Halloween party ideas 2015
Tweet FB G+ Share Share Share

 

Photo Prib.Ismail Asso (Papua Moslem Assembly)


Penulis: Ismail Asso*

A. Pendahuluan

Judul begini agar permasalahan jelas. Namun tempat terbatas tidak mungkin dijelaskan secara konfrehenship tuntas tapi kecuali secara partial.

Pembahasan singkat ini penting, karena kebanyakan belum tahu bagaimana ajaran Islam sesungguhnya dalam konteks pembebasan Papua sehingga permasalahan menjadi jelas dalam menjawab judul.

Penulis merasa penting menjelaskan ini karena selama ini belum pernah dijelaskan oleh Muslim Papua sendiri. Karena ada kekeliruan masyarakat Papua, baik orang Islam sendiri, maupun utamanya orang diluar Islam, kaitan Islam -sebagai suatu nilai kebenaran universal dan Papua serta Muslim sebagai pribadi berpotensi multi interpretasi.  Tulisan singkat ini mencoba menjelaskan keterkaitan Islam dan Pembebasan Papua perspektif muslim Papua.

B. Muslim Antara "M" atau "O" 

Kesan banyak kalangan Muslim Papua dalam perjuangan dari pejajahan bersikap diam, tidak progressif malah tidak ada inisiatif ambil bagian dalam pembebasan rakyat Papua. Parahnya lagi, Muslim Papua (tanpa membedakan Pribumi-Pendatang) seakan menyetujui penjajahan dirinya. Tidak sebagaimana rakyat Papua penganut agama lain Islam. Lembaga Islam misalnya MUI, Muhammadiyyah dan PWNU Papua diam seakan tanpa peduli pelanggaran HAM di Papua sejak daerah ini dianeksasi melalui Pepera tahun 1969 yang konon tidak melalui mekanisme ‘one man one vote’. 

Berbeda dari lembaga milik Kristen, Keuskupan Papua dan Classis GKI Papua mengangkat pelanggarakan HAM terasa lebih dominan kepekaanya menegaskan nilai-nilai kebenaran ajaran agamanya itu.  Sebaliknya, Muslim Papua dan Ormas Islam dalam hal pelanggaran HAM oleh aparat TNI/POLRI diam seakan tidak terjadi sesuatu apa menunjukkan ketidak pekaannya.  Asumsi orang bukan penganut agama Islam bahwa Islam bukan agama pembebasan dan bukan ajaran kebenaran universal.  Padahala tidak demikian ajaran paling mendasar agama Islam sebagaimana dasar-dasar ajaran agama Islam itu akan ditegaskan dalilnya dalam bagian berikut ini. 

Nabi Muhammad SAW diutus oleh Asllah SWT, untuk membebaskan umat manusia sebagaimana Nabi Musa As untuk kaum Yahudi dari perbudakan Fir’aun di Mesir. Umumnya institusi Islam dan kaum muslimin Papua dalam sikap antara pilihan "M" dan" O", terkesan mendukung "O" alias menghalangi pembebasan Papua.  Muslim Papua tidak ingin bebas merdeka apalagi membantu berjuang membebaskan Papua dari penjajahan. Demikian mentalitas umum masyarakat sipil apalagi saudara-saudara muslim migran yang datang mengais rezeki di Tanah Papua.  Terlepas dari persoalan interpretasi teks-teks suci (Al-Quran dan Al-Hadits) sebagai guidance (pegangan hidup), memungkinkan multi interpretasi. 

Namun faktanya menunjukkan bahwa dan itu patut sangat disayangkan -Muslim Papua diam berpangku tangan.  Bersikap apatis sesungguhnya tidak mencerminkan nilai-nilai ajaran agama Islam yang inti dari tujuan kehadirannya sebagai kelanjutan agama Kristen dan Yahudi adalah sebagai agama pembebasan.  Sekali lagi Islam adalah agama-agama pembebasan (fathu). Hal itu terbukti dimana-mana pada masa awal kehadiran Islam untuk membebaskan dari penindasan dan sebagai rahmatn lil'alamin (kasih sayang bagi seluruh alam).  Untuk itu kedepan kaum muslimin Papua wajib ikut serta dalam membebaskan Papua dari penjajahan sebagai jaminan kebenaran ajaran Al-Qur’an dan Al-Hadits. 

Karena ajaran Islam menjamin hal itu. Tujuan kehadiran Islam melalui Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir, menyempurnakan agama terdahulu dengan semangat pembebasan. Termasuk Pembebasan Papua dari penindasan dan penistaan martabat kemanusiaan dan pencuriaan Sumber Daya Alam sekalipun itu dilakukan oleh bangsa yang mayoritas beragama Islam.  Namun sangat disayangkan karena peran kaum muslimin Papua sangat miskin malah praktis tidak terlihat kontribusinya dalam penegakan Amar Ma’ruf Nahi Munkar (menyeru kebenaran dan mencegah keburukan). 

Betapapun pelaku kekerasan dan penjajahan orang beragama Islam kalau itu melanggar ajaran kebenaran dan keadilan maka wajib hukumnya menolak. Oleh sebab itu penindasan tidak menutup kemungkinan dilakukan orang seagama (Islam) dengan kita bukan berarti mewakili Islam. Tidak! Karena itu wajib hukumnya bagi muslim sebagai pelaksanaan penghayatan ajaran kebenaran Islam untuk menyeru ‘amar ma’ruf nahi munkar’. Muslim Papua wajib menagakkan kebenaran islam dengan menentangnya kalau itu bertentangan dengan ajaran dasar agama Islam. Ajaran dasar agama islam menyuruh kita menegakkan keadilan dan ‘amar ma’ruf nahi mungkar’ (menyuruh kebenaran mencegah kemungkaran). Karena keadilan adalah ajaran paling pokok dan dasar dalam Islam seperti Firman Allah SWT terjemahannya: 


“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat pada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. 5:8)”.

Ayat ini memerintahkan kita sebagai orang beriman (mu’min, percaya) menegakkan keadilan kalau kita beriman kepada Allah sebagai Tuhan dan Muhammd sebagai Nabi dan utusan-NYA. Siapapun manusia memiliki hati nurani (hati bercahaya) secara natur (alamiah) ada panggilan jiwa akan terpanggil membela kebenaran melalui keluhuran budi (nurani atau bercahaya) kebenaran. Keharusan menegakkan keadilan dari kejahatan wajib bagi seorang beriman menurut ayat diatas. 

