Koran Kejora

Photo saat Usai Diskusi AMP KK Bali

Pembawa Materi: Joice U
Moderator: Zanches T
Notulensi: Yesaya G

Kronologis.

Diskusi Aneksasi bagi  bangsa Papua Barat 01 Mei 2020  yang di lakukan di kontrakan  Yamewa Bali tersebut didatagi Intel, TNI /PORLI  berpakayaan lengkap, Intel serta Banjar setempat hingga datang  membubarkan sebelum dua (2) jam kemudian akan memulai diskusinya, tindakan yang dilakukan Aparat juga  tanpa memberi surat pemberitahuan ke pada pihak pengghuni dan juga mendobrak pintu pagar tersebut tepat pada Pukul 13:14 WITA Siang di asrama Yamewa Bali.

sebelumnya tanggal 30 April 2020 malam memasuki tanggal 01 Mei 2020, tepat Pukul  12 :11 WITA malam pihak kepolisian mengutus beberapa intel datang memantau di Yamawe, sambil bernegosiasi degan warga setempat yang ada di sekitarnya, intel-intel tersebut juga memantau aktivitas pengghuni di asrama selama malam memasuki 1 mei itu dan memarkirkan mobil Polisi Patroli di samping Asrama Yamewa.

Kemudian Pukul 13: 44  tepat tanggal 1 Mei tersebut pihak aparat kurang lebih  sembilan (9) orang berpakaaian lengkap mendatagi  kontrakan Yamewa hingga membuat keributan di depan asrama untuk memancing situasi dan membuat penghuni Yamewa  dan warga setempat salih baku tidak senang,  kemudian sekitar beberapa menit kemudian Pukul 13: 51 WITA,  Polisi membuka pintu pagar yang sebelumnya di kunci tersebut, namun kami tidak memberikan izin untuk mereka masuk karena tidak ada surat izin yang mereka bawah sebagai barang bukti tersebut.

Numun Pukul 14: 03 WITA kemudian pagar yang di tutup tersebut di buka oleh pihak intel yang sebelumya sudah saling negosiasi degan banjar tersebut untuk merencanahkan hal yang tidak di inginkan, tepat Pukul 14: 03 WITA itu  juga;  kami telah diperhadapkan degan banjar-banjar yang telah di panggil oleh TNI/PORLI tersebut, kemudian  setelah pihak aparat membuka pintunya secara paksa dan saling bertatap muka dengan warga setempat . Kemudian ada pihak Aparat mencaritahu pihak tuan kontrakan Yamewa tersebut hingga menelpon dan menyuruh untuk datang  mengatasi masalah degan Mahasiswa Papua yang ada di Yamewa tersebut tepat Pukul 14: 14 WITA;  hingga terjadi di adu dombakan degan pihak warga setempat. Beberapa jam  di perhadapkan degan banjar setempat dan pihak kontarakan, sedangkan aparat hanya santai dan melihat hal ini semacam biasa.

Pada pukul 14: 25 WITA tersebut Pembicaraan mulai tidak terarah dan Intel-Intel memprovokasi warga masyarakat yang ada dan  juga provokasi tuan kontarakan agar dapat membenci pengghuni kontrakan Yamewa Bali. Pukul 14: 30  kemudian Banjar, Intel juga tuan kontakaan meminta nama-nama penghuni Yamewa katanya “degan alasan agar kami tahu siapa saja penguhi di sini dan berapa jumlanya” pada hal pernah memberikan kepada pemilik kontrakan, namun sempat mengatakan bahwa akan di kasih ketika pihak kepolisian, intel-intel pergi dan akan berbicara sesuai kekeluargaan setelah TNI/PORLI,  Intel bersama tuan kontarakan mereka pergi, dan negosiator mengatakan “kami tidak bisa kasih saat ini apalagi bicara, saat ini kami lagi trauma melihat mereka berpakaiyaan lengkap di depan Kita”.

Namun karena desakan oleh TNI/PORLI tersebut, tuan kontakan bersama beberapa intel menggeluarkan beberapa  kata yang tidak berkenan hingga pemilik kontrakan berbicara soal akan  berakhirnya kontrakan, hingga mau mengeluakan dari kontrakannya.

Namun Pukul 14: 37 WITA kemudian pembicaran sudah mulai tidak terarah sempat negosiator  mengatakan “kami bilang ini bukan berbicara masalah untuk kontrakan, meperpendek dan panjang tetapi ini masalah untuk membatalkan diskusi jadi jagan tarik kesana sini” kemudian tuan kontrakan pun mendesak untuk “ketua segera memberikan nama-nama dan identitas bahkan untuk tandatagan surat perjajian tetapi kami tolak karena semua identitas sudah pernah kami kasih di ibu kontrakannya tersebut akhinya beberapa kawan bubar dari kontrakan Yamewa”.

Kemudian karena melihat pembungkaman ruang demokrasi tersebut tepat Pukul 14:40 WITA Kemudian, mengahlikan tempat diskusi tersebut dan kemudian sebagian mengikuti diskusi tersebut yang akan dimulai Pukul 15: 00 WITA  tersebut dan beberapa kawan kawan menjaga kontrakan Yamewan karena beberapa intel belum pulang dari yamewa tersebut namun hingga Pukul 18:02 WITA malam kemudian, intel tersebut pergi dan meninngalkan asrama.

Namun unutk soal indentitasnya yang di minta oleh tuan kontrakannya akan lanjutkan pembahasannya tanggal dua (2) besok,. Setalah persoalan pembungkaman ruang demokrasi di Asrama tersebut dan pengalihan tempat dilakukan di Asrama selain Kontarakan Yamewa. Kemudian, dibawa ini adalah hasil diskusi menyikapi tentang 01 Mei 2020 sebagai hari Aneksai Bangsa Papua Barat yang ke-57 Tahun.

Diskusi di mulai pada pukul 15:00 WITA
Materi yang dibawakan tentang  “Sejarah aneksasi Bangsa West Papua oleh kolonial Indonesia [01 Mei 1963], sejarah kemerdekaan bangsa PapuaBarat, Manivesto perlengkapan kebangsaan Papua Barat, Operasi militer menjelang 01 Mei 1963, Alasan mengklaim Bangsa Papua Barat oleh Ir. Sukarno DKK. Pengaruh Imprealisme di Asia Tenggara, Perjanjian Ilegal The New York Agreement 15 Agustus 1962 dan The Roma Agreement pada 10 September 1962. Pengertian Intergrasi dan Aneksasi.

Hasil dari sesi diskusi

Dalam sesi diskusi ada beberapa pembahasan bahwa pada saat Proses Trikora juga merupakan beragam kontradiski yang terjadi soal militerisme dan kepentingan negara-negara yang ingin kuasai tanah bangsa West Papua. Dan lahirnya banyak cengkaraman gaya kolonial seperti rasisme hingga pada pembungkaman ruang demokrasi.

Kembali lagi bahwa soal perjanjian-perjanjian yang dilakukan tanpa keterlibatan rakyat Papua Barat dan secara tersembunyi dilakukan perjanjian-perjanjian atas nama rakyat bangsa Papua Barat. Selain itu,  tentang mengklaim wilayah Papua Barat,  Indonesia terus mengklaim terjadi sejak Tahun sebelum 1960-an. Dan itu juga bahwa proses perjanjian dijalankan dengan eksploitasi yang akan dikerut di wilayah Papua Barat mulai saat Belanda menguasai Papua Barat. Dengan secara nyata, sejarah dan gerakan rakyat Papua Barat dengan sesungguhnya di bungkam selama proses aneksasi bangsa Papua Barat. Dan ketentuan yang dibuat dijalanan melalui kondisi perjanjian yang manipulatif. Namun, itu dengan nyata di langgar secara politik dan budaya bangsa Papua Barat dari hukum Internasional maupun hukum kolonial Indonesia.Pembelajaran sejarah yang terstruktur harus memahami soal terbentuk-nya bangsa Papua barat, prasejarah rakyat Papua Barat dan sampai hingga ini tenatang gejolak kolonialisme. Perjuangan sejarah merupakan salah satu impek perjuangan untuk menikdaklanjuti tentang sejarah pradaban Papua Barat. Kembali lagi bahwa sejarah Aneksasi dan Intergaris perlu dipetakan untuk perjuangan keberlanjutan generasi saat ini dan memahami bangsa Papua Barat harus dibawa kemana. Dalam Sejarah Indonesia mengatakan bahwa Intergrasi Papua Barat adalah Indonesia mengusir Belanda dari tanah Papua Barat Namun rakyat Papua barat melihat bahwa itu adalah Aneksasi tanpa keterlibatan Rakyat Papua Barat.

Maka Pandangan Indonesia mengembangkan Ideologynya di Papua Barat terutama melalui pendidikan tentang soal sejarah Indonesia yang sebenaranya terhadap bangsa Papua Barat dan itu memang terlihat di dunia Pendidikan di Papua Barat. Ideologisasi merupakan konsep utama yang sedang dikembangkan oleh Indonesia di tanah Papua Barat seperti “harus menghapal Pancasila, Lagu Indonesia Raya, memakai Pakaian Merah Putih dll, meskipun di teritory Indonesia mempunyai sejarah tersendiri yang berbeda dengan bangsa Papua Barat yang tak terpisahkan. Jati diri-nya Indonesia terus di kembangkan di Papua Barat melalui beragam cara system Pemerintahan Indonesia. Selain itu, catatan sejarah yang tidak pernah akan dilupakan adalah seperti Operasi koteka Tahun 1970-an merupakan Militer melakukan Operasi Koteka dimana Koteka sebagai Pakaian adat harus di gantikan dengan Pakaian kain terutama di wilayah Pegunungan Papua Barat [Wamena, dll]. Inilah system Indonesia di tanah Papua Barat.

Selanjutnya, setalah 01 Mei 1963, ada juga terjadi soal PEPERA [Penentuan Nasib Sendiri] yang penuh dengan maipulasi tanpa mengikuti prosesdur Internasional untuk hak penentuan nasib sendiri; sebelum PEPERA 1969 dilaksana ada sekelompok orang dibawa ke Jakarta yang di pilih untuk melakukan MUSYAWARA, namun apa yang terjadi Pihak Indonesia  menamkan Ideologi Indonesia untuk saat ketika PEPERA berlanjut harus memilih bergabung bersama Indonesia (NKRI) dan sebagain yang tidak ingin memilih terjadi teror, Intimidasi, Penganiyaiaan serta beragam ancaman apabila tidak memilih Indonesia dan itu memang terjadi bahwa sebagian rakyat Papua Barat di hilangkan oleh Pihak Indonesia.

Sebuah kontek yang lebih baik adalah dalam pengembangan sejarah Papua Barat itu kembali pada rakyat Papua Barat untuk menuliskan, mendiskusikkan, serta memahami untuk melanjutkan perjuangan kemerdekaan bangsa Papua Barat untuk penyadaran yang luas tanpa pandang kelas. Pada hari ini, juga kita bisa merasakan soal 01 Mei ini mempunyai ketegangan kolonial di Papua Barat dengan militersime, eksplotasi, dan pembungkaman ruang demokrasi, rasisme, kekerasan fisik militerisme dan pengembangan pembodohan Ideology Indonesia di Tanah Papua Barat. Proses ini, merupakan ketidakadilan terjadi yang tanpa tiada akhirnya.

Dalam memepertahankan kemerdekaan itu dengan  sesunggungnya telah  di capai oleh rakyat Papua Barat sejak dahulu, tetapi bangsa lain menduduki Papua Barat dengan alasan penuh untuk kepentingan kekuasaan kekeyaan alam Papua Barat terutama negara-negara yang mempunyai beragam eksploitasi.

Tidak lupa bahwa tentang Kenendy serta Sukarno mempunyai cerita tersembunyi tentang sejarah Papua Barat dan kekuasaan sumber daya alam Papua Barat, kedua Pemimpin ini telah mengatur strategy menguasai Papua Barat seperti perjanjian eksploitasi alam di Papua Barat (PT.Freeport,dll), mengatur tentang Perjanjian The New York Agreement, The Roma Agreement serta menghadirkan UNTEA di Papua Barat, Melakukan PEPERA 1969 yang manipulatif.

