Koran Kejora

ilst. Gambar Koran Kejora Aliansi Mahasiswa Papua

Oleh: Natalis Bukega***

     Persoalan kebangsaan untuk penentuan nasib sendiri merupakan kebutuhan untuk mengagas pergerakan rakyat secara bersama mempersatukan wadah, idealis, Material dan merunjuk pada Praxis resolusioner “ Hak Penentuan Nasib Sendiri bagi Rakyat Bangsa Papua Barat”. dan tidak terlepas dari aspek historis setiap kelas-kelas penindasan rakyat dengan sejati-nya memperjuangkan jati diri untuk pembebasan Nasional secara manifesto reolusioner.  Gagasan, Mengenai sebuah proses awal mula kebangsaan juga terlihat pada negara-negara yang telah merdeka dan memperjuangkan sebagai negara yang berdaulat secara konstitusional  dari ideologis kebangsaannya masing-masing; sama hal juga bahwa kemerdekaan perjuangan bangsa Papua Barat adalah Hak Penentuan nasib sendiri tanpa intervensi  eksplotasi tertentu di tanah air Papua Barat dan kepentingan kapitalisme, Imperialisme, kolonialisme dalam  merebut demokratis kemerdekaan rakyat bangsa Papua Barat.

     Persoalan kebangsaan di kategorikan dengan beberapa pandangan yang perlu di dorong bersama yakni mulai dengan persatuan nasional dari rakyat yang ingin bebas serta pendukung (solidaritas) untuk mendorong persoalan kebangsaan dalam perstauan nasional. Dari pandangan Rakyat dan Pendukung menjadi satu untuk mendorong berbagai persoalan kebangsaan dalam prekpektif rakyat yang ingin bebas merdeka. Yang mana, dalam proses kebangsaan mengagas Idelogi dan alat pergerakan yang mengarah pada satu prinsip untuk kebangsaan yakni persatuan Nasional dan merebut kelas-kelas perjuangan pada wilayah yang terisolir untuk penentuan nasib sendiri.  Sehingga, terciptanya Persatuan Nasional sebagai alat gerak untuk rakyat dan massa luas merajut apa itu kemrdekaan bagi Rakyat Papua Barat.

     Peranan penting  dalam Persatuan Nasional di Papua Barat, adalah mempersatukan berbagai kalangan mulai dari Individu-Individu, Kelompok-kelompok, Orgnisasi-organisasi, Fraksi-fraksi, kaum mudah/mudi, suku-suku, agama-agama, lembaga-lembaga, kaum buruh, kaum tani, kaum miskin kota, kaum pedagang, kaum nelayan, kaum anak-anak jalanan serta beragama kelas-kelas penindasan di tanah Papua Barat; dan dengan itu, mewujudkan gagasan kebangsaan bersamaan yakni bertujuan pada satu tujuan dalam satu tugu ataupun satu ideologi rakyat memperjuangkan melalui konsep dasar “Persatuan Nasional”, dan terlepas dari kepentingan-kepentingan garis perjuangan yang ideal-lainnya pada Individu-individu, sekelompok-sekelompok, atau organiasi-organiasi tertentu. Melainkan, mampu mempunyai pandangan yang nasionalis mengerakan elemen  gerakan-nya untuk menyatu dalam persatuan nasional rakyat yang ingin bebas merdeka memimpin garis terdepan menuntut hak penentuan nasib sendiri di Papua barat dan di dorong dengan jalur-jalur diplomasi dalam satu wadah “Persatuan Nasional” yang absolut dan mendorogn perjuangan ke arah nasionalisme.

      Dari Konsep Persatuan Nasional untuk sebuah kebangsaan membutuhkan para pejaung-pejuang yang mempunyai satu perjuangan yang mampu mengarahkan berbagai elemen gerakan, bertujuan menujuh untuk membentuk dan mendorong dalam Persatuan Nasional dari semua prekpektif yang berbeda ke  Prekpektif rakyat yang bersatu dan daulat. Dari pergerakan Persatuan Nasional juga,  membutuhkan beberapa tingkatan yang memajukan Ideologi perjuangan yaitu Idealisme (pandangan tentang Ide Kebangsaan) dan Materialisme ( Materi pembelajaran untuk kebangsaan ) serta Praxis ( Praktek, cara-cara keraja pejuang, atau memimpin aksi jalan dan lain-lain) konsep tersebut menuju pada tingkatan dasar perjuangan dan peregerakan persatuan nasional untuk kebangsaan. Dari landasan itu, Rakyat dalam persatuan Nasional akan merevolusikan perjuangan sejati atas dasar sejarah bangsa untuk kebangsaan bersama dari revolusi dalam penentuan nasib sendiri. Konsep ini pernah di gunakan oleh Lenin dalam menjalankan organisasi yang mempersatuakn seluruh uni soviet seperti yang di tulias oleh Ernest Mandel soal “Teori Organisasi Leninis” yang menjelaskan bahwa ada massa, massa yang maju, ada massa inti, dalam proses perjuangan kelas dan teori ini pun bagian dari praxisnya Rakyat Papua Barat dalam penentuan nasib sendiri.  Subjek yang terpenting juga adalah tulisan lenin mengenai Revolusi Sosialis dan Hak Sebuah Bangsa untuk Menentukan nasib sendiri”mengagas mengenai Kemenangan sosialisme harus mencapai demokrasi yang sepenuhnya, dan sebagai akibatnya tidak hanya membawa kesetaraan sepenuh-penuhnya di antara bangsa-bangsa, tetapi juga hak kepada bangsa-bangsa yang tertindas untuk menentuakan nasibnya sendiri, yaitu hak untuk bebas memisahkan diri secara politik”. Realitas untuk persatuan nasional di Papua Barat  merupakan konsep perjuangan melibatkan juga Gerylia persenjataan merebut demokratis dari penjajahan yang terus menjajah rakyat, seperti  yang di tulis oleh T.W.Utomo menganai Revolusi Che Guevara “Sisi-sisi Kehidupan Sang Nasionalisme Sejati” dan dalam konteks ini menuju suatu pembebasan nasional untuk penentuan nasib sediri juga harus mempunyai Gerylia sebagai bagian dari diplomasi dan pertahanan untuk merebut kemerdekaan di tangan rakyat.  Selain dari itu, juga adalah mogok sipil Nasional untuk tuntutan hak rakyat menentukan nasib sendiri. Kondisi seperti ini, perlu di mulai melalui dan membangun “Perstauan Nasional Papua Barat secara Konsistensi bersama dan bertanggunggjawab bersama untuk menuju pada satu nasionalisme yaitu memperjuangkan kemerdekaan bangsa Papua Barat di negri sendiri sama seperti kemerdekaan negara-negara lain di muka bumi.