Banyak perintah Al-Qur’an dan Hadist Nabi menyuruh orang-orang muslim yang beriman untuk menyeru kebenaran-keadilan dan mencegah keburukan adalah wajib hukumnya. Seperti Firman Allah SWT sbb:

“Mengapa kamu tidak mau berperang dijalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak yang semuanya berdo’a; Ya Tuhan kami keluarkanlah kami dari negeri ini (Mekah) yang zalim penduduknya dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau dan berilah kami penolong dari sisi Engkau!”. (QS. 4: 75).

Namun kebanyakan muslim karena faktor alasan sekunder (duniawi) yang melakukan penindasan itu mayoritas beragama Islam maka diam tanpa mengkritisi tindakan itu benar atau salah. Mendiamkan kedholiman sama artinya tidak melaksanakan perintah agama Islam sebagaimana hal itu diperintahkan oleh Allah SWT terbaca ayat diatas.

Pembebasan Papua dari penindasan sesungguhnya menegakkan kalimah tauhid (inti pokok dasar ajaran islam). Itu berarti mengkontektualisasi nilai-nilai Islam paling tinggi dan jauh ditarik turun kebawah sesuai konteks social politik dan budaya Papua.  Namun demikian sayangnya kebanyakan kaum muslimin Papua tidak menyadari nilai kebaikan dan keadilan Islam tanpa pandang bulu pada siapa.  Hal itu kurangnya pemahaman inti ajaran Al-Quran yang hadir membebaskan umat manusia dari penindasan, pembunuhan, perampasan hak-hak asasi manusia seperti yang terjadi pada Papua.

Perampasan atau perampokan harta kekayaan Papua oleh siapapun adalah kebathilan, kedholiman yang bertentangan dengan ajaran agama Islam.  Penganiayaan bangsa Papua apapun alasannya, bertentangan dengan ajaran inti Islam yang terkandung didalam kitab suci, Al-Qur'an dan Al-Hadist. Sebab esensi kehadiran Islam dimuka bumi sebagai rahmatan lil’alamin, kasih sayang bagi seluruh alam dan missi utamanya kemerdekaan, kebenaran, keadilan sesuai nama agama Islam itu sendiri yaitu kedamaian. Muslim sikapnya dalam konteks Papua paradoxe dengan kenyataan penindasan. Tidak seperti Thoha Al-Hamid, Sekjen PDP.  Muslim Pribumi mudah percaya omong-kosong yang umum diketahui bersama seperti integrasi untuk membangun dan memajukan Rakyat Papua. 

Padahal kenyataan terjadi pembunuhan, pencurian dan pengangkutan kekayaan alam dengan membiarkan pemilinya dalam keterbelakangan dan kebodohan.  Kebebasan merupakan sunnatullah (natural law) dalam artian bahwa kemerdekaan atau kebebasan itu hak paling asasi bagi manusia. Muslim Papua wajib menjaga hak-hak dasar yang diberikan oleh Alloh SWT, berupa jiwa, harta sebagai amanah (titipan). Muslim Papua bersama seluruh rakyat Papua wajib ikut menjaga dari perampokan oleh Amerika (emas orang Papua di Timika), Gas dan Minyak oleh Inggris di Bintuni, Gas alam di Mamberamo Raya oleh Cina, ikan dan udang oleh Jepang, kayu besi (Merbau) oleh berbagai negara asing.  Muslim tidak boleh diam hanya menonton atas pembunuhan manusia tanpa alasan yang benar dengan atas nama apapun sebagai pembenaran (bedakan dengan kata Kebenaran). Menjaga dan mempertahankan hak hidup, melindungi nyawa diri dan keluarga serta menjaga harta benda adalah perintah agama yang hukumnya wajib fardhu ‘ain.Islam memerintah agar kita menjaga diri dan kekayaan alam tidak boleh dirampok bangsa lain. 

Karena kekayaan alam melimpah yang diberikan oleh Allah SWT, sebagai amanah untuk dipelihara dari kerusakan, perampasan dan pencurian negara wajib dilindungi sebagai kholifah fil ardhi. Untuk itu tulisan ini harapannya Muslim Papua harus menjadi sadar kembali atas kekeliruan atau lebih tepat ketidaktahuan perintah agama Islam selama ini.  Kedepan kaum muslimin tanpa membedakan harus menbangun kesadaran untuk berdiri dalam barisan menyuarakan kebenaran atas penindasan hak-hak hidup manusiawi yang dirampok dan ditindas. Perbuatan fasik oleh siapaun bertentangan dengan nilai-nilai pokok ajaran agama Islam. Oleh sebab itu harus dilawan sebagai wajib ‘fardhu ‘ain’ oleh seluruh Muslim Papua. Muslim Papua senantiasa harus menyerukan amar ma’ruf nahi munkar bagi pembebasan dan Papua Bangkit. 

Setidaknya tulisan ini sebagai ghozwulfikri, bahwa dengan opini demikian akan menjadi khiroh (semangat) kaum muslimin dari kekeliruan dua pilihan atas intrepretasi ajaran Islam. Muslim Papua wajib menegakkan keadilan sebagai perintah Allah SWT, yang mulia diwujudkan dengan menyatakan kebenaran sebagai yang benar dan salah sebagai salah (‘amar ma’ruf nahi mungkar).

C. Islam Dan Muslim Berbeda

Mendukung Papua Bangkit adalah wajib hukumnya bagi Muslim kedepan ini, kalau memang mereka benar Muslim dan ingin menegakkan nilai-nilai Islam yang benar sesuai ajaran yang ada dalam Qur'an-Hadist. Muslim Papua, dari manapun asal-usul keturunannya wajib menegakkan kebenaran dan keadilan melawan penindasan. Sebab pendindasan tidak sejalan dengan semangat agama Islam yang mengajarkan nilai persamaan dan menjunjung martabati manusia. Sikap demikian sejalan dengan Islam. Karena esensi Islam hadir kedunia melalui Nabi Muhammad SAW untuk membebaskan umat manusia serta menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Islam sekali lagi hadir untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Muslim harus menyatakan kebenaran bahwa pencurian, perampokan atau exploitasi kekayaan alam harus dilawan. Muslim Papua harus ikut serta melawan sebagai jihad fisabilillah. 

