 |
| ilustrasi gambar bendera Katalonya dan Kurdistan. Sumber: en.annabaa.org |
Penulis: Ney Sobolim*
Referendum
di wilayah untuk Kurdi lepas dari Irak dan Catalonia dari Spanyol menjadi
perbincangan di seluruh dunia, pemberitaan di media masa cukup dramatis hingga
menyandingkan dengan perjuangan rakyat bangsa Papua untuk lepas dari
kolonialisme Indonesia yang tentu ada persamaan, yaitu sama-sama dijajah oleh
bangsa lain, memiliki catatan sejarah, dan juga memperjuangankan kedaulatan
melalui mekanisme referendum.
Dalam
era dominasi negara-negara maju terhadap negara berkembang ini bebas dari
penjajahan (kolonialisme) adalah kebutuhan didasarkan pada sejarah dan
identitas sebagai sebuah bangsa, untuk lepas dari dominasi politik, ekonomi
terlebih didukung identitas bangsa. Hal itu didorong oleh politik penjajah terhadap
bangsa terjajah dengan politik identitas (political identity), sehingga pihak
yang menjadi korban adalah bangsa terjajah. Terutama negeri-negeri yang
dikendalikan oleh individu-individu elit borjuis (Bartkull & Haris, dalam
Dugis: 2015). Seperti yang dijelaskan Lenin Imperialisme memaksa massa ke dalam
perjuangan ini dengan mempertajam antagonisme-antagonisme klas hingga ke
tingkatan yang sangat besar, dengan memperburuk kondisi-kondisi massa baik
secara ekonomi – hutang dan biaya hidup yang tinggi, serta secara politik –
tumbuhnya militerisme, peperangan-peperangan yang terus terjadi, meningkatnya
reaksi, semakin kuat dan meluasnya penindasan terhadap bangsa-bangsa dan
penjarahan kolonial.
Perjuangan
untuk merdeka didukung oleh beberap aspek, seperti: sejarah, politik, ekonomi dan juga entitas
dari identitas sebagai suatu bangsa.
Kurdi dan Catalionia
Asal
usul suku Kurdi adalah orang Arya dari sekelompok orang Indo-Eropa dari
keluarga Iran, yang mencakup masyarakat Kurdi, Persia dan Afghanistan. Mereka
memiliki bahasa mereka sendiri, yaitu bahasa Kurdi. Populasi mereka secara
keseluruhan pada tahun 2002 adalah 28 juta orang. Mereka menyebar di Turki 15
juta, di Iran 6 juta, di Irak 5 juta, di Suriah satu juta, serta di Azerbaijan
dan Armenia satu juta orang.
Sedangkan
Catalonia, wilayah ini bedah dengan Spanyol.
Catalonia dulunya adalah wilayah independen di Semenanjung Iberia,
kawasan termasuk Spanyol dan Portugal, yang mempunyai bahasa, hukum, dan
tradisi sendiri. Puigdemont beralasan Catalonia punya hak moral, budaya,
ekonomi untuk menentukan nasib sendiri.
Catalonia adalah salah satu kawasan paling kaya dan produktif di Spanyol dengan
ibu kota Barcelona yang dihuni 7,5 juta jiwa penduduk.
Secara
historis Pertama Kurdi telah memberontak terhadap pemerintah Iran antara tahun
1920-1925. Kurdi menang atas Iran, hingga memaksa Iran untuk memita bantuan
kepada Irak dan Turki. Kedua negara mengirimkan pasukan untuk mendukung Iran,
yang mengakibatkan kekalahan Kurdi. Sejumlah besar pasukan mereka terbunuh.
Selanjutnya, Kurdi mendirikan negara dengan bantuan Uni Soviet di utara Iran
pada tahun 1946, tetapi Shah Iran, dan dengan bantuan Barat mampu mendominasi
mereka pada 1956. Dengan munculnya otoritas ulama setelah kepergian Shah Iran
pada tahun 1979 , Soviet membantu Kurdi Iran dan mempersenjatai mereka untuk
membentuk sebuah negara. Namun hal ini mendorong Amerika Serikat untuk
mendukung Iran dan membantunya.