      Dari sudut pandang Papua Barat, Sejarah bangsa Papua Barat mempunyai perjuangan yang panjang mulai dari pelayaran-pelayaran bangsa-bangsa asing (Eropa) masuk di Tanah Papua Barat hingga kekuasaan bangsa Belanda atas  Papua Barat selama 64 Tahun; Sertakan Belanda telah memupuk embrio kemerdekaan bangsa Papua  Barat sejak, 01 Desember 1961 bersama para pelopor sejarahwan/wati  pergerakan rakyat West Papua dalam satu wadah yaitu “Komite Nasional Papua” . Namun, kemerdekaan itu hanya berumur hingga 19 hari saat “trikora” di cetuskan oleh Ir.Soekarno di Alun-Alun Kota Yogya Utara pada 19 Desember 1961  untuk membatalkan Negara Papua Barat yang telah merdeka sama seperti kemerdekaan bangsa lain di dunia ini. Dan mengarah pada proses tahapan Bangsa Papua Barat di aneksasi atau di paksa oleh Indonesai untuk menjadi bagian dari wilayah Indonesia karena mempunyai kepentingan ekonomi dan politik imperialisme, kapitalisme, kolonialisme di Papua Barat, dan melalui aneksasi  01 Mei 1963 secara sepihak Amerika serikat, PBB, Belanda, Indonesia  tanpa mempertanyakan satu pun rakyat Asli Papua Barat untuk bergabung atau tidak Ke NKRI tetapi tidak pernah sama sekali di tanyakan soal itu;  itulah lahir-nya kolonialisme atau pun penjajahan atas Papua barat secara hukum yang ilegal konstitusional Indonesia atas Papua Barat dan PBB yang tidak bertanggung jawab.

     Sehingga, catatan sejarah bangsa Papua  Barat membutuhan pelurusan dalam satu wadah yang nasionalis yaitu “Persatuan nasional Papua Barat”. Maka dari beberapa kondis sejarah yang bisa kita perhatikan bersama adalah mulai dari sejak 1 Desember 1961 sebagai kemerdekaan bangsa Papua Barat dan di mana, telah mengagas  persoalan kebangsaaan melalui kongres Nasional Papua yang pertama oleh para pelopor sejarah dan Kedua, merupakan catatan hari Tri Komdo Rakyat (TRIKORA)  di Alun-Alun Kota Yokyakarta Utara, tanggal 19 Desember 1961 yang di komdangkan oleh Ir. Soekarno dengan tiga point utama yakni, bubarkan negara boneka Papua Barat buatan belanda, Kibarkan bendera merah putih di seluruh Irian Barat/Papua Barat, dan Bersiaplah untuk mobilisai umum. Ketiga, Catatan hari The New York Agreement pada 15 Agustus 1962 merupakan hasil dari bangsa kolonial Indonesia tidak ingin bangsa  Papua Barat merdeka secara demokratik melainkan Indonesia menggugat terhadap Belanda, dan Amerika Serikat sebagai penengah membicarakan persoalan kebangsaan bangsa Papua Barat melalui The New York Agreement dengan beberapa point isi dari tuntutan tersebut tanpa keterlibatan rakyat Papua Barat yakni, pertama,Apabila badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau United Nation (UN) telah membenarkan persetujuan atau perjanjian itu melalui Rapat Umum, maka Belanda segera menyerahkan kekuasaan atas Irian Jaya (Papua Barat) kepada UNTEA, Kedua, Terhitung sejak tanggal 1 Mei 1963 UNTEA yang memikul tanggung jawab Administrasi Pemerintah di Irian Jaya (Papua Barat) selama 6-8 bulan dan menyerahkannya kepada Indonesia, Ketiga, Pada akhir tahun 1969, dibawah pengawasan Sekretaris Jenderal PBB dilakukan Act of Free Choice, orang Irian Jaya (Papua Barat) dapat menentukan penggabungan pasti tanah mereka dengan Indonesia atau menentukan status atau kedudukan yang lain (Merdeka Sendiri), Ke empat Indonesia dalam tenggang waktu tersebut diharuskan mengembangkan dan membangun kebersamaan orang Irian Jaya (Papua Barat) untuk hingga akhir 1969, Papua Barat menentukan pilihannya sendiri. Keempat, The Secret Memmorandum of roma (30 September 1961) dan The Roma Joint Statement (20-21 Mei 1969) berisi mengenai, Pertama menunda atau membatalkan Pepera 1969 sesuai Perjanjian New York, Kedua Indonesia akan menduduki  Papua Barat selama 25 tahun mulai dari 1 Mei 1963. Ketiga pelaksana Pepera 1969 akan di jalankan berdasarkan cara indonesia musyawarah, Keempat laporan akhir PBB atas Impementasi Pepera ke SU PBB harus di terima tanpa perdebatan terbuka, Kelima Amerika Serikat Membuat Investasi melalui BUMN Indonesia untuk eksplotasi sumber daya alam di Papua Barat, Keenam Amerika Serikat menjamin lewat Bank Pembangunan Asia dana sebesar US$20 Juta kepada UNDP untuk pembangunan di Papua Barat selama 25 Tahun mulai dari 1 Mei 1963, Ketuju Amerika Serikat menjamain rencana Bank Dunia dan menerapkan Transmigrasi orang Indonesia ke Papua Barat. KeLima penyerahan Papua Barat dari UNTEA kepada NKRI (1 Mesi 1963) atau aneksasi oleh pihak asing dan Indonesia atas Papua Barat.  Keenam Pepera dari 14 Juli hingga 2 Agustus 1969. KeTujuh Resolusi SU PBB No. 2504 (XXIV) pada November 1969, Ke Delapan konggres Nasonal II Rakyat dan Bangsa West Papua Jayapura, 26 Mei-4 juni 2000. Kesembilan organisasi-organisasi Papua Barat yang terbentuk bagian dari wadah konsolidasi bersama mulai dari 1960-an, 1970-an, 1980-an, 1990-an hingga pada tahun 2000-an.