D. Islam Agama Tuhan

Rakyat Papua anggap Islam identik dengan Jawa, Bugis, Makasar atau singkatnya agama “pendatang” Indonesia lagi.  Maka persepsi orang lalu Islam melegalisasikan ajarannya sebagimana Muslim adalah keliru. Muslim penjajah dan menganggap Islam sama dengan Indonesia. Padahal ajaran agama Islam lain dan harus dibedakan dari suku bangsa.  Indonesia 85% pemeluk agama Islam. Sehingga mereka yang beragama Islam datang. Tapi harus dibedakan dan ingat bahwa Islam agama Tuhan. Agama Islam diperuntukkan bagi umat manusia, tidak hanya yang mendholimi bangsa Papua. Lalu dimana kaitan Islam dalam mendukung pembebasan Papua oleh Muslim?  Islam dimanapun hadir membebaskan penindasan, perampasan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Lalu apakah Islam Mendukung Papua Merdeka? Jawabannya 100% mendukung sebagaimana pengertian Islam dari "sana"-nya karena kemerdekaan adalah hak kodrati yang dijamin oleh Allah SWT, kepada setiap individu dan bangsa. 

Tapi kalau pertanyaan ini di tanyakan adakah Muslim Mendukung Papua Merdeka?  Jawabannya ada dan tidak. Karena jumlah penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam dunia maka penting dijelaskan disini, tentang perbedaan arti kata Islam dan Muslim.  Penjajahan Papua sama sekali tidak ada kaitan dengan Islam. Karena Islam dan Muslim berbeda walaupun berasal dari satu akar kata. Muslim sebagai kata benda yang berarti manusianya, sedangkan Islam sebagai kata sifat yang abstrak, berarti nilai.  Sesuatu yang berdimensi nilai berarti juga sesuatu yang dianggap suci, sakral (keramat),yang berintikan ajaran doktrin pokoknya bersifat transendetal. 

Wallahu'alam Bish-showaaf.

*** ***

Ismail Asso*

Ketua Forum Komunikasi Muslim Pegunungan Tengah (FKMPT) Papua.


DAFTAR BACAAN

1. Koenjaraningrat dkk, Irian Jaya Membangun Masyarakat Majemuk, Gramedia, Jakarta 1993

2.Astrid Susanto-Sunario (Penyuting), Kebudayaan Jayawi Jaya, Gramedia, Jakarta, 1994

3.KH. Abdurrahman Wahid, Membangun Demokrasi, PT Remaja Rosda Karya, Bandung, 1999

4. Taswirul Afkar, Jurnal Refleksi Pemikiran Keagamaan dan Kebudayaan, Islam Pribumi Menolak Arabisme Mencari Islam Indonesia, Edisi No. 14, Jakarta, 2003

5. Frans Magnis Suseno, 12 Tokoh Etika Aabd ke 20, Kanisius, Jakarta, 2000

6.13 Tokoh Etika dari Yunani Sampai abad 20, Kanisius, Jakarta 1996

7.Etika Dasar, Kanisius, Jogjakarta, 1987

8. Etika Politik, Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003

9.Menalar Tuhan, Kanisius, Jakarta, 2006

10. Nurcholis Madjid, Islam Agama Peradaban, Paramadina, Jakarta, 2000

11. Pintu-Pintu Menuju Tuhan, Paramadina, Jakarta 2002

12. Masyarakat Religius, Paramadina, Jakarta, 2000

13. Mulyadi Kartanegara, Mozaik Khasanah Islam, Bunga Rampai, Paramadina, Jakarta, 2000


Read more »
Tweet FB G+ Share Share Share

Poster "referendum" di aksi Mahasiswa Papua, Jakarta, Agustus 2019

Oleh: Jhon Gobai)*
“Kami tidak membenci rakyat Indonesia, jadi [mereka] harus mengambil sikap karena kemerdekaan Papua itu menguntungkan mereka juga. Papua tidak akan pernah usir yang sudah hidup di tanah ini,” ungkap Edison Waromi, ketua I Komite Legislatif ULMWP itu justru berharap rakyat Indonesia di Papua membentuk front tersendiri untuk mendukung kemerdekaan Papua (Jubi, 9/9/2019).
Hal itu diungkapkan dalam peluncuran laporan pelanggaran HAM selama bulan Agustus hingga September 2019 oleh Komite Legislatif United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Edison Waromi dan Markus Haluk di Jayapura, 9 September 2019.
Sementara pengertian siapa saja orang Papua, orang Papua yang ingin merdeka menjadi wacana diskursus gerakan pembebasan nasional West Papua sejak akhir 2015. Diskursus itu datang dari pandangan perlawanan terhadap penindasan dan pembebasan bangsa tertindas.
Jargon “tak semua orang kulit putih adalah musuh kami, juga tak semua kulit hitam adalah kawan” merupakan semangat merajut kekuatan berdasarkan rasa senasib, rasa ketertindasan, dan bersama berjuang untuk menentukan nasibnya sendiri.
Kolonisasi West Papua merupakan dalang dari imperialisme. Rezim Indonesia menjadi alat untuk menjajah rakyat di negeri ini, termasuk aneksasi West Papua kedalam NKRI.
Sehingga, aneksasi West Papua itu sejalan dengan program transmigrasi rakyat Indonesia ke West Papua, setelah UU Penanaman Modal Asing ditandatangani oleh Soeharto (1966), lalu kontrak Karya Freeport Indonesia di West Papua pada 1967.
Rencana pembangunan Pulau Jawa menjadi pusat kota industri dan perkotaan, sementara wilayah luar Jawa, terutama ke arah Timur Indonesia menjadi wilayah eksploitasi kekayaan alam untuk kemajuan industri tersebut. Itu juga yang dibicarakan dalam pertemuan G20 di Bali, kemarin.
Sehingga transmigrasi non Papua di Papua itu orientasinya mengusir penduduk pribumi dengan dibungkus semangat NKRI harga mati, Papua Indonesia, untuk kemudian lahan-lahannya dikuasai oleh pemodal. Program transmigrasi itu tentu program penjajahan terhadap suku-suku yang mendiami di setiap pulau di nusantara ini. Pendeknya, merelokasi rakyat Indonesia ke Papua.
***
Pendudukan Non Papua di Papua terjadi bersamaan dengan berlangsungnya operasi-operasi militeristik. Sehingga kesan Indonesia Papua, selain ABRI, juga non Papua, dan orang Papua adalah berkulit hitam dan orang berketurunan gen asal Papua, itu sangat kental dalam kehidupan orang Papua pasca pendudukan Indonesia.
Skat Papua dan Indonesia itu tumbuh subur dengan berbagai stigma yang dialamatkan kepada orang Papua: Aibon, Separatis, pemecah-Bela NKRI, KKB, dan lain-lain. Stigmatisasi semacam itu dilabeli kepada orang Papua, yang mencoloknya berdasarkan ras. Kemudian, design kebencian pendatang dan orang Papua yang sangat masif propagandanya diorganisir oleh rezim di Papua. Terlihat dengan tindakan pembelaan terhadap non Papua oleh TNI dan Polri di Papua. Seakan perjuangan rakyat Papua melawan penjajahan mencederai atau merugikan warga non Papua di Papua. Sebenarnya tidak. Bahwa rakyat Papua melawan sistem yang menjajah.
Bentukan organisasi pro NKRI atas-nama bela negara, yang didorong oleh Wiranto, lalu muncullah kelompok Bela Nusantara yang wataknya tak jauh berbeda dengan fasisnya militer orde baru –dua tahun periode Jokowi– dan juga kelompok Barisan Merah Putih peninggalan Badan Musyawarah Pepera (1969) bentukan ABRI, juga kelompok LMR-RI yang dilatih oleh TNI untuk tentara relawan di Tanah West Papua.
Atau kelompok “nasi bungkus” yang mengaku diri Tokoh Papua, Dewan Adat, Kepala suku Papua dan melakukan dialog, pendekatan moralis atas nama NKRI Harga Mati, Papua Damai, dan sebagainya, mereka adalah kelompok yang mewakili kepentingan pribadi. Siapapun yang bersikap politik bagian dari NKRI Harga Mati, lalu mencoba masuk dalam politik Tempe yang dibangun oleh NKRI untuk mempertahankan West Papua dalam NKRI, tentu mereka adalah bukan orang Papua yang berjuang untuk Merdeka. Apalagi segelintir orang nasi bungkus itu klaim mewakili suara rakyat West Papua, lalu mengumbarkan narasi Papua Damai, kondusif, dan sebagainya, itu tentu propaganda yang menguatkan produk rasis dan penjajahan. Bahwa rakyat West Papua melawan hal itu.
***
Rasisme dan penjajahan tak akan pernah dihapuskan sepanjang non Papua di Papua merasa bagian terpisah dari rakyat tertindas West Papua.
Anda bagian dari Rakyat West Papua; turut merasakan penindasan, dan berjuang bersama untuk bebas dari penjajahan Republik Indonesia, merupakan amanah dari sejarah perjuangan rakyat untuk membebaskan diri dari penindasan.
Keberanian Anda akan membawa kemajuan perjuangan rakyat melawan rasisme dan penjajahan. Sebab pengertian siapa rakyat Papua yang ingin merdeka adalah mereka yang turut merasakan penindasan dan berjuang bersama untuk membebaskan diri dari penindasan, tidak semata merdeka, jauh lebih bermartabat sebagai bangsa manusia yang beradab.
Medan Juang, awal September 2019
)* Penulis adalah ketua umum Aliansi Mahasiswa Papua (AMP)
Tulisan ini sebelumnya dimuat di suarapapua.com, diposting ulang di korankejora untuk kepentingan pendidikan dan propaganda, serta bahan diskusi kawan-kawan pejuang Papua.
Read more »
Tweet FB G+ Share Share Share

