan persatuan perlawanan, Bendera Bintang Kejora pun dikibarkan hampir sekitar 10 Menit di Jalan Kusumanegara Yogyakarta. Kondisi hari itu benar-benar kondusif, ketika para Polisi tidak mengawal ketat aksi tersebut.

Kedua pengibaran Bendera pada Rabu, 20 Mei 2015. Aksi ini dilakukan tiga hari berturut-turut mulai dari tanggal 19 hingga tanggal 21 Mei dengan tuntutan utama yaitu, “West Papua Back to Family, Melanesia Spearhead Group (MSG)”. Aksi dilakukan dengan rute dari Asrama Kamasan I Yogyakarta menuju Titik Nol KM Yogyakarta.

Bendera Bintang Kejora Berkibar selama 10 menit pada saat masa aksi diarahkan untuk balik ke Asrama sambil berorasi-orasi politik. Pengibaran dilakukan tepat sama dengan pengibaran yang dilakukan pada 01 Mei 2015. Bintang Kejora dengan ukuran 1x2 meter, berkibar dengan lantang yang diiringi dengan tarian-tarian bangsa West Papua. Setelah pengibaran, masa langsung melakukan Waita (tari Mee dari Mee-pago) dan Sapusa (tari Dani dari Lapago) dengan begitu meriah.

Dan ketiga, pengibaran Bendera Bintang Kejora pada 21 Mei 2015. Aksi ini merupakan aksi tiga hari berturut-turut, yang berlanjut dari tanggal 19 Mei hingga 21 Mei 2015. aksi  ini adalah aksi yang paling menggemparkan kota Yogyakarta yang dilakukan oleh AMP Se-Jawa Tengah (Komite Kota Yogyakarta, Solo, Semarang, dan Salahtiga).

Aksi dilakukan sama, dengan rute aksi Asrama Kamasan I Yogyakarta hingga Titik Nol KM. Orasi-orasi politik pun dilakukan dengan dalil-dalil semangat perlawanan mahasiswa dan pelajar melalui AMP. Masa yang hadir pada aksi tersebut tak tersendung jumlahnya, hingga masa mampu membuat jalan utama Kusumanegara hingga tempat rute aksi macet. Ribuan masa dengan berbagai suku di Papua yang terdiri dari tujuh wilayah adat besar bangsa West Papua.

Situasi hari itu benar-benar sedikit mencekam dengan ketatnya penjagaa yang dilakukan oleh Polisi, BIN, dan milter lainnya, mulai dari awal aksi hingga tempat tujuan. Setelah itu, sebelum pembacaan pernyataan sikap dimulai, masa diarahkan untuk semua bergandengan tangan, dan yang memegang poster dan spanduk diarahkan untuk berbaris dalam lingkarang masa. Beberapa menit kedepan setelah masa diarahkan untuk siap pada teriakan ‘Papua Merdeka’, Bintang Kejora pun berkibar di tengah-tengah pusat kota Yogyakarta.

Bintang Kejora berkibar mengelilingi masa aksi. Suasana hening. Merinding, tangis, terharu, menghiasi lingkaran masa aksi pada itu. Sekitar 15 Menit Bendera berkibar dengan ukuran 1x2 Meter mengelilingi masa aksi tanpa tekanan dari pihak apa pun, seakan semua yang ada pada pengibaran bendera tersebut terhipnotis untuk tidak melalukan apa-apa di titik pusat kota Yogyakarta. Setelah itu, bendera dikasih turun dan dihilangkan jejaknya.

Setelah itu masa aksi melakukan waita besar-besaran, tepat perampatan Titik Nol KM Yogyakarta, pertigaan jalan Trikora. Setelah waita, masa aksi diarahkan kembali ke asrama.

Catatan Putih Sejarah Bangsa

Sejarah baru AMP, melegitimasikan semangat perlawanan sipil mahasiswa Papua dalam merebut  Hak Penentuan Nasib Sendiri Bangsa West Papua pada periode Mei 2015. Catatan putih penting ini menjadi sejarah AMP mencatat sejarah bangsa. Dengan melihat kondisi rill saat ini di West Papua, bagaimana ruang-ruang demokrasi itu dibungkam habis-habisan dengan berbagai macam cara yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia melalui Militer Indonesia, semangat tak terelakan itu pun berakir dengan pengibaran.

Situasi yang memukau dalam kondisi tertekan, hal menarik yang menjadi perhatian kita adalah bagaimana kita bisa belajar dari para tokoh-tokoh West Papua yang dengan rela mengibarkan Bendera Bintang Kejora di West Papua hingga yang berakhir dengan penangkapan hingga pembunuhan. Misal, Bapak Fillep Karma yang mengibarkan bendera Bintang Kejora di Lapangan Trikora Jayapura hingga harus dipenjara 20 tahun lamanya.

Bagi kami bangsa West Papua, sesuatu yang berarti dan yang benar-benar berarti ketika semua menatap dalam rana perjuangan, harga diri bangsa West Papua adalah ketika Sang Sampari itu berkibar.

Soal ideologi dan nasionalisme menjadi tuntutan kita ketika Bintang Kejora adalah tujuan hidup kita bangsa West Papua yang diinjak-injak oleh Negara kolonial Indonesia sampai saat ini. Dengan menutupi semua kekejaman masa lalu yang dilakukan oleh militer Indonesia.

Merenung kembali lagi, tragedi-tragedi sebelum dan sesudah Reformasi Indonesia. Rekam jejak masa lalu bangsa West Papua, bagaimana Bendera berukuran 3x6 meter dengan panjang tiang dikibarkan dengan megah di Nabire ketika zaman kejayaannya Presidium Dewan Papua (PDP), hingga berakhir dengan penembakan yang menewaaskan 3 orang asli Papua yang hanya memperjuangkan kebenaran bangsanya.

Menyimak lagi, pada tahun 1999 ketika Presiden Indonesia, Gusdur memberikan izin kepada bangsa West Papua melalui PDP untuk mengibarkan Bendera Bintang Kejora di Jayapura, tepat di Gedung Kesenian Jayapura. Ribuan rakyat yang hadir pada saat itu, dengan gemah yang terhanyut dalam keheningan, semua riang tangis yang bersedu-sedu, ketika melihat Bendera itu berkibar dengan lantang.

Memang benar, Bendera Bintang Kejora bukan saja soal lambang Negara kita bangsa West Papua, tetapi Bintang Kejora adalah awal dan akhir dari hidup kita, Bintang Kejora adalah kehidupan asli kita orang West Papua, dan Bintang Kejora adalah budaya, adat istiadat, filosofi, karakter, watak, dan sebagainya bagi kita bangsa West Papua rumpun Melanesia yang mendiami bumi West Papua.

Ketika simak pengibaran pertama pada 01 Mei dan 20 Mei dan 21 Mei 2015 kemarin, walau Sang Sampari itu berkibar berkisar hanya hampir beberapa menit, tetapi darah yang membekas ketika Bendera itu berkibar, semangat itu bangkit seketika. Masa yang hadir pada saat itu, tersedu-sedu dan tangis di tengah semangatnya aksi, walau merinding itu seketika muncul dari tubuh pada saat itu.
Semangat Sang Sampari adalah semangat perlawanan kita dan kejayaan kita. Catatan putih bangsa West Papua menjadi sebuah representasi utama kita bangsa West Papua untuk terus melawan Kolonialisme, Militerisme, dan Imperialisme yang berakar di Papua melalui semangat juang menuju Hak Menentukan Nasib Sendiri bangsa West Papua Sebagai Solusi Demokratis Bagi Bangsa West Papua.

Salam Pembebasan

kepalan adalah Lawan.list

 

tuntutan  domokrasi amp.list

Sejak hadirnya bangsa asing di wilayah papua, perampasan SDA terjadi didepan mata kenyataan makin tersistematik dilakukan oleh negara indonesia dengan diberlakukan UU Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing dan UU Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Pokok Pokok Pertambangan, hal itu kian tersistematik dengan Agresi Militer Indonesia atas Papua sejak diluncurkan Trikora 19 Desember 1961 dan berubah menjadi Kejahatan Terhadap Kemanusiaan dibawah banyang-bayang sistim Binominal (Kemanan sebagai komandan perang dan kepala pemerintahan) yang telah banyak merengut Hak Hidup dan Hak Politik orang papua sejak tahun 1961 – 2015.

Organisasi Aliansi Mahasiswa Papua (AMP-red) didirikan oleh Mahasiswa Asal Papua yang menimba ilmu pengetahuan di pulau Jawa dan Bali, pada tanggal 30 Mei 1998 silam, di Jakarta. Pendirian organisasi AMP merupakan wujud implementasi pengabdian Mahasiswa Papua terhadap Masyarakat Papua yang dijamin dalam TRIDARMA seluruh Mahasiswa di Indonesia dan secara hukum dijamin dalam UUD 1945, Pasal 28c ayat (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara.
Mengingat realitas sosial papua diatas, maka AMP didirikan dengan tujuan “untuk melawan imprealisme internasional, kolonialisme dan militerisme indonesia” dan sebagai konsekwensi perlawanan tersebut maka AMP menutut “penutupan seluruh perusahaan asing diatas tanah papua, tarik militer indonesia baik organik maupun non organik dari seluruh wilayah papua dan segerah selenggarakan hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi penyelesaian persoalan politik antara indonesia dan papua”.

Dengan landasan perjuangan diatas menunjukan bahwa Pelaksanaan Hak Menentukan Nasib Sendiri menjadi titik sentral perjuangan AMP. Berkaitan dengan Hak Menenetukan Nasib Sendiri, itu secara jelas dijamin pada Pasal 1 ayat (1) Semua rakyat mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Hak tersebut memberikan mereka kebebasan untuk menentukan status politik dan untuk meraih kemajuan ekonomi, sosial dan budaya, Kovenan Internasional Tentang Hak Ekonomi Sosial dan Budaya dan Kovenan Internasional Tentang Sipil politik yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia ke dalam UU Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Tentang Ekonomi Sosial dan Ekonomi serta UU Nomor 12 tahun 2005 tentang Ratifikasi Kenan Internasional Tentang hak Sipil dan Politik. Berdasarkan kenyataan yuridis diatas, dapat dikatakan bahwa AMP berjuang untuk mendorong Pemerintah Indonesia agar menjalankan “amanah Undang Undang Negara Indonesia yang berlaku di seluruh Wilayah Indonesia”.

Berdasarkan kenyataan itu menunjukan bahwa perjuangan AMP merupakan perjuangan Hak Konstitusi Mahasiswa Papua dan mekanisme penyampaian pendapat dimuka umum yang selalu dilakukan AMP juga dijamin dalam UU Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan menyampaikan Pendapat Di Muka Umum selain itu, tuntutan utama yaitu Hak Menentukan nasib Sendiri sebagai solusi demokratis bagi penyelesaian perosalan politik indonesia dan papua yang dijamin dalam UU negara indonesia maka secara tegas disimpulkan bahwa perjuangan AMP adalah perjuangan legal dalam konteks negara hukum dan demokrasi indonesia.

Pernyataan Separatis yang angkat oleh beberapa Ormas kepada Mahasiswa Papua di Yogyakarta pada tanggal 1 Desember 2015 di depan kantor DPRD DIY dibawah kordinasi M Suhud (Paksi Katon) menunjukan tindakan Siar Kebencian dan Diskriminasi SARA berbasis isu Separtisme yang saat ini telah dilaporkan kepada pihak berwenang (polisi). Dugaan tindak pidana dan pelanggaran HAM itu terbukti dalam “pernyataannya yang menyamakan difinisi separatis dan mahasiswa papua dan mengklaim bahwa Asrama Mahasiswa Papua adalah sarang separatis dan selanjutnya mengajak warga Yogyakarta untuk mengusir separatis dari Yogyakarta dan berjanji jika aparat keamanan tidak mengambil upaya apapun untuk menghadapi separatism maka dirinya bersama pendukungnya akan memaksa untuk mengusir mahasiswa papua yang distiqma separatis”. Hal itu membuktikan bahwa peluncuran Front Jogja Anti Separatis merupakan babak baru ancaman keberagaman di Yogyakarta yang dideklarasikan di depan DPRD DIY dan merupakan tindakan pelanggaran hukum secara terang-terang didepan umum. Penyataan anggota DPRD DIY dari Partai PDIP (chang) terkait “mahasiswa Papuan jangan berulah di jogja dan jika ingin berulah silakan diluar jogja” itu secara terang-terang menunjukan bahwa anggota DPRD tersebut telah melakukan Diskriminasi Rasial dan mendukung tindakan FJAS yang berlawanan dengan hukum dalam bingkai negara hukum dan demokrasi indonesia. Sebenarnya bukan hanya itu, gerakan anti demokrasi yang didorong oleh saudara suhud telah terbukti dengan tindakan pembungkaman hak berdomokrasi dan menyampaikan pendapat dimuka umum AMP yang terjadi pada bulan Agustus 2014 di jalan kusumanegara.

Dengan melihat tuntutan akhir dari M Suhud Cs yang mendorong untuk adanya “PERDA Tentang Separatis” menunjukan bahwa “isu separatis terhadap mahasiswa papua dijadikan tumbal untuk membungkam ruang demokrasi bagi seluruh aktifis pro demokrasi yang ada di DIY karena pada asasnya sebuah aturan hukum dilarang mengandung aspek diskriminasi” sehingga tentunya perda yang sedang didorong itu merupakan upaya terselubung untuk melumpuhkan ruang demokrasi diseluruh wilayah DIY yang merupakan tindakan yang bertentangan dengan Konstitusi Negara Indonesia. Untuk diketahui bahwa sejak sejak diberlakukan Peraturamn Gubernur DKI Jakarta telah sukses menyumbat ruang demokrasi bagi seluruh elemen demokrasi di jakarta, hal semacam itulah yang ingin diwujudkan di Yogyakarta maka dalam rangka itu isu separtisme yang dijadikan bahas publikasi untuk mendapatkan dukungan masyarakat Yogyakarta sehingga kami AMP secara organisasi mengharapkan agar ”Masyarakat dan mahasiswa yang berdomisili di Yogyakarta jangan mau terprofokasi dengan isu separatisme terhadap mahasiswa papua yang digulirkan oleh FJAS dengan dukung pihak-pihak tertentu demi melindungi kepentingan politik, ekonomi dan sosial mereka di Yogyakarta”.

Pada prinsipnya secara organisasi AMP berjuang untuk “mengusulkan dilakukannya Hak Menentukan Nasib Sendiri sebagai solusi demokratis untuk menyelesaiakan persoalan politik anatara papua dan indonesia yang tak kunjung usai dan telah sukses menelan jutaan korban jiwa dan harta benda yang menunjukan situasi pelanggaran HAM Berat secara sistematik dan structural yang hanya mencemarkan nama baik negara indonesia dimata dunia internasional”. Berdasarkan itu, AMP menyimpulkan bahwa tuduhan Separatis terhadap Mahasiswa Papua Yogyakarta yang dilakukan Suhud Cs merupakan suatu tindakan diluar tujuan kehadiran Mahasiswa Papua di Yogyakarta yang jelas-jelas untuk menimba ilmu pengetahuan dan secara organisasi AMP juga tidak memperjuangkan Separatisme seperti yang dimaksudkan Suhud Cs.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tindakan Suhud, Cs merupakan tindakan mengada-ada tanpa didukung oleh landasan ilmiah karena definisi separatis dan mahasiswa sangat berbeda dan melalui tindakan peluncuran FJAS pada tanggal 1 Desember lalu nyata-nyata merupakan upaya Kriminalisasi Mahasiswa Papua di Yogyakarta mengunakan isu separatis dan secara terang-terang merupakan tindakan rasisme murni. Melaluinya juga menunjukan bahwa FJAS merupakan subuah wadah yang dibangun untuk membungkam ruang demokrasi di Yogyakarta dan merupakan ancaman serius bagi keberagaman di Yogyakarta.

Alm. Theys Hiyo Eluay

Dalam kesunyian malam itu
Detak detik jam dinding mulai berlalu
Di kala setan-setan itu memangkas hidupmu
Di kala anjing-anjing itu mencicipi ragamu

Terhentak jerit tangis menggema di seluruh pelosok negeri
Menghantarmu menuju bapa yang ramani
Jiwamu suci dengan misi pembebasan abadi
Berjuang demi bangsa dari penindasan tirani

Semangatmu adalah nilai suci
Pengorbananmu adalah roh bagi kami
Kau berpaling dari mereka adalah bukti cinta kasih
Kau guru, motivator, kau teladan sejati

Akan terpatri semangat sejati
Yang telah kau lukis di jalan ini
Kau masih di hati Tuan Theys Eluaiy
Takan keropos termakan waktu, tertanam dalam sanubari

Oleh Abbi Douw. Ia aktivis AMP, Ketua KK Yogyakarta.

Oleh : Jhon Gobai

Ilustrsi foto; AMP

Militer adalah angkatan bersenjata dari suatu negara dan segala sesuatu yang berhubungan dengan angkatan bersenjata Militer biasanya terdiri atas para “prajurit” atau “serdadu”  atau “anakbua”. Kata lain yang sangat erat dengan militer adalah militerisme, yang artinya kurang lebih perilaku tegas, kaku, agresif dan otoriter. Karena lingkungan tugasnya terutama di medan perang.

Saya baca satu artikel terkait definisi “Militer dan Hak Asasi Manusi” di Media Online Kompasiana, satu kalimat yang bisa di simpulkan secara wajah Negara, bagaimana militerisme hadir di berbagai bidang dan lini kehidupan masyarakat dan menjaga masyarakat Negara dari bahaya ancaman Negara. Ia (Militer) tidak hanya menjadi perajurit atau serdadu.

Sebuh kalimat yang saya kutip, “Bila berbicara militer kita juga akan selalu berbicara mengenai negara.”Hal ini menggambarkan Militer terhadap Negara, misalnya di bidang bisnis, Militer dilarang untuk melakukan bisnis dengan libatkan rakyat sipil. Dan dalam pendidikan kemiliteran juga banyak mendoktrin soal bela Negara. Kalau di bidang hokum juga Militer sendiri Punya Pengadilan tertinggi yang disebut dengan Makama Militer.

Militer memang dilatih dan dituntut untuk bersikap tegas dan disiplin. Dalam kehidupan militer memang dituntut adanya hirarki (pemimpin ritus suci, imam agung) yang jelas dan para atasan harus mampu bertindak tegas dan berani karena yang dipimpin adalah pasukan bersenjata.

Disiplin militer dalam menjalankan tugas adalah “kesadaran, kepatuhan, dan ketaatan untuk melaksanakan peraturan perundangundangan, peraturan kedinasan, dan tata kehidupan yang berlaku bagi Militer” (Baca UU tentang hokum disiplin militer, Ketentuan Umum,Bab I). Militer melanggar Peraturan dan UU Negara adalah wajib hokum di Makama Militer bila disertai dengan bukti data yang jelas.

Sikap Militer dan kemiliteran Indonesia terhadap bela Negara dan Masyarakat sipil hari ini masih di komentari. Soal Pelanggaran HAM masih dalam Ibarat ikan yang hidup di air tawar di pindahkan di Air asin, ke lautan yang bebas. HAM? Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanuddin dalam laporan saat rapat paripurna Pramono Anung di Gedung DPR, Rabu (24/9/2014) akhirnya mengatakan “anggota TNI merupakan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai prajurit yang dilatih, dididik, disiapkan, diorganisasikan, dan dibina dengan tugas untuk menjaga, mengawal, mengamankan serta menyelamatkan NKRI dari berbagai ancaman. Namun, faktanya di lapangan masih terdapat oknum anggota TNI yang melakukan pelanggaran dalam melaksanakan tugasnya, sehingga menciderai sapta marga dan sumpah prajurit”.

Selain itu juga banyak pelanggaran Ham berat yang sering Militer lakukan tanpa mempertimbangkan soal nilai hidup bagi nyawa seseorang. Contoh kasus, pembunuhan terhadap 4 pelajar oleh Militer di paniai, 8 Desember 2014 lalu adalah, Pelanggaran HAM berat. Tidak hanya melanggar UU HAM saja namun lebih lagi soal hak kodrad. Data bukti jelas, waktu kejadian di siang hari, di mata public namun proses penyelesaiannya belum tuntas. Dan juga pelanggaran-pelanggaran lainnya yang tidak disebutkan yang dilakukan oleh militer.

Contoh nyata lain soal perampasan tanah yang terjadi di Urut Sewu. Sikap militer terhadap masyarat sipil dihadapi dengan sikap militer tidak berprofesional. Walaupun lahan di persoalkan adalah milik masyarakat yang saat itu sedang berjuang untuk membertahankan sumber hidup mereka. Ini perlu di pertanyakan juga?

Soal pembunuhan Pejuang HAM di Papu Dortheis Hilo Eluwai, yang jelas-jelas di lakuan oleh Kopasus, 10 November 2001, di skylan, Port Numbai (Jayapura) (Baca Pembunuhan Theis dan Pembungkaman Ruang Demokrasi di Papua), pelaku jelas dan bukti lengkap dan banyak soroti dari dunia internasional, namun sampai hari ini telah terkubur. Hanya hari kematiannya saja yang bisa di peringati namun hal itu pun juga belum cukup untuk mecabut duri di “dada” ini. Belum lagi pembunuhan Alm. Musa Mako Tabuni, dan yang lainnya.

Penembakan-penembakan yang dilakuan oleh militer di tanah Papua sejak tahun 1963 hingga hari ini, dalam operasi-operasi Militer yang di semburkan di tanah papua, (Baca Sejarah papua, WPOL, Jhon Anari) dengan slogan pengkondisian daerah. Namun tujuan utama adalah buka lahan baru untuk transmigrasi menduduki dan masuklah sistem pemerintahan Indonesia. Saat itu masyarakat berpindah tempat ke "dusun" dan pelosok-polosok pedalaman. Dan banyak pula yang eksodus. Mulai saat itu hingga saat ini terjadi “Transformasi social budaya melalui system pemerintahan NKRI” melalui masuknya sistem Pemerintahan RI dan ketika di jalankan. (Baca Desertase S3 Pasca Sarjana, I Ngura Suryawan; Siasat Elit Mencuri Kuasa Negara di Kabupaten Manokwari Selatan Prov. Papua Barat.)

Pelanggaran HAM yang baru-baru saja terjadi di timika, penembakan yang dilakukan oleh militer terhadap dua pemuda di goronggorong timika,  bagimana konfli di ciptakan oleh militer sendiri, baru-baru di Jayapuara, Organda, sebelumnya juga terjadi di timika persoalan batas tanah adat. Konflik itu sengaja di ciptakan untuk pengalihan focus masyarakat dan aktifitas perusahan di Timika tetap lancar.

Militer dan Bisnis. “Tentara di daerah konflik internal biasanya melakukan tindakan ekonomi yang membahayakan, seperti pemerasan dan penyitaan properti. Di Aceh hal ini terjadi selama masa konflik. Tuntutan suap untuk militer menurun sejak terjadinya bencana tsunami di tahun 2004 dan pendatanganan damai, tetapi korupsi yang dilakukan militer telah menyebabkan tingginya biaya rekonstruksi dan menambah derita para korban bencana tsunami.” (Baca; Lisa Misol; Bisnis Militer Mengancam Hak Asasi Manusia” JUNI 21, 2006)

“Program Sejuta Hektar di Merauke Dikerjakan TNI”. Ini topic berita di media online tabloidjubi.com/2015/11/06. “Saya harus jujur mengatakan, langkah yang dilakukan TNI membuka lahan pertanian tersebut, telah menyalahi aturan. Karena Keppres mengisyaratkan adanya organisasi yang sudah terbentuk untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan,” kata Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke, kepada Jubi di Merauke.

Dalam hal ini Jokowi tidak salah memilih pekerjanya adalah militer. Selain militer jadi pekerja di perusahan Mifee milik AbuRisal Bakrie, militer hanya dimanfaatkan profesionalitasnya untuk di hadapkan dengan rakya sipil dan terus melakukan perampasan tanah adat milik masyarakat adat merauke dengan kekuatan kemiliteran.

Tentara di daerah konflik internal biasanya melakukan tindakan ekonomi yang membahayakan, seperti pemerasan dan penyitaan properti. Di Aceh hal ini terjadi selama masa konflik. Tuntutan suap untuk militer menurun sejak terjadinya bencana tsunami di tahun 2004 dan pendatanganan damai, tetapi korupsi yang dilakukan militer telah menyebabkan tingginya biaya rekonstruksi dan menambah derita para korban bencana tsunami.

Baca juga berita di Media tabloidjubi.com, “Purnawirawan Jendral Polisi Diduga Bekingi Operasional Tambang Ilegal di Degeuwo” berita ini di posting pada hari minggu, 25/10/2015.  “Di Degeuwo sana sudah muncul seorang purna polisi yang berpangkat Irjen Pol. Padahal, ada masalah kemanusiaan di sana Irjen (Pol). Dalam catatan kami, dia pernah menduduki banyak jabatan penting di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), salah satunya sebagai koordinator Staf Ahil Sosial Ekonomi (Sahlisosek) Kapolri, Jenderal (Purn) Sutarman pada 2013,” kata Ketua Dewan Adat Daerah (DAD) Paniai.

Purnawan itu telah, terus mendorong Di perusahan PT. Madinah Qurrata’ain, untuk terus melakukan pendulangan dengan berbagai cara. Nyawa manusia pun tidak ada nilai di matanya. “Ulah Polisi dan Birmob saat itu korban penembakan Melianus Kegepe, Mathias Tenouye, dan Selpius Kegepe. Dan pelurunya itu milik Birmob,” (Baca lanjut).

Persoalan-persoalan banyak tidak di coretkan disini dan tindakan-tindakan tidak mentransferkan dalam tindakan-tindakan militer dalam dunia kerja kemiliteran. “Dalam sistem ekonomi contohnya, khusus untuk di Indonesia, personel militer dilarang melakukan kegiatan bisnis yang melibatkan masyarakat sipil.” Kutipan ini saya ambil dari satu artikel yang sangat menarik. Ia menulis dan menjelaskan soal Militer dan HAM di media online kompasiana. com.

"Kegiatan usaha militer jelas menciptakan benturan kepentingan dengan peran militer yang sesungguhnya. Militer yang seharusnya melindungi rakyat Indonesia malah sering menggunakan kekerasan dan intimidasi untuk memperlancar kepentingan usahanya. Dan karena pemerintah tidak mengontrol budgetnya, maka akhirnya kegiatan ini menjadi benar - benar tidak terkontrol". kata Lisa Misol - peneliti Bisnis dan Hak Asasi Manusia dari Human Rights Watch yang juga sebagai penulis untuk laporan ini. Laporan setebal 136 halaman bertajuk "Too High a Price: The Human Rights Cost of the Indonesian Military's Economic Activities (Harga Selangit: Hak Asasi Manusia sebagai Ongkos Kegiatan Ekonomi Pihak Militer Indonesia)".

Tulisan ini betul-betul menggambarkan luas dan lengkap soal rakyat sipil korban atas kepentingan bisni militer. "Rakyat …lah yang mananggung kegiatan ekonomi militer. Sudah semestinya hal ini ditindaklanjuti secara serius".  kata Misol. (Baca lanjut artikel Referensi Bukunya Misol).
Keterlibatan militer dalam bisnis illegal memperparah pelanggaran hukum dan konflik dengan kekerasan. Bisnis-bisnis illegal juga menjadi lahan yang hurus dilegalkan demi “Perut Kenyang”. Ada satu artikel yang saya baca soal bisnis-bisnis illegal milik militer terkait penyedaran obat-obat terlarang.

“Contoh yang paling kenal adalah ketika para tentara melakukan serangan dalam skala besar ke kantor polisi di sebuah pusat kota yang ramai di Sumatra Utara, menewaskan beberapa warga sipil, yang terjadi karena persengketaan kepentingan dalam peredaran 'narkoba' di kawasan tersebut. Ratusan tentara terlibat, tetapi hanya 19 orang diberhentikan dan dipenjara menyusul insiden tersebut.” (www.hrw.org/id/news/2006/06/21).

Di papua sering terjadi tapi saya tidak punya data soal pembuktian hal ini. Tetapi yang perlu di pertanyakan soal minuman keras yang dijual di tempat-tempat umum, dan beredarnya obat-obat terlarang, dan juga soal PSK. Barang-barang (obat-obat terlarang) akses masuknya lewat mana? Sebab soal keamanan dan pemeriksaan di perbatasan PNG ke Papua, Pelabuhan, terminal dan Bandar udara sangat sulit untuk meloloskan obat-obat terlarang.

Kesimpulan Tindakan-Tindakan militer di Papua terhadap rakyat sipil sangat Memprihatinkan bagi rakyat Papua. Militer di papua hari ini bergandengan dengan system pemerintahan di papua dan Seluruh Perusahaan-perusahaan yang beroperasi di papua.

Hari ini militer menjadi tameng dan api untuk melancarkan sisitem pemerintahan yang sedang mecekik bumi, budaya, social politik tradisional papua, hingga menuju pintu musnahnya orang papua. Dan system pemerintahan itulah yang sedang membuka pintu Kapitalis, perusahaan masuk menghancurkan bumi dan menguras tenaga rakyat.

Militer hari ini hadir sebagi padar demi kepentigan segelintir orang di papua. Untuk pengkondisian, militer banyak bermain peran. Bagaiman militer menciptakan konflik-konflik horizontal, konflik unsur zara, hingga membangun situasi ketakutan sampai di tingkat psikis orang papua dengan cara stikma orang papua sebagi, pembuat onar, separatis, makar, teroris dan sebaginya.

"Bila hari ini militer yang menggunakan pakaian loreng, dinar militer, tidak menunjukan eksistensi sikap militernya maka Itu adalah Teroris yang Negara pelihara."_kata perempuan papua, Kristina K, saat orasi ketika aksi protes di bundaran UGM Jogja (2 Oktober 2015;10.27 waktu jogja) terkait penembakan terhadap dua pemuda asal amume oleh Militer di Timika

Penulis adalah Mahasiswa asal Papua, aktivis AMP tinggal di Pulau Jawa.

Referensi
1. https://id.wikipedia.org/wiki/Militer
2. http://www.kompasiana.com/venomaxus/militer-dan-hak-asasi-manusia_5500a4f28133112819fa7c01, di post,      04 April 2011 02:52:35. 
3. http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/1607.pdf

foto bersama usai pendidikan politik AMP jogja

Jogja/AMPnews—Dalam rangka menambah wawasan dan mempertajam pemahaman dalam pergerakan pembebasan revolusioner, KK Jogja gelar dikpol tahap awal sejak hari sabtu, 12 sampai minggu, 13 September 2015, bertempar di Asrama Baliem.

Peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut berjumlah belasan orang yang terdiri dari putra dan putri Papua yang mempunyai jiwa revolusioner. kegiatan ini berjalan dengan lancar, aman dan seruh kemudian para peserta juga mengikutinya dengan serius serta dapat memahami materi-materi yang diberikan oleh para pemateri yang andal.

Katua AMP jogja, Abii Douw mengatakan bahwa dikpol yang harus di nikmati bukan tempat atau fasilitas yang cukup tetapi materi yang di berikan, dapat memahami, kemudian kita bisa jalankan proses perjuangan ini bersama-sama.

“walaupun tempat yang sederhana dan situasi yang biasa saja, namun yang terpenting adalah peserta memahami manfaat dari pemateri dan harapannya kita semua selalu bergerak dalam perjuangan ini hingga mencapai kemerdekaan yang sesungguhnya.” Ucap Douw, saat jumpa press usai kegiatan.
Kegiatan yang disisi dengan banyak hal unik itu berahkir dengan “makan bersama” pada sore hari, pukul 18.57 waktu jogja. (Monaliza/ AMP)

Oleh: Aworo Tutu

http://ladang-dunia.blogspot.com/2014/12/kapitalisme.html

Sistem kapitalisme semakin umum dan banyak digunakan di era-era lama. Sistem ini dianut di Negara liberal (barat) yang berkiblat di Amerika. Seiring arus perkembanga waktu sistem kapitalisme merambah ke negara - negara berkembang.

kapitalisme telah memberikan efek buruk bagi perekonomian dan kesenjangan sosial yang semakin menganga terjadinya gap (jurang pemisah) antara si kaya dan si miskin. Itu semua merupakan dampak dari kejamnya kapitalisme yang terjadi di beberapa negara berkembang.

Negara demokrasi adalah negara kapitalis karena negara dikontrol oleh logika ekonomi kapitalis yang mendiktekan bahwa kebanyakan keputusan politik harus menguntungkan kepentingan kapitalis. Dalam hal ini yang diuntungkan adalah para pemilik modal (kapitalis) sedangkan masyarakat kecil tetap berada dalam bingkai kemiskinan akibat kapitalisme.

Sudah banyak perusahaan asing yang beroperasi misalnya, khususnya di papua seperti Freeport dan beberapa perusahan besar yang beroperasi di tanah papua, yang mengeksploitasi hasil bumi tanpa memperhatikan kesejahteraan rakyat di sekitarnya.

Bahkan pemerintah cenderung berpihak pada investor ketika terjadi sengketa antara pihak perusahan dan masyarakat sekitar. Keberpihakan kepolisian pada perusahaan asing merupakan bukti nyata bahwa republik indonesia ini penganut kapitalis. Karena salah satu ciri negara kapitalis adalah berpindahnya peran pemerintah yang semula melayani rakyat berubah menjadi pelayan investor atau pemilik modal.

kapitalisme merupakan suatu istilah luas yang meliputi; (1) cara produksi kapitalis, (2) kerangka sosio-ekonomi kapitalis, (3) mentalitas kapitalistis. Pada pokoknya, kesemuanya ini hanyalah merupakan tiga segi dari gejala yang sama.

Sejalan dengan semakin banyaknya gerakan Anti-Kapitalisme, namun karena umumnya Para pemilik media adalah para kapitalis, hasil buruk dari kapitalisme itu sendiri menjadi tertutupi.

Penulis akan menjelaskan sedikit pandangan tentang dampak dari Sitem kapitalisme, kerugian akibat kapitalisme yang sering ditutup-tutupi bahkan di abaikan oleh media dan juga pemerintah.

1. Ke-tidak Setaraan
Mantra umum kapitalisme adalah "orang bisa menjadi kaya jika mereka bekerja keras" ini sering menjadi suatu kesalahan dalam penerapan. Ada begitu banyak posisi di puncak, namun dalam rangka untuk membuat uang pertama kadang seseorang harus menjatuhkan yang lain. Tetapi ini berarti bahwa orang kaya tidak bisa ada tanpa orang miskin. Setiap cara anda melihatnya, anda tidak akan pernah kesetaraan di bawah kapitalisme.

2. Sampah
Dalam masyarakat di mana sumber daya tidak merata dan yang kaya akan selalu bisa menguasai sumber daya lebih sambil sesekali si kaya memberikannya pada si miskin dalam acara amal yang dipublikasikan. Ada banyak yang terbuang dari si kaya karena mereka mendapat lebih dari kebutuhannya sementara si miskin tetap kekurangan.

3. Kelaparan
Tentu saja jika seseorang memiliki kelebihan maka yang lain akan kekurangan. Sebenarnya ada begitu banyak makanan dan cukup untuk memberi makan seluruh populasi penduduk dunia, hanya kapitalisme menjadi salah satu penyebab pendistribusian tidak merata.

4. Anti Sosial
Di bawah sistem kapitalis, motif keuntungan jauh lebih besar dari altruisme. Jika orang khawatir tentang apa yang ada di kantong mereka sendiri mereka akan menghindari membantu sesama karena mereka berkonsentrasi untuk mencukupi / merawat diri mereka sendiri. Orang - orang akan berfikir untuk memprioritaskan diri sendiri di atas kebutuhan masyarakat karena mereka berfikir jika mereka kekurangan masyarakat tidak akan membantu mereka.

5. Bahaya
Seringkali sebuah perusahaan memangkas biaya kesehatan dan mengurangi sarana dan peralatan untuk keselamatan kerja untuk memangkas biaya produksi, dan juga seringkali tenaga - tenaga kerja tidak terlatih ditempatkan di daerah tertentu yang mempunyai tingkat resiko tinggi demi menghemat pengeluaran perusahaan. Hal ini sering menjadi penyebab kecelakaan fatal yang tidak jarang berujung kematian

6. Tindak Demokrasi
jika dalam sebuah demokrasi, satu orang mempunyai satu suara ini tidak terjadi dalam kapitalisme. Suara rakyat kecil dengan jumlah banyak, opini publik dan bahkan idiologi bangsa tidak begitu berpengaruh untuk pemerintah hari ini. Pemerintah akan lebih banyak mendengar dari Pengusaha yang mempunyai bisnis besar yang teah mendanani kampanye mereka. Atau bahkan pemerintah akan merangkul dan bermanis - manis ria dengan media televisi atau koran besar karena berita manis dari media-media ini yang akan mempengaruhi bahkan menghipnotis opini publik..

7. Polusi
Seharusnya tidak sulit untuk meyakinkan orang untuk tidak bunuh diri namun hal ini adalah apa yang perusahaan lakukan karena mereka menolak untuk melakukan langkah-langkah pemeliharaan lingkungan, karena akan mengurangi margin keuntungan mereka. Tidak masalah bagi mereka, bahwa dalam jangka panjang kita semua akan mati dan dalam jangka pendek mereka akan memiliki uang lebih dan lebih banyak lagi.

8. Perang
Banyak perang berjuang dalam beberapa tahun terakhir telah lebih dari keuntungan. Contohnya di Irak dan beberapa Negara di Timur Tengah, perang sebagian besar didanai oleh raja minyak dan itu perusahaan-perusahaan swasta yang menangani sebagian besar keamanan setelah invasi awal.
Di Libya, pasukan barat campur tangan ketika perang sipil menyebabkan pasokan minyak harus dipotong. Mereka hanya berpihak pada pemberontak karena mereka pikir mereka adalah yang paling mungkin untuk menang. Di Iran, intervensi militer sedang terancam atas pemblokiran rute perdagangan untuk mengangkut minyak.

9. Kediktatoran
Kita pastinya tidak akan membela kediktatoran di pemerintah kita, tapi mengapa kita memuja kediktatoran di tempat kerja?

CEO dibayar dengan gaji dan bonus besar sebagai penghargaan untuk mereka sementara mereka membayar pekerja mereka upah minimum. Para bos tidak melakukan pekerjaan, mereka tidak memproduksi barang yang kita konsumsi, dan mereka hanya memiliki alat produksi. Pekerja yang banyak melakukan semua itu dan mereka tetap di bawh kontrol kuat dari para penikmat laba maksimal.

10. Propaganda
Anda tidak dapat melarikan diri kapitalisme. kapitalisme ada di mana-mana. Di setiap billboard, iklan TV, internet, anda akan terus melihat orang-orang memberitahu anda untuk membeli sesuatu ketika hal ini dilakukan oleh pemerintah yang dikatator kita menyebutnya propaganda ketika perusahaan melakukannya; itu disebut iklan. Namun kedua hal tersebut sebenarnya adalah pencucian otak terselubung.

Penulis adalah Mahasiswa, aktivis Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) KK Yogyakarta

Pemateri/AMP foto;list

Memperingati Hari jadinya mambesak ke-37 AMP Jogja gelar diskusi public dengan thema: “37 Tahun Mambesak, Kobarkan Nasionalisme Bangsa Papua Menuju Pembebasan Nasional”. Diskusi di awali dengan doa pada pukul 10:35 waktu jogja.

Diskusi yang di hadiri belasan hingga puluhan mahasiswa Papua ini di isi dengan tiga materi yang tentunya menarik dan bermanfaat.

Dalam diskusi pertama, tentang sejarah Mambesak, di paparkan oleh Mateus Ch. Awe, mengatakan bahwa Mambesak hadir dalam lagu-lagunya untuk bangkitkan semangat nasionalisme.

Ia menjelaskan bahwa setelah pepera 1969 yang tidak demokratis dan banyak manipulasi, saat itu rakyat papua yang berapi-api nyatakan merdeka kemudian di bungkam dengan kokang senjata dan hujan amunisi. Situasi saat itu penuh ketakutan dengan operasi-operasi yang dilakukan oleh militer indonesi, kemudian Mambesak hadir pada tahun 70an untuk mengobarkan nasionalime rakyat papua dan dapat mempersatukan rakyat papua denga nanyian suci.

“ kata-katanya dari setiap bahasa daerah, ketukannya yang disesuaikan dengan situasi budaya setempat disitulah kekuatannya.” Ucap Auwe.

kemudian pemateri kedua, Abbi Dou juga mengemukakan pendapat dari sisi  situasi lahirnya mambesak, kemudian di bunuh oleh militer dari pandangan militerime, kolonialisme dan kapitalisme. (Baca isi materinya disini)

“ kapitalis adalah pemilik modal sedikit dan penguntung banyak. Negara Indonesia mereka jadikan jembatang sekaligus satpam penjaga investor dan militernya adalah ibarat tamengnya.” Ucap douw.

Lanjut Douw “ Ketakutan Indonesia akan terbangkitnya nasionalisme papua sehingga ia di bunuh. Tetapi sampai saat ini mambesak hadir dan hidup dalam lagu-lagunya.”

Lalu pemateri ke tiga, Emanuel Gobai, SH juga mengatakan hal dari sisi Budaya, Hukum, dan Hak Menentukan Nasip sendiri. (Baca isi Materinya Disini)

“ Budaya memegang peranan penting. Melihat mambesak yang membangkitkan semangat nasionalisme setelah runtuhkan revolusi Papua,19 61 pada 1969.” Kata Gobai. (Baca selengkapnya disini)

Lanjut Gobai, menuju Hak Menentukan Nasip Sendiri sebagai solusi Demokratis, budaya juga berperang penting. “ secara hukum Indonesia Maupun Rativikasi Kovenan Internasional sudah mendukung. Untuk mencapai pada Hak menentukan Nasip sendiri budaya berperan penting juga.”

Saat Selingan pergantian pembawa materi di iringi dengan baca cerpen karya sendiri oleh Topilus Bastian Tebai yang berjudul Aku Pembunuh Bayangan.

Acara seminar di akhiri pada pukul 12.47 waktu jogja, ditutup dengan pemutaran lagu-lagu Mambesak. (Jhe_G)

Pandangan Umum Tentang Budaya

•    Pada prinsipnya manusia merupakan mahluk hidup yang memiliki akal budi yang didalamnya terdapat beberapa unsur diantaranya cita, rasa, dan karsa;

•    Dengan mengunakan unsur cita dalam akal  budi manusia melahirkan keyakinan kemudian berinteraksi dengan manusia lain serta alam sekitarnya akhirnya menciptakan pola relasi yang harmonis, demokratis, dan ramah diatas realitas yang ada itulah yang dinamankan budaya

•    Kenyataan itu yang kemungkinan menginspirasikan para ahli hukum sosiologis menyebutkan bahwa budaya merupakan hukum yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat atau yang disebut hukum tidak tertulis dalam sumber hukum indonesia.

•    Secara objektif budaya tergolong kedalam dua bentuk yaitu budaya materiel (bisa dilihat spt tarian, kerajinana, dll) dan budaya abstrak (alam pikir adat yang mistik)

Budaya Papua

•    Bangsa Papua memiliki budaya yang mengatur hubungan antara manusia, manusia dengan alam, dan manusia dengan kepercayaan adat yang diyakini;

•    Dalam konteks hubungan antara manusia, secara Struktural Bangsa Papua menganut struktur patrilinial yang terlihat dalam pemberian marga/fam serta pembagian tanah warisan

•    Walaupun demikian dalam realitas sosial tidak ada perbedaan paten antara perempuan dan laki-laki, hal itu bisa terlihat dalam pengambilan keputusan dalam persoalan suara perempuan juga didengar, sedangkan dalam situasi tegang perempuan menjadi figur pendamain yang terlihat saat perempuan berdiri ditengah dua kelompok yang bertikai maka keduanya tidak dapat memanah karena hukum perangnya tidak memperbolehkan membunuh perempuan dan anak-anak;

•    Tingginya nilai perempuan ditunjukan pula dalam penyebutan tanah sebagai mama yang memberikan kehidupan, tingginya harta nikah juga sebagai bentuk dari penghargaan terhadap perempuan (ingat bahwa semua suku bangsa mengenal mas kawin bukan hanya papua jadi tidak bermakna ekonomis)
Struktur Sosial

•    Struktur Sosial Papua menganut paham patriarki yang diidentifikan dengan pengunaan marga namun memiliki hubungan langsung dengan keluarga mama yang berbeda marga dengan peristilihan yang berbeda-beda antara garis keturunan laki-laku dan perempuan;

Ø    Kekuatan struktur tersebut terlihat dimana antara kaluarga sedarah dari satu garis lurus buyut saling membantu dalam keadaan suka maupun duka,

Ø    Selain itu mereka tidak bisa saling menikah jika memiliki hubungan darah hingga tingkat generasi tententu apalagi satu marga/fam jelas tidak bisa;

Ø    Didalam beberapa marga juga memiliki satu buyut sehingga terlihat dalam satu sub marga terdapat beberapa marga yang penyebutannya berbeda tetapi berasal dari satu leluhur yang sama;

•    Prinsipnya struktur itu berlaku disemua suku yang bermukim di wilayah adat papua sehingga ada suku lain masuk kedalam salah satu dengan cara : diadobsi dari korban perang, atau karena kedua orang tuanya meninggal atau karena menikah maka secara otomatis dia akan menjadi keluarga besar marga tersebut.
Pemetaan Wilayah Adat

•    Pada prinsipnya bangsa Papua telah mengetahui batas-batas wilayah adatnya masing-masing dengan mengunakan patok alam dimana gunung, batu, pohon besar, sungai, dan pulau dijadikan penunjuk batasnya