Dengan cara itu, Maka hari ini harus di gagas soal bagimana mempertahankan sejarah perjuangan bnagsa Papua Barat di tangan Rakyat serta yang ingin mengtahui tenatang Papua Barat tersebut. Dengan beragam manipulasi yang dilakukan tenatang bangsa Papua Barat dan hari ini, desakan Rakayat Papua Barat tersu masih memperjuangkan Hak Penentuan Nasin sendiri sesuai Manivesto 1961. Dan sebagian dari rakayat Papua Barat memepunyai pertanayaan bahwa Apakah Papua Barat harus Refrendum ulang atau tidak, ataukah harus Pengakuan oleh Indonesia serta sekutunya yang telah manipulasi sejarah Papua Barat?. Ada beberapa tanggapan bahwa bila Refrendum harus di lihat dengan jumlah Populasi rakyat Papua Barat, ketentuan Refreendum dalam kepihakan, pengendali dan siapa yang harus bertanggung jawab. Sedangkan pengakuan adalah merebut kembali sejarah yang telah direbut kemudian di kembalikan ke tangan rakyat secara demokratis. Tetapi tahapan perjuangannya Merdeka antara Pengakuan dan Refrendum sama namun, proses perjuangannya sangat berbeda merebut itu. Maka, catatan penting juga soal Refrendum atau kah Pengakuan merupakan harus kodisikan dengan system kolonial Indonesia, Implementasi Internasional  dan arus deras kekuasaan bangsa luar di Papua Barat maupun konteks hari ini. Maka, subjek yang perlu di pahami dari kedua pandangan ini.

Dalam rabik sejarah bahwa 01 Mei merupakan hari buruh Internasional yang selalu dirayakan oleh belahan dunia dan bagi bangsa Papua Barat merupakan hari aneksasi yang kini berlanjut sedang dijajah Indonesia saat ini. Telusuri kembali saat Belanda berkuasa di Papua Barat selama 64 tahun (1898-1962) dan  penjajahan Belanda beda jauh dengan penjajahan Indonesia hari ini. Belanda mendidik Rakyat Papua Barat dengan cara halus tanpa kekerasan namun ekonomi dikuasai oleh Belanda serta mengkaliam Papua Barat bagian dari kerajaan Belanda, sedangkan Penjajahan Indonesia yang 58 Tahun (1961-2020) prakteknya di Papua Barat pendekataannya dengan militer dan kekuasaan ekonomi secara fisik.

Kedua kondisi ini, harus mampu untuk diliterasikan untuk pemahaman luas dan melawan system kolonialisme yang masih mencekam. Jadi, kewaspadaan dan pertimbangan ini terus menjadi reaksi bagi rakyat Papua Barat yang masih memperjuangkan Hak Penentuan Nasib Sendiri. Tidak pada tahapan ini saja, tetapi hari ini perjuangan TPNPB serta organ gerakan kiri yang sedang terus memperjuangkan untuk Hak Penentuan Nasib sendiri di tangan rakyat Papua Barat. Selanjutnya juga, selain 01 Mei; ada juga tentang Produk-produk kolonial seperti PONXX 2020 yang akan di jalankan di Papua Barat, pembangunan rumah ala penguasaa, pembangunan pos-pos militer yang berdekatan,pemekaran-pemekaran baru serta lainnya. Proses pengembangan sejarah itu sangat kontitusional bagi setiap orang untuk mempelajarinya dan membeda serta ontekstualisasikan sesuai prexisme rakyat Papua Barat.

Melihat hal ini di Papua Barat, semenjak sesudah di aneksasi oleh  Indonesia, semenjak itulah  orang Papua Barat masih di anggap primitif karena saat itu sebelumnya juga telah membuktikan saat The New York Agreement 15 agustus 1962 dan Roma Agreement 30 September  1962  tidak ada ketelibatan rakyat Papua Barat di dalamnya saat itu. Nah hal ini yang membuktikan juga bahwa aneksasi west Papua Barat tersebut di buat atas kepentinggan  kapitalisme, imperialisme dan kolonialisme di atas tanah Papua Barat itu sendiri.

Hinggah hari ini bagi Rakyat  Papua Barat secara umum mengetahui Indonesia menganeksasi bangsa Papua Barat namun dalam sisi lain indonesia masih keliru dengan aneksasi,  hal ini harus diketahui  hingga memberi pelajaran kepada rakyat Papua Barat bahwa Rakyat Papua sendiri harus sadar dan menuliskan sejaranya, berdiskusi juga bercerita tentang semua pelaggaran HAM [Hak Asasi Manusia] yang terus terjadi di atas tanah Papua Barat

Anekasi ini juga memberi sebuah tantagan juga kewajiban yang harus di lakukan di Papua Barat, hal ini agar Rakyat Papua Barat terus menyuarahkan juga menolak semua produk-produk kolonial yang di jalankan di West Papua karena ini sebagai tanda penolakan terhadap Aneksasi tersebut karena ini merupakan pemaksaan yang telah di lakukan oleh kolonial Indonesia dan indonesia memandang ini sebagai integrasi serta menjalankan bisni Imprealisme, Kapitalisme, Kolonialisme di tanah Papua Barat.

Sekian dan Terimkasih!

Ilust.Koran Kejora

Gagasan-gagasan dalam tulisan ini, merupakan kumpulan-kumpulan artikel pendapat oleh Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] komite Kota Bali. Gagasan ini dapat digagas secara realitas kehidupan rakyat Papua dalam orde baru [ORBA] kekuasaan sistem birokrasi pemerintah dan kekuasan militer orde baru yang sangat represif dekriminasi.

 Pada umumnya, pemerintah Indonesia dan khusus-nya aparat keamanan [militer] belum mempunyai konsep bernegara dan berbangsa yang berserikat dan berdaulat di mata dunia maupun nasional. Itu terbukti dengan wajah pemerintah dan aparat keamanan yang menduduki dan menjajah penduduk orang asli Papua, sejak tahun 1961 sampai di era Otonomi Khusus sekarang yang telah gagal. Cita-cita militer sebagai melindungi hidup bersama yang beradap kemanusiaan, tapi kini bukan lagi bermakna. Telah hancur. Tidak disangkah lagi bahwa di tanah Papua Barat, dari Sorong – Merauke telah menjadi pelanggaran hak asasi manusia [HAM] dan kekejaman luar biasa yang dilakukan oleh militer atas nama kepentingan negara Indonesia dan NKRI harga mati.

Umat Tuhan pemilik negeri dan ahli waris tanah Papua dibantai seperti hewan buruan dengan meng-stigma anggota OPM, separatis, makar, KKB, KKBS. Sehingga, namanya militer, apa yang harus disanjungkan oleh penduduk asli Papua yang biasanya mengklaim diri bahwa mereka adalah pelindung segenap bangsa dan seluruh tumpah darah dibalik kekerasan represif yang kejam? Toh, selama ini, pemerintah dan militer sudah memperlihatkan wajah sesungguhnya kepada rakyat Papua adalah wajah kejam, Watak kekerasan, kolonialistik. Jutaan kejahatan kemanusiaan di tanah Papua melalui sistem kerja anda.

 Tumpukan dari beberapa kasus nyata yang dirasakan oleh rakyat Papua bahwa, pemerintah Indonesia dan TNI/Porli tidak pernah menjelaskan. Bahkan mereka sendiri tidak mengerti definisi kedaulatan Negara dan keutuhan wilayah NKRI, seperti, apa bentuk,  model, dan juga wujudnya. Jargon yang diperlihatkan dan diwujudkan selama ini adalah “NKRI Harga Mati “. Dan siapa dia yang melawan negara ini, harus ditumpas.

 Seperti diungkapkan juga oleh satu militer yang pernah berkuasa di Papua, kolonel Kav. Burhandnuddin, waktu menjadi Dandrem 172/PYW Jayapura pada 12 Mei 2007 dan di publikasikan di media Cenderawasi pos bahwa, “penghianat Negara harus ditumpas. Suatu ketika jika saya temukan, ada oknum-oknum yang sudah menikmati fasilitas Negara, tetapi masih saja menghianati bangsa, maka terus terang; saya akan tumpas. Pula, tidak usah demonstrasi atau kegiatan-kegiatan  yang tidak berguna. Jangan lagi mengunkit sejarah masa lalu.”

 Apa yang diungkapkan oleh  pak Dandrem ini,  memamg benar karena dia diajarkan dengan doktrin seperti itu. Doktrin itu tercermin melalui perilaku dan watak militer selama ini dan telah melahirkan kebencian, kemarahan dan tidak ketenangan terhadap rakyat Papua. Jujur saja, aparat militer sesungguhnya telah menjadi musuh rakyat. Sungguh bukan lagi pelindung rakyat Papua. Sejak mulai orde lama hingga detik ini, orde Jokowi-JK.

Maka, pemerintah Indonesia dan militer perlu mewujudkan konsep dasar yang harus membagaimanakan rakyat secara aman dan tentram sesuai prikemanusian dan prikeadilan. Sebaiknya pula harus posisikan diri sebagai pemimpin [gembala] yang melindungi dan menjaga rakyat [domba-domba] yang ada di Indonesia dan Papua sesuai hakikat rakyat dan dalam jaminan UUD.

Dengan harapan pemerintah dan militer jangan berwatak pencuri, pembunuh, pembinasa, dan perampok hak-hak rakyat sipil secara rasis atau intimidatif. Pemerintah dan militer harus sebagai pemimpin [gembala] yang baik sebaiknya mengenal rakyat [domba-dombanya] dan mendengar suara mereka. Sebab percaya atau tidak, diakui atau tidak, yang sesunguhnya bahwa benteng kekuatan dan pertahanan negara Indonesia adalah rakyat Indonesia. Sungguh, bukan lagi di militer yang se-enaknya represif terhadap rakyat. Kalau keyakinan seperti ini tidak diterima, maka pertanyaannya adalah, apakah negara Indonesia harus dipertahankan dengan derita dan penumpahkan darah rakyat sendiri terutama terhadap rakyat Papua yang makin berlanjut? Atau apakah Negara Indonesia harus dipertahankan dengan menginjak-injak kehormatan dan hak asasi rakyat Indonesia kepada rakyat Papua?

 Dalam konteks Papua, selama ini pemerintah Indonesia dan militer telah sukses dengan gemilang mengintegrasikan wilayah, birokrasi pemerintah dan ekonomi dengan kekuatan politik dan keamanan ke-dalam wilayah Indonesia dengan bentuk sepihak, tanpa melibatkan penduduk asli Papua. Tetapi pemerintah Indonesia dan militer telah gagal total mengintegrasikan orang asli Papua atau manusia Papua ke-dalam wilayah Indonesia dan gagal membangun nasionalisme bagi penduduk asli Papua. Sebabnya, yang diperlihatkan adalah kekerasan dan kejahatan yang dapat menjauhkan hati rakyat Papua dari Indonesia. Akibatnya, sungguh tidak ada yang terindah.  Sudah pudar kepercayaan rakyat Papua kepada tatanan pemerintah Indonesia, aparat keamanan serta militer Indonesia.

 Langkah di atas juga mengarah pada aspirasi politik rakyat Papua yang tidak pernah ditanggapi oleh presiden Indonesia yang menjabat sebagai kepala negara. Mulai dari presiden pertama hingga detik ini, di Jokowi-MA, untuk memutuskan apa yang sebenarnya masyarakat Papua harapkan atau diinginkan. Tetapi setiap presiden yang menjabat menjadi kepala negara dalam negara ini hanya jadikan permainan. Dengan tujuan membudak rakyat Papua dengan beragam cara atau sistem secara tidak prikemanusiaan dan prikeadilan sesuai pradigma undang-undang negara.

Menyangkut dengan hal tersebut, militer dan birokrasi pemerintahan gagal melindungi rakyat Papua, terutama mengenai kekerasan alih fungsi kerja militer sebagai pelaku utama dalam menggerakkan eksploitasi lahan milik masyarakat Papua.  Akan persoalan serius ini, hampir semua sektor di wilayah Papua dikuasai dan digerakkan oleh pihak militer Indonesia sampai saat ini.