Aparat Gabungan TNI, Brimob dan Polisi Tembak Mati 4 orang Pelajar di Paniai, 08 Desember 2014

Penulis: Soleman Itlay*

Pelanggaran Hak dan Kedaulatan

Pada tahun 1847 Pakistan berpisa dari India karena, satu: perbedaan agama, yakni Hindu dan Muslim. Orang Papua Barat ingin menjauh dari Indonesia bukan satu alasan. Tetapi orang Papua Barat mempunyai suku, agama, ras, tanah, dan wilayah tersendiri. Orang Papua Barat memiliki ciri khas kebangsaan. Orang Papua Barat tidak bisa dipaksakan disebut bangsa lain (Melayu). Perbedaan inilah yang harus diakui, bukan menyangkal lagi.

Tidak bisa pungkuri. Bahwa orang Papua Barat punya bendera sendiri: Bintang Kejora. Orang Papua Barat punya lambang tersendiri: Burung Mambruk. Orang Papua Barat memiliki nama kebangsaan dan wilayahnya: Papua Barat. Orang Papua Barat mempunyai lagu nasional: Hai Tanahku Papua. Buktinya orang Papua Barat punyai hari besar: 1 Desember 1961.  Orang Papua Barat mempunyai semua ini semenjak 1961. Sungguh ini hakekat sejarah Papua Barat.

Pada tahun 1961, orang Papua Barat, Sir Jouwe mengatakan, tahun kedaulatan. Kedatipun Soekarno menyangkal orang Papua Barat sebagai “Bukan Melanesia” tetapi semua orang mesti membaca dan memahami ini baik, terutama kata-kata hidup Sir Nicolas Jouwe. Sebenarnya, bukan tidak mungkin ya? Sir Nicolas Jouwe berbicara berdasarkan pengakuan Belanda ditengah melaksanakan ekpansi di Nederlansd Nieuw Guinea semenjak 1898. Soekarno melanggar ini semua, terlebih hak dan kedaulatan bangsa Papua Barat.

Sir Nocolas Jouwe dalam buku “Kisah-Kisah Hidup Orang Papua”, meyebutkan Soekarno menyangkal: Orang Papua Barat  Bukan Melanesia. Bukan tidak mungkin lagi. Soekarno bersaksi dusta dibawah matahari. Lawan bisa baca sekali. Tetapi Soekarno, menurut Sir Nikolas tidak menghargai hak orang Papua Barat. Bahkan tidak menganggap Deklasi PBB pada 14 Desember 1960. Deklrasi itu mengenai Hak Asasi Manusia dan Piagam Pemberian Kemerdekaan Negara-Negara dan Orang-Orang Jajahan.  

Stigmatisasi Sepanjang Masa

Bukan orang Papua Barat semata. Belanda pun tidak menyukai Jerman karena menyebut “moffin”.Tempo dulu, Ali Mortopo pernah menyuru orang Papu Barat keluar dari Indonesia (1966). Baru-baru ini, Luhut Panjaitan menyuruh orang Papua Barat pindah ke Pasifik (2016). Dari dulu sampai detik ini, orang Papua Barat sering diistigmakan dengan: “separatis, KKB, GPK, bodok, miskin, monyet, kanibal, primitif. Makar, dan masih banyak lagi. Siapa[un tidak akan menerima kata-kata mati rasial ini.

Bukan memancing atau memutarbalikan fakta,melainkan semua ini sudah terbukti dan sering dijumpai dimana-mana. Semua itu bisa dilihat di facebook, intagram, twiter, majalah, Koran, radio, foto, video, dan buku. Dari waktu ke waktu, orang Papua Barat dengar di dalam homili (gereja), seminar, pertemuan, jumpa pers, dan lain sebagainya. Sekali lagi ini tidak bisa menyangkal diri. Benar-benar terlalu menyakitkan.