      Dari rangkaian sejarah, tidak terlepas juga, dengan kekerasan militerisme Indonesia di Papua Barat, terutama seketika TRIKORA di cetuskan beragam operasi yang dilakukan di Papua Barat seperti, Operasi operasi Militer Indonesia  di Papua Barat dengan satuan militer yang diturunkan operasi lewat udara dan jalur darat dalam fase infiltrasi seperti Operasi Banten Kedaton, Operasi Garuda, Operasi Serigala, Operasi Kancil, Operasi Naga, Operasi Rajawali, Operasi Lumbung, Operasi Jatayu, Operasi Sadar. Operasi lewat laut adalah Operasi Show of Rorce, Operasi Cakra, dan Operasi Lumba-lumba. Sedangkan pada fase eksploitasi dilakukan Operasi Jayawijaya dan Operasi Khusus (Opsus), Operasi Wisnumurti, Operasi Brathayudha, Operasi Wibawa, Operasi Mapiduma, Operasi Khusus Penenganan Pepera, Operasi Tumpas, Operasi Koteka, Operasi Senyum, Operasi Gagak, Operasi Kasuari, Operasi Rajawali, operasi maleo.  Melalui operasi ini wilayah Papua Barat diduduki, dan banyak rakyat  Papua barat yang telah dibantai dan beragam operasi lainnya masih berlanjut hingga rakyat Papua Barat menjadi minoritas di tanah sendiri dan juga dari ‘Slow System Genocide’ yang di lakukan oleh kolonialisme Indonesia melalui makanan, tabrak lari liar, pembunuhan, serta beragam cara licik. Ini adalah kekuasaan kolonial Indonesia di Papua Barat yang terus menerus memusnahkan rakyat asli Papua Barat dari progress system Indonesia yang sangat tidak konstititusional.

     Perjalanan peradaban sejarah rakyat dalam prekpektif persoalan kebebasan atau untuk merdeka merupakan bagian dari konstitusi melanjutkan perjuangan serta mampun menyikapi  persoalan secara terstruktur bahwa di tingkatan Lokal, Nasional dan Internasional menyikapi dalam satu wadah bersama dan mendorong terus dari generasi ke-generasi menciptakan kemauan untuk menentukan nasib sendiri di tanah air Papua Barat.  Melihat realitas sejarah bangsa dan mendorong dalam pandangan bersama, membutukan peranan dari berbagai wadah mulai dari organiasi-organiasi yang bersifat non-organisasi hingga organisasi legal yang mempunyai kuasa hukum serta mengorganisir kaum yang belum terorganisir. Jelas, bahwa Kebutuhan bersama adalah” Persatuan Nasional Papua Barat” yang melahirkan embrio dan revolusi demokratik dari rakyat dan untuk rakyat serta untuk kebutuhan bangsa atas dasar ideologis Nasional Papua Barat. Dan Kemudian, mendorong cacatatan -catatan sejarah rakyat dalam perstauan nasional serta juga, menuntut ekspresi aksi demontarasi dan gerylia untuk menutup berbagai eksploitasi-eksploitasi liar, mengembalikan kedudukan  Papua barat sebagai teritory Hak Penentuan Nasib Sendiri yang secara demokratik.