Contoh kasus nyata yang terjadi adalah pertama, kasus program Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFE) yang saat  ini terjadi operasi lahan besar-besaran di kabupaten Merauke, dan yang di gerakan oleh Militer. Kedua,  Industri Kelapa  Sawit dalam skala besar yang terjadi di wilayah kabupaten Kerom, sawit di Nabire, Jayapura, Sorong. Ketiga, di teluk Bintuni perusahan Inggris yang beroperasi minyak bumi dan gas. Keempat, operasi tambang terbesar di dunia, PT Freeport, Tembagapura ,Timika-Papua  yang negara sudah melibatkan kapitalis Indonesia dan korporat imperialis di seluruh penjuru dunia, serta masih banyak kasus yang sama persis terjadi di beberapa kabupaten lainnya dengan tujuan pemerintah menggunakan militer sebagai kaki tangan investasi Indonesia dan dunia.

 Faktanya lapangan bahwa, dalam pemanfaatan lahan milik masyarakat Papua, pihak militer  tidak ingin dan tidak pernah untuk kompromi dengan masyarakat yang punya hak atas lahan tersebut. Maka jadinya, pihak militer membiarkan seenaknya dan kaum perampas menjadikan hak dimiliki lahan tersebut, sehingga klimaksnya bahwa, pihak investor dan militer bekerja sama dalam melakukan eksploitasi lahan tanpa batas. Pada hal status perusahan sebagai ilegal loging.  Sementara yang terjadi di area operasi perusahaan, di mana masyarakat  tidak pernah melibatkan  untuk mendapatkan jaminan untuk kelayakan hidup sementara pun. Bahkan masyarakat dimarjinalkan begitu saja. Tidak ada kepastian hidup yang jelas dan tidak ada tanggungjawab pemerintah serta persuhaan yang beroperasi. Dan dipertanyakan lagi bahwa adakah militer dan pemerintah  mempunyai kebijakan dan pengaturan semua itu dengan baik, seperti; peran, tugas dan fungsi militer TNI/Porli? Seharusnya pihak militer dan pemerintah harus sadar dan pahami yang benar tentang  peran dan fungsi serta tugas sebagai kedaulatan negara. Bukan hanya sekedar muat ketentuan Undang-Undang di situs web di setiap lini birokrat pemerintahan Indonesia dan pun dalam dokumen Undang-Undang dasar negara Indoesia di Jakarta.

Melihat fakta yang sudah dijelaskan di atas bahwa tidak  ada pihak manapun yang memperdulikan rakyat Papua sehingga apa jadinya? Upaya pergerakan militer dan investor serta pemerintah kian semakin meningkat dan mengancam sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya/tatanan budaya yang sudah ada. Dan dampaknya masyarakat terancam serta mengalami kehilangan aktivitas keseharian sebagai petani, nelayan, buruh untuk menopang hidupnya dari hasil mata pencaharian.
Konteks ini perlu kita pahami, terutama kepada rakyat Papua pada umumnya dan khususnya anak-anak muda generasi penerus bangsa, tanah Papua; dengan catatan, harus memahami dan bertindak serta membangun langkah-langkah yang konkrit sebagai solusi untuk menyelesaikan persoalan secara brutal yang dilakukan oleh militer, pemerintah, dan para investasi/ investor di tanah Papua. Jadi, harus dengan langkah-langkah yang sangat dapat dibangun secara bersama, bersatu dalam persatuan dan menyikapi persoalan di tengah rakyat.

Konsep pertama, [hasil gagasan kami] adalah, melakukan pendekatan dengan pihak tokoh-tokoh agama, adat, dan kepada masyarakat, terkait situasi yang sudah terjadi, sedang terjadi dan yang akan terjadi pada lingkungan masyarkat; kedua, melakukan koordinasi di semua pihak yang peduli terhadap situasi yang terjadi; ketiga, adanya upaya sosialiasasi yang sistematis sesuai kebutuhan masyarakat. Sosialisasi juga punya ukuran. Sosialisasi harus dilakukan berdasarkan tingkat pendidikan, usia, dan status sosial. Biar target sosialisasi dapat terarah. Agar juga terjadi tanpa adanya ancaman militer Indonesia maupun pihak insvestor; keempat,semua pihak bersatu dan melakukan aksi penolakan secara serentak dengan menyampaikan pernyataan sikap sesuai isi hati [arah/pandang] rakyat Papua.

Pandangan ini merupakan konsep yang sebenarnya untuk menindaklanjuti bagi para mahasiswa, masyarakat, lembaga-lembaga, organisasi tanpa sunggang-sunggang. Bahwa harus terbuka dan meluas agar terlihat inti dari kebebasan berekpresi di muka bumi ini dapat membentuk koalisi pada pandangan rakyat secara demokratis.

Konsep kedua adalah, peran  militer dalam kolonisasi, eksploitasi kapital. Militer berkuasa di Papua hanya karena kepentingan politik, kepentingan negara Indonesia serta kepentingan kekuasaan sumber daya alam [SDA], yang menjadikan militer sebagai kaki tangan penguasa. Begitu juga, apa bila suatu perusahan menanam investasi di negara lain, sekutu militernya juga berkuasa di tempat yang ada investasinya, dan itu terlihat di Papua. Karena Papua memiliki kekayaan alam yang sangat besar. Lalu ini bisa disimpulkan, mereka hanya mengejar kepentingan ekonomi saja. Tidak lain, itu saja. Atau mencari keuntungan isi dari "perut" kaum penguasa. Apa lagi negara Indonesia untuk membayar utang negara yang semakin menumpuk dari tahun ke tahun.

Tidak lazim. Selalu saja mereka menggunakan pengamanan militer di semua birokrasi, perusahan, CV, PT dan bidang aspek kehidupan. Kita semua mengetahui bahwa, keberadaan militerisme di tanah Papua itu sebenarnya menjaga dan melindungi masyarakat, bukan se-enaknya  membunuh, membasmikn dan menghabisi rakyat Papua. Ini malah sebaliknya seperti bukti di atas. Militer malah melindungi para kapital global maupun kapital Indonesia sendiri di tanah Papua. Penilaian terhadap cara kerja militer dan kelakukan militer merupakan otek-otek kekerasan.

Seperti pepatah/peribahasa lain pula mengatakan “Dimana ada gula, di situ ada semut.” Begitu dengan militeri Indonesia. Di mana ada "pemerintah Indonesia pasti ada militer" dan di mana ada "perusahan pasti ada militer" dan keberadaan militer di seluruh tanah Papua adalah untuk melindungi kapitalis global, kapitalis Indonesia, kapitalis orang Papua, kapitalis birokrasi; dengan sepenuhnya sesuai sumpah dan janji oleh militer sendiri; dan apa bila ketika rakyat melakukan demonstrasi atau diskusi bebas yang membangun, pasti kapitalis-kapitalis itu melakukan kekerasan terhadap rakyat melalui militer yang sangat represif.

Melihat dengan itu, kondisi Papua saat-saat ini sangat di lema besar. Dan menjadi duka yang tidak pernah berhenti-henti. Setiap hari orang Papua dikontrol oleh militer dan sistem pemerintah, sehingga kekuasaan militer menyebar luas, baik di tempat-tempat umum maupun bahkan tempat terpencil.
Banyak cara yang militer Indonesia melakukan dari garis perjuangan militer sendiri dan lebih dari sekian rakyat luas belum mengetahui dibalik kekerasan militer di tanah Papua antara lain seperti, separatis yang dibentuk oleh militer/preman bersenjata, nepotisme, narkoba, seksual, pembunuhan, penyiksaan, perampokan, keroyokan, penistaan, pencuri, pendendam, terhadap rakyat asli  di tanah Papua. Serta ada pun kasus kongkrit sebenarnya tidak menguntungkan bagi rakyat itu sendiri, seperti; militer menjadi bandar togel, militer menjadi wartawan, militer menjadi pedagang kaki lima, militer menjadi tukang ojek, militer menjadi sopir taksi, militer menjadi pembisnis bahan local [jual pinang], dan militer menjadi pegawai negeri sipil, militer menjadi berdagang PSK-PSK [seks] dengan perempuan yang mengidap HIV/AIDS, militer menjadi pembawa dan penjual minuman keras, militer menjadi bupati, militer menjadi kepala dinas, militer menjadi pengkotbha [pendeta/pastor], militer menjadi buruh, militer menjadi pembisnis kartu joger dan dadu. Jadi, hampir di setiap sektor mereka menguasai dan merajalela. Dan itu virus yang sungguh mematikan terhadap rakyat Papua.

Kemudian keberadaan militer saat ini adalah memantau setiap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Papua untuk menghadirkan/menciptakan masalah-masalah seperti di atas itu. Dengan tujuannya bahwa, target mereka adalah memusnahkan rakyat asli Papua dari tanah leluhur sendiri, memecah belah nasionalis rakyat bangsa Papua, mengasimilasikan rakyat asli Papua dengan rakyat luar Papua, menggegarkan budaya bangsa Papua serta martabat orang Papua itu sendiri.

Sudah bertahun-tahun Indonesia menjajah tanah Papua hingga sampai detik ini. Indonesia telah menjajah habis-habisan, mulai dari merebut kekayaan alam Papua, mencabut hak hidup ratusan ribu jiwa orang Papua. Bahkan membunuh setiap jatih diri/budaya dan adat isti adat yang herus melestarikan. Dan pula tutup rapat-rapat soal membungkam suara hak politik bangsa Papua untuk menentukan sikap bangsa  masa depan atau hidup menentukan nasib sendiri. Semua telah dibungkamkan oleh NKRI atau kolonial Indonesia yang hadir melalui kaki tangan militer di tanah bangsa Papua.

Konsep yang ketiga, merupakan, berbicara tentang mewarisi  penguasaan militerisme di Papua. Warisan yang terpendam di tanah Papua merupakan warisan yang terstruktur dari leluhur ke leluhur untuk mewarisi tiap peradaban yakni anak cucu selanjutnya atau orang asli Papua, namum warisan tersebut kini telah diambil-ahli oleh penguasan pemerintah dalam tangan militer yang sepenuh-nya. Seperti yang telah dijelaskan di atas mengenai penguasaian militer di berbagai konsep kehidupan rakyat Papua. Dengan penguasaian semacam  itu, prektek dan kerja  militer terlihat jelas. Sudah nampak memang dari bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, pariwisata, perusahan hingga tatanan agama.

Ada contoh kasus yang sedang terjadi di tanah Papua adalah, pertama, dimana rakyat Papua dipaksa oleh militer dan dirayu dengan bahasa yang amat perkasa terhadap orang tua untuk anak-anaknya di sekolahkan dalam bidang militer; militer melakukan perselisihan yang berujung pada pemaksaan untuk mencalonkan anggota. Langsung dari tingkat SMA/SMK. Lain pula di  tingkatan perguruan tinggi maupun di lingkungan masyarakat dengan maksud siapa yang ingin mengikuti program militer (militerity produc). Kedua, militer menjadi guru dan dosen  sebagai menerapkan ahli fungsi dari militer tanpa pandang realitas kehidupan rakyat.

Penguasaian militer di bidang ini sangat kejam sekali menguasainya sebab dilakukannya pada subjektif [per-individualis]. Kemudian pada bidang kesehatan, militer menjadi dokter bayaran untuk membius atau membunuh rakyat Papua yang smenjalani perobatan di rumah sakit, militer menjadi pemakai obat-obatan melalui makanan-makanan yang dijual maupun berbagi gratisan dalam panggung-panggung pesta. Sehingga, pendekatan ruang militer yang sangat merepresifkan. Maka, tidak ada ruang bergerak dan pergerakan oleh rakyat asli Papua dari sisi ruang demokrasi saat ini. Ini lain pula dikarenakan, militer ada di seluruh pelosok-pelosok tanah Papua.