Luka kata-kata itu amat sangat menyakitkankan. Luka karena pukulan dan kecelekaan itu bisa dilupakan dengan kesembuhan. Tetapi sekali lagi, luka yang disebabkan oleh kata-kata amat rasial ini sulit dikebumikan di dalam waktu. Sepanjang masa akan teringat dalam kehangatan daya ingat orang Papua Barat. Sungguh tantangan hidup yang sial. Orang Papua Barat seperti tidak layak disebut manusia lagi, jika sepanjang bermukim sementara di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tambah pedas lagi kalau semua itu lihat dan dengar diatas tanah leluhur Papua Barat.

Populasi Orang Papua Barat Kecil

Orang Papua Barat sudah menjadi sedikit bersama Indonesia. Orang Papua telah menjadi minoritas diatas tanah leluhur. Semakin parah jika suatu saat seluruh Pasifik dan Indonesia dikuasai oleh Cina yang punya ambisi untuk menjadi negara adidaya dunia. Australia hanya punya penduduk 50 juta. Selandia Baru mungkin 6 atau 7 juta penduduk. Cina termasuk yang ada di Papua sudah memiliki penduduk 1 Milliar lebih. Sungguh orang Papua Barat akan punah!

Lihat penduduk di 5 kabupaten/kota provinsi Papua, pendudknya didominasi oleh pendatang (transmigrasi dan penduduk Melayu yang masuk bebas. Berikut data BPS 2010: Kabupaten Merauke (62.73%), Nabire (52.46%), Mimika (57.49%), Keerom (58.68%), dan Jayapura (65.09%). Sekitar 23 kabupaten lainnya di provinsi Papua dalam data BPS 2016 kemarin, pendatang dapat menunjukkan peningkatan yang begitu pesat. Orang pribumi Papua Barat sungguh menjadi minoritas. Menakjubkan bukan?

Sementara provinsi Papua Barat, jumlah penduduk orang asli Papua tercatat: 51,67% dari total 760.00 atau keseluruan penduduk sekarang, termasuk pendatang. Baca selengkapnya data penduduk BPS Papua Barat di kompas.com, Selasa (11/01/2011). Dilain sisi, data ini tidak bisa percaya seutuhnya. Kadang di pemilihan legisllatif, dan eksekutif saja sering terjadi perombahkan. Besar kemungkinan jumlah orang Papua Barat bisa prediksi dibawah dari itu.

Orang Papua Barat berada dalam ancaman kepunahan yang luar biasa. Orang Papua Barat sama persis dimana Amerika Serikat menghabiskan etnis di India. Pun juga sama seperti Inggris dan Amerika Serikat menghilangkan orang Aborigin di Australia yang menduduki 50.000 tahun silam di negeri Kanguru. Potensi pemusnahan ras Melanesia di Papua Barat semakin besar.

Peningkatan HIV/AIDS di Papua Barat

Dimana penderita HIV/AIDS di provinsi Papua dan Papua Barat semakin banyak. Lagi-lagi penderitanya adalah kebanyak orang asli Papua Barat. Data dinas kesehatan rovinsi Papua pada kwartal   II, hingga Juni 2016 tercatat 7000-an penduduk. Dari jumlah tersebut, kepala dinas Aloysius Giyai menyebutkan, urutan pertama ada di jantung hati pulau Papua, Jayawijaya, HIV sebanyak 1.484 dan AIDS 3.809 orang. Jumlah penderita 5.293 dan yang meninggal 400 orang.

Urutan kedua, Timika yang masih menderita HiV HIV/AIDS 4.162 orang, dan kota Jayapura, penderita HIV/AIDS sekarang 1.813 orang. Menurut dia kabupaten lain berada dibawah itu dan terus meningkat dari waktu ke waktu. Data ini dikutip dari media terpercaya di Papua, Tabloid Jubi edisi Juni 2016 dan disesuaikan pada buku “Papua di Ambang Kehancura” dari SKPKC Fransiskan Papua (2016).

Sementara kabar berita dari antara Papua Barat, menyebut khusus kabupaten Manokwari saja, per Agustus 2016 sudah mencapai lebih dari 1.445 kasus. Hal itu dibenarkan Pengelola Program Penanggulangan HIV/AIDS KPA Manokwari, Jennie Payung, di Manokwari, Senin (05/12/2016). Sementara di ibu kota provinsi Papua Barat terdapat 1.117 orang. Data tersebut dibenarkan oleh sekertaris Komisi Penanggulangan HIV/AIDS Kota Sorong, John Toisutta, Kamis (17/09/2015. Kutip dari Jubi edeisi 17 September 2015.

Program KB dan Operasi Ibu Hamil Papua Barat

Orang Papua Barat tidak punya harapan hidup baik di dalam Indonesia. Dari waktu ke waktu banyak orang meninggal dimana-mana. Baik di rumah, hutan, jalan, hotel, resstoran, ruko, toko dan paling banyak di rumah sakit. Orang Papua Barat tidak percaya rumah sakit yang dibangun Indonesia. Rumah sakit memilik pemerintah bukan dianggap lagi sebagai tempat orang diselamatkan. Setiap rumah sakit orang Papua Barat melihat penuh hati-hati.

Orang Papua Barat punya pandangan pada rumah sakit adalah tempat dimana orang kulit hitam sengaja disakitkan dan dimatikan secara sistematis. Setiap waktu banyak orang Papua Barat meninggal di rumah sakit. Kematian paling banyak Ibu dan Anak. Ibu-ibu dan perempuan muda selalu diarahkan untuk mengikuti program Keluarga Berencana (KB). Program ini diluar sampai di rumah sakit diberlakukan.

Orang Papua Barat (ibu-ibu) sekalipun tolak, tetapi psikologisnya terganggu saat berhadapan dengan pegawai BKKBN dan rumah sakit. Karena selalu dinasihati sampai membuat ibu-ibu tenggelam di dalam buaian “pemusnahan etnis” ini. Bukan hanya itu, perempuan asli Papu Barat kebanyakan melakukan operasi medis di rumah sakit. Sungguh ini benar-benar tidak menolak oleh ibu-ibu asli Papua Barat. Tidak akan ada ujung untuk mengakhiri ini. Tentu akan menghadapi ini sepanjang masa orang Papua Barat di Indonesia.

Masalah Lain-Lain

Banyak lagi orang Papua Barat mati karena minuman keras (Miras). Gubernur Papua, Lukas Enembe, baru-baru ini mengeluarkan peraturan daerah untuk produksi, peredaran dan mengonsumsi Miras tapi pengusaha tidak mengindakan. Belum ada tindakan pemerintah khususnya aparat yang mengawasi ini. Bukan itu saja, ada banyak tempat Pekerja Sex Komersial (PSK) yang meruak di seluruh tanah Papua Barat.