      Secara realitas kehidupan rakyat Papua Barat; kolonial Indonesia di Tanah Papua Barat, mempunyai persoalan yang ketidak-setaraan antara rakyat Papua Barat dan Rakyat Indonesia mulai dari sejarah hingga teritory Papua Barat bahkan juga secara konstisional negara Indonesia atas Papua Barat tidak sama sekali merata secara ekonomi, budaya, pendidikan dan lain-nya. Persoalan tersebut adalah Indonesia bagi rakyat Papua Barat adalah sementara di  Papua Barat (Indonesia Ilgal kontitution on West Papua). Dan melihat juga, keburukan Indonesia bahwa melakukan berbagai Eksploitasi-ekploitasi, Pemusnahan Etnis rakyat Papua Barat (Genocide), Penguasaan militer seluruh tanah Papua Barat, Birokrasi Indonesia di Kuasai oleh Rakyat Indonesia sendiri bukan Rakyat Asli Papua Barat, Indonesia Mampu membohonggi PBB tentang situasi realita Papua Barat, Hak persoalan Rakyat bangsa Papua Barat Indonesia selalu melakukan mengklaim dan mengintimidasi serta  berbagai persoalan yang terjadi atas Papua Barat berangapan sebagai permainan.  Ini merupakan keburukan Indonesia dan wacana buruk yang di lakukan selam 57 tahun bangsa West papua di Aneksasi; sesungguhnya bahwa gagasan persoalan kebangsaan  dan sebagai catatan sejarah bangsa  Papua Barat untuk melihat, berfikir, menganalisis sehingga dasar kehidupan ideologi rakyat Papua Barat adalah konteks pembebasan nasional memperjuangkan hak penentuan nasib sendiri sebagai solusi demokratis dan terlepas dari namanya ekploitasi kapitalisme, Imperialisme, kolonialisme. Kebutuhan kita bangsa Papua Barat adalah kebutuhan mendesak mempersatukan dalam sebuah wadah yang berbentuk persatuan nasional Papua Barat menuju pada embrio baru dalam satu honai.

      Dan dalam Persatuan Nasional itulah, gagasan akan sebuah kebangsaan akan terjadi embrio baru dan revolusi rakyat akan memajukan perjuangan dasar Ideologi dari Teori hingga Praxis, yang mana mengorganisir berbagai basis kelas-kelas penindasan rakyat yang ada di tanah air Papua Barat serta menjunjung tinggi persatuan yang menjadi gagasan utama atas dorongan bersama dari rakyat hingga tingkatan pendukung demokratik pembebasan nasional. Persoalan Perkpektif Pembebasan akan menjadi terorganisir untuk Nasionalisasikan dan Internasionalisasikan sesuai perjuangan dalam persatuan bersama dari absurd perjuangan realistis.

     Maka, melihat dari kondisi ini perlu di pertanyakan kepada rakyat dan organisasi-organisasi pembebasan nasional Papua Barat bahwa apa kah kita perlu Persatuan Nasional? Apakah Kita bangsa Papua Barat pantaskah merdeka atas tanah sendiri? dan Bagaiman kita mengorganisir dalam persatuan nasional? Bisa kah kita bersatu?. Dan Bagimanakah kita harus meninggalkan egoisme dan Patronisme?  Inilah merupakan gagasan yang harus rakyat dan organiasi-organisasi pembebasan memikirkan sejauh-nya untuk persatuan bersama sehingga persoalan kebangsaan jatuh di tangan kita rakyat Papua Barat dari kalangan-kalangan yang ada di tanah Papua Barat. Sehingga revolusi demokratis tahapan kemerdekaan tercapai sesuai sejarah dan keadaan situasi untuk gagasan kebangsaan yang menuju pada persatuan nasional yang demokratis dalam Hak Penentuan Nasib Sendiri.


Salam Pembebasan Nasional Papua Barat


Penulis adalah Agitasi dan Propaganda Komite Pusat Aliansi Mahasiswa Papua


Refrensi:


[1]. Teori Oragnisasi Leninis Ernest Mandel

[2]. Haluk, Markus. 2015 4 seri “Seri Pendidikan Politik ULMWP”

[3]. Utomo, W.T. 2017 “Revolusi Che Guevara sisi-sisi kehidupan Sang Nasionalis Sejati”

[4]. Rachmawati, Iva. 2013 “ Papua, Sampul Jamrud Khatulistiwa

[5] Giay, Benny 2011 “ Hidup dan Karya Jhon Rumbiak”

[6] VL. Lenin. 1916 Revolusi Sosialis dan Hk Sebuah Bangsa untuk Menentukan Nasib sendiri

[7.]Agus A . Alu. 2006 [catatan kedua]. Papua Barat dari Pangkuan ke Pangkuan

Ilst.Gambar Koran Kejora Aliansi mahasiswa Papua

PERNYATAAN SIKAP


Salam Pembebasan Nasional Bangsa West Papua!

Wilayah yang terbentang dari Numbai sampai Merauke, Raja Ampat hingga Baliem, Pulau Biak sampai Pulau Adi, adalah wilayah West Papua. Dan West Papua bukanlah Indonesia. Indonesia adalah negara yang melakukan kegiatan politik secara ilegal di atas wilayah itu, sejak pasca deklarasi operasi Trikora 19 Desember 1961. Saat itu juga, demokrasi ala kolonial Indonesia hadir di sana. Demokrasi yang tak pernah benar-benar mencoba, apalagi menjamin, kebebasan rakyat West Papua untuk menentukan nasibnya sendiri.

Negara Indonesia tidak pernah peduli pada hak berdemokrasi rakyat West Papua. Cara-cara represif dan manipulatif sudah pernah dilakukan Indonesia sejak pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969 di West Papua. Praktik seperti itu yang juga masih bertahan sampai saat ini di West Papua.

Sejarah memperlihatkan pada rakyat West Papua, juga rakyat Indonesia, bahwa Indonesia hampir selalu gagal menjawab berbagai permasalahan yang terjadi di West Papua. Mulai dari soal pelanggaran kesepakatan New York Agreement 15 Agustus 1962, ketika Indonesia diwajibkan menyelenggarakan Penentuan Pendapat Rakyat secara one person one vote; genosida perlahan setelahnya selama kurun 50-an tahun; perusakan hutan yang begitu masif; gizi buruk; eksploitasi begitu masif terhadap bahan-bahan tambang (emas, tembaga, uranium, minyak, gas dsb)—yang berakibat peningkatan jumlah ton tailing yang merusak alam West Papua; ketimpangan sosial antara penduduk asal dan pendatang; extra judicial killing terhadap warga sipil termasuk aktivis; perlakuan rasis terhadap rakyat West Papua; hingga pengekangan kebebasan berkumpul dan berpendapat.

