 |
| Gambar. Masa aksi sedang berjalan menuju kantor PT.Freeport |
Penulis: Helena Kobogau
Editor : Gideon Mathias Adii
Jakarta (07/04). Aksi demo damai dalam rangka memperingati 50 tahun kontrak karya PT. Freeport Indonesia oleh resim Soeharto pada tanggal 07 april 1967 sampai dengan saat ini. Aksi ini dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Papua dan Front Rakyat Indonesia Untuk West Papua bertempat di depan kantor PT. Freeport Indonesia di Kuningan Jakarta selatan.
Situasi setempat Pada awal sebelum aksi dimulai atau dimana saat masa aksi berkumpul petugas keamanan sudah lebih dahulu ada di tempat tersebut sejak pagi hari, dengan begitu lamanya menunggu para demonstran untuk melakukan aksi maka petugas keamanan yang lebih awal datang itu di pulangkan lantaran jam kerja mereka selesai. Namun tidak sampe disitu tetapi mereka kirim pasukan keamanan yang bertugas di siang hari lagi untuk menjaga ditempat aksi.
 |
| Gambar. Persiapan saan pembacaan Pernyataan sikap |
Saat aksi tersebut Korlap memandu masa aksi menuju ke titik sasaran aksi dalam hal ini yaitu, depan kantor PT.Freeport Indonesia yang berjarak 100 meter dari titik kumpul.
Setelah sampai di titik sassaran aksi, Tepat pukul 14:44 wib, Korlab memberikan waktu kepada massa aksi untuk berorasi politiknya.
15:40 wit, terjadi sedikit adu mulut dengan salah seorang petugas keamanan hanya karena mereka melihat poster bermotifkan bintang kejora. Saat itu juru bicara FRI-WP diinterogasi juga dikarenakan dengan hal yang sama tersebut. Disini para polisi mengirah bahwa poster tersebut adalah bendera yang di pampangkan di depan publik sehingga petugas tersebut menyuruh untuk menurunkannya namun massa aksi tetap pada prinsipnya dan tidak terpancing dengan situasi yang sedang berlangsung tersebut sehingga keadaan kembali aman.
Orasi politikpun terus berlangsung oleh para massa aksi secara teratur dan bergantian. Sementara massa aksi sedang berorasi secara berurutan, tepat pukul 16:21 wib, masa aksipun menyatukan pikiran untuk masuk kedalam halaman kantor dan ingin borasi didalam halaman kantor PT.Freeport namun disitu terjadi massa aksi tidak mendapatkan ijin akhirnya terjadilah aksi dorong-mendorong antara petugas militer Indonesia dan para massa aksi berlangsung cukup lama namun ada negosiasi dengan pihak keamanan sehingga di berikan ijin kepada dua orang saja yang harus ada di dalam halaman kantor PT.Freeport untuk melakukan orasinya, dan yang lainnya di suruh untuk kembali keluar halaman kantor tersebut, akhirnya dalam keadaan yang di bumngkam seperti itu terjadilah seperti yang pihak keamanan inginkan. Karena yang rakyat papua inginkan adalah untuk masuk dan bicara langsung pada orang-orang terpenting didalam kantor tersebut.
Pada pukul 16:40 wib, situasi itu sudah kembali redah, namun masih terus melanjutkan orasi-orasi politik di depan halaman kantor.
Yang lebih hironisnya pada saat Perempuan pemilik hak ulayat tanah timika dalam hal ini suku amungme (Dolie Kumm) dalam orasi politiknya ia memintah keamanan untuk memberikan jalan karena ia sebagai perempuan papua yang juga merasakan berbagai macam intimidasi, ancaman terhadap tanah dan alamnya dan juga manusianya di bumi amungsa. Namun sayangnya ia tidak diberikan kesempatan untuk masuk sehingga ia juga mengatakan bahwa “saya datang bukan sebagai pendatang tetapi saya datang sebagai pemilik dari hak ulayat tanah yang dimana PT.Freeport itu berdiri dan saya datang untuk menuntut negara Indonesia bersama dengan PT.Freeport untuk bertanggung jawab atas kerusakan alam, pembunuhan, pemerkosaan, terhadap rakyat Papua di sebabkan oleh ulah Freeport karena hal-hal tersebut maka dengan ini “TUTUP FREEPORT DAN BERIKAN HAK MENENTUKAN NASIB SENDIRI BAGI BANGSA WEST PAPUA SEBAGAI SOLUSI YANG DEMOKRATIS”. Hidup perempuan Papua,,,Hidup Rakyat Papua,,,,Hidup Solidaritas. Amolongoo (Salam, Bahasa Daerah)
Dalam setiap orasi politik yang di ekspresikan dan di nyatan adalah segala bentuk-bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan oleh Neraga Indonesia. Yang menytakan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berwatakkan pembunuh, pencuri, perusak, pemusnah, pemerkosa dan lebih hironisnya lagi dibilang negara demokrasi tetapi demokrasi itu tidak ditegakkan dengan baik dan benar. Apalagi terhadap rakyat Papua banyak tindakan-tindakan criminal terjadi yang dilakukan oleh kaki tangan Kapitalisme yaitu militer-militer yang dikirm ke Papua dengan alasan mengamankan namun malah memusnahkan manusia Papua dengan menggunakan alat negara apakah itu tindakan kemanusiaan yang adil….? Tidak. Kenapa dikatakan tidak karena itu tindakan yang paling kejih dan kotor dengan memusnahakan manusia Papua diatas tanahnya sendiri. Dan juga dengan kehadiran PT.Freeport negara Indonesia juga mengambil keuntungan atas tanah dan alam West Papua, sehingga kehadiran PT.Freeport membuat rakyat Papua semakin hari semakin punah, dan sangat menderita diatas negeri yang "penuh susu dan madu".
Tepat pada pukul 17:03 wib, Korlab membacakan Pernyataan sikap.
Dengan demikian kami rakyat Papua menyatakan bahwa:
kepada Rezim Jokowi-JK agar segera Tarik militer organik maupun non organik yang ada di seluruh tanah West Papua. Serta harus bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang terjadi di papua. Dan juga bertanggungjawab terhadap pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di Papua.
“Kami dapat hidup tanpa Freeport. Orang tua kami bisa hidup dan berkebun tanpa bantuan Freeport. Kami akan sejahtera dan aman ketika Freepot angkat kaki dari tanah kami. kami tidak akan perna takut untuk menyatakan "TUTUP FREEPORT DAN BERIKAN HAK MENENTUKAN NASIB SENDIRI BAGI KAMI KARENA ITU ADALAH SOLUSI AKHIR YANG DEMOKRATIS BAGI RAKYAT WEST PAPUA.”
Setelah dibacakan pernyataan sikap tersebut massa aksi membubarkan diri dengan teratur dan pulang ketempat masing-masing. Tepat pukul 17:20 wib.
Hidup Rakyat
Hidup Perempuan
Hidup Solidaritas
*PAPUA MERDEKA*