 Sekilas tentang ekonomi yang ada di tanah Papua melalui ulasan yang cukup ringkas bahwa, di tempat tinggal masyarakat asli Papua, memiliki tanah yang luas, subur, berisi segala jenis makanan. Juga air minum yang segar. Ini terpampang jelas di seluruh tanah Papua. Lain pun disuburi dengan kekayaan alam oleh berbagai unsur hara tanah yakni; emas, nikel, batu bara, uranium, tembaga.
Kemudian berbagai unsur hara tanah yang menjadikan penghijauhan kesuburan tanah, di alam leluhur Papua . Maka itu-lah tanah Papua adalah, tanah terindah yang biasa disebut “High Land Paradise” yang mana masyarakat asli Papua dari ratusan tahun berlalu telah miliki dan menikmati kekayaan alam yang ada. Lalu selanjutnya disebut alam memberikan nafkah kehidupan bagi rakyat Papua dari tanah yang subur, maka rakyat berdomisi dengan alam, budaya, sosial. Yang berarti dengan kata lain bahwa, "rakyat Papua hidup bersama unsur hara dalam tanah, dipermuakan tanah (tumbuhan/hewan bisa hidang). Sehingga, kehidupan telah terjamin dari kekayaan alam itu sendiri," tetapi apa yang terjadi? Sayangnya setelah masuknya militer masuk melalui pemerintah (kaki tangan negara) secara tiba-tiba dan berlanjut kian menakuti dan menguasai tempat, menguasai di seluruh isi alam Papua dan menghadirkan para tangan kapitalis ilegal untuk menghancurkan kehidupan rakyat asli Papua. Dengan bentuk mengelolah dan eksploitasi segala jenis sumber daya alam dari kekayaan alam yang berharga bagi kapitalis, terutama kekayaan alam dikerut dan dihabiskan secara illegal untuk oleh kepentingan kaum kapitalis dan imperialis dan negara Indonesia, ketimbang bukan untuk rakyat asli Papua yang memiliki hak ulayat tanah Papua.

Dengan demikian mulai perampasan ekonomi rakyat Papua oleh para kapitalis menggunakan militer melalui pendekatan sistem intimidasi, perampokan, pembodohan, pelecehan, penganiayaan, penipuan, ketidak adilan, pengisapan, pencurian dan telah dijelaskan sebelumnya; serta semua dilakukan secara terstruktur, yang mana rakyat asli Papua perlu dapat menngetahui juga, kekerasan itu datang dan berhenti sebagai tujuan yang dimaksud sebagai perampasan ekonomi rakyat Papua dari ketidak adilan kapitalis dan imprealisme dalam tangan militer negara Indonesia. Yang mana juga sebagai tujuan untuk mengcabut jutaan nyawa rakyat Papua. Bahkan menumpas habis-habis kekayaan dan rumpun ras melanesia di Papua Barat.

Kebodohan dan penipuan sedang dilakukan oleh militer Indonesia dengan membawa wangian taktik yakni,  "Militer yang Merakyat". Militer sedang  merakyat di tanah Papua untuk sebagai menghadirkan pengancaman terhadap rakyat Papua, dan membodohi  terhadap rakyat dengan cara  melibatkan rakyat untuk memasukan dalam sistem mereka atau budaya mereka. Jadinya hampir rata-rata rakyat Papua mengikuti sistem dari kapitalis dan imprealis melalui militer yang merakyat.
Tekanan dari militer yang merakyat sangat cukup jelas saat ini terlihat. Mulai menutup ruang gerak pembebasan dan aktivitas rakyat Papua dari mencari mata pencaharian ekonomi kehidupan hingga perjuangan untuk membebsakan rakyat. Akibat dari itu militer menjadi rakyat, rakyat Papua pun mengundurkan diri untuk melakukan aktivitas-aktivitas keseharian mereka dan mengosongkan tempat mereka bekerja karena merasa kesesakan. Sebab tekanan dari militer yang merakyat dan juga dibaliknya kapitalis dan imprealis yang berkuasa.

Karena konsep militer merakyat di tanah Papua; di balik itu  juga,  Papua mempunyai sisi garis “Politik Sejarah Bangsa West Papua” untuk menentukan nasibnya sendiri, sehingga di Papua mempunyai dua sisi politik yang masih bekerja. Teruatama, tentang status “politik West Papua”  dan yang kedua adalah “politik praktis Indonesia” yang membodohi orang Papua untuk tidak memperjuangkan pembebasan nasional  Papua Barat. Jadi, kedua politik ini sedang berjalan lancar di tanah Papua.

Jadinya pun kerja militer yang merakyat di tanah Papua semakain memanas secara represif dan mengintimidasi tanpa batas.

Dari sisi perjuangan pembebasan nasional West Papua; sepanjang perjuangan West Papua dari tahun 1961 sampai 2019 mempunyai perjuangan yang total untuk “Merebut hak dan kemerdekaan yang total.” Bahwa pengakuan secara nasional dan internasional untuk rakyat West Papua berjuang untuk menentukan nasib hidup mereka pada masa yang mendatang . Dan itu terlihat jelas bahwa, ada berbagai organisasi yang terstruktur dalam perjuangan ini, terutama secara Internasional dan nasional, yakni Organisasi Papua Mardeka, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Free West Papua Campaign, ULMWP, KNPB, AMP, FRI-WP dan lainnya, tujuan utamanya adalah, “Mempertahankan hak hidup manusia kaum melanesia West Papua dan melindungi alam West Papua dalam menentukan nasibnya sendiri.” Sedangkan politik pratis kolonial di tanah Papua, adalah Indonesia memberikan berbagai pemekaran kabupaten-kabupaten, provinsi hingga, desa-desa. Juga pangkalan-pangkalan militer, membangun jalan trans-Papua untuk kepentingan negara dan investor, mendatangkan perusahan-perusahan yang eksploitasi isi alam, mengasimilasikan orang asli Papua dengan orang pendatang, mendatangkan otonomi khusus [otsus], [UP4B, afirmasi, SBNPTN, beasiswa DAN LPMAKA, dst. ..], mendatangkan kaum melayu sebagai tranmigrasi yang tanpa catatan kependudukan asli, dan sebagainya yang dilakukan oleh Indonesia atas Papua dengan melalui pendekatan militer yang merakyat secara refresif makin menjulang.

sehingga dengan kedua politik inilah, rakyat Papua perlu memikirkan kembali, apakah militer yang merakyat yang salah ataukah masyarakat asli orang Papua sendiri yang salah? Dengan menyikapi, bahwa bagaimana nasib hidup orang Papua kedepan dan anak cucu kedepan? Jika saja bila mempertahankan sistem Indonesia di tanah Papua yang semakin hari-semakin kejam oleh negara melalui pendekatan militer yang merakyat ini.

Serta juga ada beberapa pertanyaan yang perlu dipikirkan secara bersama, terutama untuk rakyat Papua dan kalangan umum, bahwa “Mengapa  orang  Papua  harus mau mengikuti sistem Indonesia teruskah?”. Orang Papua yang duduk di dalam sistem Indonesia juga menjadi alat  permainan hegemonis, menciptakan kenapsuan, sehingga menjajah rakyatnya sendiri atau orang-orang lemah di bumi ini. Mereka yang sedikit terseret dalam sistem Indonesia masih meyakini bahwa pancasila sebagai dasar hidup mereka dan mempertahankan nama Indonesia di tanah Papua. Tetapi akan ini, sebagian besar tidak meyakini bahwa, Idonesia tidak ada arti di tanah Papua. Apa lagi simbol  pancasila yang berujung pada tidak ada arti sama sekali. Sebab ini dapat dilihat dari, hampir sebagain orang asli Papua mempertahankan ideologi perjuangan pembebasan nasional negara West Papua di tanah Papua. Hanya saja tidak terlihat karena takut dan traumatis.

Kemudian yang kedua adalah, bagaimana sturuktur  pemerintahan  pusat dan  daerah dengan sistem Indonesia di Papua dalam rana pembebasan nasional West Papua? Banyak kasus yang terjadi, ketika rakyat asli Papua masuk dalam sistem dan bekerja sama bersama pemerintah Indonesia dalam sistem Indonesia. Sudah sejak awal hingga detik ini, rakyat Papua rasakan adalah penderitaan dan dikucilkan. Apa bila jika rayat Papua yang bekerja dalam sistem Indonesia yang akan membela rakyat atas  kebenaran selalu disalahkan hingga ditumbangkan nyawa, berbicara keadilan dicari dan dikejar ditangkap tanpa alasan, dan diinterogasikan, bahkan mempertahankan indeologi orang asli Papua, disiksa dan dibunuh seperti hewan buruan. Lain di penjarahkan. DPO, dan lainnya dengan “cara” yang tidak manusiawi bagi orang Papua”.

 Perlakukan tidak menghargai dan tidak manusiawi terhadap manusia Papua, itulah  membuat lapisan orang Papua telah terbentur akan trauma atau rasa takut di negrinya sendiri. Akirnya menjadi budak pekerja yang tidak normal. Alias pekerja-paksa dan menjadi menonton dijajah. Atau yang di percayakan oleh sistem kolonial  Indonesia ini menjadi hanya penonton saja terhadap rakyat yang berjuang nasib bangsa Papua atau meng-supported yang  fanaktik klonial, memihak kepada pemerintah, Kapitalis dan bahkan menjadi penerus penjajah rakyat Papua.

Ketidak sadaran  rakyat  Papua  tentang sejarah perjuangan Papua yang sudah tersistem Indoneisa selalu mempertahankan negara republik Indonesia.  Akirnya   menjadi  konflik  social bertumpuk. Dan menjadi aktor dibalik konflik antar  suku dengan suku,  keluarga  dengan keluarga. Bahkan daerah dengan daerah dan propinsi dengan propinsi. Toh,  atas nama terlanjur fanatik,  sporter kepetingan penjabat-penjabat Papua di tingkat daerah maupun pusat bagi kepentingan NKRI bagi pula rakyat Papua yang tersistem dengan Indonesia.

 Oleh karena itu, masyarakat Papua maupun rakyat Papua Barat, khususnya belum  menyadari  akan sistem membodohi negara sampai  detik  ini, dan belum menyadari nasionalisme bangsa Papua Barat yang semestinya. Maka, yang dianjurkan adalah, militeris dan pemerintah birokrasi Indonesi serta kapitalis akan memanfaatkan kaum yang belum sadar ini, akan menjadikan aktor di berbagai sektor di West Papua. Hidup jangan bergantung! Sebab semuanya itu efek dari ketergantungan rakyat Papua untuk hidup dan bernapas. Oleh karena itu, orang Papua lebih buka mata  dan melihatlah kedepan, sebab penjajah semakin licik menjajah terhadap kita, kaum melanesia di West Papua.

PAPUA MERDEKA HARGA MATI . . .!!!

Penulis adalah Agitasi dan Propaganda, Aliansi Mahasiswa Papua, Komite Kota-Bali

Oleh: Ardhy Murib**

Persatuan Nasional.

Kini tidak ada jalan lain selain bangsa yang tertindas bersatu, jika benar-benar rakyat bersatu dari kesadaran maka perlawanan sangat mudah untuk melawan dan  merebut kemerdekan atau kebebasan  dari tanggan penjajahan, sehingga kebutuhan mendasar adalah membutuhkan persatuan Nasional menjadi kebutuhan sangat penting untuk menjawab bagaimana untuk mengakhiri penderitaan yang di alami oleh rakyat bangsa West Papua. Dengan penderitaan itu, terlihat jelas  mulai dari beberapa puluhan tahun terakhir mengalami berbagai penderitaan dari kolonialisme melalui berbagai system-nya terhadap bangsa yang memperjuangkan hak kebebasan.

Dengan konsep bahwa selalu dipertanyakan apabila jika bangsa atau rakyat tidak bersatu maka penderitaan tidak akan pernah berakhir dengan cepat mungkin, malah rakyat terus akan memperpanjangkan penderitaan karna dalam rakyat belum adanya persatuan Nasional itu sendiri, dan di samping itu pun, para pengguasa akan terus mengguasai bahkan melakukan pemusnahan etnis rakyat (Genocide) terjadi terhadap rakyat yang di jajah. Serta tidak hanya itu, berbagai sumber daya alam kekayaan pun akan terus beroperasi (ilegal eksploitasi) hingga mengerus sumber daya alam yang ada dari berbagai unsur (tanah, batu, pasir, hutan, emas, tembaga, nikel, uranium, batu nikel, dan lain-lain).