Untuk Miras di provin Papua sendiri punya peraturan untuk mencabut dan melarang produksi, peredaran dan penjualan mIras itu sendiri. Namun Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pelarangan Produksi, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol ini tidak maksimal. Kahirnya, munyusul lagi Instruksi Gubernur Papua Nomor 3/INSTRGUB/Tahun 2016 Tentang Pendataan Orang Asli Papua.

Namun dua kebijakan ini belum bisa dikatakan telah dijalankan. Rupanya ada upaya sistematis dan teruktruktur untuk menghambat peraturan ini. Sampai saat ini Perda ini buktinya belum berhasil menertibkan di seluruh Papua. Pengusaha-pengusaha yang sukses dari Miras ini terus melancarkan usaha. Hanya Mathius Awoitauw yang berhasil memulangkan Miras ke kota asal Surabaya pada Sabtu, 16 September 2017. Namun masih banyak lagi tempat yang menjadi pekerjaan bagi Awoitauw bakal untuk daerah lain.

Gara-gara ini, banyak orang Papua Barat meninggal banyak. Gara-gara Miras juga orang Papua Barat ditembak dan bunuh banyak. Dari Miras orang Papua Barat mengalami kecelakaan. Bahkan ada pula yang sengaja di tabrak. Kalau kecelakaan yang bermotif sengaja disebut “tabrak lari”. Banyak orang Papua Barat ditemukan di parit, jembatan, kos, rumah, dan tergantung di hutan dalam keadaan tidak bernafas.

Bagian ini tidak ada pelaku yang sering ditangkap oleh aparat. Ujung-ujung sebut Orang Tak di Kenal (OTK). Kalau tidak sebut suku ini dan suku itu. Permainan untuk menciptakan konflik sangat nampak. Banyak kota yang diakronomikan dan disebut lain-lain. Misalkan Timik dan Mimia. Timika: Tiap Minggu Kacau dan Mimika: Minggu-Minggu Kacau. Momen apa pun, yakni Pilkada, Pilgub, Pilres dan Legislatif selalu membuahkan darah dan nyawa manusia Papua Barat.

Setiap daerah yang memiliki potensi alam terutama emas, tembaga, batu bara, nikel, air terjun, danau, sungai dan lain sebagainya identik dengan kekacauan. Semua adalah sesuatu yang baru kelihatan sepanjang Tuhan Maha Pencipa segala sesuatu, menempatkan orang Papua Barat ari Sorong-Merauke. Jika ada konflik selalu muncul: ahk itu aktornya dari kelompok separatis, GPK, KKB, Makar, dan lain sebagainya. Sebuah realitas yang pahit di negeri sendiri.

Solusi Dialog Jakarta-Papua?

Ingin kasih ingat kembali lagi. Dainius Puras, pernah megatakan di kantor sinode GKI di Tanah Papua (2016). Bahwa: “saya mendapat kesan bahwa mereka, orang Papua kecewa dengan otonomi khusus ini. Terlalu kecil. Orang Papua punya rasa tidak percaya sama Jakarta”. Baca di www.satuharapan.com tentang Pelapor Khusus PBB Menilai Orang Papua Tak Percaya Jakarta.

Indonesia sangat amat kehilangan kepercayaan di mata orang Papua Barat. Tidak bisa salahkan kepada apa-apa, siapa-siapa, mengapa-mengapa, dimana-mana, kemana-mana, dan bagaimana-bagaimana. Karena semua ini: janji penyelesaian kasus pelanggaran HAM, janji untuk membuka akses bagi jurnalis asing, membangun Pasar Mama-Mama Papua dan Arus Kereta Api dan segala macam janji lainnya. Belum Terbukti!

Apakah Dialog Jakarta-Papua akan menjawab semua? Oh, rupanya terlambat. Orang Papua Barat sudah fokus kepada ULMWP. Apakah orang asli Papua Barat mau? Oh, orang Papua tidak akan balik dan terima itu. Apalagi yang harus dibuat oleh Indonesia? Hentikan pakai orang Orang Papua Barat, yakni: Franz Alberth Joku, Nokolas Messet, Lenis Kogoya, Ramses Ohee dan lainnya. Karena cara itu, dan memutarbalikan fakta dan kebenaran di PBB dan lain sebagainya, akan membuat orang tidak percaya.

Solusi paling terakhir adalah: Pertama pemerintah meminta maaf kepada orang Papua Barat atas semua pelanggaran baik sengaja maupun tidak sengaja. Kedua mengakui segala kesalahan pemerintah. Ketiga, mengakui orang Papua Barat sebagai manusia yang mempunyai hak dan kedaulatan politik, dan memiliki derajat yang sama seperti  bangsa lain di dunia. Barangkali ini ada pada pilihan dan keputusan negara, terutama Joko Widodo.

Penulis adalah anggota aktif Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) St. Efrem Jayapura, Papua
Read more »
Tweet FB G+ Share Share Share

Photo Ilustrasi Gambar Revolusi Mental Papua
"Catatan Komrade Deteanus Abugau: PT.Freeport dalam  Kewaspadaan "

Penulis: DeteanusAbugau

Kepentingan untuk rakyat Papua memerlukan pertimbangkan antar Tujuh wilayah yang mendiami di Tanah Papua dan melihat hadirnya perusahan Freeport di tengah suku-suku yang mendiami area Freeport atau pun kepada para pekerja Orang Asli Papua, perlu mempertanyakan apakah Freeport akan merusak seluruh Papua ataukah hanya area Freeport pada masa yang akan datang? dan yang paling terutama kesadaran penting untuk suku Amungme dan Kamoro menyangkut pada anak cucu berikutnya, di manakah mereka akan hidup untuk mencari makan dan minum serta tempat berburu, bila Freeport di tutup dan apakah lingkungan alam freeport akan kembali semula seperti tahun 1960-an dengan jaminan penuh. Tetapi di sayangkan para penguasa Freeport akan membiarkan dan tidak akan ganti rugi alam menjadi semula dan tidak menafkahi kehidupan dua suku tersebuat lagi, karena merupakan acountabilitas lagi.  Maka dengan ringkas saya menulis bagian dari catatan untuk kesadaran demi anak cucu kedepan.

Sejarah PT. Freeport Indonesia masuk ke tanah Amungsa dan Bumi Kamoro penuh dengan kebohongan terhadap orang-orang tua . Penipuan untuk merampas hak-hak warisan leluhur  contoh terjadi pada tahun 1960-an dimana Gunung Nemangkawi yang berlimpa ganda dengan Emas, Perak, Timah, Solibidium, yang ditutupi oleh salju abadi ditukar dengan 1 kaleng korner, tembakau & Kampak untuk menguasai tempat kedua suku tersebut.