Wilayah
Catalonia Pada Perang Saudara di masa kepemimpinan Raja Philip V, Valencia
akhirnya takluk pada 1707 lalu Catalonia tunduk pada 1714. Peristiwa itu
menandai era modern Spanyol.
Raja
berkuasa ingin menerapkan bahasa dan hukum Spanyol di kawasan itu tapi akhirnya
mereka menyerah dan mengembalikan Generalitat atau pemerintahan otonomi
Catalan. Jenderal Fransico Franco kemudian mengalahkan pemberontakan kaum separatis pada
Perang Ebro di tahun 1938 dan menguasai wilayah itu. Para peristiwa itu 3.500
orang tewas dan ribuan lainnya mengungsi ke pengasingan.
Catalonia
lalu kembali mendapatkan hak otonomi pada 1977 ketika Spanyol mulai menjalankan
demokrasi sepeninggal Franco yang mangkat pada 1975. Dalam upaya meredam perlawanan
rakyat Kurdipemerintah Irak memberikan status otonomi.
Catalonia
lalu kembali mendapatkan hak otonomi pada 1977 ketika Spanyol mulai menjalankan
demokrasi sepeninggal Franco yang mangkat pada 1975. Suara-suara yang
menyerukan merdeka secara penuh mulai gencar pada Juli 2010 ketika Mahkamah
Konstitusi di Madrid menolak perjanjian otonomi 2006 dan menyatakan tidak ada
landasan hukum untuk mengakui Catalonia sebagai negara di dalam Spanyol,seperti
dikutip dari laman the Telegraph, Rabu (4/10).
Geopolitik
Irak berada ditengah-tengah politik lima negara, yaitu Turki, Irak, Iran,
Suriah dan Armenia. Minyak salah satu sumber penghasilan di wilayah itu
menguntungkan negara-negara Barat dibawah kendali pemerintah Iran. Pemerintah Iran memberikan otonomi di wilayah
itu. Namun pemerintahan wilayah itu tetap menggelar referendum pada 25 November
lalu.
Krisis
ekonomi di Spanyol kian membuat Catalan ingin merdeka, terlebih Barcelona
adalah wilayah kaya yang menjadi pusat industri, kekuatan maritim, perdagangan,
tekstil serta keuangan dan perusahaan teknologi, dibanding kawasan lain di
Spanyol yang miskin. Catalan beralasan mereka berhak merdeka dari Spanyol karena apa yang mereka
beri kepada pemerintah pusat tidak sepadan dengan apa yang mereka dapat. Produk
Domestik Bruto Catalonia mencakup 19 persen dari PDB Spanyol.
Pemerintah
Catalan pekan ini menyatakan referendum Ahad lalu menunjukkan 90 persen pemilih
ingin merdeka dari Spanyol. Presiden Catalan Carles Puigdemont menyatakan
Catalonia akan mendeklarasikan kemerdekaan dari Spanyol akhir pekan ini atau
awal pekan depan.
Perjuangan Hak Penentuan Nasib
Sendiri Rakyat Papua Barat
Dari
pembahasan diatas, dalam konteks Papua ada kesamaan maupun perbedaan, yaitu
kesamaan dalam tuntutan hak demokratik dan perbedaan dalam sumber daya alam,
geo ekonomi geo politik.
Dengan
digelarnya referendum di dunia wilayah tersebut tidak serta merta mendingkannya
dengan perjungan rakyat bangsa Papua. Sebab, ada ditinjau kepentingan politik
dan ekonomi yang diterapkan negara yang
menjajah maupun campur tangan dari negara kapital maju berbeda.
Papua
dalam kolonialisme Indonesia, pihak yang dikorbankan adalah orang asli Papua
etnis Melanesia. Seperti genosida, eksploitasi tanah adat, pelanggaran hak
asasi manusia hingga diskrminasi dalam berbagi bentuk.
Papua Pada Masa Orde Lama dan Orde
Baru
Papua
adalah wilayah yang menjadi sasaran utama perebutan kapitalis global, baik
secara secara ekonomi, geopoliti mapun geostrategis. Secara historis terjadi
konspirasi yang melahirkan sejarah, yaitu kecelakaan pesawat yang mengakibatkan
jatuhnya Sekjen PBB, terbunuhnya Presiden Amerika Serikat JF. Kennedy,
lengsernya presiden Indonesia Soekarno hingga peristiwa 30 September di
Jakarta.