Maka rakyat atau bangsa yang tertindas tidak perlu berdiam diri di atas Negri-nya sendiri tanpa ada perlawanan dari rakyat. Jika rakyat terus diam maka hak-hak rakyat terus menerus akan di ambil dan di rampas oleh kaum pengguasa dan kaum penjajah juga; Jika diam dan menanggis tidak ada solusi maka dengan satu-satu-nya jalan adalah rakyat bersatu dan bertindak serta melawan maka ada solusi dan kebebasan atas bangsa-nya sendiri terikat pada pembebasan nasional yang di perjuangkan. Kekuatan dan kemenanggan ada pada rakyat itu sendiri bukan kepada siapa-siapa, dikarenakan keberadaan rakyat sendiri sehingga menumbuhkan  semangat perjuangan kemenangan menjadi milik rakyat bukan milik individu-individu dan kelompok-kelompok bahkan juga Faksi ini Faksi itu, bukan organisasi ini organisasi itu , dan tidak bisa mengharapkan orang lain selain rakyat bersatu dan melawan atas kebenaran sejati untuk penentuan nasib sendiri yang di perjuangkannya
Berkaitan dengan persatuan merupakan hal yang sangat  terpenting bagi rakyat untuk pada kebutuhan hari ini menuju bersatu dan melawan ketidak adilan di atas negri-nya sendiri sehingga menciptakan persatuan yang akan terlahir dan bangkit dari semangat perjuangan rakyat untuk melawan akar persoalan dari penindasan,pengisapan,pemerkosaan,pembunuan,perampasan penangkapan,pembantaian dan lain-lain. Dalam kebutuhan mendasar persatuan membutuhkan kekuatan untuk membangkitkan. Beberapa ulasan akan di bahas di bawa ini:

Kenapa Persatuan Nasional ini harus bangkit.

Karna dengan situasi dan kondisi Rakyat West Papua sendiri sangat rumit untuk menyelesaikan persoalan-persoalan penentuan nasib sendiri bahkan melihat dengan musuh atau penjajah yang berlipat ganda. Dengan kondisi seperti ini, merupakan rakyat Barat Papua membutuhkan dan memdorong persatuan nasional, sehingga tidak hanya terfokus pada organisasi atau kubu mana pun bahkan mengharapkan kepada ULMWP hingga PPB, karena wadah atau organisasi merupakan tempat sebagai jatih diri atau tempat sebagai menyimpan indentitas ; tetapi yang akan menyelesaikan persoalan di atas bumi Cendarawasih adalah ketika rakyat sendiri sadar dan bangkit maka dengan semua persoalan akan cepat selesai sesuai target dari perjuangan rakyat sendiri terlepas dari berbagai sudut pandangan yang berbeda melainkan bersatu. Sudut pandang untuk membangkitkan persatuan juga di ukur melalui pentingnya Persatuan di gagas secara konsistensi.

Kenapa Persatuan Nasional itu sangat penting.

Melihat musuh (penjajah) yang sangat kuat maka individu beserta rakyat sendiri tidak akan bisa melawan membutuhkan gagasan-gagasan, opini-opini yang melawan penjajah secara Praxis. Penjajah atau pengguasa akan terus melakukan keamauan dan keinginan para penguasa seperti, beroperasi (ilegal system) dan membuat berbagai cara untuk memusnahkan tuan tanah atau manusia (West Papua). Keberadaan penjajah atas Tanah bangsa West Papua tidak terlepas oleh kekuasaan penggawalan aparat militer (kolonial) NKRI  dan Kaum Penajajah (Kapitalis dan Imprealis) atas tanah West Papua itu sendiri.  Perlu mengagas juga bahwa bagaimana akan terus bangsa penjajah (Indonesia dan Bangsa Asing) menguasai dan meloloskan agenda eksploitasi atau merampas kekayaan alam di atas Negri West Papua? pertanyaan ini merupakan jawaban bersama antara Rakyat West Papua dan Rakyat Pendukung untuk pembebasan nasional  West Papua. Maka untuk melawan para kaum pengguasa dan kaum penjajah membutuhkan  kesadaran dan bersatu dalam melihat realita kondisi perjuangan rakyat bahwa, kita sadar akan penindasan yang dirasakan bersatu dan melawan penjajah merupakan konteks spontan dan spontanitas perjuangan untuk persatuan. Bagian terpenting kabutuhan mendasar dari perjuangan bersama rakyat adalah mengetahui berbagai persoalan penindasan yang merajalelah dan mewujudkan persatuan dalam satu wadah menyikapi persoalan Hak Penentunan Nasib sendiri.

Kerja Imperialisme dan Kapitalis yang sangat kuat menusuk hati rakyat (West Papua).

Dimana sumber daya alam terkaya disitulah dikuasai oleh para kaum imperialis dan kaum kapitalis mempunyai tingkatan yang disebut dengan penguasa yang dipolopori oleh negara-negara adhi kuasa seperti Amerika serikat(AS) dan Negara-Negara brojuis Barat yang mempunyai tingkatan penguasaan atas semua kekayaan alam dan tidak hanya itu namun mengguasai dunia seperti kekuasaan negara-negara atas West Papua melalui kolonial negara Indonesia. Sifat dari Kaum Kapitalis dan Kaum Imperialis tidak akan pernah berpikir atau berpandang untuk hidup serata dan tidak akan pernah meraskan baik dan buruk tetapi mempunyai niat untuk menghancurkan rakyat dan bangsa yang memperjuangkan sebuah penentuan nasib sendiri. Itu pun, dapat merasakan dan menyaksikan dengan mata sendiri bahwa para kaum pengguasa dan kaum penajajah telah mengguasai alam kekayaan terutama West Papua.  Bila terus mengguasai oleh kaum imperialisme dan kaum kapitalisme gejolak untuk sebuah pertanyaan yang perlu di bahas adalah kenapa rakyat atau tuan tanah harus bersatu untuk merebut sebuah kebebasan atas penentuan nasib sendiri dan melawan penajah itu?  dengan keteguhan kekuatan rakyat-lah yang mampu melawan para kaum pengguasa dan kaum penjajah serta para Elit-elit brojuis kapitalis yang didorong oleh imperialis.

Sehingga, persatuan dari rakyat sendiri merupakan kekuatan melawan terhadap kaum pengguasa dan kaum penjajah dengan itu perlu ada namanya pergerakan rakyat memupuk dan mendorong persatuan untuk melawan berbagai penindasan dengan kekuatan rakyat yang menuju persatuan nasional dan serta menghancurkan cara kerja kapitalis dan Imperialis .

Kenapa persatuan Nasional perlu didorong Untuk Rakyat West Papua

Dengan Persatuan Nasional akan ada kekuatan yang tidak bisa melawan dan dikalakan oleh siapapun,bahkan dari kaum penjajah dan kaum penguasaan manapun, karena semua kekuatan terlahir dari rakyat (akar rumput) yang menyatu dengan alam. Maka dari itu,  rakyat yang tertindas terus mendorong Persatuan Nasional dan melawan sampai titik penghabisan darah (revolusi baru) sehingga dengan persatuan rakyat mampu mengulingkan sifat kaum pengguasa dan sifat kaum penjajah dengan strategi perjuangan yang matang.  Itu merupakan dari kekuatan Persatuan Nasional dari rakyat dan melainkan Perjuangan tersebut juga akan menempu kebebasan yang seutuhnya.

Dengan Antusias bahwa seluruh rakyat perlu mendorong dan membangkitkan rakyat dalam Persatuan Nasional tersendiri bersatu bersama. Dan yang belum sadar dan masih mengharapkan pada organisasi tertentu atau fraksi mana  pun bahwa kemerdekaan tidak akan pernah datang bila rakyat terus mengharapkannya atau pun kepada orang lain yang berjuang.  Sebuah Perjuangan kemenangan ada pada rakyat bukan kepada rakyat yang mengharapkan organisasi ini organisasi itu, Faksi ini Faksi itu dan lebih bahaya nya lagi rakyat mengharapkan kepada PBB (perserikatan bangsa-bangsa) pun tidak akan pernah memberikan secara penuh atas hak kemerdekaan bangsa West Papua melainkan apa bial persatuan kita terwujud secara persatuan nasional yang demokratik-lah akan merebut kemerdekaan itu.

Dalam Hal tersebut, mendorong persatuan nasional, karena persatuanlah yang lebih mendasar dan dibutuhkan rakyat West Papua sekarang,tidak bisa rakyat yang tertindas berdiam diri bahkan jadi penontong diatas tanah nya sendiri tanpa ada perlawanan dari rakyat. maka rakyat punya tuggas besar yang harus bersatu dan mendorong persatuan kita untuk kekuatan besar melawan para kaum pengguasa dan kaum penjajah.

Persatuan tanpa batas

Dengan persatuan rakyat terus berkoar dan menyala hingga kebebasan jatuh ke tanggan rakyat dengan tali  persatuan dan perjuangan rakyat tanpa berkata dengan kata lelah, menyerah, dan tidak mampu maka kebebasan akan jatuh ke tangan rakyat secara konkrit. Dengan itu terus memajukan perjuangan dan melawan ketidak adilan, disitulah kebebasan akan jatu dengan waktu yang sangat cepat dan itulah yang dibutukan rakyat sekarang sebelum kepunahan etnis bangsa West Papua hilang di atas tanah sendiri.

Sehingga, tidak ada jalan lain selain rakyat benar-benar sadar dan bersatu untuk melawan para brojuis-brojuis yang dipolopori oleh imperalis itu dan rakyat tidak terus berdiam diri, terjajah dan menjadi seorang penontong di atas negri nya sendiri. Maka, waktu nya sekarang untuk rakyat bangkit dan melawan dengan kekuatan persatuan rakyat melalui kekuatan besar. Lawan penjajah dalam Persatuan Nasional  rakyat tanpa ada batasan hingga perjuangan rakyat sampai menang. Walaupun tidak mudah untuk bersatu karena dengan melihat wilayah West Papua yang sangat luas menjangkau namun dengan Persatuan  Nasional rakyat dan rakyat sendiri sadar maka mudah untuk rakyat menggakiri penderitaan rakyat tidak bisa berdiam diri karena dengan rakyat tidak berbicara dan melawan maka kebebasan tak mudah untuk jatuh ketanggan rakyat. Oleh karena itu, kekuatan meningkatkan rakyat percaya melalui gagasan saling meyadarkan untuk menyatu dalam perjuangan Persatuan Nasional. Di samping itu, Solidaritas maupun mendorong isu-isu West Papua hingga pada tingkat loka, Nasional, Internasional, agar perjuangan terus mampan untuk merebut Hak Penentuan Nasib Sendiri secara luas.

Kekuatan rakyat

Kekuatan yang sangat kuat ada pada rakyat,karena dilihat dari negara-negara yang sudah pernah terjajah dan bebas dari penindasan itu. bangkit dengan kekuatan rakyat yang sangat kuat karna dengan rakyat bersatu bisa membangunkan jiwa-jiwa perjuangan dan tidak pernah terkalakan, dari berbagai perjuangan rakyat dikisahkan dengan mebangkitkan jiwa-jiwa perjuangan dan rakyat bisa belajar dari belahan dunia yang sudah pernah merdeka.  Itulah pembelajaran untuk perjuangan rakyat bangsa West Papua,  dan itu akan menjadi kekuatan amunisi rakyat untuk menempu perjuangan hingga kebebasan benar-benar jatuh ketanggan rakyat dengan perjuangan persatuan Nasional rakyat yang mampu untuk melenyapkan kaum penguasa dan kaum penjajah. Sehingga, kekuatan dari Kaum penjajah dan kaum penguasan tetap lumpuh dari tangan rakyat. Dan perjuangan pembebasan harus terus mengambil gaya atau cara rakyat melawan para penajah atau kolonialisme Indonesia.