Kontestasi pemilu tahun ini sama seperti pemilu-pemilu sebelumnya. Masing-masing partai, beserta calon-calon legislatifnya dan calon presiden serta wakil presiden, berebut suara dari rakyat West Papua. Tapi mari kita perhatikan, apakah mereka bersedia mendengarkan suara rakyat Papua yang paling mendasar, “hak menentukan nasib sendiri”? Atau bicara soal mengurangi mobilisasi militer dan mengadili para pelaku pelanggar HAM? Atau menjamin kebebasan berkumpul dan berpendapat bagi semua kelompok sipil?

Meski suara dukungan rakyat West Papua jadi rebutan, ironisnya dalam debat Pilpres pertama, soal West Papua sama sekali tidak diperbincangkan baik oleh Jokowi maupun Prabowo. Prabowo sendiri memiliki track record buruk di Papua dalam kasus Mapenduma. Namun, bukan berarti Jokowi lebih baik. Jokowi sebagai incumbent, telah membiarkan pelanggaran hak asasi manusia berulang kali terjadi. Misalnya, kasus Paniai Berdarah yang tak rampung, kasus Deiyai dan Dogiyai yang juga tak selesai, belum lagi kasus-kasus penangkapan massal terhadap para aktivis West Papua yang belakangan makin sering terjadi.

Jokowi memiliki kekuasaan. Namun, kekuasaannya tidak digunakan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM dan membiarkan pelanggaran terus terjadi. Pembiaran itu artinya, mengiyakan dan jadi bagian perbuatan pelanggaran HAM.

Ditambah lagi, sampai sekarang masih dilakukan operasi militer di Nduga (Distrik Dal, Distrik Yigi, Distrik Mbua, Distrik Mikuri, Distrik Enikngal, Distrik Yal, Distrik Mam dan Distrik Mugi). Sebagaimana operasi-operasi militer sebelumnya di West Papua, operasi militer itu memakan banyak korban sipil. Puluhan rakyat termasuk anak-anak meninggal, terjadi penahanan dan pembakaran rumah. Ada setidaknya 20 ribu orang yang terpaksa mengungsi keluar dari daerah tersebut.
Akibatnya, pendidikan, kegiatan ekonomi, dan keagamaan, tak berjalan dengan normal. Akses pemerintahan sipil, wakil rakyat, jurnalis, pekerja kemanusiaan, sangat sulit. Kehadiran aparat TNI/Polri di sana justru menyebabkan rakyat trauma.

Dalam kenyataan sejarah dan keadaan seperti itu, wajar jika rakyat West Papua tak berpusing soal Pemilu maupun Pilpres 2019. Gelaran tersebut hampir mustahil menjadi hal yang penting bagi rakyat West Papua. Sebab, 1) keberadaan Indonesia di wilayah West Papua ilegal, 2) tak ada partai politik yang menyuarakan permasalahan nasional West Papua, dan 3) pelaksanaan Pemilu itu sendiri tak lain hanya untuk melanggengkan praktek-praktek kolonialisme: menjadi alat bagi pemerintahan kolonial untuk menempatkan penguasa-penguasa lokal dalam mengamankan kepentingannya.

Kami dari Front Rakyat Indonesia untuk West Papua dan Aliansi Mahasiswa Papua, seperti halnya rakyat West Papua, mustahil membayangkan adanya demokrasi, kesejahteraan, bagi rakyat West Papua jika masih berada dalam cengkeraman kolonialisme Indonesia. Tak ada pesta demokrasi jika rakyat tak memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Untuk itu kami mengambil sikap dan menyatakan bahwa:

1. Tidak mengikuti Pemilihan Presiden dan Pemilihan Umum 2019
2. Berikan Hak Penentuan Nasib Sendiri bagi rakyat West Papua
3. Tarik militer organik dan non-organik dari West Papua
4. Buka akses jurnalis dan informasi untuk West Papua

Salam solidaritas!

Medan Juang, 12 Februari 2019

Ilust. Gambar oleh Koran Kejora.

Oleh: Armand Axel***

Sejarah Papua Barat adalah sejarah yang termanipulasi oleh kepentingan-kepentingan ekonomi politik dari bangsa lain terutama Amerika Serikat, yang akhirnya mendorong Indonesia untuk melakukan aneksasi atas Papua Barat. Proses politik yang terjadi sebelum-sebelum Pelaksanaan Pepera tahun 1969 adalah sebuah proses dimana kepentingan system dunia mengambil peran yang cukup penting dalam proses sejarah Papua Barat. Adalah Blok Kapitalis (Barat) yang dimotori oleh Amerika Serikat dan Blok Sosialisme yang dimotori oleh Uni Soviet yang memiliki peran politik sangat besar atas bargaining politik bagi nasib politik Papua Barat hari ini.

Disatu sisi Amerika memainkan peran dengan memotong akses politik Belanda atas jajahan-nya di Papua Barat dan mendorong Belanda untuk menerima rancangan diplomasi politik yang ditawarkan oleh diplomat Amerika, yaitu Ellsworth_Bunker yang melahirkan Dokumen Buncker dimana merancang gagasan politik penting soal penentuan nasib sendiri rakyat Papua Barat. Dari gagasan Buncker lahirlah UN Resolution yang terkenal dengan the New York Agreement (NYA) dimana ditetapkan prinsip-prinsip teknis tentang pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) tahun 1969 yang sangat tidak adil, tidak demokratis dan sangat diskriminatif bagi Bangsa Papua Barat.

Selain memainkan peran diplomasi politik dalam Blok Barat, Amerika Serikat juga memiliki kepentingan ekonomi atas akses-akses Sumber Daya Alam di Papua Barat yang sangat kaya akan gas alam, deposit tambang, mineral, minyak bumi, hasil hutan, hasil laut, perkebunan dan beberapa sumber ekonomi lain yang sangat menguntungkan bagi kepentingan eksploitasi modal asing (Barat), terutama Amerika Serikat, di Papua Barat. Sudah jelas kepentingan ekonomi tersebut, adalah Freeport McMoran Gold & Copper yang berbasis di New Orleans, salah satu perusahaan tambang terbesar di Amerika Serikat, yang dikemudian hari menjadi masalah bagi hak-hak politik Rakyat Papua Barat. Akibat ada-nya intervensi politik AS terhadap Belanda mengakibatkan tidak berarti-nya dukungan politik Belanda atas penentuan nasib sendiri bangsa Papua Barat dan juga dukungan AS atas klik dalam tubuh TNI-AD pada tahun 1965 – 1966 yang mematangkan kehadiran Regime Otoriter-Militeristik Orde_Baru dibawah kepemimpinan Jendral Fasis Soeharto menyebabkan Papua Barat hari ini menjadi daerah aneksasi dan menjadi System bagi kolonisasi ekonomi dan politik serta ladang pembantaian (killing field) kemanusiaan oleh Indonesia yang dikontrol secara penuh oleh Amerika Serikat dan kepentingan-kepentingan ekonomi negara-negara Imperialis.

Seperti diuraikan diatas, kehadiran Freeport Indonesia, sebagai contoh, di Papua Barat adalah karena pertarungan kepentingan ekonomi-politik Amerika Serikat untuk menguasai ladang-ladang eksploitasi sumber daya alam di Papua Barat dengan kelompok kepentinga lain. Rancangan Kontrak Karya Generasi I (KK I) PT. Freeport_Indonesia yang dibuat antara Replublik Indonesia dan Amerika_Serikat tanpa keterlibatan rakyat Papua Barat pada tanggal 7 April 1967 adalah satu kenyataan politik dimana susungguh-nya PEPERA 1969 sudah ada dalam rekayasa politik AS-Indonesia untuk menganeksasi Papua Barat sebagai wilayah jajahan Indonesia. Secara logis, pelaksanaan Kontrak Karya sebelum adanya penentuan nasib sendiri secara demokratis oleh rakyat Papua adalah merupakan diskriminasi dan tindakan politik yang sangat tidak manusiawi oleh AS – Indonesia dan perlu mendapat tekanan politik dari gerakan Papua Barat saat ini untuk melakukan PEPERA ulang atau Referendum bagi Bangsa Papua Barat.

Disisi lain, Blok Timur (Sosialisme) yang dimotori oleh Uni Soviet yang juga membuka front politik dengan gerakan kiri Indonesia dan memberi dukungan politik kepada Gerakan Kiri Indonesia dalam makna perlawanan terhadap kepentingan Imperialis di Indonesia ternyata berdampak sangat buruk dan telah menjadikan rakyat Papua Barat sebagai korban sejarah yang seharus-nya tidak perlu terjadi. Kedekatan Regime Soekarno dengan Uni Soviet dan China untuk memblokade kepentingan ekonomi-politik AS dkk diwilayah Pasifik telah menjadi tumbal sejarah bagi rakyat Papua Barat yang menjadi korban kepentingan ideologis tersebut. Kritik terhadap gerakan kiri Internasional maupun Indonesia saat ini adalah kesalahan mereka dalam melihat posisi dan hak-hak demokratik rakyat Papua Barat yang harus-nya juga turut diperjuangkan sebagai bagian dari perjuangan demokrasi kerakyatan diseluruh dunia.

Perjuangan mewujudkan demokrasi yang benar-benar menjadi kedaulatan penuh rakyat adalah tujuan utama dari setiap organisasi yang berjuang menegakan demokrasi tersebut ditengah berbagai pilihan demokrasi yang berkembang, harapan akhir dari perjuangan demokrasi adalah terbentuknya sebuah tatanan masyarakat baru yang partisiptaif, berdaulat penuh dan mengakses suluruh keputusan yang menggunakan mekanisme demokrasi bagi kepentingan banyak orang.

Secara praksis, rakyat Papua Barat telah diajarkan secara budaya bagaimana cara berdemokrasi yang baik, hampir setiap struktur massa-rakyat yang terbentuk lewat suku-suku di Papua Barat, telah diperlihatakn oleh hampir sebagian besar suku di Papua Barat bahwa dalam setiap pengambilan keputusan, anggota suku berhak menentukan masa depan atau hal-hal yang terjadi diantara suku maupun keluar. Artinya dalam tindakan praksis demokrasi di Papua Barat, sesungguh-nya telah secara sistematis dilakukan lewat mekanisme-mekanisme demokrasi yang dijalankan oleh masing-masing suku berdasarkan kebiasaan mereka.

Maka dalam merumuskan Strategi dan Taktik Perjuangan, walaupun pembacaan kita terhadap Sejarah Perkembangan Massa-Rakyat Papua Barat belum selesai, akan mengacu pada pijakan-pijakan politik atau arahan politik yang lebih fokus dari pembacaan kita terhadap sejarah perkembangan massa-rakyat Papua Barat sehingga proses perjuangan kita akan tepat sasaran dan mengarah pada kualitas perjuangan yang lebih baik. Cita-cita akhir kita dalam perjuangan Pembebasan Nasional Papua Barat adalah menciptakan tatanan massa-rakyat Papua Barat yang Demokratis Secara Politik, Adil Secara Sosial, Sejahtera secara Ekonomi dan Partisipatif secara Budaya, semua hal itu akan terjadi jika Papua Barat bebas dari cengkeraman Kolonialisme Indonesia dan Imperialisme.

Salam Pembebasan Nasional Papua Barat

Gambar Ilust. Koran Kejora "Menolak dan Hentikan Eksploitasi Alam Di Intan Jaya, West Papua"

Oleh: Bisem Abugau***

Perusahan yang sedang proses untuk di ekplorasi di Intan Jaya tersebut berasal dari perusahan PT. MONI SEJAHTERA LANGOWAN yang akan melakukan Satu Juta Hektar Tanah adat moni untuk eksploitasi emas, tembaga, uranium, perak dan lainnya. Dari batas wilayah seluruh tanah di Intan Jaya akan di ekplorasi secara menta dari garis batas antara  Distrik Biandoga, Wandai, Homeyo dan menyusul pada distrik lainnya. Sebelum berdirinya perusahan ini, mempunyai sejarah tersendiri ketika ekspedisi Geologs dari Belanda tahun 1936 menemukan 5 titik tempat bahwa daerah moni terdapat unsur hara tanah yang bermanfaat bagi dunia, seperti  dimuat di Majalah Geological Scientist of America tahun 2005.  Sehingga, kondisi ini mendiamkan secara dunia World Hidden Weald. Dan Pada tahun 2007 PT MONI SEJAHTERA LANGOWAN didirikan. Perusahan ini, telah tentukan garis kordinat atau batas eksploitasi Kordinat : N.3.40.60 and E.136.40.59. Sejak berdirinya, perusahan ini mempunyai dasar hukum yang di keluarkan yaitu akte notaris no.32 yang di notariskan oleh Sri Widodo, SH dengan beralamat Jl. Yos Sudarso No.35 Timika, Papua. Sedangkan SK MENKUM HAM RI PT.Moni Sejahtera Langowan sebagai Pertambangan Khusus AHU-0080722 A.H.01.09 Tahun 2011, yang di sahkan pada 06 Oktober 2011. Sehingga melalui UU MINERBA NO.4 THN 2009. PASAL.135 akan di eksplorasikan.

Dalam berita yang beredar di media sosial bahwa pendiri PT. Moni Sejahter Langowan tersebut dengan melibatkan masyarakat adat tetapi belum tetentu sebagai keterlibatan itu, seperti Welly Maningkas sebagai Direktur Utama dan pensehat lemasmo,Salmon Nagapa sebagai Direktur dan Tokoh Pemuda Moni, Moses Selegani sebagai Komisaris Utama dan kepala suku besar Moni, Bernadus Bagau sebagai Komisaris dan Sekjen Lemasmo, Anggimbau.SH sebagai Direktur Kepala Suku, Matius Somau sebagai Komsaris Kepala Suku, Marten Mayani Komisaris Kepala Suku. Inilah yang mendirikan PT. Moni Sejahtera Langowan untuk mengeksploitasi Alam Kekayaan suku moni, Intan Jaya West Papua. PT. Moni Sejahtera Langowan yang dikendalikan oleh TOBA GROUP yang pemiliknya Jend.Tni Luhut Binsar Panjaitan dan pemilik PT. Moni Sejathera Langowan adalah Welly Maningkas. Perusahan ini telah melakukan hubungan konsorsium bersama perusahan-perusahan raksasa Eropa dengan dana investasi perkiraan 25 Miliar di Hote Grand  Tropic Jakarta Barat Tahun 2016 yang di hadiri oleh Grace Lumangkun, Laksdya TNI [Purn] Fred Lonan (mantan Wakasal), Boike Wurarah, Bernad Saisab, Welly Maningkas, Brigjen TNI [Purn] Paulus Prananto (Toba Group), Salmon Nagapa, Vence Nayoan, Heinz Rauball  dan para pelaku perusahan-perusahan Eropa.
Dari Melihat kondisi seperti dan Terkait dengan Perusahan Pt.Moni Sejahtera Langowan  yang sedang masuk di Intan Jaya wilayah suku Moni maka secara tegas dari Pelajar, Mahasiswa, Masyarakat, Intelektual Intan Jaya dan seluruh lapisan masyarakat PAPUA menolak PT.Moni Sejahtera Langowan. Realitas penolakan ini di pandang dari Sejarah gerakan rakyat West Papua, dan mencatat Papua Barat dipandang oleh dunia Papua adalah sebuah pulau di ujung timur yang begitu berlimpah dengan kekayaan Alam-nya (surga kecil yang jatuh ke Bumi) sehinggga telah sekian Tahun lama-nya Indonesia dijadikan alat untuk eksploitasi besar-besaran di tanah West Papua dan negara-negara yang punya kepentingan atas West Papua menjadi aktor utama terjadilah perebutan West Papua  ke dalam bingkai NKRI secara Paksa, secara tidak demokratis.

Oleh sebab itu sementara kita masih dalam penjajahan bingkai NKRI, Rakyat West Papua tidak akan merasa sejahterah, aman, damai, dan tentram kerena sejak 19 Desember 1961 adalah awal mula pemusnaan bangsa West Papua, yang telah merdeka dan telah berdiri sebagai negara sama seperti bangsa lain di dunia sejak 1 Desember 1961.

Dan sekarang, tahun 2019 bangsa West Papua telah 57 tahun bersama kolonialisme Indonesia dan kolonilaime Indonesi masih melakukan  eksploitasi dan perampasan ilegal, Pembunuhan, Pemenjaraan, Penangkapan, Intimidasi,teror, tabrak lari dan lain sejenis-nya di atas tanah West Papua hanya karena kepentingan Ekonomi, Poliik, dan Kekuasaan dari kolonalisme Indonesia sertakan negara-negara imprealis yang rakus akan eksploitasi kehidupan rakyat.

Sehingga, Perusahan apa pun yang masuk di tanah West Papua yang ada hanya membawa malapetaka bahaya bagi generasi penerus bangsa West Papua  dan lebih khususnya masyarakat di kabupaten Intan Jaya dengan karna persuahan yang akan hadir di tengah wilayah Meepago dan Wilayah Moni. Maka dengan tegas kepada genarsi mudah ini, harsu memiliki Tugas kita bangsa West Papua  adalah Persatuan dalam satu komando satu tujuan melawan militerisme, hapuskan kapitalisme, hancurkan imperialisme dan sejenis-nya dan fokus pada perjuangan kemerdekaan West Papua sertakan menolak maupun meminta semua perusahan-perusahan asing yang ada di seluruh tanah West Papua harus tutup dan kekuatan TNI/POLRI organik dan non-organik yang sedang kuasai seluruh tanah Papua harus ditarik kembali ke pangkuan kolonialisme Indonesia itu sendiri.

Sampaikan dan memberikan kesadaran, dan pemahaman kepada keluarga, dan sesama kita di seluruh tanah West Papua dan lebih khusunya Intan jaya , keluarga di dugindoga, kemandoga, mbiandoga dan weandoga. Perusahan tambang Emas terbesar di dunia yang lebih besar dari PT.Freeport seluas 1 juta Haktar yang sedang mau masuk daerah Intan jaya ini harus tolak. Perusahan besar ini akan membawa dampak buruk bagi generasi bangsa West Papua yaitu kekuasaan imprealisme, kapitalisme, militerisme dan lain sejenisnya besar-ran di tanah West Papua terutama di Intan jaya, kalau perusahan ini masuk di Kemandoga, Dugindoga dan Mbiandoga  suku moni/migani dan suku wolani mau bawa kemana kalau daerah ini sudah dikuasai militer dengan kekuasaan lahan, dan  sewenangan-wenangnya hanya atas kepentingan kolonialisme indonesia atas West Papua.

Suku Moni/Migani dan Wolani mau pindakan lokasi kemana? Intan Jaya adalah daerah yang cukup sempit daerah ini hanya terdapat gunung-gunung yang besar menjulang tinggi sehingga tidak terdapat daratan rendah dan daerah ini hanya dialiri sungai-sungai besar yaitu sungai Mbiabu, Kemabu dan Dogabu Wabu, dismpiang-samping  itu masyarakat telah sekin lama hidup mengikuti setiap aliran sungai-sungai besar tersebut sehingga apa bila perusahan tersebut masuk maka untuk pembuangan limbah tambang Emas akan terjadi pencemaran lingkungan hidup masyarakat melalu sungai besar Kemabu sampai di Napan Nabire, West Papua.

Dengan itu, ingatlah bahwa kami mempunyai sebuah bahasa yang musti kita jaga bersama adalah ""Aga maine dune data aumba menene dogee nae dogoo, agati jinggiga menego dudigi magamigi dapoga mimbuame"" Orang tua-tua kami yang sudah tanda-tangan maka secara tegas juga kami Pelajar, Mahasiswa, Intelektual dan masyarakat Intan Jaya dengan tegas menolak serta tidak mengizinkan Perusahan apapun masuk di Intan Jaya  karena setiap perusahan yang hadir di Papua ini membawa dampak buruk bagi generasi penerus bagi bangsa West Papua. Karena alam West Papua dan segalah isi-nya adalah titipan maha pencipta (TUHAN) bagi leluhur kami khususnya rakyat West Papua di Intan jaya dan seluruh tanah West Papua menjaga kekayaan yang ada bukan untuk bangsa dan negara-negara lain. Sebab, tanah leluhur ini yang punya adalah bangsa West Papua itu sendiri.

Pada Dasarnya, bahwa eksploitasi tersu sedang di lakukan oleh kolonialisme Indoensia dengan caranya mereka, yang secara licik serta merta pembohongan terhadap masyarakat yang dilakukan oleh kolonialisme Indonesia untuk menjalankan aset mereka di West Papua dengan mencuri ataupun mengeksploitasi sumber daya alam West Papua tanpa melihat sumber daya yang lainnya sekita eksploitasi yang di lakukan oleh kolonialisme Indonesia seprti kasus Freeport yang memakan korban nyawa manusia West Papua yang kini berjuamlahan ribuan orang serta hukum adat Amugme dan kamoro di rusaki oleh kolonialisme Indonesia dan negara-negara imprealisme yang melakukan eksplotasi  tanpa memperhatian wilayah adat pemilik serta limbah Freeport menjalar ke seluruh tanah West Papua.

Dengan, demikian kita harus waspada terhadap perusahan dan eksploitasi yang akan masuk ini di Intan jaya untuk melakukan tambang terbesar lebih besar Freepot dari pada di Intan Jaya yang akan di bangun tersebut. Sehingga kebutuhan kita bersama adalah menolak segala bentuk eksploitasi yang akan di lakukan di Intan jaya dan seluruh pelosok-pelosok West Papua untuk genersai massa depan rakyat melanesia West Papua.

Penulis adalah Pemerhati Intan Jaya

Sumber:
http://wwwmaleakitipagauj.blogspot.com/2016/06/ptmoni-sejahtera-langowan.html

Ikuti Kami di gambar di bawa ini, Gambar-gambar tersebut di mana perusahan itu di Proses:

Kontrak karya yang dilakukan

Surat-surat Perjanjian  Lembaga Moni

Ro Teimumu Kepa (Fiji Times)