Hal serupa terjadi di Kuala Kencana pada tahun 1994 pemerintah dengan paksa (todong dengan senjata) terhadap masyarakat adat untuk menyerahkan tanah adat kepada pemerintah agar dipergunakan untuk kepentingan PT. Freeport Indonesia bersama para kapitalis. Tanah dengan ukuran 25,000 hekter dibayar (sebagai rekognisi) kepada masyarakat adat Kamoro dari Iwaka dengan:
1. 150 Drem kosong
2. Rumah berbahan dasar triplex
3. Renovasi gedung gereja
4. Memberi bantuan obat

Apakah ganti rugi diatas sebanding dengan tanah seluas 25,000 hekter? wahhh....SADIS...PT. Freeport Indonesia mengakui dirinya bahwa sudah tidak punya hutang lagi kepada Masyarakat adat pemilik hak ulayat Kuala Kencana yaitu Amungme dari Arowanop dan Kamoro dari Iwaka.

Potret Gunung NemangKawi Dulu & Sekarang.Freeport McMoRan adalah perusahan tambang asal Amerika Serikat & pertama di Indonesia.Maka Kehadiran Freeport di tanah Amungsa bumi kamoro tentu saja melalui negara Indonesia.Namun demikian Negara sudah mengubah potret Nemangkawi ini, seperti Gunung 1 tertampak. Maka negara sudah menampar wajah orang Papua secara serius & berkelanjutan tidak ada harapan untuk hidup lagi kedepannya.

Akan tetapi kondisi belakangan ini & kini terlihat bahwa negara melalu seperangkat regulasinya bernyanyi sedemikian keras & bernyaring sedemikian kurang ajar.Tanpa mereka dipahami ujung dari permainan atau kisruh Negara Freeport belakangan ini sebagai kebodohan.

Hai!! Marilah generiasi Amungme & Kamoro serta orang Papua melihat bersama hak kesucian. Penghilangan hak suci Amungme bukanlah perkara kecil bagi negara ini &para korporasi, tapi mutlak di perjuangkan dengan cara2 yang bermartabat, demi keadilan bagi bangsa Papua.

Nemangkawi ada di tanah Amungsa& bumi Kamoro...,

Gunung Nemangkawi di Tanah Amungsa dan Bumi Kamoro

Analisis Pribadi, Ketika saya menganalisa sejarah pelepasaan tanah Kuala Kencana pada tahun 1994 adalah CACAT HUKUM dimana pada saat itu Papua menjadi daerah Daerah Operasi Militer (DOM) sehingga orang-orang tua tidak punya kekuatan untuk mempertahankan pendapat mereka. Lebih disayangkan lagi melihat orang-orang tua yang tidak tahu membaca, menulis dan tidak tahu berbahasa Indonesia (buta huruf).

"Dulu Zaman Presiden Soeharto" pelanggaran HAM terhadap Masyarakat sipil orang Papua sangat tinggi sampai dengan kehilangan jutaan nyawa, dan orang Indonesia tidak merasa bahwa masyarakat Papua itu bagian dari Negara kesatuan Republik Indonesia NKRI melainkan orang Papua bukan pemilik tanah Freeport itu sendiri.

Sekarang Pemerintah Pusat Mendekatkan degan masyarakat Papua untuk mendukung agar Operasi penambangan Freeport ini, diolah oleh Pemerintah Indonesia."Pernyataan Saya" Masyarakat Papua tidaksepakat bila orang Amerikamengola Freeport melaluiPemerintah Indonesia, terutama harus selesaikan masalah pelanggaran HAM di Tanah Papua dari tahun 60an sampai dengan 90an di area PT. Freeport dan rakyat yang terancam melalui PT. Freeport sehingga untuk selanjutnya akan di atur bersama Pemerintah Indonesia kelola Penambangan PT.Freeport di tanah Papua atau kah ditutup.

Kalau sebelum selesaikan persoalan itu mohon sabar dalam kegiatan aksi demo,dukungan pemerintah dll. Pasti Tuhan punya waktu untuk kami Masyarakat Papua.

" Heran" Selama 50th Freeport berada di tanah Amungsa.Tidak ada kontirbusi berupa apapun bagi masyarakat Papua maupunmasyaratlokal sesuai kesepakatan MOU tahun 1974. Saat ini Masyarakat hak ulayat merasa dirugikan oleh Freeport McMoran. Itu artinya bahwa" SETAN"sudah makan" Jantung dan uluh hati Papua pada umumnya dan khususnya suku Amungme &bumiKamoro. Saat ini berbagai macam manusia di belahanduniaberbicara tentang Freeport baik dari kalangan petinggi Negara,suku,ras pemerintah Daerah,lembaga adat,menamai masyarakat Lokal, tokoh pemuda maupun kaum Intektual. Semua elemen ini bukan untuk menyelamatkan orang Papuadankeduasuku yang sedang sakit tetapi mengurus kepentingan masing2 demi ekonomi keluarga.

setiap orang Papuamaupun 2 suku yang berdomisili di areal mimikamenyatakanbahwa : Freeport Tutup.dalamhaliniTerlihat ada sebagian orang Papua menyatakan tutup FREEPORT & sebagian menyatakan dilanjutkan Kontrak karya FREEPORT di tanah Amungsa-bumi Kamoro di Timika atau dinasionalisasikan.

Mereka yang menyatakan tutup Freeport adalah mereka memahamipersoalan yang terjadiditanah Papua agar memintahsolusi Pemerintah pusat. Artinya tutup Freeport dan memilih memintahakmenentukannasibsendiri bagi Rakyat Papua Barat di karenakan hadirnya PT.Freeport sebagai pembungkaman sejarah Papua Barat yang mana telah merdeka dan proklamsikan pada 1 Desember 1961. Dan ketakutan hilangnya hutan, gegarnya budaya kedua suku, limbah dari freeport menyebar seluruh Papua, dampak kemiskinan akan terasa. Di bandingkan yang nasionalisasi mereka hanya sebagai kepentingan ekonomi keluarga dan kepentingan negara kolonial Indonesia serta kepentingan kaum kapitalist dan imprealist.