•    Orang papua mengakui bahwa semua Wilayah Adat Papua dikuasasi oleh orang papua, sedangkan dalam konteks pemanfaatannya dilakukan oleh setiap suku bangsa didalamnya berdasarkan marga
•    Secara garis besar di seluruh Wilayah Adat Papua terdapat 7 (tujuh) wilayah adat, sebagai berikut :
1.    Wilayah Adat Domberai
2.    Wilayah Adat Bomberai
3.    Wilayah Adat Saireri
4.    Wilayah Adat Mamta
5.    Wilayah Adat Me Pago
6.    Wilayah Adat La Pago
7.    Wilayah Adat Ha Nimha

Pemetaan Wilayah Adat Untuk Pemenuhan Kebutuhan Pokok

•    Pada prinispnya diatas wilayah adat papua dimiliki oleh kurang lebih 350 suku bangsa yang hidup disana

•    Diatas batas-batas wilayah adat sebagaimana disebutkan diatas orang papua memenuhi kebutuhan hidupnya dan mengembangkan kehidupannya;

•    Mayoritas pengunaan wilayah adat dilakukan dengan cara, menetapkan :
Ø    wilayah perkebunan tradisional baik di gunung dan daratan,
Ø    wilayah berburu dan meramu di hutan/sungai/danau,
Ø    wilayah mencari ikan dilaut,
Ø    wilayah perkampungan

•    Wilayah bekas pengolahan orang tua akan diwariskan kepada anaknya dan selanjutnya akan diwariskan lagi hingga nanti, sehingga pada prinsipnya diatas wilayah adat papua tidak ada tanah dengan status tanah tak bertuan

Peralatan Tradisional

Dengan mengunakan pengetahuan tradisional, bangsa papua mampu menciptakan beberapa peralatan-peralatan pokok yang digunakan untuk mendukung semua aktifitas mereka diantara :
–    Kapal Batu
–    Anak Panah
–    Tombak
–    Noken
–    Rumah
–    Koteka
–    Cawat
–    Perahu
–    Peralatan Untuk Membuat Api secara tradisional (dari batu maupun dari kayu dan rotan)
–    Alat Menangkap ikan, dll

Pemenuhan Kebutuhan Pokok dan Umum
•    Bangsa Papua telah mampu mencukupi kebutuhan pokok sendiri sejak dahulu hingga saat ini yang diperoleh dari interaksi mereka dengan alam, seperti :
Ø    Kebutuhan Sandan : mereka telah memiliki pakaian tradisional koteka untuk pria dan cawat untuk wanita
Ø    Kebutuhan Pangan : mereka memperoleh dari hasil berkebun, meramu darat/sungai/danau, dan nelayan;
Ø    Kebutuhan Papan :  orang papua sedah mempunyai rumah tradisional yang dibuat mengunakan arsitek tradisional
•    Selain kebutuhan pokok diatas mereka juga telah mampu membuat fasilitas umum sendiri, seperti : Jembatan Yang Terbuta Dari Tali-tali Seperti Jembatan Gantung, Pagar, Jalan, Dan Tempat Acara Seni.

Transaksi Ekonomi

•    Orang papua sudah mengenal alat pembayaran yang sah sejak dahulu, walaupun mengunakan sarana sejenis kerang laut tetapi memiliki nilai yang hanya diketahui oleh orang papua, nilai itu berpatokan pada model kerang yang dijadikan media pembayaran
•    Dengan mengunakan alat pembayaran itu mereka melakukan semua transaksi ekonomi,

•    Selain itu mereka juga mengunakan transaki barter sebagai salah satu media transaksi ekonomi, dan juga barter untuk membangun hubungan sosial seperti memberikan bibit ternak untuk dipelihara tanpa meminta bayar dimana orang tersebut akan selalu mengingat pemberi awal selanjutnya akan diteruskan kepada orang lain sehingga membentuk satu garis sosial
Penanganan Kesehatan

•    Orang Papua sedah mengenal beberapa daun-daun yang berkasiat menyembukan penyakit sehingga mereka mampu membuat ramuan tradisional yang berkasiat menyembuhkan;
•    Selain itu mereka juga mengenal beberapa penyakit kutukan dari keyakinan-keyakinan adat sehingga mekanisme penyembuhannya juga mengunakan mekanisme tersendiri yang diikuti dengan ritual-ritual tertentu sesuai penyakit yang diderita

Penanganan Masalah

•    Masalah-masalah besar dalam pandangan orang papua adalah sebagai berikut : Pembunuhan, Pemerkosaan, perampasan istri orang, Penjarahan hasil hutan di wilayah adat suku lain, pengrusakan kebun oleh ternak orang, dan melanggarar ketentuan adat.

•    Dalam penanganan perkara ada beberapa kategori berdasarkan persoalan dianataranya :
Ø    Pembunuhan,
Ø    Pemerkosaan dan
Ø    Perampasan Istri
Ø    Pemerkosaan gadis
Ø    Pengrusakan kebun oleh ternak orang
Ø    Melanggar ketentuan adat
•    Dalam usaha untuk mengidentifikasi dan membuktikan persoalan-persoalan yang sulit ditemukan pelakunya orang papua mengunakan mekanisme ritua adat tertentu :

Perang Suku
•    Perang suku di papua merupakan salah satu alternatif penyelesaian masalah;
•    Perang suku disana memiliki aturan perang yaitu
Ø    Sebelum melakukan perang, suku yang akan memulai perang akan menyampaikan pilihan penyelesaian masalahnya adalah perang,
Ø    Dengan demikian anak-anak dan istri-istrinya akan disarankan untuk mengamankan diri,
Ø    Ketika perang berlangsung tidak menyerang anak-anak dan perempuan yang ada, korban perang harus ditolong,
Ø    Dilarang menjarah kebun orang, dan  
Perang akan ditentukan batas waktu berdasarkan korban;
•    Setelah perang suku berkahir mereka akan saling menyelesaiakan masalah dan berdamai, dengan demikian masalah tersebut berakhir jika ada pihak yang masih membuka lagi persoalan maka hitungannya persoalan berbeda dengan sebelumnya;

Penutup
•    Pada prinsipnya secara adat telah merdeka dulu, kerdekaan adat itu mulai berefolusi menjadi kemerdekaan secara politik melalui intelektual papua generasi pertama yang ditandai dengan ditetapkannya perangkat kenegaraan west papua melalui Komite Nasional Papua 1960 dan dideklarasikan pada tanggal 1 Desember 1961 namun dibubarkan oleh Indonesia melalui Agreesi Militer Indonesia dibawah Komando TRIKORA hingga saat ini.

•    Dengan demikian karena berbicara menyangkut budaya maka saya menamakan tentukan judul catatan singkat ini dengan tema “Mencari Bumiku Surga Yang Dihilangkan”.

Mambangun Kembali Bumiku

Oleh: Emanuel Gobai, SH
Penulis Adalah Pendamping Hukum Mahasiswa Papua, LBH Jogja

Dibawakan dalam Seminar Seharian AMP Jogja memperingati Hari HUT Mambesak ke 47