Dari
serangkaian konspirasi yang dimainkan oleh Allan Dules tersebut wilayah Papua
dan nasib masa depan rakyat bangsa Papua Barat jatuh ke tangan kolonial
Indonesia yang kemudian dicangkokan kedalam tangan negara imperialis Amerika
Serikat.
Kemenangan
kolonial Indonesia imperialis Amerika Serikat ditandai dengan kontrak karya PT.
Freeport McMoran pada tahun 1967 dan pelaksanaan penentuan pendapat rakyat
(PEPERA) tahun 1969 yang sarat dengan kebohongan, manipulatif, tidak
demokratis, cacat hukum dan moral dibawah ancaman Militer Indonesia.
Dibawah
kependudukan Indonesia, terutama presiden borjuis berwatak militeristik
Soeharto rakyat bangsa Papua Barat dibantai, apalagi setelah wilayah Papua
dijadikan daerah operasi militer (DOM) 1975-1996. Di masa itu ribuan rakyat
terbunuh dan ribuan lainnya mengungsi ke Papua New Guinea.
Wilayah Papua Setelah Menjadi Otonomi
(Otsus)
Akhir
dekade 90-an pergolakkan politik Jakarta sedikit memberikan ruang bagi rakyat
Papua melalui perwakilannya tim 100. Hasilnya mengembalikan nama Irian menjadi
Papua. Pemerintah Provinsi Papua (baca: borjuis lokal) pada waktu itu bersikap
kompromi terhadap Jakarta, sehingga dibawah kekuasaan Presiden Megawati Papua dijadikan wilayah
otonomi ditandai dengan diberikan otonomi khusus. Tapi, itu tidak menyurutkan
nasionalisme rakyat Papua. Dan diberlakukannya wilayah otonom ini hanya ilusi
untuk membagi kekuatan rakyat menjadi dua provinsi Papua dan Papua Barat
beserta pemekaran kabupaten dan kecamatan sebagai wilayah administratif koloni
untuk melegitimasi kepentingannya merebut tanah adat, menghilangkan
produktifitas rakyat yang bergantung pada alam dan melahirkan ketergantungan
hidup.
Kombinasi Referendum Kurdi, Catalonia
dan Papua
Referendum
di Kurdi dan Catalonia digelar secara sepihak oleh pemerintahan daerah wilayah
otonomi. Untuk Catalonia didukung oleh demokrasi yang cukup luas, seperti
seperti akses media yang terbuka lebar dan juga dalam demontrasi untuk
menggelar referendum tidak ada keterlibatan Militer. Setiap jurnalis dari
berbagai penjuru dunia bebas meliput dan mempublikasi secara dramatis. Di kedua
wilayah tersebut diberikan otonomi secara bebas, sehingga terbentuk
partai-partai lokal kemudian berhak bersuara di dalam parlemen wilayah otonomi
dan membentuk pemerintahan separatis. Salah satu alasan Kurdi, minyak bumi di
wilayah Kurdi menguntungkan pemerintahan Irak dan Amerika dan sekutuhnya. Hal
yang sama juga dihadapi Catalonia krisis ekonomi di Spanyol kian membuat
Catalan ingin merdeka, terlebih Catalonia adalah wilayah kaya yang menjadi
pusat industri, kekuatan maritim, perdagangan, tekstil serta keuangan dan
perusahaan teknologi, dibanding kawasan lain di Spanyol yang miskin.
Catalan beralasan mereka berhak merdeka dari Spanyol karena apa yang mereka
beri kepada pemerintah pusat tidak sepadan dengan apa yang mereka dapat. Produk
Domestik Bruto Catalonia mencakup 19 persen dari PDB Spanyol. Pemerintah
Catalan pekan ini menyatakan referendum Ahad lalu menunjukkan 90 persen pemilih
ingin merdeka dari Spanyol. Presiden Catalan Carles Puigdemont menyatakan
Catalonia akan mendeklarasikan kemerdekaan dari Spanyol akhir pekan ini atau
awal pekan depan.
Catalonia
dulunya adalah wilayah independen di Semenanjung Iberia, kawasan termasuk
Spanyol dan Portugal, yang mempunyai bahasa, hukum, dan tradisi sendiri.