Masyarakat adat Amungme & kamoro di areal konsesi Freeport berhak menarik tanah adat ditangan negara ini. Atau berhak memilih & membelah Freeport. Karena alasan adat & budaya.
Tapi juga berhak menukar SDA ke negara lain dengan sesuatu yang lebih luas dengan Waktu tertentu.
Pemerintah pusat jangan lupakan bahwa di sudut Gunung Nemangkawi (Carstenzs) ada pemiliknya. Cukup kami menderita kerugian selama 50 tahun karena KK I tahun 1967 - 1990 dan KK II tahun 1991 - 2021, pemerintah pusat tidak melibatkan masyarakat pemilik Hak Ulayat. Masa itu, memang terjadi demikian karena kami belum mengerti (masyarakat awam), sekarang kami mengerti (terpelajar). Pemerintah mengambil manfaat dari tanah kami/harta kekayaan kami digeruk tanpa memberikan kompensasi seimbang.

Kami sangat menghargai UUD 1945 Pasal 33. Namun negara juga perlu mengerti keberadaan suku amungme dan suku kamoro. Karena kekayaan yang negara ambil bukan barang yang bisa dapat diperbarui, mineral yang diambil adalah mineral yang tidak dapat diperbarui, sehingga yang mana negara telah tidak membantu kebangkitan masyarakat pemilik hak ulayat artinya negara sedang menciptakan penderitaan permanent bagi anak cucu kedepan kedua suku tersebut dan lebih khusus juga oaran Papua. Bila mana negara bersama entitas bisnis membangun masyarakat dan memberikan sebagaian hak selaku pemilik hak ulayat, menghormati negara bahwa ada niat baik membangun kehidupan dan masa depan kami karena disaat perusahaan tutup, kami tetap kuat berdiri di atas kaki kami sendiri. Namun selama 50 tahun (1967 - 2017) kami telah menderita kerugian, kehilangan dan jatuh miskin. Sekarang mau terulang kembali sejarah kelam tersebut.

Saya minta LSM yang bertindak sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat tidak diperkenankan memperkeruh situasi di Timika dengan berusaha merangkul kepala-kepala suku yang notabene bukan berasal dari masyarakat Amungme dan Kamoro. Berikan harapan-harapan yang kosong. MEEPAGO dan LAPAGO  relevan bicara mengenai wilayah adat Bomberai.saya akui bahwa ada 2 - 3 orang asli Amungme yang ikut kelompok tersebut tetapi itu tidak cukup representatif dari masyarakat Amungme dari Mbrum Mbram - Delematagal dan wilayah Kamoro dari Nakai - Waripi.

Perlu menghimbau bahwa masyarakat kecil (akar rumput) tidak menginginkan pemerintah pusat membawa masalah dalam kehidupan Orang Papua. Kami bicara fakta dan data bukan berbohong.
saya tidak keberatan sekali pun bila negara punya kebijakan untuk kepentingan nasional, namun saya minta yang menjadi ukuran tidak hanya kepentingan nasional. Negara mengambil kebijakan selain kepentingan pusat menjadi pertimbangan, kepentingan orang lokal juga harus dipertimbangkan. PP No. 1 Tahun 2017, tentang IUPK dalam rangka penerapan UU No. 4 Tahun 2009, Tentang Minerba. Sehubungan dengan kebijakan tersebut, minta Menteri Koordinator Kemaritiman dan Menteri ESDM mempertimbangkan agenda merubah KK menjadi IUPK karena kebijakan tersebut akan menyulitkan masyarakat penerima manfaat dari PTFI. Mohon mempertimbangkan hal tersebut dengan arif dan bijaksana. Dan lebih pentingnya ditutup dan tidak nasionalisasikan lagi, biar area Freeport kembali semula untuk mempertahankan anak cucuk berikutnya.

Sayang Suku Amungme dan Suku Kamoro
Sayang Tanah Papua
Sayang Papua Merdeka

Sayang Rakyat Papua

Penulis adalah aktivis mahasiswa AMP Komite Kota Bali
Read more »
Tweet FB G+ Share Share Share

         
Gambar. Mama Papua Sedang Menangis. Doc.ampnews.org

Penulis : Gideon M. Adii*

Artikel ini Hasil wawancara dengan seorang yang tidak mau disebutkan namanya, sambil kesal, sambil meneteskan air mata, ia bernada dengan Emosi yang meluap, entah kepada siapa ia geram... entah kepada siapa ia melotot, dan mengeluarkan seuntai kata, yakni: Orang asli Papua sendiri bilang, tahun 1969 itu adalah kasus "The act of no choice". Bagaimana kau memilih dengan senjata di kepalamu? Apakah itu Demokrasi?

Kau katakan itu "pilihan bebas" (Free choice) ? Bahkan Soeharto sudah menjual pegunungan Estberg ke Freeport pada tahun 1967! 2 tahun sebelum Papua dicaplokan ke pangkuan NKRI. Tentu saja tidak ada pilihan kecuali bermufakat di bawah todongan Senjata untuk ikut Indonesia, dengan hak suara di batasi hampir 1 suku satu orang diwakili.

Kini kau dengar selalu "NKRI harga mati". iya, bukan...? Bukan kau yang mati... tetapi orang Papua yang selalu mati dibunuh, dianiaya, di perkosa, disiksa, dibodohi, jika mereka meminta kedaulatannya. Jika Freeport yang menyeret kami masuk ke negeri ini, biarkan Freeport juga keluar bersama kami. Karena Tanpa Freeport mungkin sekarang kau tidak mendengar lagu "Dari Sabang sampai Merauke".

Kau mau mendengar suara orang Papua tentang bagaimana kau berteriak bising soal Freeport...? bacalah ini "Sobat, ko pernah lihat orang rakus, lapar pu cara makan...?". Kamu sama dengan mereka itu. Kamu Bekerja banting tulang, dengan mengorbankan segalanya hanya untuk mendapatkan kekayaan alam Papua, lalu kamu membangun daerah kamu.

Kamu mecintai kekayaan alam kami, tetapi manusianya kamu benci. Kamu memang rakus. Satu lagi "Kalo kam Jago, cabut Freeport dengan gunungnya kasih pindah ke kam  pu tempat to". Kekayaan yang harganya Miliaran dolar itu tidak ada artinya kalau kemerdekaan kau rampas. Ambil saja, untuk kau. Bawa ke Negerimu, tidak ada artinya buat kami, biarkan kami Hidup tenang. akhir kata "Kenyataan itu pahit, tapi keadilan itu lebih pahit lagi.."
Jadi berhentilah merasa berhak....

Penulis adalah AMP Komite Kota Jakarta
Read more »
Langganan: Postingan (Atom)

Komentar Anda

[disqus][facebook]
Gambar tema oleh duncan1890. Diberdayakan oleh Blogger.
Koran Kejora View My Stats