Kenapa kekuatan ada pada rakyat 

Tidak ada kekuatan tanpa ada persatuan dari rakyat. kembali kepada rakyat jika rakyat tak bersatu dan melawan para kaum pengguasa dan kaum penjajah maka, para kaum pengguasa dan kaum penjajah akan terus menguasai kekayaan alam, melakukan intimidasi, deskriminasi, rasisme bahkan genocide dengan gaya penajah itu sendiri.  Jika rakyat diam maka rakyat akan terus terbelakang dan terus disinkirkan dari kaum penjajaan dan kaum penguasa itu. Rakyat bersatu dan melawan maka kemenangan dan kebebasan  akan capai dan berakhir dalam kekauatan rakyat.

Karena itu,  melihat penindasan selalu terjadi pada rakyat bukan pada para Elit-elit atau para penjabat pegawai (kolonial) dan lain-lain maka dengan itu rakyat terus melawan,tanpa ada perlawanan kebebasan tidak akan datang begitu saja. dengan wujud bahwa ada persoalan yang di hadapi semua ada tangisan air mata, korban di atas pengorbanan nyawa, alam di kerus dan lain lain. dan berjuang dengan berbagai macam cara untuk menggusir para kaum pengguasa dan kaum penajah di atas Negri West Papua, dengan kekuatan semangat perjuangan rakyat, bersatu dan melawan.

Front Persatuan Nasional harus dibanggun

Membawa kebebasan kepada rakyat dengan idieologi membutuhakan persatuan yang mempereratkan pada rakyat serta membentuk klas-klas untuk mempersatukan dalam persatuan nasional itu sendiri, melihat dengan itu, karena dengan keadaan, situasi  tujuh wilayah yang berada di Papua Barat yang cukup luas membutuhkan strategi untuk menjadi satu dan kembali lagi ke persatuan yang mempunyai satu tugu bersama dan meingkatan penyadaran kepada semua kaum yang tertindas di West Papua seperti kaum tani,kaum miskin kota, anak-anak jalanan (aibon) kaum amber atau imigrang (pendatang) . Itu merupakan juga bagian dari tanggun jawab besar bagi rakyat yang telah dalam persatuan nasional menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut melalui daya berpikir dan daya perjuangan yang sangat Power (kekuatan yang punya strategi).

Membangun persatuan nasional yang menyatu  dengan perjuangan rakyat Papua Barat di Tingkat Internasional hingga tingkat Rakyat West Papua sendiri. sehingga, kekuatan perjuangan ada pada rakyat West Papua. Kebutuhan dalam tingakatan perjuangan dalam persatuan nasional harus tinggalkan cara egois. kepentingan pribadi dan ingin dikuasai, mengharapkan oranga lain, mengharapkan organisasi tertentu. Yang Perlu di pikirkan adalah bagimana kemerdekan datang dengan cepat dari  perjuangan rakyat dalam persatuan nasional dan sehingga, kebebasan benar-benar dirasakan oleh rakyat. Maka mari rapatkan barisan  bersatu dan melawan,dengan adanya jiwa-jiwa perjuangan tetap bersatu . Untuk Itu, tidak ada jalan lain selain membangun dan mendorong persatuan kita, inilah tugas pokok untuk mendorong bersama oleh rakyat  bangsa West Papua.

Salam Pembebasan Nasional Papua Barat
Penulis adalah Biro Pendidikan Aliansi Mahasiawa Papua Komite Kota Bali

Photo saat komprensi pers pada 15 April 2019 di kantor LBH Bali

Senin, 15 April 2019

Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Bali melaksanakan aksi damai dan pernyataan sikap “memilih untuk tidak memilih (golongan putih)” dalam Pemilihan Umum 2019.Sebelum melaksanakan aksi  damai  ini,  AMP telah  mengirimkan  surat  pemberitahuan  aksi  ke  Polsek Denpasar Timur tertanggal 11 April 2019. Aksi damai dilakukan oleh 29 orang dengan melakukan longmarch pada pukul 10.10 WITA dari Lapangan Parkir Timur Renon ke Bundaran Renon (simpang Renon dan Hayam Wuruk). Namun sebelum massa aksi sampai di Bundaran Renon, massa aksi dihadang oleh aparat Kepolisian dengan Truk Dalmas maupun senjata yang berjarak kurang dari 15 meter (di depan lapangan khusus parkir Plaza Renon).

Sebelum AMP menyampaikan aspirasinya, justru aparat kepolisian melarang adanya aksi damai tersebut. Sempat terlontar pula isu isu rasial, seperti menyuruh untuk pulang saja ke tanah Papua dan jangan mengganggu keamanan Bali yang sudah mereka jaga. Ruang mediasi tidak dibuka oleh aparat kepolisian, bahkan 7 orang massa aksi AMP dipukul dan massa aksi lainnya diseret ke Truk Dalmas, angkutan yang telah disediakan oleh kepolisian dengan alasan “Hari Tenang Pemilu.” Peralatan aksi milik AMP telah dirusak, seperti poster, spanduk, satu buah toa serta bendera AMP pun dirampas.

Pada pukul 11.30 WITA, dua dari massa aksi diinterograsi dengan didampingi oleh YLBHI-LBH Bali di ruang Kasatintelkam Polresta Denpasar, yang pada intinya penyidik Polresta Denpasar mengarahkan kepada dugaan melawan ketertiban umum yakni Pasal 216 dan Pasal 218 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindakan Intimidasi dan kekerasan tidak kali ini saja dilakukan oleh Kepolisian terhadap AMP, bahkan telah terjadi berulang kali setiap AMP melakukan aksi damai.

Hal ini merupakan Pelanggaran HAM, yakni hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat yang harusnya dijamin dan dilindungi oleh Negara (Pasal 28E (3)  UUD NRI 1945 dan Pasal 24 ayat (1) UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM). Oleh karena itu AMP dan YLBHI LBH Bali atas peristiwa ini menyatakan sikap:

1.  Hentikan Kriminalisasi secara massif terhadap Papua di Indonesia
2. Hentikan segala bentuk kekerasan, intimidasi dan diskriminasi terhadap mahasiswa Papua di Bali
3.  Mengecam   tindakan   perampasan,   kekerasan,   pemukulan   dan   intimidasi terhadap mahasiswa Papua di Bali
4.  Mendesak Kapolda Bali untuk memproses hukum (disiplin dan pidana) anggota polisi yang melakukan tindakan kekerasan terhadap 7 orang peserta massa aksi damai AMP pada 15 April 2019
5.  Mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memberikan jaminan perlindungan kebebasan berekspresi, berpendapat, berserikat dan berkumpul yang merupakan Hak Asasi Manusia kepada setiap orang tanpa terkecuali.

Narahubung:
085962811002 (Candra Dewi)
082145915303 (Ryanski Tucunan)

Photo oleh Bantuan Hukum di Bali, saat di lokasi kejadian 15 April 2019

Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] mengencam atas ruang pembungkaman yang di lakukan oleh kepolisian saat melakukan aksi demo damai yang bersyarat izin tersebut dan pihak kepolisian telah melakukan atau mengiring berita hoax mengenai aksi yang di lakukan oleh Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Bali pada 15 April 2019. Dan dengan klarifikasi penyebaran berita hoaks mengenai mengajak golput bersama masyarakat Bali adalah kebohongan Publik; Namun, Aksi dari Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Bali adalah sesuai prinsip dan arahan dari keputusan Aliansi Mahasiswa Papua Pusat sesuai tuntutan yang telah di buat secara agenda Nasional. Sehingga, Aliansi Mahasiswa Papua mengencam kepada pihak kepolisian porlesta Denpasar dan Porles Dentim (denpasar Timur) atas kelakukan pemukulan, pengoroyokan, tendangan, penangkapan, pembubaran paksa, dan pihak kepolisian telah merobek poster-poster aksi, satu TOA di ambil, Satu Bendera AMP di ambil, tali komando di putus-putuskan, Noken di tarik, pakaian di tarik; bahkan 7 orang massa aksi mendapatkan pendaraan dan bercak pukulan di tubuh. Dengan melihat itu, kronologis aksi selengkapnya sebagai berikut:

Pada hari Senin, 15 April 2019 Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Bali melakukan aksi demo damai dengan tuntutan isu “Golput 2019 dan Berikan Hak Penentuan Nasib Sendiri Bagi Bangsa West Papua sebagai Solusi Demokratis”. Aksi Massa yang hadir 29 orang. Sebelum tiga hari surat pemberitahuan aksi telah di masukan ke Porlesta Denpasar Bali dan Porles Dentim (Denpasar Timur) serta surat tanda terima dengan titik kumpul Perkiran Timur Renon Denpasar Bali dan titik aksi Jl. Bundaran Hayam Wuruk Denpasar dan durasi waktu aksi pukul 10:00 WITA s/d Selesai.

Massa aksi berkumpul di titik kumpul pada Pukul 10:00 WITA dan melakukan Long March ke Titik aksi Jl. Bundaran Hayam Wuruk sambil berorasi oleh korlap (koordinator lapangan aksi) hingga pada titik aksi. Mulai dari titik kumpul ke titik aksi durasi waktu 10:00-10:18 WITA dan di hadang oleh polisi, intel, ormas bayaran sebelum 15 meter dari tempat tujuan atau titik aksi di Jl. Bundaran Hayam Wuruk.

Massa aksi yang di hadang tidak di berikan waktu ruang untuk negosiasi sama pihak berwajib dari Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Bali sehingga represifitas langsung di lakukan oleh pihak  kepolisian, intel, ormas bayaran. Bahkan, ruang orasi sangat dibungkam, di tutupi secara paksa seketika aksi berlanjut.

Represif itu berlangsung salam 15 Menit dari pukul 10:20 WITA  hingga 10:37 WITA. Selama represif dari kepolisian dengan jumlah massa yang melebihi massa aksi demo damai. Ada pun massa aksi mendapatkan kekerasan fisik oleh kepolisian, intel, Ormas bayaran seperti melakukan tendangan, pemukulan, penarikan, pengoroyokan, di tahan kaki dan tangan diseret ke dalam mobil truk Dalmas, poster-poster di robek, spanduk poster di robek, dan bendera AMP di ambil, satu TOA  di Mabil sepatu, sendel dan tali komando di putus-putus dan 7 (tujuh) orang menjadi korban pemukulan hingga darah dan benjolan. Selama  represif berjalan massa aksi sudah di naikan ke mobil truk dalmas dan sebagian di seret di naikan secara paksa sambil melakukan kekerasan.

Sekitar pukul 10: 40 WITA hingga 11: 05 WITA Massa aksi di angkut oleh kepolisian dengan mobil Truk Dalmas menuju ke Porlesta Denpasar Bali dengan pengamanan ketak, ada pun dalam mobil truk Dalmas berisi empat orang polisi, dan mobil dua dalmas kecil di depan serta di belakangan saling mengikuti serta motor polisi, intel dan Ormas menuju ke Porlesta dengan jumlah yang banyak. Satu mobil truk dalmas juga mengikuti hingga ke Porlesta Denpasar Bali.

Pada saat di porlesta kepolisian menurunkan di depan kantor Porlesta dan saling menegosiasi bersama negesiator Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Bali dan penanggungjawab aksi Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Bali bersama kepala Kaporles Bali. Hasil dari negosiasi itu, menyepakati untuk introgasikan massa aksi yang hadir dengan dua orang di wakili dari massa aksi sebagai introgasi oleh Kasat Intelkam Porlesta Denpasar dan di bantu oleh Lembaga Bantuan Hukum Bali (LBH Bali) sebagai bantuan hukum untuk Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Bali. Hasil Introgasi dua orang tersebut mulai dari pukul 11:40 WITA hingga sampai 14:50 WITA sebagai memberikan data soal introgasi tersebut dan Lembaga Bantuan Hukum Juga memberikan introgasinya atau data sebagai bantuan hukum. Kasat Intelkam mengambil data tentang aksi yang di lakukan dan selama introgasi menawar makanan, minuman untuk membungkam hak aspirasi massa aksi serta seolah-olah kepolisian menjadi pihak baik tetapi sangat represif dari kemanusiaan yang seutuhnya dalam pembungkaman ruang demokratis bagi mahasiswa West Papua. Apa Lagi, membiarkan pelakunya yang memukul, menyeret, menendang, mendorong, membiarkan begitu tanpa melihat hukum dalam militernya dan hukum dari UUD negara itu sendiri.

Setelah selesai Introgasi dari Kasat Intelkam Porlesta Denpasar memberikan arahan terakhir atau pertanyaan untuk introgasi tersendiri atau di muka umum bersama massa aksi yang menunggu di depan kantor kaporlesta? dua pilihan ini di berikan terhadap dua introgasi tersebut untuk melihat itu, akhirnya memilih untuk arahan bersama massa aksi yang lagi menunggu. Lalu, Kepala Porlesta Denpasar  memberikan arahan dan di pulang dengan dua unit mobil truk Dalmas menuju pada titik kumpul aksi di Parkiran Timur Renon sesuai permintaan massa aksi. Satu mobil truk Dalmas mengangkut massa aksi 29 orang tersebut dan yang satunya mengunakan mengangkut polisi hingga pada tujuan di titik kumpul. Dari introgasi dan di turunkan ke titik kumpul tepat pada pukul 15: 39 WITA serta massa aksi membubarkan diri melakukan aktivitas masing-masing.

Melihat dari rangkain di atas bahwa Negara dan militernya Indonesia terus membungkan setiap ruang pengerakan Aliansi Mahasiswa Papua dan kalangan luas sehingga pembungakam, dekriminasi, rasisme, dan represif serta beragam kekerasan terus militer menjadi alat pembungkaman mengamankan aktivitas eksploitasi dan produksi kapitalis birokrat, serta menjalankan agendanya Imperialisme yang sangat membungkam setiap hak kebebasan berekspresi, berpendapat, dan kebebasan  hidup pun di batasi oleh para apratus yang terus mengisap kehidupan rakyat, terutama mahasiswa West Papua dan rakyat pada umumnya. Dengan itu, Aliansi Mahasiswa Papua menykapi dan menuntut kepada system Negara Indonesia dan Militernya TNI-PORLI segera:

1. Hentikan Kriminalisasi dan pembungkaman ruang demokrasi terhadap mahasiswa West Papua di Bali .
2. KAPOLDA BALI, Segera Mencopot para pemukulan, penendangan, pengoroyokan, dan yang membubarkan massa aksi. 
3. Kepolisian Bali terutama Polda, Porlesta, dan Porles hentikan penyebaran hoaks terhadap massa luas mengiring informasi yang tidak jelas
4. Negara dan Pemerintah Provinsi Bali Segera mencopot Kapolda Bali dan Jajarannya karena melakukan repersifitas
5. Berikan kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum bagi mahasiswa Papua di Bali
6. Mengencam tindakan yang menutup ruang demokrasi sesuai UUD No 08 Tahun 1998
7. Pemerintah dan aparat penegak hukum harus menjamin kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi dan menyampaikan pendapat secara umum khususnya Mahasiswa Papua di Bali.

Pernyataan ini kami buat untuk di advokasi oleh Para penegak Hukum dan membuka ruang publik dalam mengemukankan pendapat secara sebebas-bebasan-nya untuk hak setiap manusia di muka bumi.

Photo saat aksi protes menolak RCEP di Nusa Dua Bali, 27 Feb 2019

Persoalan golobalisasi dan penguasaan kolonialisme sangat erat menguasai seluruh pelosok tanah Papua Barat terutama merampas tanah air suku bangsa minoritas melalui kolonialistik yang sangat mengarap melalui eksploitasi kapital dalam program-program yang tidak asumsi kepada kelas suku bangsa minoritas. Kondisi kekuasaan, oleh globalisasi tidak terlepas dari imperialisme yang terus menguras dan mencakupi lingkungan masyarakat melalui membuka sektor-sektor kekuasaan yang tidak ada keuntungan, kesejahteraan, keutuhan system. Imperialisme bekerja sama dengan kolonialisme di mana daerah yang di jajah secara terstruktur dan mangakibatkan yang namanya “Genocide”  terhadap suku bangsa minoritas yang menentang persoalan hak Penentuan nasib sendiri secara demokratis dasar dari perjuangan kelas masyarakat.

Pengaruh golobalisasi dari peninjauhan eksploitasi kapital; dapat terlihat melalui system kolonalisme yang  mencengkram pada daerah yang di jajah dengan kekuatan militersime dan kekuatan system kolonial yang masih tidak menghargai system suku bangsa minoritas di Papua Barat. Dari Adengan tersebut, golobalisasi masih bekerja sebagai kekuatan negara untuk melakukan eksploitasi dengan program-program internasional sesuai kesepakatan dari forum-forum regional atau kawasan kesepakatan antar mitra negara yang kolonialistik. Penguasaan dan pengaruh itulah, imperialisme sangat ketat untuk melakukan penguasaan beragam kondisi gerakan sosial invansi rakyat untuk menjalankan agenda eksploitasi melalui kapitalis-kapitalis monopoli atau kolonial menuju kepentingan kekuasaan eksploitasi atas dasar beragam sumber daya yang ada di wilayah-wilayah tersebut.  Pandangan suku bangsa minoritas dan sebuah hak untuk menentukan nasib sendiri adalah sesuatu kewajiban dari sejarah suku bangsa minoritas, telah membentuk hakikat yang seutuh-nya memperjuangkan hak demokratis yang sejati-nya dalam peradaban kehidupan seapanjang masa; sebab  perjuangan kelas dalam suku bangsa minoritas di Papua Barat; sangat meyakini bahwa sebuah perjuangan hak penentuan nasib sendiri akan menyelamatkan dan memberikan kebebasan ekspresi ketika kemerdekaan yang di rebut secara demokratis menjadi kelegahan antara suku bangsa minoritas yang ada di Papua Barat.

Golobalisasi menguasai suku bangsa minoritas di Papua Barat adalah kekuasaan yang sangat tidak dipungkiri lagi dari kekuasan-kekuasan Imperialisme, Kapitalisme monopoli dan kolonial yang mengklaim setiap sejarah suku bangsa minoritas di Papua Barat; kekuasan-kekuasan itulah rakyat masih memperjuangkan untuk merebut hari revolusi kemerdekaan yang pernah di rebut sejak 01 Desember 1961, pada hal secara konstituasional di bawa hukum internsional secara de jure dan de facto telah menyatakan kemerdekan sebuah negara yang merdeka sama dengan kemerdekaan di negara-negara lain.  Maka, kefokusan yang dapat di lihat secra suku bangsa minoritas adalah keyakinan memperjuangkan hak demokratis dan menuntut untuk mengembalikan hak demokratis kemerdekaan tersebut; itulah kodisi realitas yang dapat di lihat antara suku bangsa minoritas tersebut;

Kekuasaan system kolonialisme di Papua Barat dapat di petakan dan problematikan bahwa, suku bangsa minoritas atas tanah dan airnya dikuasai oleh kolonial seperti, system pendidikan di kuasai oleh transmigrasi, system pemerintahan sendiri di kuasai oleh para transmigran, militersime masih menguasai suku bangsa minoritas; apa lagi militer telah moyoritas atas tanah Papua Barat, kolonialisme telah mempetak-petakan lahan bisnis (membangun jalan trans Papua, pemekaran pronvinsi-provinsi kabupaten-kabupaten dll), melakukan eksploitasi (batu, kayu, air, pasir, emas, nikel, minyak, tembaga) dan beragam unsur ara tanah, mendatangkan barang-barang yang kadarluarsa di Papua Barat (mie, beras, obat-obatan yang termasuk semua makanan instan) yang kadarluarsa, apa lagi rumah kesehatan yang di bangun oleh kolonial tidak ada fasilitas yang menguntungkan, menguasai tanah Papua Barat untutk mengistigam bahwa Papua Barat dalah bagian dari NKRI (Negara Kesatuan Replublik Indonesia) Pada hal secara sejarah gerakan rakyat Papua Barat belum pada proses penyelesaian; malah negara dengan kepentingannya membohonggi secara internasional mengenia sejarah gerakan rakyat Papua Barat; apa lagi bagi suku bangsa minoritas yang ada saat ini dalam memperjuangkan hak penentuan nasib sendiri untuk menentukan masa depan anak cucu.

Dari situasi, Golobalisasi yang terus menguasaan pandangan suku bangsa minoritas di Papua dan masih saja menghalanggi kondisi realitas Hak Penentuan Nasib Sendiri; kekuasaan secara Privatisasi, Deregulasi, dan liberalisasi setiap sektor kehidupan di tengah rakyat Papua Barat. Globalisasi secara privatisasi adalah kekuasan kolonial dan kapitalis monopoli mempunyai kepentingan dalam melakukan eksploitasi dan setiap eksploitasi digunakan untuk jadikan milik seseorang secara privat, kebanyakan kekuasaan sumber daya yang ada di Papua Barat adalah privat. Dalam kepemilikan tersebut di liberalisasikan secara Internasional untuk mengeksploitasikan dalam perdagangan bebas maupun melakukan deregulasi menghapus kepemilikan tanah dan air  suku bangsa minoritas di Papua.

Menyikapi ini RCEP yang berdampak buruk khusus pada pergerakan perjuangan Hak Penentuan Nasib Sendiri untuk West Papua dan suku bangsa minoritas. RCEP (Regional Cemprehensive Ekonomi Partnership) adalah kita ketahui bahwa membahas tentang  perdagangan bebas antara lain perdagangan barang, Perdagangan jasa, Investasi, Kerja sama Ekonomi dan teknis, kekayaan Intelektual, persaingan, penyelesaian sangketa, E-commerce, Usaha Kecil dan menengah (UKM) dan masalah lainnya, yang di atur dalam 16 Negara, yakni 10 negara (Burnei, Kamboja, Indonesia, Loas, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Tahiland) sebagi ASEAN, dan 6 negara dari Asia-Fasifik yang mempunyai perdagangan bebas (Australia, Cina, India, Jepang, Korea Selatan dan Selandian Baru. Beberapa tahun belakang ini, pertemuan RCEP pernah di lakukan di beberapa negara regional seperti, Kamboja, Burnei, Australia, Malaysia, Cina, India, Tahiland, Jepang, Myanmar, Selandia Baru, Vietnam, filipina, Singapura dan Indonesai yang kedua kalinya dari tanggal 2-9 Febluary 2018 di Yogyakarta dan 18 Feb 2019 di Nusa Dua Bali yang sedang berlangsung. RCEP di lakukan dalam setiap tahun dan agenda para pemodal mendorong  Agenda RCEP untuk menguasai dan mengeksploitasi seluruh kehiduapan rakyat. Kepentingan-kepentingan negara-negara akan menjalankan esensi kelayakannya untuk menguasai seluruh tanah airnya secara batas wilayah yang di batasinya melalui UUD untuk sebagai implementasi eksploitasi oleh negara yang mempunyai kepentingan dalam RCEP itu sendiri; Maka dengan tegas, Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] menolak setiap perampasan hak milik suku bangsa minoritas dan di mana monolak juga RCEP yang melakukan privatisasi, deregulasi, liberalisasi di Papua Barat dalam rangka mengeksploitasi sumber kekayaan alam maupuan kekuasaan system kolonialistik. Dan penolakan itu, sebagai memperjuangan Hak Penentuan Nasib Sendiri sebagai Solusi Demokratis untuk bebas dari beragam kekuasaan Imperalis, Kapitalis, dan kolonial yang bersifat golobalisasi di Papua Barat.

ALIANSI MAHASISWA PAPUA [AMP]

Ilust.Gambar oleh Koran Kejora Aliansi Mahasiswa Papua

Oleh: Gilo Logo***

Belajar sejarah perjuangan Pembebasan Nasional Papua Barat sejak tahun 1940-an sampai dengan saat ini, dengan berbagai macam cara perjuangan yang dilakukan untuk merebut hak politik rakyat Papua Barat untuk menentukan Nasib Sendiri yang selalu memperlambat oleh Kolonial Indonesia, dan juga dengan belajar dari wilayah Papua Barat yang terbentang dari Sorong sampai Samarai dengan berbagai macam budaya, adat isti adat, bahasa, kebiasaan kepercayaan/agama dengan berbagai kelas penindasan yang disebabkan oleh penjajahan kolonial dan imperialisme di Papua Barat; maka dalam upaya untuk mengerakan masa rakyat Papua Barat yang terdiri dari berbagai macam latar belakang-nya tersebut,  dari Sorong sampai Samarai untuk keluar dari hegemoni/penjajahan system colonial dan imperialisme tersebut di butuhkan satu Front Persatuan Nasional untuk mempersatukan semua elemen rakyat Papua dari Sorong sampai Samarai. 

Namun untuk memenangkan gerakan rakyat untuk keluar dari penjajahan Kolonial dan imperialisme ini dibutuhkan dan harus diusahakan secepat-cepat-nya adalah Persatuan Nasional, dan Front Persatuan Nasional harus berdiri secara demokratis dan terdiri dari perwakilan semua elemen rakyat Papua Barat yang mengalami  penindasan dari Kolonial dan Imperialisme, agar Front tersebut untuk menggerakan perjuangan rakyat sebagai penyadaran akan penindasan dan mengorganisir kelas-kelas rakyat yang mengalami penindasan di Papua Barat mulai dari kaum tani, kaum buruh, kaum nelayan, kaum mama-mama pasar dan lain-lain,  dan memperhatikan gerakan rakyat sebagai dari semua sektor penindasan dan mengontrol maju-mundur-nya kesadaran sektor-sektor rakyat dari penindasan yang di alami dengan pendidikan-pendidikan politik dan lain-lain.  Penting-nya Front Persatuan Nasional di dalam mempersatukan seluruh gerakan Rakyat Papua Barat yang mengalami penindasan untuk memikirkan penting-nya Persatuan Nasional dalam menuju pada Pembebasan Nasional Papua Barat dan mengukur sebab akibat dari penindasan yang dialami oleh seluruh rakyat Papua Barat dari Sorong sampai Samarai, Front Persatuan Nasional tersebut harus mempunyai platform perjuangan yang berlandaskan pada Anti Kolonial, Anti Militerisme dan Anti Imperialisme dan Front juga, mempunyai peranan penting dalam menyiapkan gerakan rakyat yang sadar akan mepunyai persatuan yang kuat dan demokratis sehingga mempunyai garis perlawanan yang jelas untuk melawan system Kolonial dan Imperialisme di tanah Papua Barat dan juga menghapus segala perjuangan/Perlawanan yang dilakukan secara  kelompok-kelompok atau individu, tetapi semua yang tergabung dalam wadah Front Persatuan Nasional merupakan menyatukan pandangan untuk menghadapi musuh bersama rakyat Papua Barat Hari ini, yaitu kolonialisme,Militerisme dan Imperialisme.

Tugas-tugas utama dari Gerakan rakyat dalam Front Persatuan, dan sebagai kewajiban bagi para kaum Nasionalis/gerakan pro kemerdekaan yang tergabung dalam Front adalah  agar mengedepankan/mengutamakan rasa persatuan tanpa memandang latar belakang masing-masing, persatuan yang di bangun harus demokratis yang terdiri semua elemen gerakan rakyat Papua Barat yang mengalami penindasan dan ingin keluar dari belenggu penindasan tersebut dan menghapus system perjuangan secara kelompok,individu dan sikap egoisme yang dapat mengotak-kotakan gerakan perjuangan. Tugas pokok untuk menghilangkan kepentingan dan sikap egoisme, kelompok-mengelompokan/individu-individu dan lain-lain adalah tugas utama dan amanat dari revolusi 1 Desember 1961 yang harus disadari oleh seluruh elemen gerakan rakyat dan kaum nasionalis Papua untuk lebih mendorong Persatuan Nasional untuk merebut kembali revolusi 1961 tersebut. Yang saat itu, direbut secara sepihak oleh pihak kolonial melalui militerisme untuk kepentingan imperialisme global.

Dan Pembebasan Nasional Papua Barat dinyatakan sebagai hal  mutlak yang harus di dorong oleh semua elemen gerakan dalam Front Persatuan, harus menjadi bagian dari seluruh rakyat Papua Barat dengan tujuan- yang sama untuk merebut kembali revolusi 1 Desember 1961 dengan prinsip-prinsip bahwa Front harus  menjadi Front Persatuan yang Demokratis dan Front yang tidak mengotak-kotakan gerakan di tanah Papua Barat. Ini berarti bahwa tanpa ada suatu wadah Persatuan Nasional yang demokratis di tanah Papua Barat, Rakyat Papua Barat akan terus binggung dan berjuang secara sendiri-sendiri maka secara kuantitas gerakan, kita akan menjadi lemah dan  tidak mungkin bangsa Papua Barat bisa keluar bayang-bayang penindasan yang dilakukan oleh System kolonial dan imperialisme, karena-nya Semua elemen rakyat dan kaum nasionalis/organ-organ yang nanti-nya berada dalam Front tersebut harus mendorong sunguh-sunguh Persatuan Nasional yang utuh merangkul semua sektor rakyat tertindas dari sorong sampai samarai untuk menuju Pembebasan Nasional Papua Barat.

Program umum yang harus di dorong oleh Front Persatuan antara lain harus menyatakan bahwa jika bangsa Papua Barat ingin bebas dan keluar dari penjajahan Kolonial dan Imperialisme dan merdeka secara demokratis dan makmur, maka soal pokok yang harus di dorong untuk merebut kembali revolusi Demokratik 1961 adalah Persatuan Nasional yang arti-nya dalam Front Persatuan tersebut bertujuan untuk menghapus penjajahan kolonial dan kekuasaan Imperialisme di Papua Barat.

Dapat disimpulkan bahwa tugas pokok revolusi Papua Barat saat ini adalah Persatuan Nasional untuk membawa bangsa Papua Barat keluar dari belenggu penindasan kolonial dan imperialisme dan untuk mewujudkan Persatuan Nasional tersebut dibutuhkan sebuah Front Persatuan yang bersifat demokratis dan menghilangkan sifat perjuangan yang egoisme, sukuisme, agamaisme kelompok-mengelompokan/individu dan menghapus pemikiran yang seolah-olah hanya satu elemen gerakan atau satu individu menjadi pahlawan yang bisa membawa Bangsa Papua keluar belenggu penindasan pikiran-pikiran seperti ini yang harus di hapuskan di karena-kan wilayah Papua Barat yang terbentang dari Sorong sampai Samarai dengan berbagai macam kebiasaan, adat/istiadat bahasa keyakinan dan lain- lain, ini dibutuhkan suatu wadah yang bisa mempersatukan semua itu, guna menjadi satu kekuatan yang besar; kekuatan yang lahir dari kesadaran rakyat tertindas di seluruh Papua Barat untuk keluar dari belenggu penindasan Kolonial dan Imperialis dan ingin menentukan Nasib Sendiri sebagai solusi yang demokratis bagi rakyat Papua Barat itu sendiri.

Dilihat dari sudut strategi perjuangan Pembebasan Nasional Papua Barat sudah sangat maju dewasa ini, namun yang menjadi soal utama adalah kurang-nya pemahaman rakyat Papua Barat dan organ gerakan mengenai penting-nya makna Persatuan Nasional.  Maka dari itu, untuk menpercepat perjuangan bangsa Papua Barat untuk keluar dari belenggu penindasan kolonial dan imperialisme ini berarti kita harus menggulingkan sikap-sikap egoisme, sukuisme, agamais dan lain lain, sampai ke akar-akar-nya dan menargetkan untuk Persatuan Nasional yang demokratis untuk menuju pembebasan Nasional Papua Barat.

Pembebasan Nasional di Papua Barat sendiri bisa terjadi bila rakyat Papua yang mengalami penindasan tersebut bertekad untuk melepaskan diri dari system Kolonial dan imperialisme yang sedang menghisap dan menindas dari setiap kativitas rakyat.

Ini menjadi pertanyaan yang menarik bagi elemen gerakan/organ-organ yang berbicara Papua Barat Merdeka perubahan di tanah Papua Barat (pembebasan nasional di Papua Barat) hanya bisa terlaksana atau terjadi apabila dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip bahwa “hanya Rakyat Papua Barat dari Sorong hingga Samarai yang sadar akan penindasan yang mampu mengeluarkan diri-nya dari belenggu penindasan” arti-nya tidak ada yang dapat membebaskan rakyat Papua Barat dari belenggu penindasan tersebut kecuali kekuatan dan persatuan rakyat Papua Barat itu sendiri menyatu. Hal ini sedikit bisa di benarkan karena dewasa ini banyak kaum Nasionalis Papua Barat dengan berbagai macam organ-nya yang memperjuangkan soal pembebasan Nasional Papua Barat, namun belum menemui titik temu dikarenakan gerakan-gerakan ini tidak megedepankan kepentingan rakyat Papua Barat yang sedang mengalami penindasan dan mengorganisir seluruh elemen rakyat Papua Barat yang ingn keluar dari belnggu penindasan dan mempersatukan-nya untuk menjadi kekuatan yang utuh untuk membawa rakyat Papua Barat keluar dari belenggu penindasan ini.

Karena seluruh rakyat yang mengalami penindasan di Papua Barat pasti dapat mengetahui bentuk-bentuk penindasan yang menindas-nya dan bisa mengeluarkan dirinya dari belenggu penindasan tersebut apabila ada satu wadah Front yang bisa mempersatukan mereka dan konsisten memperjuangkan hak-hak rakyat yang mengalami penindasan ini, untuk keluar dari belenggu penindasan tersebut dan menentukan nasib sendiri serta terlepas dari belenggu penindasan System kolonial dan dari  imperialisme serta juga mengimbangi tugas sejarah untuk merebut kembali revolusi 1961 yang karena-nya memikul tugas sejarah untuk memimpin revolusi, untuk mengimbaggi tugas tersebut Front Persatuan harus dibangun sehingga mampu merangkul seluruh sektor yang mengalami penindasan di Papua Barat dari Sorong sampai Samarai, Melalui membangun kesadaran yang kuat akan penindasan yang menindasnya, untuk menunaikan tugas sejarah tersebut melalui Front Persatuan tersebut, bahkan harus bersandar penuh pada kebutuhan gerakan seluruh rakyat Papua
Barat dari Sorong sampai Samarai yang mengalami penindasan dari kolonialisme dan imperialisme.

Dengan Begitu akan memunculkan syarat Subjektif dan Objektif sandar-menyandar antara Front Persatuan yang dibangun dengan sektor-sektor yang mengalami penindasan di Papua Barat  mulai dari kaum Tani, Buruh, Anak Aibon, Mama-Mama Pasar dan Lain-Lain; untuk memenangkan revolusi Demokratik  menentukan Nasib Sendiri, dan sektor yang mengalami penindasan sandar pada Front persatuan membebaskan diri-nya dari penindasan yang di alami-nya.

Front persatuan sendiri harus memperluas dan memperkuat persatuan gerakan rakyat Papua Barat serta mempertinggi taraf perjuangan ke tingkat perjuangan yang konsisten anti Kolonial, Militerisme dan Imperialisme dalam Front Persatuan sendiri akan benar-benar luas dan kuat apabila Front tersebut bekerja secara teguh mendorong kebutuhan rakyat yang ingin keluar dari berbagai belengu penindasan dan mendorong revolusi tahap pertama revoluisi demokratik untuk menentukan Nasib Sendiri.

Front yang di bangun mencapai pada titik kemenangan untuk menghapus system Kolonial dan Imperialisme dan merebut kembali hak-hak politik rakyat Papua Barat untuk menentukan Nasib Sendiri sebagai solusi demokratis Bagi rakyat Papua Barat apabila Front Persatuan Nasional Papua Barat tersebut bersandar penuh pada kebutuhan rakyat Papua Barat yang mengalami penindasan.

Salam Pembebasan Nasional Papua Barat.

Penulis Adalah Biro Organisasi Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Bali