Dalam
konteks Papua, geoekonomi, geopolitik, dan geostrategis wilayah Papua menjadi
perebutan kekuatan besar, modal-modal besar yang sudah, dan sedang dan akan
mengerung Tanah Papua seperti Freeport McMoran di Timika, LNG Tangguh di
Bintuni, MIFEE di Merauke dan juga tak ketinggalan Rusia pun memasang satelit di Biak. Sehingga terus memberikan legitimasi kepada
militer kolonial Indonesia untuk terus menjaga dan mengawasi Tanah Papua.
Seperti
yang kita ketahui, wilayah Papua hingga dewasa ini terisolasi dari pantauan
dunia internasional. Terutama akses jurnalis ditutup rapat, dan hanya kecuali
media-media yang pro kolonial yang diperbolehkan meliput dan memberitakan
program kolonial, ditambah pembokiran atas beberapa media yang mengangkat
persoalan utama yang dihadapi masyarakat umum. Secara kontemporer, sejak aneksasi
wilayah Papua tahun 1963 hingga saat ini praktik Militerisme masih tumbuh
subur. Hak demokratik dibungkam, terutama dalam setiap penyampaian aspirasi
selalu diperhadapkan pada kekuatan militer dengan persenjataan perang lengkap.
Hal ini bukan hanya terjadi di wilayah Papua, namun juga di beberapa kota besar
di Indonesia. Dimana setiap aksi orang Papua dibungkam oleh media-media masa
Indonesia, terutama media mainstream. Seperti dijelaskan diatas, pasca
lengsernya Soeharto hingga pemerintahan Megawati Soekarno Putri elit
pemerintahan Papua kompromis terhadap Jakarta yang mana diberikan otonomi
khusus. Di era otsus, elit pemerintahan lokal di Papua adalah perpanjangan
tangan dari elit Jakarta terutama partai-partai politik yang mayoritas dimiliki
oleh para Jendral dan Purnawiran.
Perbedaan
referendum Catalan, Kurdi dan Papua terletak pada:
Pertama,
Politik dan pemerintahan: Di wilayah Kudi dan Catalonia politik sepenuhnya
dipegang pemerintahan otonomi dibawah kendali partai lokal yang berhak dan
memutuskan aspirasi rakyat. Dalam konteks Papua, elit-elit Papua memakai
politik Jakarta.
Kedua,
Sumber daya alam di Kurdi salah satunya adalah Minyak, pemerintah Irak
bergandeng dengan Amerika dan sekutuhnya mengambil minyak di wilayah itu, namun
militer sipil di wilayah itu kuat membuat wilayah tersebut menjadi wilayah yang
tidak mulus bagi untuk terus dieksploitasi. Krisis ekonomi di Spanyol kian
membuat Catalan ingin merdeka, terlebih Barcelona adalah wilayah kaya yang
menjadi pusat industri, kekuatan maritim, perdagangan, tekstil serta keuangan
dan perusahaan teknologi, dibanding kawasan lain di Spanyol yang miskin.
Catalan beralasan mereka berhak merdeka dari Spanyol karena apa yang mereka
beri kepada pemerintah pusat tidak sepadan dengan apa yang mereka dapat. Produk
Domestik Bruto Catalonia mencakup 19 persen dari PDB. Dibadingkan dengan Papua,
Freeport mengeruk 70 triliun /bulan, 14,4 triliun kaki Kubik Gas dikuras BP.
LNG Tangguh, dan 1,2 juta hektare tanah oleh MIFEE dan perusahaan-perusahaan
multinasional lainnya, semua dikuasi negara-negara kapitalis yang tentu punya
power dalam catur perpolitikan dunia.
Ketiga,
Demokrasi di Catalonia, dalam demonstrasi pro-kemerdekaan sejumlah media di
berbagai belahan dunia mengakses secara bebas. Di Papua militer yang tentu
anti-demokrasi menutup dan membungkam ruang demokratisasi.
Penulis adalah
Aktivis Self-Determination yang kualiah di Kota Semarang. Juga Aktif di
organisasi AMP sebagai Sekjen AMP Komite Kota.
-------------------
Referensi: